Daerah

Ambon, Berimbang.com — Dukungan politik di tubuh Partai Golkar Maluku mulai mengerucut. Organisasi Masyarakat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Maluku secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Bung Umar Ali Lessy sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Maluku yang akan digelar dalam waktu dekat.

Pernyataan dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Ormas MKGR Provinsi Maluku, Bung Yudi Betaubun, dalam pertemuan hangat dan penuh nuansa kekeluargaan di Ambon, Rabu (6/11/2025).

Menurut Yudi, dukungan MKGR kepada Umar bukan sekadar langkah politik, tetapi juga bentuk panggilan moral dan ideologis untuk menjaga roh kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi fondasi Partai Golkar dan masyarakat Maluku.

“Bung Umar Ali Lessy adalah sosok berintegritas, berpengalaman, dan memiliki kedekatan emosional dengan rakyat Maluku. Kami di MKGR yakin beliau mampu membawa Golkar Maluku menjadi partai yang solid, kuat, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Yudi Betaubun.

Lebih jauh, Yudi menegaskan bahwa MKGR memandang pentingnya kepemimpinan yang memahami nilai-nilai musyawarah, pela gandong, dan semangat orang basudara sebagai modal sosial membangun politik di bumi Maluku.

“Kepemimpinan di Maluku bukan sekadar soal siapa yang menang, tapi soal siapa yang mampu merangkul semua golongan dan menjaga keseimbangan sosial. Bung Umar memahami jiwa dan denyut nadi Maluku,” tegasnya.

Selain menyatakan dukungan, Yudi juga menekankan kesiapan MKGR menjadi garda terdepan konsolidasi kader dan masyarakat demi memastikan Musda XI Golkar Maluku berjalan damai, demokratis, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar merepresentasikan semangat rakyat.

Dukungan MKGR Maluku ini dipandang sebagai sinyal kuat konsolidasi internal di tubuh Partai Golkar. Di tengah dinamika politik jelang Musda XI, langkah MKGR mempertegas arah dukungan dinilai memperkuat peluang Umar Ali Lessy menjadi figur pemersatu dan nahkoda baru partai berlambang pohon beringin di Maluku.***

BANTEN, BERIMBANG.com – Dalam rangka memperingati Milad ke-4, Majelis Taklim (MT) Balai Wartawan Kota Depok menggelar kegiatan ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sabtu (1/11/2025).
Rombongan tiba sekitar pukul 11.15 WIB dengan suasana penuh khidmat, kekeluargaan, dan semangat kebersamaan.

Ustadz Syahruddin El Fikri, didampingi Ustadz Salwani selaku pembimbing majelis, menegaskan bahwa ziarah bukan sekadar ritual tahunan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi refleksi spiritual untuk memperdalam keimanan dan mempererat ukhuwah antaranggota MT Balai Wartawan.

“Alhamdulillah, pada Milad ke-4 ini kita diberi kesempatan berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin di Serang, Banten. Ziarah ini menjadi pengingat bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian,” ujar Ustadz Syahruddin dengan nada teduh.

Ia menambahkan, momentum ziarah ini juga menjadi sarana muhasabah diri agar setiap jamaah memperbanyak amal saleh dan memperkuat hubungan dengan sesama.

“Ketika kita tiada, hanya tiga hal yang kita bawa: amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak-anak atau sahabat kita. Maka penting bagi kita menjaga persahabatan dengan orang-orang saleh agar tetap dikenang dan didoakan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ustadz Syahruddin menegaskan bahwa ziarah ke makam ulama besar merupakan pengamalan langsung dari ajaran Rasulullah SAW yang menganjurkan umatnya untuk mengingat kematian sebagai bentuk introspeksi.

“Rasulullah bersabda, ziarah kubur dapat mengingatkan kita pada kematian. Maka kegiatan ini bukan seremonial belaka, tapi momentum memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua MT. Balai Wartawan Kota Depok, Adie Rakasiwi, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian Milad ke-4 yang akan dilanjutkan dengan sejumlah kegiatan keagamaan dan sosial.

