Bogor

BERIMBANG.COM, Bogor – Komando Rayon Militer (Koramil) 2123 Cijeruk – Cigombong menggelar acara kegiatan Komunikasi Sosial Dengan Komponen Masyarakat wilayah Kecamatan Cijeruk-Cigombong tahun 2020, Senin (29/6/2020).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Jajaran Koramil 2123 Cijeruk-Cigombong, Kapolsek Cijeruk-Cigombong yang diwakili  Kanit Lantas, Plt Camat Cigombong, Camat Cijeruk yang diwakili, Kepala KUA Cigombong yang diwakili, Upt Puskesmas Cigombong, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Linmas, serta Organisasi Masyarakat yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Cigombong, Kabupten Bogor

Danramil Cijeruk 2123, Mayor Inf Suparno mengatakan, Acara silaturahmi tersebut sekaligus mengambil tema Bergandengan Tangan Membangun Negeri, Memperkokoh Kesatuan dan Persatuan

“Kegiatan ini memperat silaturahmi dan menjalin persaudaraan, kegiatan ini juga untuk leih dapat meningkatan sinergitas dalam menyamakan persepsi menyikapi perkembangan situasi wilayah kususnya diwilayah Cigombong-Cijeruk,” ungkapnya.

Komunikasi sosial dengan komponen masyarakat. Lanjut Danramil menjelaskan, menurutnya hal ini merupakan program Komando atas dan ini penting sekali dilaksanakan, apalagi ini program TNI, dimana sesuai dengan tema yang diambil yakni menyatukan persatuan dan kesatuan serta menjaga stabilitas nasioanal dalam rangka pandemi covid-19, yang intinya menyatukan satu persepsi.

“kegiatan ini juga merupakan wahana untuk meningkatkan rasa cinta pada tanah air.Saat ini, sinergitas komponen masyarakat sangat diperlukan dalam membantu mewujudkan kondusifitas wilayah serta menjadi solusi guna membantu dan mengatasi kesulitan masyarakat, karena tanpa sinergitas dengan masyarakat kondisi yang  diharapkan tidak akan terwujud secara optimal,” ucapnya.

Untuk materinya sendiri, masih kata Danramil, antara lain meliputi pemberikan materi seperti toleransi beragama, pancasila, permasalahan situasi wilayah, kepedulian masyarakat, penanganan potrokol kesehatan dan wawasan kebangsaan. Termasuk, menyampaikan rencana kegiatan Koramil dalam upaya membantu kesulitan masyarakat.

“Saya berharap, semua komponen bisa menjaga sinergitasnya, kalau ada permasalahan atau hal-hal yang perlu dibicarakan, segera laporkan pada Babinsa desa masing-masing. Saya pun menghimbau agar masyarakat khususnya yang ada di Cijeruk – Cigombong bisa saling bahu membahu, bergotong royong, serta jangan ada permasalahan, kalau pun ada selesaikan secara baik dan musyawarah,” harapnya

(Na)

BERIMBAMG.com – Hasil investigasi Tim Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia atau LAKRI menemukan berbagai kutipan liar dari parkir hingga para pedagang super mikro yang harus setor bila ingin dagang dilokasi Jalan raya Puncak Gunung Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 28 Juni 2020.

Demikian disampaikan Yati Sumiati selaku Tim 7 Dewan Pimpinan Nasional, Intelejen/ Investigasi LAKRI, lalu ia menunjukan hasil rekaman tanya jawab dengan juru parkir, serta pedagang yang harus bayar tempat untuk lapak dagangannya.

Yati menduga kutipan yang dilakukan ada kerjasama dengan oknum pemerintah yang membidanginya, dengan bukti seragam yang dipakai oleh juru parkir, lalu ia membagikan foto dirinya dengan juru parkir tersebut.

