Bogor

BERIMBANG.com Bogor – Program prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum juga kelar.

Disebabkan masyarakat banyak yang tidak mengetahui prosedur administrasi, yang juga masih ada kekurangan hal lainnya karena rata-rata Ketua RT yang mengurus ke BPN.

Hal itu dijelaskan Kepala Sub Pengendalian Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Bogor, Dahraini, yang juga menjadi Ketua Panitia PTSL di Gunung Sindur, di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Cibinong, kepada berimbang.com Rabu (29/01/2020)

Keterangan Dahraini, sebanyak 5.500 bidang yang harus diselesaikan, masih ada yang belum diambil oleh masyarakat Gunung Sindur tapi “Sudah ditandangani semua,” ujar dia, “belum dibagikan (ke masyarakat) kurang lebih 3% (dari 5500 bidang),”

Disisi lain, ia menjelaskan tim pelaksana yang dinamakan Satuan Tugas atau Satgas yang bermula ditahun 2018 ada 25 orang yang membantu itu dibiayai oleh negara,

Namun, menurut Dahraini ditahun 2019 dan 2020 sudah tidak di biayai lagi oleh Negara, lalu tersisa hanya 2 orang satgas saja yang melayani tanpa di gaji, ia tidak menjelaskan darimana biaya Honor 2 Satgas tersebut.

Lanjut Dahraini mengatakan Sertifikat PTLS yang belum dibagikan kepada Masyarakat itu disimpan dilokasi gudang yang ia sebut Posko yang terletak di Gunung Sindur, dijaga oleh 2 orang Satgas tadi.

“target akhir Februari 2020 harus selesai dibagikan, (di gunung sindur),” pungkas Dahraini.

(TYr)

BERIMBANG.com Bogor – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Bupati Bogor Ade Yasin mengunjungi calon lahan relokasi di 15 titik lahan di wilayah Sukajaya, Nanggung, Jasinga dan Cigudeg Kabupaten Bogor. Lahan relokasi ini nantinya akan dibangunu Hunian Tetap (Huntap).

15 titik calon lahan relokasi ini merupakan usulan dan hasil kajian dari Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT).

“Hari ini saya bersama Ibu Ade ke Cigudeg dan Sukajaya untuk mengecek dan memastikan kelayakan 15 titik calon lahan relokasi usulan dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan lembaga lainnya,” kata Ridwan Kamil usai memberikan bantuan simbolis di Kantor Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, kemarin, Selasa, (28/01/2020).

Emil menjelaskan bahwa calon lahan relokasi ini harus aman dari resiko bencana. “Kita juga harus memastikan lahan relokasi ini aman dari bencana, masyarakat yang terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor ini kan kebanyakan berprofesi sebagai petani,”

“jadi calon lahan relokasi juga tidak jauh dari pemukiman mereka sebelumnya. Agar tidak terulang menjadi korban bencana, saya harus pastikan lahan relokasi ini aman dari resiko bencana,” terang Emil.

Lanjut Emil mengatakan setelah disurvei dan didesain bangunan Huntap harus segera dibangun. “Minta doanya agar Huntap ini bisa segera dibangun setelah desain Huntapnya selesai dilakukan pekan ini,”

“Rencana biaya pembangunan Huntap akan ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” pungkas Emil.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan akan terus berkoordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat guna mempercepat lahan relokasi dan pembangunan Huntap.

“Komunikasi terus kita lakukan baik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, ini semua kita lakukan agar masyarakat korban bencana alam baik yang direlokasi ataupun tidak bisa merasa aman dalam menjalani kehidupan kedepannya,” kata Ade Yasin.

(Derima/Rizki/Parman/Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Rumah Milik Ibu Tjitjih Sukarsih (65) Ambruk yang berada di Kampung Pulo Geulis, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Selasa (28/01/2020) dini hari.

Ambruknya rumah Tjitjih Sukarsih karena sudah lapuk sehingga tidak kuat menahan beban ditengah cuaca ekstrim.

Konfirmasi Lurah Babakan Pasar Rena via telepon seluler, Selasa (28/01/2020), ia menjelaskan, “Yang bersangkutan sudah termasuk dalam daftar RTLH (RumH Tidak Layak Huni) yang akan di bangun tahun ini, namun kita coba ajukan ke BTT agar lebih cepat di tangani karena sifatnya mendesak. Mulai besok perbaikan sudah dilaksanakan,”

Rena menguraikan, musibah tersebut terjadi pada pukul 01.40 WIB, disaat penghuni sedang tidur lelap. Kejadian ini menyebabkan ambruknya atap rumah milik Ibu Tjitjih Sukarsih (65 tahun) 4 KK/14 Jiwa pada bagian atap ruang tamu.