“Alhamdulillah, ziarah ini memang sudah menjadi bagian dari program rutin MT Balai Wartawan setiap tahun dengan lokasi yang berbeda. Tahun ini kami memilih Banten sebagai simbol keteladanan perjuangan dan keilmuan Islam di Nusantara,” ujarnya menutup kegiatan.

Dengan semangat kebersamaan dan nilai spiritual yang kuat, Milad ke-4 MT. Balai Wartawan Depok bukan hanya menjadi ajang syukur, tetapi juga pengingat untuk tetap rendah hati dan beramal nyata di tengah masyarakat.***

BANDUNG — Sebanyak 641 kepala sekolah di Jawa Barat resmi dilantik dan sebagian besar di antaranya dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Kebijakan ini menjadi langkah baru Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata sistem pendidikan berbasis kedekatan wilayah dan budaya lokal.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa rotasi dan promosi kepala sekolah kali ini diarahkan agar para pendidik dapat bertugas lebih dekat dengan domisilinya.

“Total ada 641 kepala sekolah yang baru dilantik, gabungan antara rotasi dan promosi. Yang promosi ada 215 orang,” ujar Purwanto, dikutip Rabu (29/10).

Menurutnya, pendekatan ini diambil untuk memperkuat koneksi emosional antara kepala sekolah dengan lingkungan sosial tempat mereka mengajar. Meski sebagian besar telah ditempatkan sesuai kabupaten asal, masih ada sejumlah kecil kepala sekolah yang belum bisa kembali karena keterbatasan formasi.

“Beberapa daerah seperti Sukabumi sudah penuh, jadi ada yang sementara ditempatkan di kabupaten tetangga,” jelas Purwanto.

Kebijakan ini disebut sebagai implementasi langsung visi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang ingin memastikan setiap kepala sekolah memahami karakter wilayah dan masyarakatnya.

“Pak Gubernur ingin kepala sekolah lebih dekat dengan daerahnya, agar keputusan pendidikan lebih berpihak pada kebutuhan lokal,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa rotasi kali ini merupakan langkah konkret reformasi tata kelola pendidikan. Ia menyebut pola lama—yang menempatkan kepala sekolah jauh dari tempat tinggalnya—tidak lagi relevan.

“Kepala sekolah harus mengabdi di wilayahnya sendiri. Kalau tinggalnya di kabupaten itu, ya mengajar di situ. Jangan sampai ada kepala sekolah lintas kabupaten,” tegas Dedi.

Menurut Dedi, efisiensi dan kedekatan sosial menjadi dua kunci utama peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat. Ia berharap kebijakan ini dapat menciptakan iklim pendidikan yang lebih manusiawi dan berbasis kearifan lokal.***

DEPOK | BERIMBANG.com – Siswa-siswi SMP Negeri 1 Depok kembali mengukir prestasi gemilang. Dalam ajang Pasanggiri Rampak Sekar Piala Wali Kota Depok 2025 yang digelar di Pesona Square Mall, Selasa (28/10/2025), tim paduan suara Sunda sekolah tersebut sukses meraih Juara 3.

Kompetisi bergengsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok itu diikuti ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan — mulai dari SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/SMK/MA se-Jabodetabek. Suasana acara berlangsung meriah dengan suguhan penampilan penuh harmoni dan semangat pelestarian budaya Sunda.

Salah satu wali murid, Anna Aprilia, yang turut mendampingi peserta selama lomba, mengaku haru sekaligus bangga atas capaian tersebut.

“Alhamdulillah, anak-anak dari SMPN 1 Depok meraih juara 3. Saya ikut mendampingi dari awal lomba sampai pengumuman. Senang sekali melihat mereka tampil percaya diri dan kompak di atas panggung,” ujar Anna, penuh haru.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 1 Depok, Iip Saripah, M.Pd., memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta didik, guru pembimbing, serta orang tua yang telah berperan besar dalam keberhasilan ini.

