Daerah

BERIMBANG.com Papua Barat – Penguatan sinergi menuju Indonesia Maju dalam menciptakan akselerasi iklim investasi yang kondusif di bidang penegakan hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Pabar) M.Yusuf menemui Gubernur Dominggus Mandacan, sekaligus berilahturahmi sejak efektif beroperasinya kantor sementara Kejati di Bumi Kasuari ini.

Pertemuan di kantor Pemerintah Propinsi Pabar ini, Kajati Yusuf bersama para Asisten Kejati Pabar disambut baik Gubernur Dominggus bersama jajaran pejabat Pemerintahan Propinsi setempat.

“pertemuan kami dengan Gubernur Papua Barat, sebagai penguatan sinergi antara Kejati Papua Barat dengan Pemprop setempat, menuju Indonesia Maju, tentunya dalam penegakan hukum, baik itu di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Ketertiban dan Ketentraman Umum dengan bentuk kearifan lokal,” ucap Yusuf dalam keterangannya, di Monokwari, Pabar, Senin (27/01/2019).

Dia menjelaskan sejak tahun 2018 Pemprop Pabar telah menyiapkan lahan tanah seluas kurang lebih 3 hektar, yang menghadap laut Samudra Pasifik untuk Kejaksaan. Saat ini kata dia, masih tahap pemerataan lahan dan pemagaran. Kedepan mereka berharap dapat berdiri kantor Kejati Pabar yang permanent.

“Sementara ini kantor Kejati masih mengunakan gedung milik Pemerintah setempat. Meski demikian intinya, bagaimana kami dapat memberikan kepercayaan kepada publik dalam penegakan hukum di Propinsi Papua Barat ini,” ucap mantan Kepala Pusat DTF Badiklat Kejaksaan RI ini.

Yusuf yang sudah mulai melangkahkan kakinya dalam penegakan hukum di bumi Kasuari ini tak mengenal ruang dan waktu, sejak efektif dioperasionalkannya kantor Kejati Papua Barat pada 7 Januari 2020 lalu, dia bersama Wakilnya Leonard Simanjutak dan jajaran asisten serta para pegawai, mulai bergerak dengan semangat kebersamaan dalam bekerja.

“Kantor ini mulai efektif beroperasi 7 Januari tahun ini (2020), karena itu saya bersama wakil saya mengajak kawan-kawan yang bertugas di Kejati untuk semangat bekerja tanpa mengenal ruang dan waktu serta tempat dimanapun ditugaskan,” ungkapnya.

Lanjut dia, sesuai 7 arahan Jaksa Agung Burhanuddin, dalam pengamanan Investasi dan usaha, maka diperlukan semangat bersama dengan landasan komitmen yang kuat untuk membuat Indonesia lebih baik, melalui upaya menjalin hubungan secara strategis dan koordinatif lintas sektoral.

“Pesan beliau (Pak Jaksa Agung) hubungan yang strategis ini menjadi sebuah penguatan dan menjaga agar agenda Pembangunan menuju Indonesia Maju dapat terlaksana dengan baik, sehingga hasilnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat,” tandas dia.

(Edo/Red)

BERIMBANG.com Binjai – Kepala Kejakaaan Negeri Kota Binjai, Andry Ridwan mengingatkan kepada jajarannya sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin jelang Pemilihan Kepala Daerah 2020, agar mengawal dan menjaga proses Pilkada pada setiap tahapannya, melalui upaya penegakan hukum.

“Dalam hal Pilkada, jaksa tidak memihak, tidak diskriminatif serta bebas dari anasir dan muatan yang didasari pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu,” kata Andri Ridwan, di Kantor Kejari Binjai, Sumatera Utara (Sumut), Kemarin Senin, (20/01/2019).