Kejadian ini juga mengakibatkan 5 orang yang sedang tidur di ruang tamu tertimpa material atap rumah yang ambruk  mengakibatkan luka-luka,

Korban yang tertimpa material diantaranya; Tjitjih Sukarsih (65) mengalami luka pada bagian dahi serta kaki kanan terkilir, Lia Robiatul Awalia (25) luka lebam pada tangan kanan dan pelipis kanan bengkak,

Dinul Rachman (25) luka lebam dipunggung dan tangan kiri lecet, Nur Cahyani (21) luka di pelipis mata kiri dan dahi bocor serta hidung patah, M. Kenan Rafasya (40 hari) dada kanan patah dan dahi bocor.

Para korban menurut Rena sudah dibawa ke RS Vania dan saat ini mereka mengungsi ke rumah keluarga terdekat dan dalam waktu dekat Pemkot Bogor akan segera membangun kembali rumah yang ambruk dan memberi bantuan berupa peralatan tidur, perlengkapan bayi.

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Priyatna mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor langsung menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC).

“(kerjasama) Dengan dinas sosial, kelurahan sempur dan warga langsung membangun kembali rumah yang ambruk,”

“Memberikan bantuan peralatan tidur, perlengkapan bayi, terpal, keperluan sandang, selimut, bantal, makanan siap saji dan memberikan bantuan kontrakan selama rumah direhab,” terang Priyatna

Pihaknya merasa prihatin atas ambruknya rumah ije, dan dia berharap kepada masyarakat untuk lebih waspada dengan kondisi cuaca yang ekstrem sekarang ini.

(den/Ir/Red)

BERIMBANG.com Bogor – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin melantik 122 Kepala Sekolah Dasar (SD) dan 24 Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Acara pelantikan yang juga dihadiri oleh Kepala BKPP dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, berlangsung di Gedung Serbaguna I, Cibinong, Senin (27/01/2020).

Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor,

Dengan hal itu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dipandang perlu dengan segera untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

Burhanudin mengatakan Kepala sekolah harus mempelajari sejarah sekolah yang dipimpinnya, agar tidak ada lagi kepala sekolah yang tidak mengetahui sejarah tentang sekolah yang ia pimpin.

“Sudah tidak boleh lagi ketika nanti saya ke sekolah yang bapak ibu pimpin, ada jawaban tidak tahu tanah sekolah ini sudah bersitifikat atau belum, tidak mengetahui luas tanah sekolah ini berapa, sejarah sekolah seperti apa, sebagai kepala sekolah harus mengetahui semuanya tidak terkecuali,” kata Burhanudin.

Sekda mengingatkan, sebagai seorang pemimpin juga harus bisa membangun kerjasama team work dengan berbagai elemen, serta mampu memberi contoh yang baik, agar pendidikan lebih maju.

“Sebagai seorang pemimpin tidak boleh melempar tanggung jawab, jadi harus dibangun team work yang baik mulai dengan para guru, para orang tua murid, dan pastinya memberikan contoh yang baik bagi para murid di sekolah,”

“Saya juga bisa seperti ini kan berkat jasa para guru, para pendidik, jadi saya sangat menghargai jasa para guru,” kata Sekda.

Pesan Burhanudin kepada yang dilantik, bahwa rotasi, mutasi adalah hal yang biasa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), berikan yang terbaik.

“Selamat untuk yang promosi jadi kepala sekolah. Mutasi dan rotasi adalah hal yang biasa jangan dijadikan sebuah beban, yang penting dimanapun bapak ibu ditempatkan, berikan yang terbaik karena bapak dan ibu disini adalah ASN yang mengabdi untuk Bangsa dan Negara,” pungkasnya.

(Derima/Rizki/Parman/Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor menjawab pemberitaan online, bahwa ada Pungutan dan sumbangan yang dilakukan oleh pihak Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama di Kota Bogor menurut ia itu sudah sesuai aturan.