“Prestasi ini hasil kerja keras bersama. Kami ingin terus menumbuhkan semangat cinta budaya lokal di tengah arus modernisasi. SMPN 1 Depok akan terus berkomitmen menjadi sekolah yang berdaya saing tinggi dan berkarakter,” tuturnya.

Ajang Pasanggiri Rampak Sekar 2025 bukan sekadar perlombaan seni suara, tetapi juga menjadi wadah pelestarian budaya daerah di kalangan generasi muda. Capaian SMPN 1 Depok menjadi bukti nyata bahwa pelajar Depok mampu berprestasi tanpa melupakan akar budaya Sunda yang luhur.***

Berimbang.com – Jakarta.
Program Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menuai reaksi keras dari publik, termasuk dari kalangan jurnalis nasional.

Melalui surat edaran bernomor 149/PMD.03.04/KESRA tertanggal 1 Oktober 2025, Dedi mengimbau aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat Jawa Barat untuk berdonasi Rp1.000 per hari guna mendukung sektor pendidikan dan kesehatan.

Namun, langkah yang disebut sebagai bentuk gotong royong modern itu justru dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk kegagalan negara memenuhi kewajibannya terhadap rakyat.

Salah satu suara lantang datang dari Valentinus Resa, presenter Metro TV, yang mengkritik keras kebijakan tersebut dalam salah satu program siaran nasional.

“Negara sudah punya anggaran dari pajak rakyat. Jadi kenapa urusan pendidikan dan kesehatan, yang seharusnya tanggung jawab negara, malah diserahkan lagi ke rakyat?” ujar Resa dalam tayangannya, dikutip Minggu (12/10/2025).

Dengan gaya satirnya, Resa bahkan menyindir kebijakan itu dengan analogi yang menohok.

“Ini ibarat kita pesan nasi goreng, sudah bayar tapi disuruh bawa piring sendiri, telur sendiri, masak sendiri,” katanya.

Resa menilai, meski nilai Rp1.000 terdengar kecil, bagi sebagian masyarakat angka itu tetap signifikan.

“Seribu rupiah mungkin receh bagi sebagian orang, tapi buat sebagian lainnya itu bisa buat beli beras. Jadi wajar kalau banyak warga keberatan,” tambahnya.

Lebih jauh, ia menyoroti potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut di lapangan.

“Mereka bilang sukarela, tapi publik khawatir nanti berubah jadi kewajiban,” ujarnya.

Ia bahkan menggambarkan bagaimana beban itu bisa terasa berat jika dikalikan kebutuhan keluarga sehari-hari.

“Satu keluarga empat orang, sehari 4 ribu rupiah. Sebulan jadi 120 ribu. Listrik sebulan aja kadang masih nunggak. Belum beli beras, minyak, cabai, kuota internet. Belum lagi kalau harus subscribe konten KDM,” sindirnya.

Selain nominal, Resa juga menilai program Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu berpotensi tumpang tindih dengan gerakan sosial yang sudah berjalan di masyarakat.

“Contohnya di Kelurahan Tuguraja, Tasikmalaya, warga sudah lama punya gerakan serupa. Jadi ketika ada program baru dari provinsi, mereka merasa redundant,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Pemprov Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut. Dedi Mulyadi sendiri sebelumnya menyebut program ini sebagai upaya menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah menurunnya solidaritas sosial masyarakat.***

Berimbang.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp33,23 miliar untuk membiayai gaji pokok, tunjangan, serta kebutuhan operasional Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan pada tahun 2025.

Yang menarik (dan menuai tanda tanya), pajak penghasilan (PPh Pasal 21) atas gaji tetap keduanya tidak ditanggung pribadi, melainkan dibayar menggunakan uang negara.

Alokasi fantastis tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Pergub Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2025 mengenai Penjabaran APBD.

