Depok

BERIMBANG.COM, Depok – Pengurus Anak Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Depok gerah ke DPC Hanura Kota Depok. Pasalnya, DPC Hanura dibawah pimpinan Nasir Biasane fakum dan gagal menggerakkan partai. Disebutkan anggota DPRD Kota Depok dari Hanura Nurzaman, sudah lebih lama lagi, Ketua DPC Hanura Kota Depok Nasir Biasane belum memprogram untuk apa lagi untuk menggerakkan mesin partai.

Prihatin dengan kondisi partai yang matisuri ini banyaknya pengurus anak cabang (PAC) tanda tangan tidak membantu Nasir Biasane dan bersepakat segera melaksanakan musyawarah cabang luar biasa (Muscablub).

Sembilan Ketua PAC Hanura Kota Depok di Hotel Bumi Wiyata, Rabu (13/3), yaitu Mulyadi (Beji), Arsad (Cilodong), Karna (Pancoran Mas), Joko (PAC Sukmajaya), Bapak Ricky (Cipayung), Bapak Ridwan ( Sawangan), Ikhbal (Cilodong), dan Cahyono (Cinere), dan Korwil Dapil Bojongsari, Cipayung, dan Sawangan Sairy menyatakan dukungan untuk kader Hanura Kota Depok Miftah Sunandar menjadi Ketua DPC Hanura Kota Depok. Saat ini Miftah menjadi fungsionaris DPD Hanura Provinsi Jawa barat.  

"Partai Hanura sudah besar di Kota Depok. Namun sekarang seperti mati suri, tidak ada kegiatan sosial politik yang sedang dibutuhkan masyarakat. PAC sudah sepakat untuk mendukung Miftah Sunandar agar penyelamatan partai. Muscablub perlu untuk menerima dan melanjutkan partai, "kata anggota DPRD Kota Depok dari Hanura Nurzaman.

Disebutkan Nurzaman, di tahun 2018 dan 2019 ini banyak hajatan politik besar diolah Pilkada Gubernur Jawa Barat, pileg, dan pilpres, jadi Hanuran harus solid untuk menyambut tahun politik ini.

Koordinator Dapil BCS Sairy mengatakan, kepengurusan Nasir Biasane sudah gagal menjalankan partai. Banyak yang harus di evaluasi. Sudah lama lebih berjalan tak ada pengembangan kemajuan Hanura. Sairy menyatakan dukungannya untuk Miftah Sunandar.

"Yang disayangkan Pak Nasir tidak mengenal ketua-ketua PAC Partai Hanura siap saja. Mendesak dilakukan restrukturisaasi DPC. Setahu saya DPD Jawa Barat sudah melakukan evaluasi kepada DPC sekarang ini. DPD sudah memberikan teguran kepada Pengurus DPC Sekarang ini Kami berharap Miftah Sunandar dapat mengambil alih alih nahkoda di Kota Depok, " Sebut Sairy.

Senada, Ketua PAC Beji Partai Hanura Beji Mulyadi juga menginginkan perubahan signifikan. Dia mengeluhkan tidak ada sosok kepeminpinan Hanura di Kota Depok. Hanura katanya, sekarang tidak memiliki aset dan atribut partai sedikit pun. Mulyadi juga mendukung Miftah Sunandar dapat menyelamatkan partai sabagai Ketua DPC.

"Kami PAC Beji ingin ada perubahan yang signifikan dari pada ketua sekarang yang tidak bisa sama apa apa. Miftah Sunandar sebagai ketua, kami ke depan akan lebih baik. Ketua DPC sekarang, miris saya, bendera barang satu pun tidak punya. Dengan kemajuan partai kita yang sabar minimal ada 6 anggota DPRD Depok dari Hanura, "sebut Mulyadi.  

Menanggapi diri mereka yang disokongkan DPC Partain Hanura Kota Depok, Miftah Sunandar, menyatakan sulit untuk menolaknya. Miftah Sunandar akui, banyak pengurus PAC dan kader partai memintanya menjadi ketua DPC. Selain itu, Pengurus DPD Hanura Jawa Barat sudah memintanya untuk memperhaitkan kondisi Hanura yang vakum di Kota Depok. Sudah ada sembilan dari sebelas PAC yang ada sudah menyatakan dukungan kepada Miftah Sunandar menjadi Ketua DPC melalui muscablub yang segera dilaksanakan di bulan Maret 2018 ini.