“Selama sumbangan yang diberikan oleh orang kepada pihak sekolah berdasarkan musyawarah dan sesuai permen 75 tahun 2016 maka tidak jadi masalah,” kata Kadisdik Fahrudin, membalas pertanyaan berimbang.com melalui percakapan aplikasi whatsapp, senin (27/01/2020)

“Ada beberapa bantuan dari orang tua, dan saya cek sudah sesuai permen 75 tahun 2016 tentang komite sekolah..,” kata dia.

Menurut Fahrudin Anggaran untuk pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, khususnya di Kota Bogor masih banyak kekurangan,

“Pemerintah menyadari bahwa BOS belum mampu mencukupi kebutuhan layanan pendidikan, untuk itu maka peran serta masyarakat sangat diperlukan..,” kata Kadisdik.

Ia menegaskan bila ada pungutan liar (Pungli) diperjelas bukti-buktinya, “Jika ada keluhan atau Pungli tolong sebutkan siapa dan bentuknya apa. Insya Allah besok saya turunkan tim untuk melakukan pengecekan. Hatur nuhun Kang..,” terang Fahrudin.

(TYr)

BERIMBANG.com Bogor – Seusai melantik 41 Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bogor Periode 2019 – 2024 di Gedung Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor  Jawa Barat, Kamis (23/01/2020),

Bupati Bogor Ade Yasin menjadi pembicara dalam Dialog Awal Tahun dengan tema Kaum Perempuan di Kepemimpinan Publik, Kontribusi dan Peluang Jangka Panjang.

Ade mengatakan ada 3 faktor daya saing sebuah negara untuk semakin maju. “Kualitas SDM, Produksivitas dan Kemampuan atau Skill merupakan tiga faktor yang menentukan daya saing sebuah negara,”

“untuk itu saya juga menghimbau untuk para anggota GOW yang hari ini dilantik untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang ada pada diri masing-masing,” kata Ade Yasin.

Ia pun menambahkan, organisasi GOW harus bisa bersinergi baik dengan Pemerintah Daerah. “GOW ini kan mitra Pemerintah Daerah, jadi kita harus bersinergi dengan baik,” kata Ade.

“Kepada pengurus GOW yang baru bisa belajar dari kepengurusan yang lama, dan kepengurusan yang lama bisa memberikan ilmunya kepada kepengurusan yang baru, jadi kedepannya GOW bisa lebih baik lagi,” pungkas Ade Yasin.

Seperti diketahui, Lilis Hayatun Nafsiah dipercaya memimpin Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bogor periode 2019 -2024.

(Derima/Parman/Rizki/Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Setelah membaca kabar satu profesi pekerja Pers dipolisikan, ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Bogor Raya, Rohmat Selamat SH M.Kn, memberi dukungan yang mengedepankan praduga tak bersalah (Presumption of innocence).

Walau terlapor bukan anggota PWRI, Rohmat tetap perduli dan prihatin dengan kejadian yang Menimpa wartawati, “tetap kita harus mengedepankan praduga tak bersalah,” kata Rohmat. kamis (23/01/2020).

Dalam sesi bincang-bincang itu, Ketua DPC PWRI, Rohmat mengatakan agar rekan-rekan jurnalis di bogor terus memberikan dukungan ke rekan wartawati Haryanti yang sedang menghadapi masalah.

“khusus PWRI, kita akan terus berjuang sebagai komitmen bakti atas nama persahabatan kita turun untuk membantu dan memberikan dukungan,” terang Rohmat.

Seperti diketehui, Haryanti (Ha) Wartawati media cetak dan online koran mediator, dilaporkan oleh pelapor berinisial RE Pegawai Negeri Sipil, dikepolisian Sektor Bogor utara, Kota Bogor. Jawa Barat. beberapa waktu lalu.

(TYr)

BERIMBANG.com Bogor – Beredar berita di media online Polisi menjemput seorang wanita yang mengaku wartawati berinisial Ha, dari rumahnya di Kabupaten Bogor, dibawa ke Kepolisian Sektor (Polsek) Bogor Utara, Kota Bogor, yang diduga memeras.

Hal itu dibenarkan Kepala Polsek Bogor Utara Kompol Irwandi, saat disambangi berimbang.com dikantornya. rabu 22 Januari 2020. ia menjelaskan ada laporan pemerasan lalu ditindaklanjuti.

Kapolsek mengatakan, pelapor seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bogor, yang merasa diperas dengan menunjukan salah satu alat bukti transfer Rp 1 juta, serta mengakui telah melakukan pembayaran dengan kontan kepada terlapor.

