BERIMBANG.COM, Depok – Pertemuan warga komplek TNI AL, Walhi DKI Jakarta dengan Direktur PT Mega Pesanggrahan Indah di Gedung Pertemuan Graha Jala Bakti di Komplek TNI AL di Jalan Jatiraya Barat, Cinere. Rabu (13/5/2015) tidak sesuai dengan yang diharapkan warga yang Hadir.

Pembacaan Somasi kedua yang disampaikan pihak kuasa hukum warga mengenai Dampak yang terjadi di lingkungan sekitar Pembangunan Super Blok Megapolitan meminta kepada Pihak PT. Megapolitan untuk menjawab semua pertanyaan dari warga.

Pantauan Berimbang.com, setelah membacakan somasi dan mendapatkan tanggapan dan jawaban dari pihak PT.Megapolitan, pihak pengembang dicecar pertanyaan seputar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Perwakilan warga yang juga pensiunan TNI AL, Wardana menyampaikan aspirasi warga untuk pihak pengembang supaya warga jangan dipandang sebelah mata, menurutnya sebagai warga negara punya kewajiban yang sama yaitu menghargai hak-hak berwarganegara dan bila tidak ada niat baik pembangunan Apartemen akan dihentikan.

“Pelanggaran pihak pengembang pembangunan Apartemen tidak sesuai dengan perijinan yang ada dan untuk ijin lingkunganpun belum ada kami dilibatkan,”ujar wardana.

Wardana pun mengancam dengan warga akan memberhentikan proyek yang  sedang berjalan dan menutup jalan masuk Apartemen karena jalan tersebut adalah milik warga.

” Kami akan tutup jalan masuk Apartemen karena belum kami serahkan kepada pemda, jadi kami punya hak untuk menutupnya,”ucap wardana dengan nada keras.

Ucapan yang sama juga di lontarkan Walhi DKI, Zaenal Mutaqqin bahwa pembangunan Apartemen harus segera dihentikan bila proses Penyusunan Amdal belum dibuat dalam bentuk Dokumen.

Sementara itu, Direktur PT Mega Pesanggrahan Indah, Abraham Budiman mengatakan pertemuan dengan Warga bukan dari jawaban somasi Tim Kuasa Hukum.

” Kami disini bukan karena jawaban somasi, hanya sebagai undangan dari warga jadi untuk bicara hukum dan peraturan bukan kewenangan kami, sudah ada yang tangani,” jelas Abraham.

“Kami disini hanya pengembang, kami juga ingin permasalahan dengan warga diselesaikan  secara kekeluargaan dan tidak ada lagi penindasan atau tertindas dalam bentuk apapun,” tambah Abraham. (Yuli Efendi)

BERIMBANG COM, Depok – Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pasar Cisalak di duga telah melanggar proses pelaksaan kajian mengenai dampak lingkungan yang terjadi terhadap masyarakat sekitar pembangunan Pasar Cisalak yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP LSM Pemantau dan Pemerhati Lingkungan Hidup (P2LH), Donny Sudrajat, masyarakat yang terkena dampak langsung seharusnya dilibatkan untuk dimintai tanggapan dan masukannya.

” Jangankan masyarakat sekitar, pedagang, pembeli dan binatangpun harus dikaji, apakah terkena dampak atau tidak, jangan mentang-mentang proyek pemerintah, semua dibuat gampang,”jelas Donny ketika ditemui berimbang com dikantornya Jalan H Icang Cimanggis Depok. Sabtu (9/5/2015).

Temuan yang didapat P2LH dengan nomor surat : 01/LPM/V/2015  mengenai tidak dilibatkannya masayarakat sekitar pasar Cisalak merupakan pelanggaran yang harus segera dikaji ulang oleh Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Dinas Tarkim sebagai penyelenggara.

” Sebelum dibangun, Amdal harus segera dikaji ulang agar tidak terjadi dampak lingkungan kepada masyarakat,”ujar Donny.

Tambah Donny, Keseriusan Pemerintah Kota Depok dalam hal menegakan peraturan seharusnya dijadikan contoh kepada perusahaan skala besar agar tidak menyalahi aturan-aturan yang ada, apalagi kata dia menyangkut lingkungan hidup.

Seperti di beritakan sebelumnya, Kadis Tarkim, Kania Parwanti mengatakan bahwa proses Amdal Pasar Cisalak sudah sesuai prosedur dan dikatakannya juga sudah selesai sidang Amdal.(Yuli Efendi)

BERIMBANG.COM, Depok – Merasa tidak dilibatkan terkait penyusunan Amdal Pasar Cisalak, warga sekitar pasar Cisalak mengajukan surat ke Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kota Depok.

Penandatanganan surat diwakili 5 RW dan LPM Cisalak Pasar dengan nomor surat : 01/LPM/V/2015.

Dalam isi surat meminta kepada Distarkim Kota Depok untuk dilibatkan secara langsung dengan melakukan peninjauan kelapangan secara bersama-sama agar pelaksanaan penyusunan Dokumen Amdal telah dilakukan dengan baik dan benar.

Bilamana dalam pengajuan surat tidak ada tanggapan dan dikesampingkan maka masyarakat menyatakan keberatan proses rekonstruksi pasar Cisalak untuk dilanjutkan.

Ketua LPM Cisalak Pasar, Buyung Sugiarto ketika di konfirmasi berimbang.com mengatakan bahwa untuk penyusunan Amdal masyarakat sekitar memang tidak pernah dilibatkan apalagi dimintai tanggapan maupun masukan terkait dampak yang timbul dilingkungan.

” Diundang pun hanya sebagai pendengar oleh Distarkim dan tidak pernah menyinggung dampak lingkungan Pasar Cisalak,”ucapnya di Kantor Kelurahan Cisalak Pasar.Jum’at (8/5/2015).

Tambahnya, dirinya juga pernah didatangi Ibu dewi yang mengaku dari Tim Penyusun Amdal Pasar Cisalak.

“Ibu Dewi yang datang kepada saya mengatakan masyarakat sekitar pasar cisalak sudah dilibatkan terkait Amdal tetapi masyarakat yang mana dan kami merasa belum ada dan belum pernah sama sekali dilibatkan,” tegas Buyung.(Yuli Efendi)