"Sebenarnya saya tidak mau menjadi ketua DPC sejak dulu. Biarlah kader yang sedang membintangi Hanura. Saya biar fokus di profesi saya jadi pengusaha. Selama ini saya sebagai pendukung saja. Saya jadi dituntut partai. Tapi, kalau melihat semangat kawan-kawannya dan aku juga bisa memisahkan partai saya terpanggil juga, dan tak bisa berpangku tangan. Kalau mau saya siap mengemban amanah ini, " Ujar Miftah Sunandar. (Red).

Jajaran Dishub Kota Depok mengucapkan selamat kepada pejabat baru. (Foto: Iik). [/ Caption]

BERIMBANG.COM, Depok – Pergantian jajaran pejabat di Dinas Perhubungan berjalan dengan khidmat, Kepala Dinas lama, Gandara Budiana digantikan oleh Dadang Wihana sedangkan Sekretaris Lama, Yusmanto di gantikan oleh Syarifudin Lubis. Jum'at (16/3/2018).

Pisah sambut yang dilaksanakan di lapangan kantor Dinas Perhubungan dirangkai dengan upacara dan penandatangan serah terima jabatan.

Dalam keterangannya, Kepala Dinas Perhubungan yang baru, Dadang Wihana mengatakan, langkah awal yang akan dilakukannya setelah menerima jabatan adalah lebih prioritas terhadap titik kemacetan lalu lintas yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat terutama di jalan Margonda Raya serta jalan lainnya.

Pihaknya akan melakukan koordinasi bersama struktur dalam mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan – permasalahan yang ada di Dinas Perhubungan terutama masalah kemacetan lalu lintas.

" Kami akan bicarakan dahulu di internal setelah itu baru mengetahui penyebab terjadinya permasalahan yang ada seperti kemacetan serta solusi awal yang akan dilakukan seperti apa," ujar Dadang usai melaksanakan pisah sambut kepada awak media.

Kemudian setelah melakukan koordinasi dengan internal pihaknya akan melakukan kolaborasi dan konsolidasi dalam melakukan langkah – langkah taktis di lapangan agar kemacetan dapat teratasi dengan cepat.

Dalam melaksanakan program, masih Dadang, perlu adanya perencanaan matang sehingga dapat menghasilkan  program dengan baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. ( Iik).

BERIMBANG.COM, Depok – Belum ditertibkannya Akses Jalan dan PKL diluar pedagang menjadi kendala semenjak dioperasikannya Pasar Rakyat Cisalak setahun yang lalu. Banyaknya PKL di luar gedung dan belum ditertibkannya akses jalan membuat Pedagang pendapatannya menurun drastis sehingga untuk membayar sewa kios dan listrik menjadi kendala.

Salah satu pedagang yang tak mau disebut namanya menuturkan, Kesulitan untuk mencari untung dalam berdagang sangat dirasakan karena sepinya pengunjung datang ke dalam gedung Pasar.

" Kami pun membayar sewa kios harus ngutang sana sini, kami usahakan tuk membayar sewa karena memang tanggung jawab kami untuk memenuhinya," ujar pedagang yang tak mau disebutkan namanya belum lama ini.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kania Parwati ketika dihubungi berimbang.com terkait penertiban PKL dan Akses Jalan mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pol PP dalam hal penertiban karena wewenangnya.

Menanggapi hal tersebut Walikota Depok, KH Mohammad Idris mengatakan akan melakukan penertiban pada tahun 2018, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan LPM, RT dan RW setempat dalam melakukan penertiban di jalan akses masuk pasar.

" Kita akan programkan di tahun ini termasuk para PKL yang masih berdagang di luar gedung, mudah – mudahan dapat terlaksana dengan lancar," ucap Idris ketika dikonfirmasi berimbang.com usai melakukan pelantikan pejabat di Balaikota. Selasa ( 13/3/2018).

Lanjutnya, menanggapi sengketa ahli waris di area pasar, Idris juga menyampaikan akan diselesaikan di tahun 2018 bersamaan dengan penertiban PKL dan Jalan akses masuk pasar karena menurutnya, pihak ahli waris telah melakukan gugatan ke Pemerintah Kota Depok. ( iik).

BERIMBANG.COM, Depok – Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang aman bagi pejalan kaki terus didorong oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok rencananya, akan dilakukan penataan trotoar di Jalan Bojongsari Raya yang mulai dikerjakan tahun depan.