Menurut Irwandi, hasil keterangan Pelapor bahwa Ha meminta Rp 125juta, lalu disepakati Rp 70juta, “Total yang sudah dibayarkan Rp 10.800.000,-” kata Irwan, “Pengakuan korban ke penyidik,”

Penjelasan Irwandi tersangka Ha, menggunakan modus dengan menuding korban telah keluar dari hotel di wilayah Gadog, Kabupaten Bogor bersama seorang lelaki yang menggunakan seragam dinas PNS.

Sementara, keterangan Luhut Suami Ha, saat mendampingi di kantor Polsek Bogor Utara, Luhut memberi keterangan bahwa istrinya dibawa ke kantor Polisi jam 1.00 WIB. dini hari (21/01/2020) lalu.

Pengakuan Luhut, kejadian yang dialami oleh istrinya “semua tidak ada paksaan apalagi memeras,” kata Luhut,

Satu diantara alat bukti bahwa telah di transfer sejumlah uang kerekening istrinya yang dijelaskan dalam berita online, Luhut membantah, “Tidak ada itu transferan, kalau ada, mana buktinya,” tegasnya.

Adapun bukti transfer Rp 1 juta yang dijelaskan Kapolsek, kata Luhut yang mengaku memegang rekening istrinya juga, ia mengetahui betul isi dalam rekening Ha, bahwa transfer itu tidak diketahui oleh Luhut dan Ha. “Tahunya ada transfer Rp 1 juta setelah ditangkap. Besoknya diberitahukan oleh Polisi (penyidik),” ujar Luhut.

Cerita Luhut membeberkan asal muasal kejadian yang bermula, Ha dan dirinya melihat ada yang janggal dengan sepasang wanita & lelaki berseragam PNS masuk hotel, lalu ditunggu Luhut dan Ha hingga keluar dari Hotel dibilangan Puncak, ditemuilah kedua pasangan tersebut. bermaksud bertanya, “Terjadilah kesepakatan,” ujar Luhut.

Kata Luhut, dengan dasar kesepakatan itu Ha mendokumentasikan melalui rekaman, foto surat pernyataan yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh pelapor, “semua itu dilakukan dengan iklas,” kata Luhut, “Itu buktinya jelas ya, tidak ada rekayasa pemerasan,” Luhut pun menunjukan bukti itu kepada berimbang.com.

Menurut Luhut Isi dalam video rekaman itu pelapor yang sedang menulis surat pernyataan, juga di fotonya surat pernyataannya itu. Mengutip sebagian isi surat pernyataan yang diterima rekdasi,

“Demikian surat pernyataan ini saya buat sesadar-sadarnya, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun,” isi sebagian kutipan diakhir surat pernyataan dalam foto, terlihat juga ditandatangani pada jumat 17/01/2020 lalu, oleh pelapor,

Redaksi berupaya menghubungi pelapor melalui telpon whatsapp, namun tidak dijawab, hingga berita ini di muat, berimbang.com belum mendapat konfirmasi dari pihak pelapor yang merasa diperas.

(TYr)

BERIMBANG.com Bogor – Hasil ungkap jaringan pengedar Narkoba antar Provinsi yang dikendalikan narapidana (Napi) di lembaga permasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur. Kepolisian Resort (Polres) Bogor membongkar pabrik ekstasi.

Polres Bogor juga menangkap tersangka HS, di kontrakan wilayah Kramat Pulo, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang dijadikan tempat produksi ekstasi.

Hasil penggeledahan polisi dirumah kontrakan yang dijadikan pabrik barang haram itu terdapat obat-obatan yang dijadikan campuran ekstasi, kurang 53 gram sabu, 1,5 KG bahan powder (bubuk) ekstasi, serta 1.400 butir ekstasi, juga lengkap dengan alat produksinya.

“1 hari rata-rata180-240 butir, satu pil ekstasi dijual Rp150-800 ribu,” kata Kapolres Bogor AKBP Muhammad Joni, saat siaran pers, Selasa (21/01/2020).

Joni menjelaskan bahwa HS sang peracik pil ekstasi mengaku kepada polisi, mendapat bahan baku dari Napi hukuman mati di Lapas Gunung Sindur berinisial ADTS yang merupakan jaringan internasional, masuk jaringan-jaringan Freddy Budiman yang diekskusi mati tapi ini belum dieksekusi,

Polisi akan terus kembangkan penyelidikan peredaran dan pembuatan narkoba ini, juga apakah ada keterlibatan oknum Lapas.