Andri dalam sambutannya saat memimpin serah terima jabatan Kepala seksi Pidana khusus dari Aseptie Gaulle Ginting kepada Donnel Haratua Sitinjak mengingatkan, sebagai penegak hukum, agar dapat memfasilitasi hadirnya hak-hak politik masyarakat, terlebih dapat dipercaya untuk menangani kredibilitas keseluruhan proses pilkada di wilayah hukum Kejati Sumut Amir Yanto itu.

Karenanya, dia memberikan 5 arahan kepada jajarannya: pertama, lakukan identifikasi analisa dan formulasikan solusi untuk menyelesaikan permaslahan proses, baik secara teknis administrasi dan pelaksanan proses nantinya.

“Kedua, inventarisasi semua perkara tindak pidana korupsi yang belum terselesaikan, baik dalam tunggakan maupun yang sedang berjalan,”

Ketiga, lanjut dia, upayakan daya penyidikan dan penyelidikan baru yang lebih berorientasi pada laporan kegitaan negara yang bersifat strategis dalam pengembalian keuangan negara.

“Keempat, tingkatkan integritasi dalam penanganan tindak pidana korupsi,” ujar dia.

Kelima, tumbuhkan dan pelihara solidaritas dan kebersamaan dalam ikatan jaksa itu adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan (een en ondelbaar).

“karennya jauhkan sikap ego sektoral, perkuat sinergitas dan koordinasi yang utuh antara masing-masing bidang guna optimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing,” terangnya.

Selain itu, untuk menunjang Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk Kejaksaan Negeri Binjai, Andri menantang Kepala Seksi Pidsus yang baru Donnel Haratua Sitinjak dan jajarannya untuk mampu menindaklanjuti perintah tersebut.

“Dengan harapan Kejari Binjai menjadi lembaga yang mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat yang nantinya berujung pada WBK dan WBBM untuk di raih,” ujar dia.

Andri pun menyampaikan selamat dan ucapan terima kasih kepada Kasie Pidsus lama Asepte Gaulle Ginting selama bertugas di Kejari Binjai dan dirinya berharap kedepan lebih baik lagi. Asepte ditunjuk sebagai Kasie E Bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Sumut.

“Selaku Kepala Kejari Binjai, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pejabat Kasie Pidsus lama, Aseptie Gaulle Ginting terima kasih atas dedikasi dan kinerja selama ini, saya berharap ditempat yang baru lebih sukses lagi dalam melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan,” tandas Andri.

(Edo/Red)

BERIMBANG.com  Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mengundang secara khusus beberapa Kepala Daerah di Jawa Barat dalam Rapat Evaluasi dan Rencana Teknis Preventif Banjir di Kawasan Jawa Barat,

Gelar rapat di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Bandung, kemarin kamis (16/01/2020). Turut hadir dalam rapat Kepala Daerah di wilayah perbatasan, yaitu Bupati Bogor, Walikota Depok, Walikota Bekasi, dan beberapa Kepala Daerah lain serta perwakilan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Beberapa point yang dibahas, bahwa Pemerintah Pusat akan fokus dan totalitas membantu penanganan tanggap darurat bencana dan penanganan pasca bencana di Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

“Terkait masa tanggap darurat bencana, Pemkab. Bogor memperpanjang sampai akhir januari (2020) untuk 5 Kecamatan, karena masih membutuhkan bantuan alat berat dan helicopter untuk mengangkut logistik,” kata Bupati Bogor Ade Yasin.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR bersedia memberikan solusi dengan menyiapkan rumah susun bagi warga yang terdampak banjir di perumahan Nusa Villa Indah Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri.

“Jika Pemkab. Bogor dan masyarakat Desa Bojong Kulur Kec. Gn. Putri bersedia, akan kami bangun rumah susun, mengingat kawasan tersebut ex galian untuk mempermudah proses normalisasi,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Selain itu, sebagai solusi penanganan banjir di wilayah Karawang yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, serta untuk menjawab masalah kekeringan di wilayah Bogor Timur,

Kembali, Bupati Bogor mengusulkan kepada Kementerian PUPR, agar bukan hanya Waduk Cibeet di Kecamatan Cariu yang dibangun, tetapi juga waduk Cijure di Kecamatan Tanjungsari.