“Pada 2019 nanti, rencananya kami akan menata bahu jalan di Jalan Bojongsari Raya. Terutama bagian trotoarnya, karena memang di wilayah tersebut hampir tidak ada fasilitas berupa trotoar,” ujar Kepala DPUPR Kota Depok, Manto, di Balai Kota, Rabu (31/01/18).

Dikatakannya, rencana ini juga merupakan perintah langsung dari Wali Kota Depok yang menginginkan pembangunan di wilayah barat. Nantinya, pada 2019 akan dilakukan pembangunan sarana trotoar yang diintervensi melalui anggaran sesuai kemampuan.

“Wilayah tersebut statusnya masuk sebagai jalan nasional, namun untuk pemeliharaannya berada di kami (Pemkot Depok). Beberapa tahun ke belakang, memang fokus pembangunan di wilayah timur dan tengah. Tahun 2019 nanti, akan difokuskan ke wilayah barat,” jelasnya.

Dirinya berharap, dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat Kota Depok. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.

“Mudah-mudahan program yang telah terstruktur, dapat berjalan dengan lancar. Sehingga menciptakan pembangunan yang merata di Kota Depok yang otomatis berdampak pada peningatan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

BERIMBANG.COM, Depok – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendapat dukungan dari masyarakat yang tergabung dalam organisasi lingkungan. Bahkan, organisasi seperti Sekretariat Bersama (Sekber) Ciliwung dan Forum Komunitas Hijau (FKH) tidak segan-segan mendukung upaya Pemkot Depok dengan turun langsung melakukan penanaman pohon mulai dari pinggir jalan hingga pinggir kali.

“Kami berupaya menjaga ekosistem alam dengan melakukan penanaman di Garis Sempadan Sungai (GSS) maupun situ. Beberapa lokasi yang pernah kita tanam di antaranya Situ Jatijajar, bantaran Ciliwung Ratujaya, bantaran Ciliwung Cilawet, bantaran Ciliwung Kemiri Muka dan bantaran Ciliwung Pondok Cina. Kita juga menanam di bantaran Kali Pesanggrahan bersama Komunitas Peduli Kali Pesanggrahan,” ujar Koordinator Sekber Sahabat Ciliwung, Hidayat Al Ramdani, Senin (19/02/18).

Dikatakannya, pihaknya kerap dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok. Menurutnya, sinergi ini perlu dilakukan agar pemenuhan RTH dapat terwujud.

“Pada dasarnya, kami siap bersinergi dengan Pemkot Depok. Karena memang untuk kegiatan penanaman, kami juga meminta bibit dari DLHK, selain juga dari pihak penyelenggara kegiatan yang sudah menyediakan,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Koordinator Forum Komunitas Hijau (FKH) Heri Syaefudin mengatakan, saat ini pihaknya berencana untuk membuat ‘sabuk hijau’ di GSS. Pembuatan sabuk hijau selain menambah asri Ciliwung, juga bagus buat menahan tebing dari bahaya longsor.

“FKH kerap melakukan aksi tanam pohon terutama di pinggir Ciliwung dan Pesanggrahan. Saat ini kami sedang meminta data ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok untuk memetakan dan mengidentifikasi, wilayah mana saja yang akan kita jadikan sabuk hijau,” ucapnya.

Dirinya menyebut, FKH  sangat peduli pada RTH agar keberadaannya dapat dirasakan masyarakat Kota Depok. Heri lantas mengajak seluruh elemen terlibat melestarikan serta menjaga lingkungan agar tetap asri.

”Jadi, warga tidak hanya menikmati RTH, tapi juga ikut membantu menjaga keasriannya,” pungkasnya.

BERIMBANG.COM, Depok – Pemukulan yang diduga dilakukan oleh Staf UPT Pasar Cisalak bernama Jaelani terhadap salah satu pedagang pasar tidak benar adanya pasalnya staf UPT pasar Cisalak sedang berdebat sehingga terjadi saling dorong dengan pedagang sehingga menimbulkan luka yang dialami oleh pedagang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala UPT Pasar Cisalak, Nelson Dasilva.

Nelson mengatakan, kejadian yang terjadi awalnya ada perdebatan hingga terjadi saling dorong keduanya, ketika itu Jaelani akan memangkas batang pohon karena khawatir akan menimpa kios ayam setelah itu salah satu pedagang protes.

" Dengan saling dorong tersebut ditambah kerumunan orang disitu akhirnya salah satu pedagang mengalami luka di bagian muka, Kalupun itu terkena pukulan bukan oleh staff kami karena pada saat itu jaelani dalam posisi berdiri diam" ujar Nelson melalu sambungan seluler. Rabu (28/2/2018).