“Kami masih koordinasi,” kata AKBP Muhammad Joni.

(TYr)

BERIMBANG.com Bogor – Bupati Bogor, Ade Yasin menghadiri sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka penetapan keputusan bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan kepala daerah tentang pembentukan daerah persiapan Kabupaten Bogor Barat, bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), pada Senin (20/01/2020).

Dalam sambutannya Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan sebagaimana di ketahui bersama, bahwa rencana pembentukan Kabupaten Bogor Barat sudah lama diusulkan, yaitu sejak tahun 2006.

Aspirasi pembentukan Kabupaten Bogor Barat muncul sebagai sikap masyarakat atas terbitnya SK Gubernur Jawa Barat No. 31 tahun 1990, tentang pola induk pengembangan wilayah provinsi daerah tingkat I Jawa Barat dalam jangka panjang, Provinsi Jawa Barat direncanakan menjadi 42 Kabupaten/Kota.

“saat ini, proses pembentukan Kabupaten Bogor Barat sudah berada pada Pemerintah Pusat, dimana prosesnya pada tahapan rancangan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Bogor Barat yang telah dibahas dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 29 september 2014,”

“Namun demikian, dikarenakan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan saat itu, sehingga DPR RI menunda pengambilan keputusan terhadap penetapan undang-undang tentang pembentukan daerah otonom baru dan keputusannya diserahkan kepada DPR RI periode 2014-2019,”kata Ade Yasin.

Selanjutnya menurut Bupati Bogor, hasil evaluasi kementerian dalam negeri terhadap usulan pemekaran daerah menunjukan 85 persen daerah otonom tidak berkembang dengan baik, sehingga berdasarkan hal tersebut, dan mengingat kondisi keuangan serta perekonomian negara saat itu belum stabil,  maka presiden susilo bambang yudhoyono menyatakan moratorium terhadap pemekaran daerah.

Lanjut Ade Yasin mengatakan perlu kami sampaikan juga tentang hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan persetujuan bersama pembentukan daerah persiapan Kabupaten Bogor Barat, yang ditandatangani oleh ketua DPRD Kabupaten Bogor dan Bupati Bogor, diharapkan dapat diselesaikan pada bulan desember 2019 sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan surat Bupati Bogor nomor 135.1/363-Adpem tanggal 13 desember 2019 kepada ketua DPRD Kabupaten Bogor.

“sehubungan dengan berakhirnya bulan desember 2019 persetujuan bersama belum terealisasi, maka pemerintah provinsi jawa barat memberikan kesempatan kembali kepada pemerintah kabupaten bogor untuk menyampaikan persetujuan bersama antara DPRD kabupaten bogor dengan bupati bogor paling lambat akhir bulan januari 2020,”

“mengingat pada bulan februari akan dilakukan verifikasi, analisis/pengkajian dan pembahasan dokumen persyaratan usulan pembentukan calon daerah persiapan oleh tim desk calon daerah otonom baru, serta penyampaian surat Gubernur Jabar kepada ketua DPRD provinsi jawa barat guna dilakukan pembahasan tentang persetujuan bersama antara dprd provinsi jawa barat dengan gubernur jawa barat,” terang Ade.

Bupati Bogor juga mengungkapkan dengan adanya persetujuan bersama antara dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bogor dengan Bupati Bogor tentang pembentukan daerah persiapan kabupaten bogor barat,

dengan cakupan daerah persiapan kabupaten meliputi 14 Kecamatan yaitu Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Tenjolaya, Leuwiliang, Pamijahan, Leuwisadeng, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya, Jasinga, Rumpin, Parungpanjang dan Tenjo yang seluruhnya mencakup 166 desa.

“lokasi daerah persiapan Kabupaten Bogor Barat berada di Kecamatan Cigudeg. dalam persetujuan bersama yang akan ditandatangani Kabupaten Bogor sebagai daerah induk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kabupaten bogor barat akan memberikan dukungan dana paling kurang 25 milyar rupiah per tahun untuk jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak peresmian sebagai daerah persiapan,”

“selain akan memberikan dukungan dana, pemerintah Kabupaten Bogor juga akan menyerahkan personil sarana dan prasarana serta dokumen yang dibutuhkan oleh daerah persiapan,” ungkap Ade Yasin.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)