Usulan Bupati Bogor diterima oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang akan segera membangun waduk tersebut segera mungkin.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, memastikan akan menambah bantuan dana untuk bencana di Kabupaten Bogor.

“Sebagai bentuk kepedulian terhadap status darurat bencana di Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi akan menambah bantuan Rp. 25 juta untuk yang rusak ringan, Rp. 50 juta untuk rusak berat dan relokasi ke rumah baru untuk kawasan bencana yang tertimbun longsor dan tidak mungkin dihuni lagi, khususnya di wilayah Bogor Barat,” kata Ridwan Kamil.

(Andi Diskominfo Kab.Bogor)

BERIMBANG.COM, Medan – Sebagai bentuk peningkatan program pembenahan pelayanan publik yang intensif, Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro membuktikan kinerjanya dengan melakukan inspeksi dadakan di Stasiun Medan, Kamis (16/1/2020) pagi.

Melalui instagram Indonesianyepur, Edi Sukmoro menyapa penumpang sambil menanyakan pelayanan dan kebersihan kondisi kereta api saat ini.

Edi Sukmoro juga bertanya kepada penumpang yang akan berangkat ke rantauprapat. “Bagaimana bu pelayanan kereta api kita sekarang?” Penumpang itu mengatakan, Kereta Api sekarang sangat bersih cari tiket gampang dan harga murah.

Selain itu, Edi juga menyapa beberapa penumpang lainnya dan menanyakan hal yang sama. Mereka tersenyum santun dan mengacungkan jempol sambil mengatakan senang dengan pelayanan para petugas Kereta Api dan memberikan apresiasi kebersihan yang terjaga rapih.

Riset membuktikan, pengguna jasa transportasi darat yang selalu digemari masyarakat ini mengalami prosentase pembenahan program sebagai bentuk pelayanan publik yang baik.

Selain itu, para Cleaning service stasiun kereta api Medan ini pun tak luput dari perhatian Edi Sukmoro.

Obrolan Edi Sukmoro dengan para cleaning service dan para pegawai yang bertugas pun menyatu. Terlihat suasana yang sangat berkesan tak ada pembatas antara atasan dengan bawahan.

“Kita pada kaget bapak Direktur Utama dateng, ternyata orangnya ramah mau menyapa kami yang pekerja bawahan. “Pungkas seorang cleaning service.

Bahkan melalui sosial media instagram dokumentasi kereta, indonesia nyepur, dan pecinta kereta api indonesia yang beredar terlihat para penumpang berselfy ria dengan Bos PT KAI ini.[]

BERIMBANG.com Kebumen – Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa menekankan kepada seluruh Prajurit dan PNS TNI AD untuk senantiasa menjaga harmonisasi keluarga.

Jenderal Andika menyampaikan penekanan itu saat berkunjung dan bertatap muka dengan Prajurit, PNS dan anggota Persit KCK Kodim 0709/Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (11/01/2020).

Kasad menjelaskan, keluarga yang harmonis itu keluarga yang selalu rukun, serta saling menghormati dan saling menghargai baik dalam keluarga itu sendiri maupun dalam bertetangga.

Sampai sekarang ini masih banyak masalah keluarga yang tentunya akan menimbulkan dampak yang tiak baik terutama anak.

“Tidak ada satu keluargapun yang menginginan perceraian, dan tidak ada rumah tangga yang tidak ada badainya,” tegas Kasad.

Oleh karena itu, lanjut Andika, baik suami maupun istri harus bisa menyikapi setiap permasalahan yang terjadi dengan bijak. Luangkan waktu dan gunakan kesempatan untuk berkupul bersama keluarga, dengan saling berkomunikasi satu sama lain setelah seharian disibukkan dengan urusan masing-masing, imbuhnya.