Dari total Rp33,23 miliar, porsi terbesar justru berada pada dana operasional sebesar Rp28,8 miliar. Sementara untuk gaji pokok dan tunjangan Gubernur-Wakil Gubernur hanya sekitar Rp2,21 miliar.

Rincian Gaji dan Tunjangan 2025

• Gaji pokok Gubernur: Rp75.600.000
• (Rincian tunjangan dan komponen lain masih tercatat dalam dokumen resmi Pemprov Jabar)

Dengan struktur anggaran demikian, publik kembali dihadapkan pada ironi: beban rakyat justru dipakai bukan hanya untuk menggaji pejabat, melainkan juga untuk membayar pajak pribadi mereka.***

Berimbang.com – Tasikmalaya selama ini dielu-elukan sebagai kota santri. Julukan religius itu seakan menjadi kebanggaan sekaligus identitas daerah. Namun, di balik harum nama itu, tersembunyi kisah kelam dari balik tembok pesantren yang mencoreng wajah pendidikan agama.

Kasus pencabulan kiai terhadap santriwati, kekerasan antar-senior, hingga praktik pelecehan seksual yang diromantisasi sebagai “kejahilan”, menjadi noda hitam yang terus berulang.

Pengalaman Pahit Seorang Alumni

Seorang mantan santri yang menimba ilmu selama enam tahun di sebuah pesantren modern di Tasikmalaya mengaku muak dengan kondisi yang ia alami. Baginya, pesantren yang mestinya menjadi penjara suci justru lebih mirip penjara jahiliyah.

Budaya senioritas menjadi momok terbesar. Santri junior kerap diperlakukan layaknya babu: membungkuk saat berpapasan, mencuci piring kotor senior, hingga menjadi kurir makanan. Lebih parah, jika kebutuhan senior tidak terpenuhi, junior bisa dipaksa mencuri atau memalak adik kelasnya.

“Kalau tidak nurut, siap-siap malam ila hujroti. Itu malam penghakiman, di mana junior dihajar sampai babak belur dengan tamparan, rotan, bahkan sandal,” ungkapnya.

Kekerasan yang Dibungkus Tradisi

Kekerasan fisik bukanlah satu-satunya luka. Tradisi “penggablogan” alias pengeroyokan, sudah dianggap hal biasa. Para ustaz, alih-alih menghentikan, justru membiarkan karena mereka sendiri lahir dari kultur yang sama.

Tak berhenti di situ, pelecehan seksual antar-santri juga jamak terjadi. Ada yang berupa masturbasi paksa terhadap junior, bahkan ada yang sampai oral sex sesama santri dalam kondisi korban tidak berdaya. Ironisnya, semua dianggap “canda nakal”, bukan pelecehan.

Kenyataan yang Masih Terjadi

Meski ada angkatan yang berupaya menghentikan budaya jahiliyah itu, realitas di lapangan menunjukkan pola yang sama terus diwariskan. Beberapa alumni mengaku bahwa hingga kini, praktik kekerasan dan pelecehan belum benar-benar hilang.

Fakta-fakta ini menjadi tamparan keras bagi citra Tasikmalaya sebagai kota santri. Julukan religius tak cukup jika lembaga pendidikan yang mestinya mencetak generasi berakhlak, justru mewariskan trauma, kekerasan, dan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Tanggung Jawab Siapa?

Pertanyaannya, sampai kapan kasus-kasus ini dibiarkan? Apakah para kiai, ustaz, hingga pemerintah daerah akan terus menutup mata demi menjaga citra “kota santri”? Ataukah keberanian untuk membongkar sisi gelap ini bisa menjadi awal perbaikan pendidikan pesantren di Tasikmalaya?

Yang jelas, pesantren tidak boleh terus menjadi penjara gelap yang membungkam suara korban.***

Berimbang.com – Bandung, 8 Agustus 2025

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menetapkan jumlah maksimal siswa per rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri menjadi 50 orang memicu perlawanan dari kalangan sekolah swasta. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bandung, bersama tujuh organisasi pendidikan swasta lainnya, resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jumat (8/8/2025).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025. Menurut BMPS, aturan ini membuat sekolah negeri mampu menampung lebih banyak siswa, sehingga menggerus jumlah peserta didik yang biasanya masuk ke sekolah swasta.