Menurut dia juru parkir yang memakai seragam itu ketua-ketuanya. Ketika juru parkir berujar yang direkam Yati, “Parkiran disini satu motor Rp. 5000 itu juga berbagi dengan (mengucapkan dua Organisasi Perangkat Daerah dikabupaten Bogor-red),”

“Disini tukang parkirnya kurang lebih ada 35 orang, paling ramenya sabtu dan minggu, hasil parkir di bawa pulang ke rumah lumayan dapat 70ribu terkadang 80ribu,” Kata juru parkir, menurut Yati enggan disebutkan namanya.

Yati mengatakan aktifitas tersebut harus ditertibkan dan diberdayakan dengan baik, lalu dikelola dengan memberikan tempat parkir yamg layak serta karcisnya harus jelas untuk Pendapatan Asli Daerah.

Selain parkir, Yati juga menyikapi pedagang yang mesti diberikan tempat yang layak untuk lapak dagangannya melalui Dinas terkait agar bisa di fasilitasi, juga tidak menjadi bancakan para oknum yang memanfaatkan keadaan, lalu ia memberikan hasil rekaman dengan para pedagan itu.

“Saya berdagang dari pagi sampe sore tapi yang lainnya ada sampe malam hari, setor setiap minggu kalau hanya jual kopi 20ribu tapi kalau yang lain ada yang 70rb perminggu, itu rutin ada yang mengambilnya langsung tapi gak tau namanya,” dikutip dari hasil rekaman Yati dengan pedagang.

“mereka ini pedagang kecil loh yang seharusnya mendapat bantuan dari pemerintah,” ujarnya, “itu ada dinas UMKM dan lainnya, tugas mereka membantu para pedagang super mikro untuk dikembangkan usahanya,” kata Yati Sumiati.

(TYr)

BERIMBANG.COM, Bogor – Dalam rangka mendukung Program Pancakarsa Kabupaten Bogor khususnya karsa Bogor Berkeadaban, MUI Kabupaten Bogor menggelar Seleksi Ujian Masuk Pendidikan Kader Ulama (PKU) Angkatan XIV yang diselenggarakan pada Sabtu-Minggu (27-28/06/2020) yang bertempat di Gedung MUI Kabupaten Bogor.

Peserta terdiri dari 130 orang, yang berasal dari utusan MUI Kecamatan, Pondok Pesantren, Ormas Islam dan Pemerintahan. Adapun ujian seleksinya meliputi Al-Qur’an-Hadits, Bahasa Arab, Qiroatul Kutub (Membaca Kitab Kuning), Wawasan Kebangsaan, Keislaman, Kebogoran, dan wawancara khusus. Ujian dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai yang diperintahkan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor.

Dalam sambutannya Ketua Umum MUI Kab. Bogor KH. Ahmad Mukri Aji mengatakan konsistensi MUI Kab. Bogor menyelenggarakan PKU hingga angkatan ke 14.

“Alhamdulillah kami konsisten menyelenggarakan PKU hingga angkatan ke 14, hal inilah yang membedakan dari MUI Kab. Bogor dengan MUI lain di Indonesia, bahkan kami mendapatkan apresiasi dari MUI Pusat, Kementerian Agama, bahkan Presiden Joko Widodo,” ujar Kyai Mukri.

Sementara itu, Ketua Alumni PKU, Saepudin Muhtar menyampaikan, “dalam hidup ini sejatinya manusia melalui empat fase yaitu: Daurah musta’malah (fase awal), Daurah mu’tarafah (fase pengenalan), Daurah mu’tabarah (fase pengakuan), dan Daurah muhtaromah (fase penghormatan).

Menurut pria yang akrab disapa Gus Udin ini, “bahwa hidup adalah proses pembelajaran, akan terus belajar dan tidak akan ada kata lulus atau tamat. Belajar yang saya maksud bukan dalam arti pendidikan formal, melainkan belajar di universitas kehidupan yang sesungguhnya. Karena setiap waktu kita terus belajar dan akan terus begitu sepanjang hayat kita ( _Long Life Education_ /pendidikan seumur hidup),” pungkas Gus Udin.

