Daerah

BERIMBANG.com Kediri – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, didampingi pejabat utama (PJU) Polda Jatim, Jumat (4/6/2021) sore mengikuti peresmian perumahan bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) yang dilaksanakan di Dusun Nambaan, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Jatim).

Kegiatan ini secara serentak di ikuti oleh 28 Kepolisian Daerah (Polda) se-Indonesia, termasuk Polda Jatim. Yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting, yang bertempat di perumahan PNPP Polres Kediri “Kota Harmoni”.

Pelaksanaan Kegiatan Peresmian Perumahan PNPP Sebanyak 100.000 se-Indonesia. Diresmikan secara langsung oleh Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Dalam sambutannya, Kapolri memberikan Apresiasi setinggi tingginya kepada PT. Asabri dan Bank penyedia kredit rumah kepada PNPP yang belum memiliki rumah tinggal. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Personil Polri.

“Penyediaan rumah merupakan Program 3 menjadikan SDM Polri unggul di era police 4.0 dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai Polri melalui pemenuhan kebutuhan perumahan anggota Polri secara bertahap,” kata Kapolri, melalui zoom meeting, Jumat (4/6/2021).

“Penyediaan rumah yang layak Kepada PNPP bertujuan untuk memberikan motivasi dan kinerja agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” tambahnya.

Sementara itu Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta dalam sambutannya menyampaikan, bahwa ada 40.824 anggota polri jajaran polda jatim. Dan ada 7.877 yang belum memiliki rumah.

“Sehingga pada peresmian perumahan PNPP pada hari ini ada 127 rumah, dan yang sudah berdiri ada 100 rumah,” jelas Kapolda Jatim.

Sehingga untuk seluruh Kapolres bisa berkoordinasi dengan lembaga pembiayaan baik dari BRI maupun Asabri. Sehingga 7.877 anggota polri yang belum memiliki rumah bisa terpenuhi secara keseluruhan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada para Kapolres yang sudah berupa didalam pemenuhan ini. Saya dengar juga kapolres lamongan, kediri kota dan Polres lain sudah siap melaksanakan penyerahan kepada anggota,” tambah kapolda.

“Kedepan saya meminta agar semua memelihara rumah yang sudah dimiliki pada hari ini. Serta bisa interaksi sosial dengan masyarakat sekitar, sehingga keberadaan perumahan ini bisa menjadi contoh dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sekitar. Disaat Covid-19, kita semua bisa menjadi contoh dalam penanganan pencegahan Covid-19,” pungkasnya. (***)

BERIMBANG.com Surabaya – Bandara Juanda, telah memberlakukan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), sebelum terbentuknya Satgas Repatriasi, pada 26 April 2021 lalu sampai saat ini.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Gatot Repli Handoko menyampaikan hal tersebut usai mengikuti kegiatan Rakernis di Bali. Jumat (4/6/2021).

Penerapan SOP sesuai dengan Prokes yang diberlakukan di bandara Internasional Juanda kepada seluruh penumpang yang datang maupun pergi telah diterapkan.

Penumpang yang datang di bandara Juanda dilakukan pengecekan Suhu tubuh, pengisian kartu kewaspadaan kesehatan atau Electronic – Health Alert Card (E-HAC),

Apabila ada yang terdeteksi menunjukkan gejala covid 19, maka akan langsung dibawa ke rumah sakit rujukan, untuk dilakukan test PCR dan selanjutnya akan dikarantina bila hasilnya Positif,

Sementara, satgas repatriasi sendiri telah terbentuk sejak 26 April 2021 lalu, diantaranya satgas repatriasi ada Pangdam V/Brawijaya, Wadan satgas 1 Kapolda Jatim, Wadan satgas 2 Sekda Provinsi Jawa Timur.

Setelah terbentuk satgas repatriasi, maka seluruh penumpang atau pelaku perjalanan Internasional baik Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun Non PMI, Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang datang melalui bandara Juanda selalu diperiksa oleh tim satgas, sesuai dengan SOP.