Guru Kehilangan Jam Mengajar, Sertifikasi Terancam

Ketua BMPS Kabupaten Bandung, Atty Rosmiati, menjelaskan bahwa dampak paling berat justru dirasakan guru swasta. Dengan berkurangnya jumlah siswa, otomatis jam mengajar juga berkurang. Padahal, untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi, guru wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.

“Kalau triwulan 1 dan 2 sertifikasi sudah cair, untuk triwulan 3 dan 4 akan diverifikasi ulang. Nah, di tahap ini banyak guru yang kemungkinan gugur syarat,” ujarnya.

Atty mengingatkan, banyak guru swasta mengandalkan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar cicilan, hingga biaya pendidikan anak. Jika kehilangan hak tersebut, dikhawatirkan akan terjadi eksodus guru ke profesi lain, yang berimbas pada penurunan mutu pendidikan swasta.

BMPS mencatat, dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Kabupaten Bandung sudah resmi tutup akibat minim siswa. Dari 130 SMK swasta yang ada, hampir seluruhnya terancam nasib serupa.

Kritik pada Proses Kebijakan

Selain soal dampak ekonomi, BMPS menilai kebijakan ini dibuat sepihak tanpa melibatkan sekolah swasta dalam proses perumusan maupun sosialisasi.

“Kami sama sekali tidak diajak bicara. Tiba-tiba kebijakan jalan, dampaknya kami yang paling kena. Kalau dari awal dilibatkan, kami bisa siapkan strategi,” tegas Atty.

Pandangan Pemerintah

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait gugatan tersebut. Namun, sebelumnya Pemprov Jabar menyatakan bahwa penambahan kapasitas rombel di sekolah negeri dilakukan untuk mengatasi persoalan siswa yang tidak tertampung dan menekan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Pemprov, langkah ini adalah bagian dari pemerataan akses pendidikan, meski diakui memerlukan evaluasi agar tidak mematikan peran sekolah swasta.

Harapan ke Depan

BMPS berharap proses hukum ini dapat membuka ruang dialog antara pemerintah dan sekolah swasta, sehingga kebijakan pendidikan di Jawa Barat bisa lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Red

Berimbang.com – Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) tengah menelusuri tiga bidang tanah di Kota Surakarta yang diduga terlantar. Jika terbukti tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan, lahan tersebut berpotensi diambil alih negara dan dimasukkan ke dalam Bank Tanah untuk kepentingan publik.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Wahjoe Noer Siswati, mengungkapkan bahwa proses penelusuran sudah masuk tahap monitoring. Lahan tersebut berada di satu lokasi di Kelurahan Sumber dan dua lokasi di Kelurahan Mojosongo.

“Sebelum tanah resmi ditetapkan sebagai tanah terlantar, ada prosedur panjang mulai dari pemantauan lapangan, pengiriman surat peringatan, hingga verifikasi oleh Panitia C yang dibentuk BPN Pusat,” ujar Wahjoe saat ditemui di Public Service Expo, Solo Square Mall, Kamis (7/8/2025).

Menurutnya, pemilik lahan akan menerima surat peringatan bertahap—mulai dari SP 1 hingga SP 3—sebelum keputusan final diambil.

Proses Panjang: 587 Hari Menuju Status Tanah Terlantar

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa penetapan tanah terlantar tidak bisa dilakukan secara instan. Prosesnya memakan waktu hingga 587 hari, dimulai dari pemberitahuan kepada pemilik untuk memperbaiki pengelolaan tanah dalam jangka waktu 180 hari.

Jika diabaikan, pemerintah akan mengirim SP 1 (90 hari), lalu SP 2, dan SP 3. Apabila pemilik tetap tidak menunjukkan itikad mengelola, lahan akan dinyatakan terlantar dan masuk ke Tanah Cadangan untuk Negara.