(Na/Wo)

BERIMBANG.com – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) memberikan relaksasi kepada koperasi yang terdampak wabah virus corona (covid-19). di Kabupaten Bogor.

Kemenkop UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), memberikan relaksasi kepada Koperasi Produksi Susu dan Usaha Peternakan (KPS Bogor) Kawasan Usaha Peternakan Sapi Daerah (Kunak).

Relaksasi berupa penundaan pembayaran cicilan KPS Bogor Kunak kepada LPDB-KUMKM selama satu tahun. Nilai cicilan sebesar Rp1,8 miliar. Cicilan tersebut merupakan sisa dari total pinjaman yang diberikan LPDB-KUMKM sebesar Rp 5 miliar, pada 2017.

“Nilai cicilan Rp1,8 miliar itu kita relaksasikan selama satu tahun. Tidak ada biaya bunga,” ujar Menkop UKM Teten Masduki, saat mengunjungi KPS Bogor Kunak, di Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, kemarin Sabtu, 27 Juni 2020.

Relaksasi itu sudah diberikan oleh LPDB-KUMKM sejak April, seiring pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Teten berharap dengan diberikan relaksasi, produksi susu dapat meningkat.

“Kunjungan saya ini ingin memastikan bahwa program relaksasi sudah berjalan. KPS Bogor Kunak terganggu omzetnya, sehingga kami berikan relaksasi selama satu tahun,” ujar Teten.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan masalah pemodalan merupakan masalah klasik yang menjadikan koperasi dan UMKM sulit berkembang, oleh sebab itu sangat berterima kasih atas program pembiayaan dana bergulir yang diberikan kepada koperasi di Kabupaten Bogor.

“dengan adanya pinjaman dan pembiayaan dana bergulir dari Kementrian Koperasi yang disalurkan melalui LPDB-KUKM perluasan akses koperasi dan UMKM terhadap permodalan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat terpenuhi,” kata Burhanudin

Dirinya berharap bantuan likuiditas dana melalui LPDB-KUKM juga dapat diberikan kepada koperasi lainnya di Kabupaten Bogor, terlebih dalam situasi saat ini dimana banyak unit usaha yang terdampak oleh pandemi covid-19.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil bersama bersama Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan meninjau protokol kesehatan dalam kegiatan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Pasar Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jumat (26/60/2020).

Menurut Gubernur Jawa Barat, pengelola Pasar Cisarua sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai protokol kesehatan COVID-19, terutama mewajibkan pedagang dan pengunjung untuk memakai masker dan menjaga jarak.

“Karena concern (perhatian) saya itu (risiko penularan) di pasar, tempat wisata, dan terminal. Untuk Pasar Cisarua ini, saya nilai 80 persen (menerapkan protokol), 20 persennya (berkurang) karena beberapa (pedagang) tidak pakai masker,” katanya.

“Tapi ini sudah cukup bagus, saya apresiasi pengurus pasar. Kalau bisa 100 persen, dibantu dengan satu jam sekali keliling untuk mengecek kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan,” ujar Ridwan Kamil.

Dalam peninjauan di Pasar Cisarua ini, ia pun membagikan puluhan masker kain berwarna biru kepada warga yang tidak memakainya, terutama kepada anak kecil.

“Karena anak kecil ini paling rawan (tertular) COVID-19. Ayo, dipake maskernya, ya,” ucap Kang Emil sambil memakaikan masker kepada salah satu anak pedagang Pasar Cisarua.

Gubernur pun menjelaskan bahwa memakai masker sudah cukup menahan 70 persen kans penyebaran COVID-19. Pasalnya, droplet atau cairan dari mulut bisa tertahan sehingga melindungi diri untuk tidak tertular maupun menularkan ke orang lain.

“Jadi masker harus selalu dipakai. Jika iya (dipakai) saya yakin penularan bisa dicegah. Pedagang dan pengunjung aman, ekonomi bisa berjalan,” tuturnya.