Lanjut Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko disela waktunya mengikuti kegiatan rakernis di Bali menuturkan, pemeriksaan terhadap penumpang bandara Juanda selalu dilakukan sejak sebelum dibentuknya satgas repatriasi.

“Penerapan Prokes terhadap seluruh penumpang baik yang datang maupun pergi melalui bandara Juanda selalu dilakukan pemeriksaan dokumen dan penyelidikan epidemologi,” tuturnya

“Kemudian di arahkan ke Asrama Haji untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan dilakukan karantina terpusat selama dua hari, dan dilakukan Swab, jika positif maka akan dirujuk ke RS Covid, namun bila negatif maka tetap dilakukan karantina setelah 2 hari,” imbuhnya.

Lebih lanjut Kombes Gatot menjelaskan, setelah para penumpang menjalani karantina di Surabaya, selanjutnya mereka melanjutkan karantina selama 3 hari yang terpusat di kabupaten/kota dan pada hari ke 5 dilakukan Swab ke 2.

“Bila positif dirujuk ke Rumah Sakit Covid daerah, bila negatif akan dipulangkan ke rumah masing-masing, untuk lakukan isolasi mandiri dan dilakukan pengawasan oleh petugas PPKM Mikro, dan hingga saat ini pelaksanaan Prokes bagi PMI terus dilakukan,” pungkasnya.

Sementara, dari data yang dihimpun Polda Jatim, pelaku perjalanan internasional Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan WNA yang masuk ke Jawa Timur sampai hari ini tanggal 4 Juni 2021, sebanyak 12.770 kedatangan, untuk PMI 12.547 orang dan WNA 223 orang, sedangkan jumlah yang berasal dari Jawa Timur sebanyak 10.979 orang dan Luar Jawa Timur 1.791 orang.

Untuk yang masih melaksanakan Karantina di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya sebanyak 628 orang. Yang negatif Covid-19 dan dipulangkan ke daerah sebanyak 11.862 orang, sedangkan yang positif covid-19 sebanyak 150 orang, dengan keterangan 80 orang sembuh, dan 70 orang masih menjalani isolasi, dan hingga saat ini Prokes terhadap PMI tetap dilakukan. (***)

BERIMBANG.com – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan Kepolisian Resort (Polres) Jajaran, secara serentak menggelar kegiatan keagamaan “ngaji kitab kuning”, bekerjasama dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur (Jatim).

Ngaji kitab kuning digelar setiap hari Kamis, di Masjid Polda Jatim dan Polres Jajaran. Kemarin pada Kamis 3 Juni 2021 telah diikuti oleh 2.925 orang anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Jatim.

Kepala Polda Jawa Timur, Irjen Pol. Nico Afinta mengatakan, kegiatan keagamaan pengajian itu akan rutin diikuti anggota Polri dan ASN secara bergantian, karena situasi pandemi,

“Ibadah ngaji kitab kuning akan di laksanakan setiap hari Kamis secara rutin oleh Polda Jatim dan jajaran,”

“Pelaksanaannya secara bergantian akan diikuti oleh Pejabat Utama 7 orang, anggota Polri 50 orang, dan ASN 15 orang, karena situasi pandemi agar tetap mematuhi prokes Covid-19,” Jelas Irjen Pol. Nico Afinta, pada Jum’at (4/6/2021).

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko menambahkan, kegiatan rutin keagamaan ini melibatkan Kyai dan Ulama, serta tokoh di setiap kabupaten/kota.

“Ibadah ngaji kitab kuning dengan melibatkan Kyai, Ulama dan tokoh, dari PWNU dan PCNU di kabupaten/kota sebagai pengajar, serta memimpin do’a usai mengaji,” terang Kombes Gatot, disela waktu mengikuti kegiatan Rakernis.

Tambah Gatot mengatakan Ibadah yang melibatkan para Kyai, Ulama, dan tokoh  NU ini dalam rangka menjaga komunikasi serta silaturahmi yang sudah terjalin baik, dengan Polda Jatim dan Polres jajaran. (***)

BERIMBANG.com – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menerima audiensi Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jatim.

