Daerah

Depok, Berimbang.com — Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyatakan komitmennya untuk mundur dari jabatannya jika terbukti masih ada praktik jual-beli bangku sekolah di wilayah Kota Depok. Pernyataan ini ia sampaikan dalam sebuah video yang kini beredar luas di media sosial.

“Pegang ini janji saya, omongan saya. Kalau nanti setelah kami dilantik, masih ada praktik jual beli bangku sekolah di Kota Depok, maka saya orang pertama yang akan mengundurkan diri sebagai wakil wali kota Depok,” ujar Chandra dalam rekaman video yang diunggah di laman Facebook salah satu warga.

Pernyataan tegas itu sontak menuai perhatian publik, terutama para pemerhati pendidikan. Pasalnya, di tengah musim Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB), keluhan mengenai praktik “titipan siswa” kembali mencuat. Bahkan, diketahui seorang oknum guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Depok telah dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Kota Depok karena terbukti terlibat dalam praktik titip-menitip siswa.

Menanggapi polemik tersebut, Anton Sujarwo, Pembina Komunitas Arek Malang (Arema), turut angkat suara. Ia menilai janji pengunduran diri Chandra Rahmansyah harus dikawal oleh publik dan tidak hanya dijadikan retorika politik semata.

> “Saya mengapresiasi keberanian Chandra Rahmansyah dalam menyatakan sikap. Tapi jangan sampai itu hanya jadi gertak sambal. Kalau memang terbukti ada praktik titip siswa dan jual-beli bangku, ia harus menepati ucapannya,” ujar Anton saat dihubungi Berimbang.com, Rabu (26/6).

Anton menambahkan, praktik titip siswa dan jual-beli bangku adalah bentuk kejahatan pendidikan yang mencederai keadilan bagi siswa lain yang berjuang lewat jalur resmi.

> “Ini bukan hanya soal moral pejabat, tapi soal keadilan sosial. Rakyat kecil yang tidak punya koneksi, jadi korban sistem yang semrawut,” tegasnya.

Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan menyatakan tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB, serta memperkuat pengawasan di tingkat sekolah agar kejadian serupa tidak terulang.

Chandra Rahmansyah belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait pernyataan mundur yang ia lontarkan, terutama pasca mencuatnya sanksi terhadap oknum guru yang terlibat praktik titipan siswa. Publik kini menanti, apakah janji itu akan ditepati atau hanya menjadi catatan di dunia maya.

iik

BERIMBANG.COM – Depok | Pemerintah Kota Depok akhirnya merilis program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) sebagai solusi atas problem klasik: daya tampung SMP negeri yang tak kunjung cukup menampung lulusan SD tiap tahunnya.

Sebanyak 33 sekolah swasta resmi bergabung dalam program ini, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Depok dan yayasan sekolah masing-masing.

“Ini bentuk komitmen kami agar tak ada anak Depok yang putus sekolah karena tidak lolos negeri atau tidak sanggup bayar sekolah swasta,” ujar Wali Kota Depok, Supian Suri, dalam konferensi pers, Selasa 24 Juni 2025.

Tambal Sulam atau Solusi Sistemik?

Meski tampak menjanjikan, program ini memunculkan pertanyaan: apakah ini solusi jangka panjang atau hanya penambal kebocoran sistem pendidikan di tingkat dasar?

Faktanya, masalah daya tampung sekolah negeri di Depok sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Setiap tahun, ribuan siswa gagal masuk sekolah negeri akibat kuota terbatas dan sistem zonasi yang menyisakan banyak polemik.

Kini, Pemkot berharap 2.500 siswa kelas VII bisa tertampung di sekolah swasta lewat skema gratis ini. Biaya operasionalnya ditanggung pemerintah, namun kualitas tetap menjadi tanggung jawab sekolah dan yayasan pengelola.

“Monitoring dan evaluasi berkala akan kami lakukan untuk memastikan mutu dan pemerataan,” kata Supian lagi.

