Beranda blog Halaman 39

Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza: Rakyat Indonesia Banyak Yang Miskin

0

BERIMBANG.com, Jakarta— Presiden  RI, Prabowo Subianto, kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan rencana evakuasi besar-besaran warga sipil dari Gaza yang menjadi korban konflik berkepanjangan. Rencana kemanusiaan ini disambut apresiasi, namun juga memunculkan kritik dari sejumlah kalangan yang menyoroti kondisi rakyat Indonesia sendiri.

Baca Juga :  Mudik Lebaran, Forkopimda Jatim Aktif Mengecek Pos Pam, Pos Yan dan Pos Terpadu

Rencana tersebut diungkap Prabowo dalam forum internasional dan mendapat dukungan moral dari berbagai pihak. Indonesia disebut siap menampung warga Gaza yang ingin mencari perlindungan, dengan fasilitas yang akan disiapkan oleh pemerintah.

Namun, di balik niat mulia ini, sejumlah warganet dan pengamat sosial mempertanyakan prioritas pemerintah. “Kita paham soal kemanusiaan, tapi bagaimana dengan rakyat Indonesia sendiri yang masih banyak hidup dalam kemiskinan?” kata Dwi Rahayu, peneliti kebijakan sosial dari Lembaga Kajian Publik Nusantara.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir 2024 mencatat sekitar 9,4 persen penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Beberapa wilayah seperti Papua, NTT, dan sejumlah daerah pesisir masih menghadapi tantangan gizi buruk, pengangguran, dan akses pendidikan yang terbatas.

“Bukan berarti kita tak peduli pada Gaza, tapi pemerintah juga harus adil dalam mengalokasikan anggaran dan perhatian. Jangan sampai rakyat sendiri merasa dianaktirikan,” tambah Dwi.

Publik kini menantikan langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa solidaritas global tidak mengorbankan kesejahteraan nasional. Debat publik pun terus bergulir, memperlihatkan betapa kompleksnya mengelola kepentingan dalam dan luar negeri secara bersamaan. Red

Dorong Perluasan Fungsi IDTH, DPR Minta Komdigi Uji Seluruh Barang Elektronik yang Dipakai Masyarakat

0

BERIMBANG.com, Depok – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong agar fasilitas Indonesia Digital Test House (IDTH) yang dikelola Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diperluas cakupannya. Menurutnya, IDTH harus mampu mengakomodasi kebutuhan pengujian tidak hanya untuk perangkat seluler, tablet, VR, dan komputer, melainkan juga untuk berbagai peralatan elektronik lain yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Baca Juga : Fakta Baru, 2 Gangster Bocimi Positif Narkoba, Langsung Ditahan Polresta Bogor Kota

“Peralatan elektronik seperti mesin cuci, kulkas, atau microwave bukan lagi barang mewah. Ini sudah jadi kebutuhan pokok masyarakat. Maka penting agar fasilitas pengujian juga mencakup semua perangkat tersebut,” kata Dave dalam kunjungan kerja Komisi I DPR ke BBPPT di Depok, Rabu (16/4/2025).

Dalam kunjungannya, Dave menilai IDTH memiliki sarana dan infrastruktur laboratorium yang mumpuni, bahkan berpotensi menjadi pusat pengujian paling strategis untuk mendukung era digitalisasi di Indonesia.

“Kita tahu digitalisasi semakin meluas. Meski saat ini IDTH fokus pada perangkat seluler, ke depan harus bisa diperluas untuk mencakup berbagai perangkat rumah tangga yang digunakan secara masif oleh masyarakat,” ujarnya.

IDTH sendiri merupakan pusat pengujian perangkat elektronik dengan standar internasional terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2024, fasilitas ini dibangun dengan anggaran hampir Rp1 triliun. Berdiri di atas lahan seluas 22.723 meter persegi dan bangunan seluas 11.953 meter persegi, IDTH memiliki 12 laboratorium, salah satunya Laboratorium EMC (Electromagnetic Compatibility).

Laboratorium EMC memiliki peran penting dalam menguji apakah perangkat elektronik seperti laptop atau televisi dapat beroperasi normal di lingkungan elektromagnetik tanpa menyebabkan interferensi atau terganggu oleh perangkat lain.

