DEPOK — Anggota DPRD Kota Depok Komisi A, M. Iman Yuniawan, menegaskan pentingnya penataan ulang dan evaluasi program bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Iman, kebijakan Pemerintah Kota Depok saat ini bukan bertujuan menghentikan bantuan, melainkan merapikan data penerima agar bantuan tidak salah sasaran. Ia menyoroti masih adanya warga yang secara ekonomi tergolong mampu—memiliki rumah dan kendaraan—namun tetap menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar tidak memiliki penghasilan justru terlewat.

“Ini bukan soal distop atau tidak, tapi soal pemerataan dan ketepatan sasaran. Mana yang benar-benar butuh, mana yang sebenarnya sudah mampu,” ujar Iman, Selasa (3/2) di kediamannya di Cipayung.

Ia mencontohkan program bantuan yang kini dialokasikan secara merata hingga ke tingkat RW dengan nilai mencapai Rp300 juta per RW, berbeda dengan sebelumnya yang dinilai belum merata di tingkat kelurahan. Menurutnya, keberhasilan sebuah kota sangat ditentukan oleh manajemen dan ketelitian pendataan.

Terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan program UHC, Iman menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan Pemkot bukan berarti mencabut hak warga, melainkan memperbarui kondisi ekonomi penerima. Ia menilai, kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan perlu disesuaikan dengan data terkini.

“Ada yang dulunya tidak mampu, tapi sekarang anaknya sudah bekerja dan ekonominya berputar. Tapi bantuannya masih berjalan. Sementara ada janda, tidak punya penghasilan tetap, kerja cuci-gosok, justru tidak dapat apa-apa,” jelasnya.

Iman menambahkan, proses survei sebenarnya sudah berjalan hingga tingkat kelurahan dengan melibatkan petugas dan unsur masyarakat. DPRD, kata dia, mendukung penuh langkah Wali Kota Depok,  Dr. Supian Suri beserta jajaran dinas agar program bantuan benar-benar menyentuh warga yang berhak.

Ia juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami efisiensi anggaran. Bahkan, menurutnya, DPRD sendiri telah mengalami pemangkasan anggaran hingga lebih dari 50 persen.

“Dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, kita harus lebih cermat. Kami di DPRD mendukung penuh kebijakan Wali Kota selama tujuannya untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Selain bantuan sosial, Iman menyoroti komitmen Pemkot Depok di sektor pendidikan. Ia meminta masyarakat tidak terpaku pada sekolah negeri semata, karena Pemkot telah bekerja sama dengan banyak sekolah swasta untuk memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap bisa bersekolah tanpa biaya.

“Yang penting anak-anak kita tidak putus sekolah. Negeri atau swasta bukan soal, yang utama mutu dan akses,” pungkasnya.

Iik

Depok – Tiga unit bangunan ruko yang diduga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jalan Raya Cagar Alam, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, hingga kini belum mendapat tindakan tegas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok.

Berdasarkan pantauan Berimbang.com di lokasi, bangunan tersebut masih berdiri tanpa adanya penyegelan maupun pemasangan plang peringatan dari Pemerintah Kota Depok. Hingga berita ini diturunkan, belum ditemukan adanya surat peringatan resmi yang dikeluarkan kepada pemilik bangunan.

Informasi yang dihimpun Berimbang.com menyebutkan bahwa tim pengawasan lapangan DPMPTSP sempat mendatangi lokasi, namun tidak dapat bertemu dengan pemilik bangunan. Petugas menyampaikan bahwa pemilik tidak berada di tempat, sehingga proses penindakan tidak berlanjut.

Kondisi ini menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Aktivis Depok, Anton Sujarwo, menyayangkan lambannya respons DPMPTSP Kota Depok dalam menangani bangunan yang diduga melanggar aturan, terlebih lokasinya berada di kawasan strategis yang berkaitan dengan lingkungan.

“Jangan anggap enteng persoalan ini. Pemerintah Kota Depok jangan tutup mata dan jangan melakukan pembiaran terhadap bangunan tanpa IMB, apalagi di kawasan cagar alam,” tegas Anton kepada Berimbang.com.Rabu (28/1).

Ia menilai, jika pembiaran terus terjadi, maka akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan tata ruang di Kota Depok. Anton juga meminta agar Pemkot Depok bersikap adil dan tegas, tanpa pandang bulu, terhadap setiap pelanggaran perizinan bangunan.

Hingga saat ini, pihak DPMPTSP Kota Depok saat dihubungi berimbang.com belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut penanganan bangunan ruko tersebut.

Iik

Depok –Pembangunan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Rusunawa Banjaran Pucung yang berlokasi di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, menjadi sorotan warga. Proyek bantuan pemerintah senilai Rp600 juta yang dilaksanakan secara swakelola oleh KMP Rusunawa Banjaran Pucung tersebut dinilai terlambat penyelesaian dan diduga terdapat ketidakwajaran anggaran (mark up).

Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi pelaksanaan proyek, terutama terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen pengawasan, serta bukti pembelanjaan material dan peralatan pendukung.

Ketua RT setempat, Nurdin, yang disebut sebagai penanggung jawab kegiatan di tingkat lingkungan, saat dikonfirmasi mengarahkan wartawan untuk menghubungi pihak lain.
“Silakan tanyakan ke Pak Toto selaku pengawas,” ujarnya singkat belum lama ini.

Namun saat dikonfirmasi ulang, Nurdin mengaku tidak berada di lokasi.
“Saya sedang ada kerjaan di luar. Nanti saja setelah serah terima kunci, saya kabari,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.