Selain itu, Jenderal TNI Andika Perkasa juga menekankan juga tentang pentingnya menjaga kesehatan.

Kesehatan menurutnya merupakan kebutuhan yang vital. Bila badan sehat, dapat dipastikan mampu melakukan aktifitas dengan baik dan selalu berpikir positif. Dan bila sudah demikian, maka Prajurit dan PNS tidak akan melakukan pelanggaran dan dapat bekerja secara profesional.

Pada kesempatan yang sama, Kasad juga mengingatkan kepada seluruh Komandan Satuan untuk menyayangi bawahannya. Wujudkan rasa sayang itu dengan terus memperhatikan perilaku anggota atau bawahannya.

“Komandan Satuan perhatikan perilaku anggotanya jangan sampai kebablasan. Termasuk ibu komandan juga harus memperhatikan anak buahnya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persit KCK Ny. Hetty Andika Perkasa juga mengingatkan kepada ibu-ibu Persit Kodim 0709/Kebumen untuk senantiasa menjaga keluarganya.

“Setiap ada suami dirumah, maka ibu-ibu juga harus berada dirumah,” ungkapnya.

Persit adalah Persit, kata dia, tetapi Ketua Umum tidak ada apa-apanya dengan suami ibu-ibu. Artinya, jangan sampai karena Persit, kemudian dijadikan alasan untuk tidak dapat melayani suami dan menjaga anak-anaknya.

Hetty juga berpesan agar ibu-ibu Persit untuk dapat menjaga kesehatan putra putri dan suami.

Turut hadir mendampingi Kasad dan Ketua Umum Persit dalam melakukan kunjungan kerja ke Kodim 0709/Kebumen, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi, Aslog Kasad Mayjen TNI Jani Iswanto, Aster Kasad Mayjen TNI Bhakti Agus Fajari, Danrem 072/Pmk Brigjen TNI Muhammad Zamroni, Kadislitbangad, Dirziad, Dirtopad, Dirkumad dan para pejabat Forkopimda Kab. Kebumen.

(Didi Penrem)

BERIMBANG.com Manokwari – Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Pabar) resmi beroperasi di awal tahun 2020 ini, Jaksa Agung Burhanuddin pun menunjuk Yusuf sebagai Kepala Kejati Pabar pertama.

Mulai beroperasi Kantor Kejati Pabar ini, Yusuf pun melantik sejumlah pejabat di lingkungannya sebagai pelopor agen perubahan dalam penegakan hukum bagi pencari keadilan melalui 7 arahan arahan Jaksa Agung Burhanuddin.

“Saya yakin penempatan saudara pada posisi yang baru akan memberikan nilai tambah dan manfaat bagi penataan, perbaikan, dan penyempurnaan guna kemajuan lembaga kita, sehingga terwujud Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum modern, bermartabat, dan terpercaya,” ucap Yusuf kepada pejabat yang dilantik di halaman kantor Kejati Pabar, Selasa (07/01/2020).

Dia pun memberi kepercayaan kepada jajarannya untuk melangkah lebih baik, ditengah baru berdirinya kantor Kejati Pabar,

karena ini, kata dia, bekal dalam perjalanan penegakan hukum di Bumi Kasuari sebagai catatan sejarah bagi Jaksa dan pegawai yang telah ikut membidani hadirnya Kejaksaan diujung Indonesia ini.

“bahwa tugas dan jabatan yang diemban melekat didalamnya konsekuensi, kewajiban, dan tanggung jawab besar, untuk mendedikasikan diri secara total dan penuh pengabdian dalam memastikan terselenggaranya dan terpenuhinya kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini,” ucap mantan Direktur B pada Jamintel ini.

“Saya juga mengapresiasi cara cepat para Jaksa dan pegawai dalam bekerja nantinya, sebagai tindak lanjut 7 arahan Pak Jaksa Agung agar segera melakukan koordinasi, konsolidasi dan optimalisasi demi pemulihan publik trust masyarakat Papua Barat,” sambungnya.