“Tanah-tanah ini nantinya akan digunakan untuk reforma agraria atau kepentingan publik lainnya,” jelas Nusron.

Dasar Hukum dan Antisipasi Konflik

Kebijakan ini merujuk pada PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Pemerintah menilai lahan yang dibiarkan kosong lebih dari dua tahun sejak hak diterbitkan rawan memicu konflik agraria dan potensi pendudukan ilegal.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menghapus hak masyarakat, melainkan mendorong pemanfaatan tanah agar tidak terbengkalai.

“Pemerintah tidak akan serta-merta mengambil tanah tanpa prosedur. Ada masa tunggu, ada peringatan, dan semua berjalan sesuai hukum,” kata Hasan.

Konteks Nasional

Saat ini pemerintah sedang memetakan hampir 100 ribu hektare tanah terlantar di seluruh Indonesia. Penelusuran dilakukan untuk memastikan setiap bidang tanah digunakan secara produktif demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Red

BERIMBANG.com, Depok, 8 Agustus 2025 — MBA Depok menggelar meeting gathering yang diikuti oleh belasan anggota untuk memperkuat koordinasi wilayah dan meningkatkan kinerja tim. Acara yang dipimpin manajer wilayah, Hendra, menekankan pentingnya kolaborasi dan membuka kesempatan bagi anggota untuk mendapatkan peluang penghasilan baru. Bertempat di RM Hegar Jalan Nusantara Raya, Depok. Jum’at. (8/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Hendra menyampaikan motivasi kepada peserta tentang bagaimana anggota bisa saling mendukung untuk memperluas jaringan dan memanfaatkan peluang usaha atau program internal yang tersedia. Selain memberikan dorongan semangat, sesi juga difokuskan pada pemantapan strategi kerja lapangan dan mekanisme pembagian tugas antaranggota.

Agenda dan manfaat pertemuan

Pertemuan yang bersifat tatap muka ini meliputi sesi pemaparan pengurus, diskusi kelompok, serta tanya jawab untuk menyamakan persepsi tentang target wilayah Depok. Panitia mencatat beberapa manfaat utama dari pertemuan anggota, antara lain:

1. Meningkatkan Kerjasama Tim — Mempererat hubungan antaranggota sehingga koordinasi kerja menjadi lebih lancar.
2. Pengambilan Keputusan Bersama — Memberi ruang bagi anggota untuk berdiskusi dan menentukan langkah bersama.
3. Pembagian Informasi — Menyamakan informasi agar seluruh anggota memiliki data dan arahan yang seragam.
4. Meningkatkan Motivasi — Berbagi pengalaman dan kisah sukses antaranggota untuk membangun semangat kolektif.
5. Mengatasi Masalah — Mengidentifikasi kendala di lapangan dan mencari solusi praktis bersama.
6. Meningkatkan Kreativitas — Tukar pikiran yang memicu ide-ide baru dan inovasi kegiatan.
7. Membangun Hubungan — Memperkuat jaringan personal dan profesional di antara anggota.
8. Meningkatkan Akuntabilitas — Memantau progres kerja dan memastikan target tercapai sesuai rencana.

Tanggapan peserta

Sejumlah peserta menyambut positif inisiatif pertemuan tersebut. Mereka mengapresiasi peluang untuk berdiskusi langsung dengan manajemen wilayah dan berharap kegiatan serupa rutin diadakan untuk menjaga komitmen kerja dan sinergi tim.

Langkah berikutnya

Panitia merencanakan tindak lanjut berupa pembentukan kelompok kerja berdasarkan area tugas serta jadwal pertemuan evaluasi berkala. Tujuan jangka pendek adalah memperjelas target bulan depan dan membuka lebih banyak peluang kolaboratif antaranggota.

Tentang MBA Depok: Komunitas yang fokus pada pengembangan jaringan, peningkatan kapasitas anggota, dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui berbagai program dan kegiatan wilayah.

Red