Adapun Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar sendiri masih terus melakukan tes masif untuk 700 pasar di Jabar.

Sementara Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak diperpanjang dan kini menjadi diskresi bupati/wali kota untuk melakukan pembatasan skala mikro sesuai level kewaspadaan dan tetap menjalankan kegiatan AKB.

Turut mendampingi Kang Emil dalam kunjungan di Pasar Cisarua antara lain Kepala Dinas Perhubungan Jabar Hery Antasari, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan M. Arifin Soedjayana, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jabar Dedi Taufik Kurrohman, serta Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com – PDAM Tirta Kahuripan menggandeng USAID UIWASH PLUS mengadakan seminar daring bertajuk Kemitraan Pembangunan Sumur Resapan di Area Tangkapan Mata Air Ciburial, Kamis (25/06/2020).

Mata air Ciburial itu selama 15 tahun terakhir debit airnya mulai menurun, sehingga mesti ada upaya dan solusi demi mempertahankan debit air.

Apalagi, mata air Ciburial jadi andalan dalam memasok air kepada pelanggan yang ada di Kabupaten Bogor.

Untuk mengembalikan debit air di mata air tersebut, dari analisa teknis dan target yang digarap PDAM Tirta Kahuripan bersama Pemkab Bogor dan USAID, perlu dibuat sumur resapan air sekitar 2.000 titik selama tiga tahun kedepan.

“Webinar ini mengajak stakeholder, untuk partisipasi program ini. Sebab kemampuan kita itu hanya bisa bangun 471 titik sumur. Sisanya ditawarkan kepada yang mau berpartisipasi. Ada beberapa yang sudah mendukung, namun belum bisa kita kalkulasi berapa yang sudah pasti,” kata Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan, Hasanudin Tahir selepas acara.

Program ini, bisa menutup penurunan debit air yang selama ini berkurang 6-13 liter per detik setiap tahunnya.

Program revitalisasi sumber mata air ini akan mengembalikan debit air semula yang bisa menghasilkan 530 liter detik, dalam jangka waktu tiga tahun.

Titiknya bakal dibuat di dua wilayah, yaitu Ciomas dan Tamansari yang merupakan jalur sumber mata air.

“Tahun ini 157 titik dulu yang dari PDAM. Seharusnya tahun ini sudah mulai tapi terkendala pandemi, karena ini melibatkan eksternal.”

“Hasil webinar akan dibangun khusus tim dari USAID dan PDAM, merumuskan untuk pelaksanaan. Paling lambat tahun ini harus ada. Termasuk kajian perluasan sumber mata airnya. Semoga ada pendanaannya sehingga bisa mulai juga, demi ketersediaan air,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, mata air ciburial disebut jadi mata air terbaik di Jabodetabek lantaran debit air yang besar. Hanya saja, selama 15 tahun terakhir debit air mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Maka, kata dia, harus ada upaya dari pemerintah, dunia usaha hingga masyarakat agar tetap dijaga dan dipertahankan sehingga tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Maka harus ada intervensi dan strategi, antara lain PDAM menganggarkan setiap tahunnya, untuk membangun sumur resapan disekitar mata air dengan radius tertentu. Harapannya air hujan bisa meresap langsung ke tanah, sehingga menambah sumber untuk memperkuat debit air,” ujarnya.

Lalu, sambung dia, Pemkab Bogor dengan PDAM Tirta Kahuripan tengah mengkaji soal perluasan di lokasi mata air Ciburial, seperti untuk fungsi konservasi dan memperkuat debit air.

“Kita kaji lah itu. Yang jelas sudah ada kerjasama dengan USAID untuk bangun berapa titik sumber sumur resapan, misal 2.000 yang kita buat itu, supaya tetap terjaga debit airnya,” tuntas Burhan.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBAMG.com – Mulai bulan Mei 2020, kepesertaan BPJS kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah dinonaktifkan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Teuku Mulya membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi, dikantornya beberapa waktu lalu.