Karena itu Yusuf menekankan untuk mewujudkan dalam membangun Kejaksaan sebagaimana yang diharapkan,

dia memberikan beberapa penekanan tugas yang harus segera dilaksanakan yakni, pertama Lakukan identifikasi, analisa, dan formulasikan solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di Provinsi Papua Barat, guna akselerasi pelaksanaan tugas.

“Kedua, wujudkan penegakan hukum dengan tidak hanya berpijak pada aturan hukum positif, tetapi dalam hal tertentu perlu juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di tengah masyarakat dengan memperhatikan tatanan dan kearifan lokal,” ucapnya.

Ketiga, ciptakan penegakan hukum yang memastikan terciptanya kepastian dan suasana kondusif bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dan investasinya, sehingga dapat berkorelasi secara positif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“keempat, representasikan seluruh jajaran sebagai penegak hukum yang mampu sejalan dan selaras dengan visi dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ‘Indonesia Maju’ dalam penegakan hukum yang berkualitas dan mampu mendukung terciptanya keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ucap mantan Wakil Kepala Kejati Kalimantan Timur itu.

Kelima, tingkatkan kewaspadaan dan rasa tanggung jawab dengan terus melakukan pengawasan melekat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, sehingga berbagai bentuk penyimpangan dapat diatasi dan dicegah. Terlebih pemantauan kepada setiap personil dari paham radikalisme dan ujaran kebencian, yang seringkali terpapar atau diunggah melalui media sosial yang dimiliki.

“Keenam, berikan kontribusi positif secara konsisten dan berkesinambungan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM,” ujar dia

Terakhir, dia mengingatkan untuk tumbuhkan dan pelihara soliditas dan kebersamaan dalam ikatan “Jaksa itu adalah satu dan tidak dapat dipisahpisahkan (een en ondelbaar).” Jauhi sikap egosektoral, perkuat sinergitas dan koordinasi yang utuh antar masing-masing bidang, guna optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Karena itu Yusuf yang telah melantik pejabat dibawahnya agar bekerja profesional, khususnya kepada Leonard Eben Ezer Simanjuntak selaku Wakil Kepala Kejati Pabar, sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-378/A/JA/12/2019 tanggal 19 Desember 2019.

Lalu Rudy Hartawan Manurung, sebagai Asisten Pembinaan, Rudy Hartono sebagai Asisten Intelijen, Badrut Tamam, sebagai Asisten Tindak Pidana Umum, Syafiruddin sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus, Riski Fahrudi sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Asnawi Mukti sebagai Asisten Pengawasan, Abdi Reza Fachlewi Junus sebagai Kepala Bagian Tata Usaha.

Serta diangkat juga para Koordinator Kejati Pabar diantaranya Epi Paulin Numberi, Eryana Ganda Nugraha, Romy Rozaly, Wahyudi Eko Husodo, Yedivia Rum dan Romiyasi.

“Saya yakin penempatan saudara pada posisi yang baru akan memberikan nilai tambah dan manfaat bagi penataan, perbaikan, dan penyempurnaan guna kemajuan lembaga kita, sehingga terwujud Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum modern, bermartabat, dan terpercaya,” papar dia.

Dia juga meminta kepada jajaran yang menduduki jabatan di Kejati Pabar tidak sekedar di belakang meja namun harus turun ke bawah untuk melihat situasi dan kondisi riil staf yang bekerja di lapangan.

Karena itu sebagai tanggung jawab bersama apabila ada perbuatan atau perilaku menyimpang yang dilakukan staf atau jajarannya secara berjenjang 2 tingkat ke bawah. Untuk itu lakukan dan laksanakan 7 (tujuh) poin penekanan tugas tersebut agar kedepan Kejaksaan menjadi instansi yang dibutuhkan dan dipercaya masyarakat.