Dengan kejadian ini, salah satu pedagang sudah melaporkan pemukulan ke Polsek Cimanggis dan pihak UPT Pasar Cisalak akan memenuhi bila ada pemanggilan.

" Kita akan klarifikasi kepada Polsek terkait pemukulan yang dituduhkan kepada staf kami, kami akan ceritakan kejadian yang sebenarnya," Pungkasnya. ( Iik )

BERIMBANG.COM, Depok – Gugatan Sistem Satu Arah ( SSA) Jalan Arief Rahman Hakim, Jalan Nusantara dan Jalan Dewa Sartika Kota Depok akan digelar kembali di pengadilan negeri Depok  tanggal 8 Maret 2018. Agenda sidang mengenai kesimpulan dari berbagai pihak dan persidangan  selanjutnya akan dibacakan putusan.

Terkait hal ini,Sekretaris Dinas Dinas Perhubungan Kota Depok, Yusmanto optimis akan memenangkan gugatan yang dilakukan masyarakat karena aturan yang diberlakukan sudah sesuai dengan kajian para ahli serta sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum diberlakukannya uji coba SSA.

" Kami sangat optimis gugatan dimenangkan oleh Pemerintah Kota Depok, masalah gugatan masyarakat, itu hak masyarakat untuk melakukannya karena kami sebagai perwakilan dari Pemkot sangat menghargai itu," ucap Yusmanto. Rabu (28/2/2018)

Lanjutnya, dengan diberlakukan SSA sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi masyarakat Depok dikarenakan yang awalnya macet arus kendaraan  menjadi lebih lancar.

Dari tuntutan masyarakat sekitar, Yusmanto mengatakan agar SSA tidak diberlakukan dengan alasan dari pelaku usaha mengalami penurunan omset ditambah jalur alternatif membuat kebisingin dengan lalu lalang kendaraan. ( Iik ).

BERIMBANG.COM, Depok – Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat ( BKM) Kelurahan Pancoranmas, Kecamatan Pancoranmas Kota Depok Geram dengan oknum panitia pemilihan BKM kelurahan Pancoranmas pada bulan November 2017 lalu dengan mengatakan melalui Portal forum pers.blogspot berjudul dugaan penyelewangan anggaran BKM, disitus tersebut juga disebutkan bahwa BKM tidak transparan dan menyalahi prosedur.

Koordinator Bina Budi Mulya yang melaksanakan program BKM, Slamet Yusuf mengatakan, tuduhan oknum tersebut tidak mendasar dan hanya ingin memperkeruh suasana kepengurusan BKM periode 2017 sampai dengan 2020 yang sah. 

" Tuduhan oknum yang dikutip dari portal blogspot dengan mengatakan tidak transparan dan menyalahi prosedur tidak benar adanya, kami segenap pengurus siap di audit bilamana ada penyimpangan – penyimpangan dana yang telah kami kerjakan selama di pengurusan," terang Slamet dikantornya di Jalan Cagar Alam, Pancoranmas.Kamis ( 22/2/2018).

Menindaklanjuti tuduhan tersebut pihaknya akan melaporkan oknum kepihak yang berwajib karena telah membuat citra BKM Kelurahan Pancoranmas menjadi buruk padahal menurutnya kami pengurus pernah mendapatkan penghargaan dan menjadi  contoh BKM se Kota Depok.

" Kami tidak segan – segan untuk melaporkan hal ini dengan pasal UU ITE kepada pihak kepolisian demi menjaga nama baik kepengurusan, saya yakin mereka tidak punya bukti kuat,ini merupakan fitnah yang sangat keji terhadap kami sebagai pengurus BKM," ujar Slamet dengan nada keras.

Sementara itu, Juru bicara BKM, Sukardi menyesalkan  hasil pertemuan pada tanggal 22 Februari dikantor Kecamatan Pancoranmas Kota Depok tidak membahas agenda audensi dan mediasi sesuai yang tertera di undangan, pembahasan dengan perwakilan warga justru mengenai tuntutan pertanggungjawaban Rempug Warga Tahunan (RWT) Kepada pengurus BKM.

" Kalau memang itu ( RWT.Red) yang harus dipertanggungjawabka, kami siap memenuhinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ( SOP) yang ada dikita dan kami siap bertanggungjawab atas semuanya itu," jelas Sukardi.