“BPJS memutuskan secara sepihak,” katanya, “Kalau meng cut (menonaktifkan) BPJS yang cut,” terang dia, sembari menjelaskan rujukan peraturan presiden.

Mulya juga menjelaskan isi surat Sekretaris Daerah yang dikirim kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bernomor: 842.2/86-BPKAD, tanggal 8 mei 2020. perihal: Penonaktifan kepesertaan PPNPN.

Dikutip sebagian isi surat, “Terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah Kabupaten Bogor dengan BPJS kesehatan cabang Cibinong terhadap penafsiran peraturan presiden,”

Rujukan BPJS kesehatan Cabang Cibinong Kabupaten Bogor menurut Mulya, “Mereka (BPJS) mempersepsikan bahwa pembayaran berdasarlan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota),” katanya.

“Ada selisih disitu, selisih upah harian tertinggi daerah dengan UMK, kita masih berpatokan dengan ini, bahkan kita membuat kajian hukum,” terangnya.

“Bagian perundang-undangan menyatakan bahwa tidak ada kewajiban kita membayar sesuai UMK, mereka meminta sesuai UMK,” kata Mulya. “Kita mengacu ke kajian hukum,”

Ia menegaskan, “memang ada selisih UMK itu yang harus dibayarkan, kalau jumlah seluruh honorer di Kabupaten bogor lumayan juga,” katanya, “Tepatnya itu, hampir dikisaran (Rp) 4 sekian milyar, itu yang harus kita (Pemkab) bayarkan,”

Selain itu dikutip isi surat dari Sekda, “Terhadap penyikapan atas perbedaan persepsi tersebut, Pemkab Bogor menunggu hasil audit dan rekomendasi dari tim BPK RI Perwakilan Jabar, atas audit laporan keuangan tahun 2019,“

Pembayaran kembali premi subsidi Pemkab, “Sambil kita (Pemkab) melakukan dulu pertama negosiasi dengan BPJS, yang kedua adalah hasil audit BPK,” katanya, “BPK opininya seperti apa, sebaiknya seperti apa,” ujar Mulya.

“Berdasarkan surat pak Sekda itu, agar dilakukan pembayaran PPNPN mandiri, mereka bayar sendiri, supaya gak putus BPJS mereka,” terangnya.

Teknis pembayaran, “kita kan di cut off nya (di nonaktifkan) bulan Mei, Januari sampai April kita titipkan ke SKPD yang 4% itu, agar mereka (SKPD) menyetorkan ke BPJS,” terangnya. “per Mei ini yang 4% itu kita tahan, tidak kita bayarkan ke SKPD,” katanya.

Secara terpisah, Staf Administrasi Kepesertaan BPJS kesehatan cabang Cibinong, Riza Pahlevi menjelaskan penonaktifan peserta BPJS kesehatan,

“Untuk iuran PPNPN ini kenapa dinonaktifkan, karena pemerintah dari kabupaten bogor ini, tidak membayar sesuai dengan besaran UMK,” terangnya, dikantor BPJS Cabang Cibinong, Rabu 24 Juni 2020.

“Selama ini kan.. gaji PPNPN dibawah UMK, ada yang sejuta, sejuta limaratus, dua juta, kesepakatannya harus sesuai dengan UMK, bila kurang dari UMK maka pesertanya akan tidak aktif,” kata Riza.

Riza mengungkapkan tunggakan Pemkab Bogor mulai dari 2019, hingga kini. “Dari tahun-tahun sebelumnya kalau gak salah masih ada,” katanya,

“Tahun 2019 nih, (untuk aktif kembali-red) bayar kekurangannya dulu tahun 2019, bayar 2020 dan bayar bulan berjalan, nanti kita bisa bantu untuk diaktifkan,” terang Riza.

Riza menegaskan kembali, “Jadi kita sudah sepakat sama pihak BPKAD, bahwasannya peserta tersebut jika nilai nominalnya kurang dari UMK, maka akan dinonaktifkan,” katanya.