“Saya berharap saudara-saudara yang baru dilantik mampu menindaklanjuti perintah tersebut sehingga diharapkan dapat membawa Kejaksaan RI pada umumnya dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat khususnya menjadi lembaga yang mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat, bangsa dan negara,” tegas dia.

Saat pelantikan pejabat Wakajati, para Asisten dan Koordinator, hadir  Gubernur Pabar Dominggus Mandacan, Bupati Monokwari, Demas Paulus Mandacan, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Propinsi dan Kab/Kota.

“Tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan wakil Gubernur beserta jajarannya atas dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terbentuknya Kejati Pabar, harapan kami dalam pelaksanaan tugas kedepannya dapat saling sinergi antara pemerintah Provinsi dengan Kejati demi tercapainya Provinsi Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat,” ucapnya.

“Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Manokwari dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari serta jajarannya atas dukungan secara langsung maupun tidak langsung sehingga hari ini dapat di operasionalkan Kantor Kejati  Papua Barat di Kabupaten Manokwari,” sambung dia.

(Edo/Red)

BERIMBANG.com Lebak – Tanah longsor dan banjir bandang yang menimpa Provinsi Banten, beberapa hari lalu, satu diantaranya yang ditelusuri Relawan Pedepokan Fatwa Kehidupan, Jaka Wetan menjelaskan sulitnya memasuki daerah yang terdampak bencana itu.

ia menggambarkan keadaan jalan di Kampung Bululuheun, Desa Ciladaeun, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak. putusnya jalan aspal, serta jalan tertimbun tanah, yang harus ditempuh dengan berjalan kaki.

“Karena akses jalan benar-benar tidak bisa dimasuki oleh kendaraan roda 2.. kita harus berjalan kaki selama kurang lebih 1 jam setengah,” terang Jaka Wetan, melalui percakapan WA, 6 Januari 2020.

Jaka mengirimkan foto keadaan jalan yang patah dan tertimbun tanah, “Kondisi bangunan, alhamdulillah tidak banyak yang rusak,” katanya.

“Iya.. Saya ambil fotonya sore tadi (Jam 16.00.WIB senin 06/01), gak bisa masuk alat berat.. karena jembatan dan jalannya terputus,” katanya.

Kata Jaka, bantuan pangan sangat minim, menurut warga, Posko yang berada di desa Ciladaeun ke masyarakat Kampung Kerahal Muara, “Hanya obat-obatan dan sembako, itu pun sangat minim, karena menuju kampung kerahal muara harus ditempuh dengan jalan kaki,” kata Jaka.

“(adapun) mereka kemarin mendapat bantuan dari helikopter, Namun berebut.. Jadi kebanyakan dari mereka tidak kebagian,” katanya.

Tim Relawan akan menjangkau 3 titik desa untuk mrmberi bantuan yang terkena musibah, “Kami baru satu titik memberi bantuan ke Kampung Bululuheun.. Masih dua titik yang akan kami beri,” kata Jaka.

“Karena kita (menyalurkan bantuan) harus tepat sasaran.. Setidaknya meringankan beban personil posko untuk mengantarkan barang,” katanya.

(TYr)

BERIMBANG.com Pekanbaru – Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Usai meninjau daerah yang terdampak banjir karena luapan sungai Kampar,

ia menyatakan siap memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang daerahnya terdampak banjir akibat luapan sungai-sungai yang ada di Riau, saat dihubungi pada Ahad (15/12/2019).

“Kita iba melihat para korban banjir saat ini. Sebagai wakil masyarakat Riau di senayan, saya siap memfasilitasi pemda-pemda yang daerahnya terdampak banjir.” janji Syahrul Aidi.

Menurut pengamatan di lapangan dan laporan berbagai pihak kepadanya. Kerugian masyarakat akibat banjir ini sangat besar. Tanaman padi dan palawija, tebing sungai yang runtuh, rumah yang rusak akibat banjir. Selain itu, akses masyarakat untum aktifitas sehari-hari juga terjambat.