Daftar 33 SMP Swasta Gratis di Depok

Berikut daftar lengkap sekolah swasta yang tergabung dalam program RSSG:

1. SMPIT Darul Barokah (Jatimulya)

2. SMP Gelora Depok (Grogol)

3. SMP Pelita Dua Depok (Pancoran Mas)

4. SMPIT Al-Yusufiyah (Pengasinan)

5. SMP Islam Al Hasanah (Pancoran Mas)

6. SMP Tarbiyah Islamiyah (Beji)

7. SMP Tirta Jaya (Tirta Jaya)

8. SMP Islam Nusantara (Pancoran Mas)

9. SMP Bina Adzkia (Serua)

10. SMP Islam Cakra Nusantara (Limo)

11. SMPIT As Shof (Kalimulya)

12. SMP Sholihin (Cilangkap)

13. SMP Islam Nurul Hayat (Bojong Pondok Terong)

14. SMP Islam Darul Quran (Bedahan)

15. SMPIT Al Muawwanah (Cimpaeun)

16. SMP La Royba Islamic School (Grogol)

17. SMPIT Misbaahussuduur (Jatimulya)

18. MTs Yayasan Ponpes Depok

19. SMP Cahaya Bangsa Nurul Huda (Tapos)

20. SMP Permata (Pancoran Mas)

21. SMP Islam Hidayatul Islam (Pasir Putih)

22. SMP 20 Mei Raudlatussaadah (Tugu)

23. SMPIT Maulana Abbasyiah (Bojong Pondok Terong)

24. SMP Fajar Plus (Cipayung)

25. SMP PGRI Depok Jaya

26. SMP Islam Arrihlah (Duren Seribu)

27. SMPIT Darus Sholihin (Bedahan)

28. SMP Tunas Bangsa (Kalibaru)

29. MTs Al Hidayah Arco (Duren Seribu)

30. SMP Musa Bhakti (Pengasinan)

31. SMP Karya Putra Bangsa (Cimpaeun)

32. SMP Said Yusuf (Rangkapan Jaya Baru)

33. SMP Hidayatul Athfal (Cinere)

 

Menjawab Kesenjangan atau Mengandalkan Swasta Lagi?

Program ini disebut sebagai langkah awal pemerataan pendidikan berkualitas, namun tak sedikit yang menilai bahwa pemerintah masih terlalu bergantung pada pihak swasta ketimbang memperluas sekolah negeri.

“Kalau terus-menerus swasta yang disuruh menyerap siswa, kapan sekolah negeri dibangun lagi? Jangan sampai negara lepas tangan hanya karena swasta mau diajak kerja sama,” kata seorang pengamat pendidikan lokal yang enggan disebutkan namanya.

Meski demikian, kehadiran sekolah gratis tetap membawa harapan bagi banyak keluarga yang tak mampu membayar biaya pendidikan.

“Yang penting anak saya sekolah, gratis, dan kualitasnya bagus,” ujar Dian, orang tua siswa asal Cimpaeun.

Harapan pun kini bertumpu pada pelaksanaan dan pengawasan program ini agar tak sekadar jadi proyek populis jelang tahun politik.

iik

DEPOK, BERIMBANGCOM – Di tengah meningkatnya ketimpangan ekonomi dan dominasi pasar oleh korporasi besar, Koperasi Merah Putih hadir sebagai jawaban nyata atas kebutuhan masyarakat untuk membangun kekuatan ekonomi secara kolektif, adil, dan mandiri.

Koperasi ini tidak hanya dimaknai sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang menempatkan manusia sebagai aktor utama pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Praktisi Koperasi dan Founder BMT Al Azhari, H. Acep Azhari, saat ditemui pada Kamis (12/06/2025).

“Koperasi Merah Putih mengambil nilai-nilai luhur bangsa: solidaritas, kejujuran, tanggung jawab, dan cinta tanah air sebagai fondasi dalam menggerakkan potensi masyarakat, dari bawah, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” ungkapnya.

Dampak Koperasi di Tingkat Lokal

Koperasi Merah Putih yang dibentuk di level kelurahan membawa sejumlah manfaat nyata bagi warga:

Pemberdayaan Ekonomi Warga
Membuka peluang UMKM dan akses permodalan mikro secara lebih adil.

Kemandirian dan Ketahanan Sosial
Mengurangi ketergantungan warga terhadap lembaga eksternal dan memperkuat jaringan sosial.

Pendidikan Ekonomi dan Literasi Keuangan
Melalui pelatihan dan edukasi berkala, koperasi membentuk budaya menabung dan investasi sehat.

Distribusi Kesejahteraan Merata
SHU (Sisa Hasil Usaha) dibagi secara adil, sebagai upaya mengatasi ketimpangan lokal.