“Kita sudah koordinasi juga dengan BPKAD, ke Bupati juga sudah, jawabannya sama masih pending dulu,” Pungkas Riza Pahlevi.

Sementara, selaku PPNPN dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bogor mengeluh bila harus membayar iuran BPJS dari gajinya sendiri.

“Anak 4, saya dan istri, harus bayar 400 ribu.. dan sekarang gak bayar, belum bayar, berat bang,” kata PPNPN, ia meminta tidak menyebut namanya.

(Tengku Yusrizal)

BERIMBANG.COM, Bogor – Sebanyak tiga ratus tiga belas (313) Warga Desa Wates Jaya Kecamatam Cigombong menerima Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Mandiri Tahap dua berupa sembako

Pembagian Bansos tersebut yang disalurkan melalui agen yang ditunjuk pemerintahan desa yang berlokasi di kampung gombong onan Rt 01, Rw 03, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor

Kepala Desa Wates Jaya, Rudi Irawan,S.IP mengatakan, Pendistribusian atau penyaluran BPNT Mandiri tahap dua untuk warga penerima bantuan bulan Mei dan Juni telah dilaksanakan, penyaluran bantuan tersebut yang langsung dilaksanakan oleh agen yang ditunjuk pihak pemerintahannya.

“Kami pihak pemerintah Desa bersama BPD Rt/Rw dan pihak lainnya terus mengawasi sekaligus membantu pada setiap pendistribusian bantuan sosial yang diterima warga kami, seperti kegiatan hari ini pendistribusian BPNT Mandiri, hal tersebut dilakukan agar terus terpantau dan berjalan dengan lancar,” ujar Rudi kepada berimbang.com, rabu (24/06/20) pagi tadi.

Untuk Desa Wates Jaya, Rudi menerangkan, data penerima bantuan BPNT Mandiri ada 313 penerima, bantuan yang diterimanya berupa sembako, dari mulai beras, daging, sayuran, buah, dan lainnya. “Alhamdulilah dengan adanya berbagai bantuan sosial dari pemerintah yang diterima warga kami yang terdampak Cobid-19  sangat membantu,” terangnya.

(Yosep/Na)

BERIMBANG.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum mengetahui berapa perusahaan Distributor/Suplier, penyalur atau penyuplai bahan pangan program pemerintah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bank Mandiri perluasan

Hal itu diungkap oleh Dinsos melalui Kepala seksi penanganan fakir miskin Djodi Anggoronadi, dikantornya, kemarin, Senin 22 juni 2020.

“Kewenangan Dinas sosial konsen di data,” kata Djodi. Untuk menentukan perusahaan penyuplai bahan pangan untuk para agen, “semua keputusan kewenangan ada di Bank penyalur,”

Menurut dia, BPNT Reguler yang telah berjalan melalu Bank BNI, kemudian Bank Mandiri yang menangani BPNT Perluasan yang baru berjalan.

“Sekarang ada dua Bank ya, yang pertama (Bank) BNI yang kedua (Bank) Mandiri,” katanya, “Mengenai agen, Bank-bank penyalur inilah yang membentuk agen-agen penyaluran BPNT,” terang Djodi.

Untuk diketahui, dua Bank tersebut, menunjuk beberapa perusahaan sebagai Distributor/Suplier untuk menyiapkan bahan pangan yang akan bekerjasama dengan ratusan para agen.

Nantinya agen-agen inilah yang menyalurkan bahan pangan untuk diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang diawasi oleh para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Djodi, saat memberi keterangan meminta Fahrudin selaku Koordinator Daerah (Korda) program sembako untuk menjawab, banyaknya agen dari dua Bank itu, “(Bank) BNI ada 352 agen, (Bank) Mandiri 563 agen,” sahut Fahrudin.

“Untuk Bank BNI data yang tercatat di Dinsos, ada 6 Perusahaan (Distributor/Suplier yang menyuplai para agen-red),” katanya. namun ia tidak mengetahui Perusahaan penyuplai yang ditunjuk oleh Bank Mandiri BPNT perluasan.