Pengawas Akui Tak Pernah Lihat RAB dan SK

Di tempat terpisah, TB Toto, yang disebut sebagai pengawas kegiatan, justru menyampaikan pengakuan mengejutkan. Ia mengaku tidak pernah mengetahui maupun menerima RAB, bahkan Surat Keputusan (SK) pengawas.

“Apa yang harus saya jelaskan? Sejak pekerjaan dimulai, saya tidak pernah tahu atau melihat RAB-nya. Katanya saya pengawas, tapi sampai sekarang SK-nya pun belum pernah saya lihat,” ujarnya tegas.

Menurut Toto, kondisi tersebut membuat dirinya tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Bagaimana mau mengawasi, RAB saja tidak pernah ditunjukkan. Saya hanya jadi penonton,” tambahnya.

Meski demikian, Toto mengaku melihat sejumlah hal yang menurutnya janggal, salah satunya terkait pembesian kap atau atap yang disebut-sebut menelan biaya hingga Rp250 juta.

“Informasinya pembesian itu datang sudah siap pasang, lalu dipasang oleh tukang dari orang provinsi. Ini perlu kejelasan,” katanya.

Kwitansi dan Dokumen Pembelian Dipertanyakan

Toto juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menanyakan kwitansi atau faktur pembelian sejumlah barang, seperti mesin cacah, motor, dan peralatan lainnya, kepada Gian Tanjung yang disebut sebagai ketua seksi pembangunan.

“Saya disuruh ke bendahara,” ujarnya.

Namun saat dikonfirmasi ke bendahara, yakni Za.ad, yang diketahui sebagai pegawai PPPK di Rusunawa, Toto mengaku tidak mendapat jawaban memadai.

“Jawabannya terkesan acuh. Katanya semua sudah diserahkan ke orang provinsi. Sangat disayangkan, kenapa bendahara tidak memegang fotokopi sebagai arsip. Ini menimbulkan tanda tanya, apa memang sengaja tidak mau memberi tahu,” pungkasnya.

Harapan Transparansi

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KMP Rusunawa Banjaran Pucung, maupun dari instansi pemerintah terkait di tingkat provinsi, untuk menjelaskan keterlambatan pekerjaan, mekanisme pengawasan, serta rincian penggunaan anggaran proyek TPS 3R tersebut.

Warga berharap pihak berwenang dapat membuka dokumen proyek secara transparan agar tidak menimbulkan prasangka dan polemik berkepanjangan di masyarakat.

Iik

Depok – Rukun Warga (RW) 01 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, menggelar kegiatan Rembuk Warga di Balai RW, Minggu malam (11/1/2026). Kegiatan ini menjadi forum musyawarah warga dalam menyerap aspirasi serta menyusun usulan pembangunan menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan tahun 2026.

Rembuk Warga tersebut dihadiri oleh Camat Tapos H. Jarkasih Hasan, SE, Lurah Jatijajar R. Herdandi, SE, para Ketua RT se-RW 01, kader Posyandu, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Lurah Jatijajar R. Herdandi, SE menyampaikan apresiasi atas kekompakan dan semangat kebersamaan warga RW 01. Ia menilai RW 01 menjadi salah satu wilayah yang responsif dan cepat dalam melaksanakan Rembuk Warga.

“Saya bangga dengan warga RW 01 yang selalu kompak dan penuh kebersamaan. Dengan rembuk warga malam ini, kita bisa bermusyawarah dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Tapos H. Jarkasih Hasan, SE mengucapkan terima kasih kepada pengurus RW 01 yang telah menginisiasi Rembuk Warga dengan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

“Dengan jumlah penduduk RW 01 sebanyak 4.116 jiwa yang tersebar di 9 RT, tentu ada dinamika dan persoalan yang beragam. Namun saya melihat kekompakan dan kebersamaan pengurus wilayah sangat kuat. Ini modal penting untuk membangun wilayah,” katanya.

Ia juga berpesan agar Rembuk Warga mengedepankan kebersamaan dalam mengajukan usulan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Wali Kota Depok, yakni Depok Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Sebelumnya, Ketua RW 01 Achmad Mauludin memaparkan evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya serta laporan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa Rembuk Warga merupakan tahapan awal dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

“Kami berharap Rembuk Warga malam ini dapat menyerap kebutuhan riil masyarakat di 9 RT,” kata Mauludin.

Salah satu usulan prioritas yang disampaikan adalah pengadaan gerobak sampah bermotor (Germo) bagi RT yang belum memilikinya. Usulan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kebersihan dan efektivitas pengangkutan sampah di lingkungan RW 01.

Selain itu, Mauludin menyebutkan bahwa pengajuan pembangunan fisik masih difokuskan pada kebutuhan dasar, seperti perbaikan drainase, pengaspalan jalan, serta program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Untuk pembangunan fisik, usulan akan kami ajukan melalui anggota DPRD di daerah pemilihan Tapos dan Cilodong, serta disesuaikan dengan petunjuk teknis yang berlaku,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila terdapat program yang belum dapat terakomodasi melalui anggaran kelurahan, maka usulan tetap bisa diajukan melalui jalur lain, seperti Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD maupun lintas Perangkat Daerah.

“Tujuan Rembuk Warga ini agar usulan yang masuk ke tingkat kelurahan benar-benar merupakan kebutuhan nyata warga RW 01,” tegasnya.

Seluruh usulan yang disepakati kemudian diverifikasi berdasarkan skala prioritas serta ketersediaan lahan dan fasilitas. Hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Rembuk RW yang ditandatangani Ketua RW dan perwakilan warga, untuk selanjutnya diinput ke dalam sistem perencanaan.

“Usulan yang belum terakomodir tetap bisa diajukan melalui formulir A3, A4, dan A6, serta melalui pokir anggota dewan,” tutup Mauludin.

(AM).