Kunjungan tersebut diterima Wakapolda Jatim Brigjen Pol. Slamet Hadi Supraptoyo, didampingi pejabat utama Polda Jatim, di Gedung Tribrata lantai II, Mapolda, Surabaya, Kamis (3/6/2021).

Slamet mengucap syukur ditengah wabah Pandemi Covid-19 semua masih diberi kesehatan, kata dia, karena saat ini kesehatan menjadi harta yang mahal yang patut di jaga bersama.

“Sampai hari ini semua masih fokus dalam penanganan Covid-19, khususnya di Jawa Timur, dan kita harus bisa patuhi aturan yang disampaikan oleh Pemerintah,” kata Wakapolda.

Meski demikian, lanjut Slamet mengatakan, selain itu perekonomian di Indonesia khususnya di Jatim harus tetap berjalan, “Penanganan Covid-19 di Jatim sudah sangat baik, sehingga masyarakat tetap patuhi Prokes (Protokol kesehatan),”

“Masyarakat juga bisa (saling) mengingatkan (pentingya patuh Prokes) sesama warga, sehingga semua kegiatan tetap bisa berjalan,” tambah Wakapolda Jatim.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Jatim Iwan Setiawan menjelaskan tujuannya, silaturahim kebangsaan kepada Polda Jawa Timur selaku Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Serta Polda Jatim sebagai pengayom partai politik untuk menjaga situasi kondusif stabilitas keamanan di Jatim.

“Kami siap untuk bersinergi dengan Polda Jatim dalam upaya pemberantasan paham radikalisme, ujaran kebencian dan hoax serta peredaran narkoba di jatim,” ujar Iwan.

Selain itu, pihaknya membentuk gugus tugas penanganan Covid-19 dan kebencanaan. juga telah memonitoring warga yang terdampak Covid-19. “Dari data kami cukup banyak warga yang terdampak Covid-19,” tutup dia. (***)

BERIMBANG.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur (Jatim), Irjen Pol Nico Afinta memerintahkan seluruh jajaran Polda Jatim bekerja sama dengan stake holder dalam penanganan covid-19 di Jatim.

Hal tersebut menindak lanjuti arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Polda Jatim juga menurunkan batalyon vaksinator untuk menekan angka penyebaran covid-19 ke zona merah.

Melalui Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, menjelaskan, “mengoptimalkan peran PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mikro untuk mencegah penyebaran Covid 19 dengan meningkatkan pelaksanaan 3T,”

“Serta melaksanakan mikro lockdown terhadap wilayah zona merah, kesiapan rumah sakit yang menyediakan PCR, serta kapasitas tempat tidur, dan peningkatan vaksinasi melalui door to door,” jelasnya, saat ditemui di ruang kerja, pada Rabu (2/6/2021).

Selain itu, Kabid Humas Polda Jatim menguraikan untuk optimalisasi pos penyekatan di perbatasan, baik jalur toll maupun jalur arteri.

Di pos penyekatan tersebut telah disiapkan penyediaan antigen, guna mengantisipasi penyebaran virus masuk di Jatim.

Pasalnya dari data akumulasi seluruh Indonesia, hasil penyekatan terhadap pemudik dan PPKM mikro selama tanggal 15 sampai dengan 30 Mei lalu telah dilakukan pemeriksaan swab secara random, dan diperoleh hasil 5.393 pemudik positif Covid 19.

“Memaksimalkan pos penyekatan di tiga titik, diantaranya jalur Toll Ngawi – Solo, Bojonegoro – Cepu, dan Tuban – Rembang, guna mengantisipasi penyebaran covid-19 masuk di Jatim,” Urainya.

“Kita juga memaksimalkan tim pemburu Covid Hunter, yang siap menjemput dan memberi pelayanan kepada masyarakat yang terpapar Covid-19,” pungkas Kombes Pol Gatot Repli Handoko. (***)

BERIMBANG.com – Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI), anak usaha dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG, membagikan 2700 paket sembako kepada masyarakat yang berada di sekitar area operasional pabrik Narogong, Klapanunggal, Bogor, dan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. (10/5/2021)

Paket ini berupa 3kg beras, 1kg gula pasir dan 1 liter minyak sayur. Penyaluran paket sembako ini dilakukan secara bertahap sejak 30 April 2021 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Edi Prajitno selaku General Admin & Community Relation Manager pabrik Narogong, mengatakan, bantuan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Perusahaan setiap tahunnya dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang masih belum usai.

“Ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kami untuk terus memberikan dukungan kepada masyarakat sekitar yang dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka,”

“Kami berharap bantuan yang kami berikan dapat meringankan beban masyarakat sekitar akibat pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini.”, Kata Edi Prajitno.

Meskipun Ramadhan tahun ini masih harus dilalui dalam kondisi pandemi, Edi Prajitno mengimbau untuk merayakan kemenangan di hari yang fitri dengan penuh hikmat serta tetap bijak dalam bersilaturahmi.

“Pandemi telah merubah banyak hal di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun perayaan kali ini berbeda dari yang biasa dilakukan sebelum-sebelumnya, kita tetap perlu untuk menyikapinya dengan baik dan bersyukur serta mentaati protokol kesehatan dengan ketat agar kondisi ini dapat segera selesai,” sambung Edi.

Selain diberikan kepada masyarakat sekitar, paket ini juga diberikan kepada kelompok kaum Dhuafa, penyandang disabilitas, serta anak yatim piatu yang berasal dari beberapa desa di sekitar pabrik Narogong.

Tentang PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk adalah sebuah perseroan terbuka yang mayoritas sahamnya (98.31%) dimiliki dan dikelola oleh PT Semen Indonesia Industri Bangunan (SIIB) – bagian dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG, produsen semen terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk menjalankan usaha yang terintegrasi dari semen, beton siap pakai, produksi agregat dan layanan pengelolaan limbah ramah lingkungan.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk saat ini secara langsung, maupun melalui anak perusahaannya mengoperasikan empat pabrik semen di Narogong (Jawa Barat), Cilacap (Jawa Tengah), Tuban (Jawa Timur), dan Lhoknga (Aceh), dengan total kapasitas 14,8 juta ton semen per tahun, dan mempekerjakan lebih dari 2.400 orang.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk saat ini mengoperasikan jaringan penyedia bahan bangunan yang mencakup distributor khusus, toko bangunan, ahli bangunan binaan perusahaan dan solusi-solusi bernilai tambah lainnya. **

BERIMBANG.com – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR/Bank BJB) tahun buku 2020. Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan hadir didampingi Kepala BJB Kabupaten Bogor di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Selasa (6/4/2021).

Menjelang pengumuman deviden, kata Iwan, saham BJB melesat hampir 5%. Harga saham ditutup melesat hampir 5% atau tepatnya 4,58% di posisi Rp 1.600/saham. Penguatan ini terjadi menjelang dilakukannya RUPS tahunan.

“Saya didampingi juga Kepala BJB Kabupaten Bogor, semoga apa yang sudah kami lakukan di dalam kegiatan ini menjadi langkah ikhtiar bersama dalam memajukan Kabupaten Bogor,” ucap Iwan Setiawan.

RUPS tahunan BJB dibuka oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dalam sambutannya, ia mengatakan, sangat gembira atas performa BJB yang terbaik dari segala dimensi dan ukuran. Dampak pertumbuhannya melebihi bank-bank besar yang ada di Indonesia.

“Dengan keberhasilan yang luar biasa ini, yang pertama kami meminta tahun 2021 ini BJB ekspansi ke seluruh Indonesia, karena dengan performa yang baik membuat kapasitasnya menjadi memadai. Insyaallah BJB akan menjadi bank yang adil di seluruh Indonesia,” ujar Kang Emil.

Kata Ridwan Pemprov menerima laba bersih sebesar 1,6 triliun itu sangat besar, “dan dikembalikan ke kami sekitar 950 hari. Itulah contoh perusahaan yang sangat sehat, sehingga masuk ke kas APBD kami untuk dikembalikan kepada rakyat,” terangnya.

Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi menambahkan bahwa capaian positif ini diperoleh berkat bisnis model bank yang resilient dan kemampuan adaptasi perusahaan yang agile sehingga kinerja perseroan senantiasa berada di dalam jalur yang sesuai harapan.

“Tahun 2020 adalah momen yang penuh dengan tantangan di seluruh lini kehidupan. Krisis kesehatan dan ekonomi memberikan tekanan yang sangat besar kepada industri perbankan nasional,”

“Didorong oleh kekompakan dan kesungguhan kinerja seluruh insan perusahaan, bank bjb berhasil melewati ‘tes tahan uji’ ini dengan hasil yang menggembirakan,” kata Yuddy.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi melantik Wali Kota Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono di Bandung bersama Bupati dan Wakil Bupati Karawang, Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, serta Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran dengan mengikuti protokol kesehatan dilakukan di Gedung Merdeka, Bandung.

“Saya percaya bahwa saudara saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggungjawab yang diberikan. Semoga Allah SWT membimbing saudara saudari, atas nama Presiden Republik Indonesia Gubernur Jawa Barat,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat pelantikan, Jumat (26/2/2021).

Dirinya berharap semua janji dan program kerja lima tahun ke depan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pelantikan untuk Wali Kota Depok Mohammad Idris yang didampingi istri Elly Farida dilakukan langsung di Gedung Merdeka Bandung untuk Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono yang masih dalam kondisi isolasi mandiri karena positif Covid-19 dilakukan secara virtual di RSUD Depok.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, Sidik Mulyono, menambahkan dengan dilantiknya Wali Kota Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono tentunya resmi menjabat sebagai Wali dan Wakil Wali Kota Depok untuk lima tahun ke depan atau oeriode 2021-2026.

Ke dua pemimpin Kota Depok siap melaksanakan lima visi dan misi yang telah diprogram agar Kota Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera antara lain meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan, meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public yang modern dan partisipatif, mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga, mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing dan mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Termasuk sepuluh janji kampanye seperti dana Rp 5 miliar per kelurahan, ciptakan 5.000 pengusaha/start-up baru dan 1.000 perempuan pengusaha, insentif guru honorer dan guru swasta, Alun-alun dan taman hutan kota di wilayah barat, Insentif pembimbing rohani, Insentif RT, RW, LPM, Pusat olahraga dan UMKM, WiFi gratis untuk masyarakat, Sekolah/madrasah negeri per kecamatan dan Posyandu/posbindu di setiap RW., katanya.

YE

BERIMBANG.com Sumedang – Salah satu toko grosir yang di miliki inisial HK, terletak di Jl. Serma Muchtar No.83, RW.05, Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dikomplen konsumen.

R.Rindiawan selaku pembeli ditoko tersebut menceritakan hal itu, dia mengaku salah satu tokoh pemuda di Kabupaten Bogor, ketepatan berada di Sumedang, sebab Ibundanya meninggal, dia akan peringati hari ke 40 Almarhum Ibundanya.

R.Rindiawan menjelaskan, bermula ia meminta saudaranya Opik untuk membeli bahan-bahan keperluan tersebut ke toko milik HK, namun menurut dia, salah satu barang tersebut tidak layak jual diduga kadaluarsa.

“Saya membeli keperluan untuk (keperluan makanan) 40 harinya (almarhum ibunya), salah satunya ya mie instan 15 dus, tapi mie nya menurut saya tidak layak jual, dan agak alot.” kata Rindiawan, Kamis, (11/02/2021).

Rindiawan berupaya meminta tanggung jawab pemilik toko, HK pun enggan memberikan keterangan kalau produk tersebut tidak layak konsumsi, kata dia, pemilik toko ingin permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan saja.

Untuk diketahui, sebagaimana diatur pada pasal 4 UU no 8 tahun 1999, konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian.

Pembeli properti juga berhak atas data yang jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa serta berhak didengar pendapat atau keluhannya. Jika terdapat masalah, pembeli berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.

(RR)

BERIMBANG.com Medan – Pembahasan belanja Iklan nasional yang rencananya akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) terus bergulir.

Kini, rencana itu mendapat sambutan positif dari Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto memandang penting belanja iklan bagi daerah.