Usaha Rakyat yang Relevan di Depok

Sebagai kota penyangga Ibu Kota dengan potensi jasa, perdagangan, dan industri rumahan, Koperasi Merah Putih menawarkan model usaha yang disesuaikan dengan kondisi warga Depok, seperti:

Koperasi Konsumen (toko sembako dan UMKM warga)

Kuliner & Catering Warga (usaha masakan rumahan)

Jasa & Teknologi (servis motor, laundry, digital kreatif)

Pendidikan & Pelatihan (bimbel dan pelatihan wirausaha)

Marketplace Lokal (agen penjualan online produk warga)

Gerakan Ekonomi dari Akar Rumput

Menurut Acep, koperasi bukan hanya alternatif, melainkan harus menjadi arus utama dalam pembangunan ekonomi yang berkeadaban dan inklusif. “Mari bergabung, berkontribusi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari warga, oleh warga, untuk warga,” pungkasnya.

BERIMBANG.com, Karawang — Sejumlah karyawan PT Arga Manik, perusahaan subkontraktor yang beroperasi di wilayah Karawang Jawa Barat, mengeluhkan sistem pembayaran gaji yang tidak normal dalam dua bulan terakhir. Gaji yang seharusnya dibayarkan penuh setiap bulan, justru dicicil hingga empat kali dalam sebulan dengan jumlah yang tidak menentu.

“Gaji pokok saya Rp6 juta, tapi selama dua bulan ini dicicil. Kadang sejuta dua minggu, kadang satu setengah juta. Seperti kredit panci,” ujar salah satu karyawan tetap yang tidak mau disebutkan namanya, telah bekerja selama delapan bulan. Sabtu (31/5/2025) melalui telepon seluler.

Menurutnya, pencicilan gaji ini berlaku untuk seluruh karyawan, baik staf tetap maupun harian lepas. Ia menyebut alasan yang diberikan perusahaan adalah karena tersendatnya pembayaran dari pihak BUMN yang menjadi mitra mereka.

“Kita ini subkon ke BUMN, dan katanya pembayaran dari sana yang macet,” jelasnya.

Kondisi ini membuat para pekerja kesulitan mengatur keuangan untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk biaya sekolah anak. Ia berharap pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bisa ikut memperhatikan nasib pekerja seperti dirinya.

“Harapannya ke depan jangan kayak gini lagi. Kita di rumah butuh makan, anak sekolah, bayar cicilan. Kalau gaji dicicil, hidup makin berat,” ujarnya.

PT Arga Manik sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi tersebut. Namun, berdasarkan keterangan pekerja, pembayaran gaji dua bulan sebelumnya dibayar normal tetapi dua bulan setelahnya sampai sekarang pembayaran tidak normal alias macet.

Efendi

BERIMBANG.com, Depok – Camat Sawangan, Anwar Nasihin, yang juga merupakan panitia kegiatan Lebaran Depok di Alun-Alun Grand Depok City (GDC), menanggapi keluhan sejumlah pedagang UMKM terkait biaya sewa tenda dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, tidak semua pelaku UMKM dikenai biaya sewa.

Baca Juga : UMKM Depok Merugi di Lebaran Depok 2025, Soroti Sewa Tenda dan Ketimpangan Fasilitas

“Pedagang UMKM di Alun-Alun Depok ada yang gratis dan ada juga yang berbayar,” ujar Anwar melalui sambungan WhatsApp kepada Berimbang.com. Rabu. (21/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa tenda-tenda gratis disediakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Depok, sementara tenda berbayar dikelola oleh komunitas UMKM yang ada di wilayah tersebut.

Anwar merinci, harga sewa tenda yang dikelola komunitas berkisar antara Rp700 ribu hingga Rp1,5 juta untuk penggunaan selama empat hari. “Satu tenda yang agak besar bisa digunakan untuk dua sampai tiga pedagang,” jelasnya, menekankan bahwa sistem berbagi tenda tersebut bertujuan untuk meringankan beban biaya.

Lebih lanjut, Anwar juga membantah bahwa semua pedagang merugi selama acara. “Saya ngobrol langsung dengan sejumlah pedagang di sana, dan banyak yang justru meraup keuntungan besar,” katanya.

Anwar juga menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak melibatkan pihak event organizer (I.O). “Itu pakai komunitas saja, nggak ada I.O.,” tegasnya.