Soal beredarnya informasi PD Tohaga, ikut menyalurkan yang ditunjuk oleh Bank Mandiri perluasan, Fahrudin dan Djodi Anggoronadi belum bisa memastikan ada perusahaan BUMD itu yang ikut menyalurkan.

“Kalau pendengaran itu ada (PD Pasar Tohaga ikut menyalurkan-red),” kata Fahrudin, “Kalau dari Tohaga, saya juga gak tahu alurnya pak, nanti kita cari info,”

“Jadi kalau yang (Bank) Mandiri baru bulan ini pak, berjalan, kita juga lagi mencari data untuk supliyernya,” kata Fahrudin yang diamini oleh Djodi Anggoronadi saat menutup percakapan.

Terpisah, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tohaga, milik Kabupaten Bogor, melalui Humas (Hubungan Masyarakat) Iksan membantah bahwa informasi yang beredar tentang PD Tohaga menyalurkan BPNT.

“Itu tidak benar,” katanya, “kita Fokus ke finance pasar,” terang Iksan, dikantornya, kemarin Senin 22 juni 2020.

(Tengku Yusrizal)

BERIMBANG.COM, Bogor – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bogor, H. Rustandi melaksanakan kunjungan kerja ke Wilayah Kecamatan Cigombong terkait pengadaan barang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Kunjungan kerja tersebut yang langsung dilaksanakan pengecekan penyaluran BPNT di wilayah Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, selasa (23/06/20) siang tadi

Kadinsos Kabupaten Bogor, H.Rustandi menyampaikan amanat terkait pengadaan barang bantuan pangan non tunai. Diantara, tidak boleh ada unsur KKN sebagai agen maupun suplier, Kepala Desa dilarang membuat MOU dengan pihak manapun terkait pengadaan barang, dan Kepala Desa harus mengawasi penyaluran agar tepat sasaran.

“Bila ditemukan ada warga yang tidak bisa mencairkan karena kartu atau alat geseknya error, agar TKSK menyelesaikan persoalan tersebut dengan secepatnya. Kami menegaskan minggu ini harus bisa cair atau tersalurkan agar dinikmati oleh warga penerima bantuan tersebut,” ungkapnya.

Kualitas bahan-bahan pokok yang dicek di agen harus memenuhi standar, kondisi semua baik. “Kami tegaskan juga kepada setiap agen agar bahan pokok seperti buah, daging, tempe harus segera tersalurkan karena bahan-bahan tersebut tidak tahan lama,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Camat Cigombong, Asep Achadiat Sudrajat yang mendampingi Kadinsos melakukan pengecekan berharap semua Kepala Desa tetap berpegang pada regulasi dan benar-benar mengawasi agen dalam penyaluran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk kualitas barang yang terjaga, jangan sampai muncul ketidakpuasan KPM, tidak boleh ada bahan pokok yang tidak bisa dimakan, karena bau atau tidak layak dikonsumsi. Jika terjadi hal seperti itu Kepala Desa harus segera menyelesaikan dan pihak agen untuk mengganti, selain itu agen harus juga menjaga kualitas dan memberikan layanan yang ramah.

“Kami juga telah menugaskan Kepala Seksi (Kasi) PKM Kecamatan Cigombong dengan para pelaksana untuk memantau kelapangan untuk mendeteksi hal-hal yang disebutkan oleh Kepala Dinas Sosial,” ucapnya.

Pantauan Berimbang.com, Hadir dalam kegiatan kunjungan kerja Kadinsos tersebut didampingi Plt. Camat Cigombong, Kades Wates Jaya, Kanit Reskrim Polsek Cijeruk/Cigombong, Kasi PKM Kecamatan Cigombong, Ketua TKSK Kabupaten Bogor, serta Para pendamping PKH, dan Satpol PP.

(Na/Wan)