Hal itu dikemukakan Hendro saat menerima audiensi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Provinsi Sumatera Utara, Devis Karmoy di ruang Rapat Komisi A DPRD Sumut, kemarin Jumat (05/02/2021).

Dalam audiensi bersama Ketua Komisi A dan yang dihadiri Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumatera Utara, Timbul Sinaga bersama dua anggota Komisi A, Abdul Rahim Siregar dan Megawati Zebua.

Ketua DPD SPRI Sumut Devis Karmoy menyampaikan potensi belanja iklan nasional yang selama ini berputar di pusat bila diserap ke daerah, tidak hanya mensejahterakan media dan wartawan lokal, namun ikut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Mendengar penjelasan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sumut berharap organisasi pers penggagas pembagian belanja iklan nasional di daerah dapat menyiapkan data-data termasuk UU dan turunannya terkait biaya belanja iklan nasional yang tengah berpolemik.

“Jadi coba kami di kasih data, berapa potensi belanja iklan yang saat ini di monopoli oleh perusahaan (agency) , regulasinya apa, apakah ada (UU) turunan untuk pembentukan Perda (Peraturan daera). Sehingga itu nanti (menjadi) dasar kita untuk melakukan kajian,” ujarnya.

Dalam pandangannya, Ketua Komisi A DPRD Sumut ini, menilai jika belanja iklan nasional berpotensi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), DPRD Sumut siap berkolaborasi dengan para penggagas.

Dalam audiensi tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara ini kemudian menyebut nama Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumut, Timbul Sinaga, sebagai  pihak berkompeten di sektor potensi penerimaan PAD.

“Kalau memang (belanja iklan nasional) ini seandainya ada prospek untuk menambah PAD di Sumatera Utara, ini pak Timbul orang ekonomi, beliau salah satu orang yang sangat serius dalam mengelaboratif potensi-potensi penerimaan untuk PAD Sumatera Utara,” tutur Hendro.

Ketua Komisi A DPRD Sumut ini menambahkan bahwa dengan memperoleh informasi terkait belanja iklan nasional yang memiliki potensi besar bagi Sumatera Utara, DPRD Sumut akan mengatur sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

“Dan informasi terkait belanja iklan yang disampaikan kita akan arrange (mengatur) lagi, dan dalam PP 12 (Tahun 2018) proses pembentukan Ranperda itu memang pengusulnya tidak harus pihak luar, tetapi harus (dari) anggota atau fraksi atau Komisi yang ada di DPRD Sumatera Utara,” tambahnya.

“Jadi jalurnya nanti masuk ke Komisi atau anggota (yang) menghimpun, lalu diusulkan menjadi rancangan Perda atau Prolegda tahun berikutnya,” ucap Ketua Komisi A DPRD Sumut.

Hendro juga menyebut untuk pembentukan produk Perda tidak sulit, asalkan pengusul menyiapkan naskah akademiknya.

“Jadi syaratnya ada naskah akademik dan draf Ranperda yang diusulkan, itu kok gak sulit,” tandasnya.

Untuk diketahui, Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dalam PP ini disebutkan, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai fungsi masing-masing  pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan.

Sementara Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumut Timbul Sinaga, pada kesempatan yang sama memberikan masukan kepada Ketua DPD SPRI Sumut untuk melengkapi mekanisme perundang-undangan, serta turunannya yang mengatur soal belanja iklan.

Hal senada disampaikan anggota Komisi A, Abdul Rahim Siregar kepada Ketua SPRI Sumut dalam audiensi tersebut. Politisi PKS Sumut ini mendukung rencana pembentukan Ranperda belanja iklan nasional bagi daerah.

“Kalau memang ini ada manfaat dan kontribusinya untuk PAD misalnya, kita welcome, kita menerima. Dan memang kalau Perda.. kan ada dua, ada yang diusulkan pemerintah provinsi Sumatera Utara dan ada yang inisiatif DPRD, dan ini harus dibekali dengan naskah akademik,” ujarnya.

Penulis: Devis K. DPD SPRI Sumut