Tambahnya, menurut Koordinator Kota ( Korkot) Dadang Munandar kepada Sukardi menjelaskan bahwa, Pertanggungjawaban RWT tidak dapat memggoyahkan kepengurusan yang ada saat ini.

" Ini saya anggap mengada – ngada bila RWT dapat menggugurkan kepengurusan yang sah karena setiap pelaksanaan program selalu kami informasikan kepada warga, yang sudah dikerjakan ataupun yang mau akan dilaksanakan, boleh dicek kepada setiap BKM yang ada di kelurahan – kelurahan se Kota Depok, mereka saja belum melaksanakan RWT," tandasnya. (Iik).

BERIMBANG.COM, Depok – Demi mewujudkan Depok sebagai kota cerdas, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok terus mematangkan rencana pemusatan data warehouse yang terintegrasi dengan semua Perangkat Daerah. Rencana tersebut dilakukan demi menuju Depok menjadi Kota Cerdas 2021, sekaligus untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Sidik Mulyono mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus untuk pengumpulan data yang ada di seluruh Perangkat Daerah. Setelah terkumpul data tersebut, nantinya akan dirancang satu portal web atau aplikasi android yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengakses data di Kota Depok.

“Menuju kota cerdas buka serta merta dengan banyaknya aplikasi yang dibuat. Tetapi juga melihat kebutuhan masyakat. Karena dalam pengembangan teknologi harus dibarengi dengan pembangunan manusianya dari berbagai sisi seperti sosial dan budaya,” jelasnya kepada depok.go.id, usai Forum Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Diskominfo Kota Depok di Wisma Hijau, Senin (19/02/2018).

Dikatakannya, dalam menuju Kota Cerdas harus dilakukan secara bertahap. Selain juga proses menuju Kota Cerdas butuh dukungan semua pihak, agar ke depan predikat Kota Cerdas dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Nantinya dengan data warehouse ini informasinya bisa langsung diakses, sehingga memudahkan pekerjaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kami akan menunggu terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) mengenai Kota Cerdas ini. Kemudian, akan dibentuk dewan Kota Cerdas supaya dalam implementasinya bakal berjalan dengan baik,” terangnya.

Sidik menambahkan, Kota Cerdas merupakan predikat kota yang dapat memberikan solusi cerdas dalam permasalahan di masyatakat. Untuk itu, pihaknya berharap nantinya akan ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Untuk wujudkan itu diperlukan sinergitas dan kolaborasi semua Perangkat Daerah, sehingga akhirnya masyarakat dapat benar-benar dimudahkan di Kota Depok,” pungkasnya.

BERIMBANG.COM, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kini  mulai menerapkan sistem transaksi non tunai untuk setiap penerimaan maupun pembayaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Langkah tersebut ditempuh guna meningkatkan tata kelola manajemen pemerintahan yang lebih baik.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Helmi Ahmad mengatakan, pihaknya menerapkan sistem transaksi non tunai berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan 2017. Selain itu, penerapan sistem tersebut juga sebagai tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Pemerintah Daerah diminta menerapkan sistem ini. Kami pun sudah menerapkan setelah keluarnya Peraturan Wali Kota Nomor 62 tahun 2017 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah Melalui Transaksi Non Tunai,” jelas Helmi saat ditemui di ruang kerja, Rabu (24/01/2018).

Dikatakannya, transaksi non tunai merupakan pembayaran yang diberikan dengan tidak menyerahkan uang langsung. Cara tersebut dilakukan melalui pihak ketiga yaitu perbankan dengan metode transfer. Bank yang digunakan dalam pembayaran tersebut yaitu Bank BJB.

“Apabila yang bersangkutan tidak memiliki Bank BJB dapat menggunakan bank lain dengan  ketentuan dikenakan biaya administrasi dalam transfer,” terangnya.

Dengan penerapan transaksi non tunai ini Helmi mengaku, pengelolaan keuangan bisa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut karena semua kegiatan baik pembayaran pajak daerah, perjalanan dinas dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan transaksi non tunai.

“Jadi untuk pembayaran di atas Rp 500 ribu harus dengan sistem transfer di masing-masing perangkat daerah,” kata Helmi.

Dirinya berharap, dengan penerapan transaksi non tunai dapat menghindari hal yang tidak sehat dalam pengelolaan keuangan. Selain juga dapat lebih mempermudah bendahara keuangan dalam mengatur keuangan di setiap perangkat daerah.