Sebagai penutup, ia berharap ke depan penyelenggaraan kegiatan serupa bisa lebih memperhatikan kondisi daya beli masyarakat dan kemampuan ekonomi pelaku UMKM. “Agar kegiatan ini bisa terus berjalan dengan inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Efendi

BERIMBANG.com, Depok – Suasana khidmat dan semangat terasa kental di Gedung DPRD Kota Depok, Jumat (25/4/2025). Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26, DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna Istimewa, menjadi pembuka serangkaian acara perayaan bertema “Unggul, Nyaman, dan Religius.”

Wali Kota Depok, Supian Suri, tampil dalam balutan semangat membara. Dalam sambutannya, ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kota Depok tercinta dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bergerak maju bersama, membangun kota yang lebih ramah dan inklusif.

“Selamat ulang tahun ke-26 untuk Depok tercinta. Mari kita terus berinovasi dan berkolaborasi untuk menciptakan Depok yang lebih sejahtera dan nyaman untuk semua,” seru Supian Suri di hadapan para hadirin, termasuk perwakilan Gubernur Jawa Barat, anggota DPRD Provinsi, DPR RI Dapil Jawa Barat VI, serta jajaran Forkopimda Kota Depok.

Tak sekadar seremoni, Supian membawa kabar gembira. Ia memperkenalkan program “Depok Sayang Ama Emak” yang akan rutin digelar di Alun-Alun Kota Depok setiap Sabtu, sebagai bentuk perhatian khusus kepada para lansia. Melalui program ini, lansia diajak aktif berinteraksi dan beraktivitas dalam ruang yang nyaman dan bersahabat.

Tak hanya itu, Margonda yang selama ini menjadi ikon utama kota juga akan semakin hidup. Supian mengumumkan pelaksanaan Car Free Day setiap Minggu pagi, membuka ruang publik lebih luas untuk warga berolahraga, bercengkerama, dan menikmati udara tanpa polusi.

Dalam sektor transportasi, Depok juga melangkah maju. Kini, layanan TransJakarta resmi hadir melayani rute Terminal Depok–Kampung Rambutan dan Sawangan–Lebak Bulus. Supian menegaskan, dukungan dari Pemprov DKI Jakarta menjadi dorongan nyata untuk memperkuat konektivitas warga Depok dengan Jakarta.

“Ini bentuk komitmen kami untuk menyediakan transportasi massal yang nyaman dan terjangkau, demi meningkatkan kualitas hidup warga Depok,” tambahnya.

Selepas rapat paripurna, perayaan dilanjutkan dengan syukuran di Masjid Agung Baitul Kamal. Malam harinya, masyarakat Depok akan dimanjakan dengan konser akbar di Depok Open Space, menghadirkan artis-artis papan atas, bahkan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat.

Supian Suri menutup sambutannya dengan harapan besar, bahwa momen HUT ke-26 ini bukan sekadar perayaan, melainkan titik tolak untuk membangun masa depan Depok yang lebih cerah dan harmonis.

“Dengan semangat bersama, inovasi tiada henti, dan keberpihakan pada rakyat, kita wujudkan Depok sebagai kota yang maju lahir dan batin,” pungkasnya.

BERIMBANG.com, Depok – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong agar fasilitas Indonesia Digital Test House (IDTH) yang dikelola Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diperluas cakupannya. Menurutnya, IDTH harus mampu mengakomodasi kebutuhan pengujian tidak hanya untuk perangkat seluler, tablet, VR, dan komputer, melainkan juga untuk berbagai peralatan elektronik lain yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Baca Juga : Fakta Baru, 2 Gangster Bocimi Positif Narkoba, Langsung Ditahan Polresta Bogor Kota

“Peralatan elektronik seperti mesin cuci, kulkas, atau microwave bukan lagi barang mewah. Ini sudah jadi kebutuhan pokok masyarakat. Maka penting agar fasilitas pengujian juga mencakup semua perangkat tersebut,” kata Dave dalam kunjungan kerja Komisi I DPR ke BBPPT di Depok, Rabu (16/4/2025).

Dalam kunjungannya, Dave menilai IDTH memiliki sarana dan infrastruktur laboratorium yang mumpuni, bahkan berpotensi menjadi pusat pengujian paling strategis untuk mendukung era digitalisasi di Indonesia.

“Kita tahu digitalisasi semakin meluas. Meski saat ini IDTH fokus pada perangkat seluler, ke depan harus bisa diperluas untuk mencakup berbagai perangkat rumah tangga yang digunakan secara masif oleh masyarakat,” ujarnya.