“Kita sedih melihat para petani yang sudah sekian lama menanam padi atau sayuran, tapi terendam banjir. Tentu ini memberikan kerugian yang besar kepada petani dan daerah.” kata Syahrul

Lanjut Syahrul Aidi, di pemerintahan pusat, ada beberaa instansi yang menangani korban banjir. Terutama instansi terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, BNPB, Kemensos dan lainnya.

Seperti dari Kemensos yang akan menggulirkan bantuan-bantuan sosial, KemenPUPR yang akan memperbaiki rumah warga hingga pembangunan turap. Dan bantuan lainnya.

Dia menyebut akan berkoordinasi dengan anggota DPR RI atau DPD baik Dapil Riau atau pun rekan-rekan fraksi PKS di komisi lainnya.

“Saya akan berkoordinasi dengan kawan dari Riau lainnya dan juga rekan fraksi PKS di komisi lainnya. Mohon doanya agar semua dipermudah. Dan juga masyarakat yang terdampak mendapatkan keringanan dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah” tutup Syahrul Aidi.

(Anhar Rosal)

BERIMBANG.com Riau – Peringatan Hari Anti Korupsi 2019 di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar, Riau melakukan sosialisasi perang melawan korupsi dengan cara menemui masyarakat, Aparatur Sipil Negara dan generasi milenial di wilayah hukum yang dikomandani Suhendri.

Kepala Kejari Kampar Suhendri mengatakan sosialisasi perang melawan korupsi kepada masyarakat agar berkomitmen dan tanggung jawab bersama untuk saling bahu membahu dalam proses penegakan hukum pencegahan dan pemberantasan korupsi guna memajukan Indonesia.

“Berangkat dari pemahaman bahwa korupsi merupakan musuh bersama maka sudah barang tentu agenda pemberantasan korupsi harus merepresentasikan upaya yg melibatkan partisipasi semua komponen bangsa,” kata Suhendri kepada wartawan, Kampar, Riau, kemarin Senin (09/12/2019).

Dia menjelaskan untuk menjangkau kalangan milenial agar ikut andil melalwan korupsi, dirinya pun menerjukan Jaksa-jaksa muda sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum.

“Terlebih aparatur Kejaksaan ABG sebagai garda terdepan yang memegang peran penting dan vital dalam penegakan hukum maka sudah sepatutnya mendorong dan menggerakkan setiap warga masyarakat dan komponen lainnya untuk menjadi bagian dari gerakan moral dalam memerangi korupsi di level manapun,” ujar dia.

Mantan Koordinator Pidsus Kejati Sumatera Utara ini menambahkan melawan korupsi bukan semata-mata harus melalui langkah-langkah pemberantasan, namun juga berorientasi pada orientasi yang akhirnya dapat memberikan solusi yang bermanfaat sebagai fungsi antisipasi pencegahan dan penanggulangannya.

“yang pada akhirnya mendorong perbaikan kualitas kerja yang dapat memenuhi ekspektasi terciptanya Indonesia Maju yang bersih dan bebas korupsi,” tandas Suhendri.

Bentuk peringatan hari anti korupsi di Kampar dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2019 dengan Tema “Bersama Melawan Korupsi, Mewujudkan Indonesia Maju.” selaku inspektur upacara yakni Kepala Kejari Kampar Suhendri diikuti para Kepala Seksi, Kasubbag, para Jaksa Fungsional, serta Pegawai dan seluruh tenaga honorer di lingkungan Kejari Kampar.

Setelah itu mereka membagikan pin dan stiker Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2019 kepada para ASN, generasi milenial dan masyarakat Umum yang berlokasi di Komplek Kantor Bupati Kampar dan di Jalan protokol A. Yani – Bangkinang Kota.