IDTH sendiri merupakan pusat pengujian perangkat elektronik dengan standar internasional terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2024, fasilitas ini dibangun dengan anggaran hampir Rp1 triliun. Berdiri di atas lahan seluas 22.723 meter persegi dan bangunan seluas 11.953 meter persegi, IDTH memiliki 12 laboratorium, salah satunya Laboratorium EMC (Electromagnetic Compatibility).

Laboratorium EMC memiliki peran penting dalam menguji apakah perangkat elektronik seperti laptop atau televisi dapat beroperasi normal di lingkungan elektromagnetik tanpa menyebabkan interferensi atau terganggu oleh perangkat lain.

Dengan dukungan anggaran dan pengembangan ke depan, IDTH diharapkan dapat menjadi tulang punggung bagi Indonesia dalam memastikan kualitas dan keamanan seluruh produk elektronik yang beredar di pasar nasional.

iik

BERIMBANG.com, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diduga mengalami kerugian akibat mangkraknya proyek Metro Starter yang dikerjasamakan melalui skema Build Operate Transfer (BOT) dengan pihak swasta. Kerugian tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dan berdampak pada potensi hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Proyek yang semula diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah serta pelayanan publik ini justru terbengkalai tanpa kejelasan kelanjutan. Hal ini memunculkan desakan agar perjanjian BOT antara Pemkot Depok dengan pihak pengembang dibatalkan. Jika tetap dilanjutkan, publik menuntut agar dilakukan kajian kelayakan (feasibility study) yang komprehensif dan transparan.

 

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mangkraknya pemanfaatan aset daerah dalam kerja sama semacam BOT dapat menimbulkan kerugian nyata bagi pemerintah daerah.

Dalam kasus ini, aset milik Pemkot Depok tidak dimanfaatkan secara optimal dan kewajiban kontribusi dari pihak swasta belum direalisasikan.

“Patut diduga bahwa pengembang sebagai pihak penerima manfaat BOT bukanlah perusahaan yang kredibel dan tidak memiliki kemampuan keuangan maupun teknis yang memadai untuk menyelesaikan proyek,” ujar Pengamat Kebijakan Publik, Leo Prihadiansyah belum lama ini.

Akibat kelalaian tersebut, Pemkot Depok mengalami potensi kehilangan pendapatan yang cukup besar. Wali Kota Depok pun didesak untuk bersikap tegas terhadap mangkraknya proyek Metro Starter dan mengevaluasi seluruh bentuk kerja sama yang merugikan daerah.

Tak hanya itu, masih Leo, aparat penegak hukum juga diminta untuk bersikap proaktif dalam menyelidiki dugaan pelanggaran terkait pengelolaan barang milik daerah, meski tanpa adanya laporan resmi. Hal ini dinilai penting untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang.

iik

BERIMBANG.com, Depok – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Premanisme untuk menanggulangi aksi premanisme yang semakin meresahkan masyarakat di wilayah Jawa Barat.

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya laporan warga terkait tindakan pemerasan, pungutan liar, hingga intimidasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok preman di sejumlah kota besar seperti Bandung, Bekasi, dan Bogor. Satgas ini nantinya akan melibatkan unsur TNI, Polri, serta pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.

“Premanisme tidak boleh dibiarkan tumbuh subur. Ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal keadilan sosial. Kita akan bentuk Satgas khusus yang bertugas membersihkan praktik-praktik premanisme di semua sektor,” ujar Dedi Mulyadi dalam konferensi pers di Gedung Sate.

Satgas Premanisme akan mulai beroperasi pada Mei 2025 dan ditargetkan mampu merespons cepat laporan masyarakat serta melakukan penindakan tegas terhadap pelaku. Pemerintah juga akan membuka kanal pengaduan langsung untuk warga yang mengalami atau menyaksikan tindakan premanisme.

Baca Juga : 

Wabup Bogor: Kita Siapkan 18 Titik Pos Pam Mudik Lebaran

Gara Gara Postingan Di Medsos, Pasien Puskesmas Cimanggis Dianggap Melanggar UU ITE

“Kita ingin Jawa Barat jadi wilayah yang aman, nyaman, dan bebas dari rasa takut. Ini bukan hanya soal penindakan, tapi juga pencegahan lewat edukasi dan pemberdayaan,” tambahnya.

Langkah ini mendapat respons positif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pengusaha kecil yang selama ini mengaku sering menjadi korban pungli. Mereka berharap satgas ini benar-benar bekerja efektif dan berkelanjutan.

iik