Kegiatan ini tak tanggung-tanggung Suhendri selaku Kepala Kejarinya pun langsung turun tangan ikut dalam sosialisasi tersebut. Dia pun mengajak stakeholder dan pemangku kepentingan untuk mengampanyekan semangat anti korupsi.

“Seluruh rangkaian kegiatan tadi berjalan dengan baik dan lancar dan selesai dilaksanakan sekitar jam 10.30 WIB, mas. Semoga kegiatan ini membuka mata hati pemangku kepentingan agar Kabupaten Kampar kedepan bersih dari korupsi,” ujar dia.

Terkait kehadiran KPK ke Kabupaten Kampar adanya dugaan Korupsi Jembatan Waterfront City Multy Years pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2015-2016, dia pun mengapresiasi kinerja KPK yang telah menetapkan tersangka atas dugaan kasus tersebut.

“Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia saya rasa bagus, itu lah fungsi pemberantasan korupsi yang hakikinya. Kita menghormati kinerja mereka, mudah-mudahan ada titik balik yang muncul di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Ini adalah sebagai contoh atau warning bagi seluruh ASN,” tandas Suhendri.

(edo)

BERIMBANG.com Bandung – Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Desa dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia atas keberhasilan membina dan mengembangkan Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung di wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat sebagai Desa Sadar Hukum.

Penghargaan juga diberikan dari Gubernur Jawa Barat kepada Kabupaten Bogor sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Layanan Prima Tahun 2019.

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly dan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum kepada Asisten Administrasi Pemerintah Kabupaten Bogor, Yous Sudrajat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Jawa Barat. Rabu (04/12/2019).

Usai menerima penghargaan, Asisten Administrasi Pemerintah Kabupaten Bogor, Yous Sudrajat berterima kasih kepada kecamatan dan Desa yang sudah berupaya memberikan berbagai pembinaan masyarakat sadar hukum.

“Tentunya saya sangat sepakat yang disampaikan pak menteri. Hukum itu dasar konstruktif di saat kita bicara pembangunan ke depan,”

“Dengan kesadaran ketaatan terhadap semua regulasi, kedisplinan akan hadir tanggung jawab semua orang bisa menghargai terhadap regulasi dan mampu laksanakan. Sehingga ada kepastian, ketentraman, ketertiban semua berjalan kondusif. Itu sebagai modal. Tanpa itu saya pikir pembangunan tidak akan berjalan,” ujar Yous.

Menurut Yous, paling ideal yaitu aparatur harus menjadi teladan sehingga memberikan contoh. “Menegakan dan menjalankan aturan. Kami apresiasi dan sepakat hukum itu pondasi. Kegiatan pembangunan kesadaran tanggung jawab yang pada akhirnya saling memiliki,” katanya.

Sementara itu, Camat Megamendung E. Rismawan menambahkan bahwa semua lapisan masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung paham terhadap hukum baik menyangkut pertanahan, perkawinan, KDRT, Narkoba, perpajakan pidana maupun perdata dan masyarakat terlindungi oleh hukum.

“Kita akan terus melakukan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kualitas kesadaran hukum dan hadirkan narasumber yang representatif,”ujarnya.

Ia juga Mengajak kepada seluruh warga masyarakat khususnya warga masyarakat megamendung supaya semuanya paham terhadap hukum.

Saat itu, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly mengatakan, korelasi kesadaran hukum sangar erat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, negara semakin maju dan berkembang.

“Contohnya negara Singapura maju terus berkembang, karena taat hukum. Maka, kesadaran hukum di kewilayah itu mendidik agar taat hukum. Seperti membayar pajak, PBB dan sebagainya,” kata Yasonna.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesadaran hukum di wilayahnya masing-masing.

“Sinergisitas semangat bekerja dan berkinerja itu harus ada. Maka, bagi desa yang sudah menerima (penghargaan) terus meningkatkan kesadaran hukum ini sehingga masyarakat punya tanggung jawab,” kata Yasonna H. Laoly.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)