Dengan dukungan anggaran dan pengembangan ke depan, IDTH diharapkan dapat menjadi tulang punggung bagi Indonesia dalam memastikan kualitas dan keamanan seluruh produk elektronik yang beredar di pasar nasional.

iik

Mangkrak, Proyek Metro Starter Rugikan Pemkot Depok Ratusan Juta Rupiah

0

BERIMBANG.com, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diduga mengalami kerugian akibat mangkraknya proyek Metro Starter yang dikerjasamakan melalui skema Build Operate Transfer (BOT) dengan pihak swasta. Kerugian tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dan berdampak pada potensi hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Proyek yang semula diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah serta pelayanan publik ini justru terbengkalai tanpa kejelasan kelanjutan. Hal ini memunculkan desakan agar perjanjian BOT antara Pemkot Depok dengan pihak pengembang dibatalkan. Jika tetap dilanjutkan, publik menuntut agar dilakukan kajian kelayakan (feasibility study) yang komprehensif dan transparan.

 

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mangkraknya pemanfaatan aset daerah dalam kerja sama semacam BOT dapat menimbulkan kerugian nyata bagi pemerintah daerah.

Dalam kasus ini, aset milik Pemkot Depok tidak dimanfaatkan secara optimal dan kewajiban kontribusi dari pihak swasta belum direalisasikan.

“Patut diduga bahwa pengembang sebagai pihak penerima manfaat BOT bukanlah perusahaan yang kredibel dan tidak memiliki kemampuan keuangan maupun teknis yang memadai untuk menyelesaikan proyek,” ujar Pengamat Kebijakan Publik, Leo Prihadiansyah belum lama ini.

Akibat kelalaian tersebut, Pemkot Depok mengalami potensi kehilangan pendapatan yang cukup besar. Wali Kota Depok pun didesak untuk bersikap tegas terhadap mangkraknya proyek Metro Starter dan mengevaluasi seluruh bentuk kerja sama yang merugikan daerah.

Tak hanya itu, masih Leo, aparat penegak hukum juga diminta untuk bersikap proaktif dalam menyelidiki dugaan pelanggaran terkait pengelolaan barang milik daerah, meski tanpa adanya laporan resmi. Hal ini dinilai penting untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang.

iik

Kemacetan Parah Warnai Jalan Kartini Depok Saat Jam Pulang Kantor

0

BERIMBANG.com, Depok – Kemacetan panjang kembali mewarnai Jalan Kartini, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, pada Senin sore (14/4/2025). Antrean kendaraan mengular sejak selepas lampu merah Jalan Tole Iskandar hingga depan Stasiun Depok, tepat di jam sibuk pulang kantor sekitar pukul 17.34 WIB.

Tingginya volume kendaraan yang menuju ke arah Jalan Pemuda menjadi pemicu utama kemacetan. Arus lalu lintas terlihat padat merayap, pengendara tampak bergantian melaju perlahan sembari mencari celah untuk keluar dari kepadatan.

Tak hanya itu, keberadaan putaran balik di sepanjang Jalan Kartini ikut memperburuk kondisi. Ditambah lagi, arus penumpang yang keluar dari Stasiun KRL Depok membuat lalu lintas semakin padat. Ojol dan angkot yang kerap berhenti mendadak untuk menaikkan dan menurunkan penumpang semakin menambah ruwet situasi.

Petugas dari Dinas Perhubungan dan kepolisian terlihat sigap di lokasi untuk mengatur lalu lintas. Meski demikian, kepadatan tetap tak terhindarkan.

Berbeda dengan kondisi di kawasan Grand Depok City (GDC), arus lalu lintas terpantau lebih lancar. Untuk mengurai kemacetan, polisi menerapkan rekayasa lalu lintas: kendaraan dari Jalan Kartini yang hendak menuju Citayam diarahkan untuk memutar balik di area GDC.

Kemacetan ini menjadi sorotan warga, yang berharap penataan transportasi dan rekayasa lalu lintas di kawasan padat seperti Jalan Kartini bisa lebih optimal ke depannya.

Iik

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Akan Bentuk Satgas Premanisme

0

BERIMBANG.com, Depok – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Premanisme untuk menanggulangi aksi premanisme yang semakin meresahkan masyarakat di wilayah Jawa Barat.

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya laporan warga terkait tindakan pemerasan, pungutan liar, hingga intimidasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok preman di sejumlah kota besar seperti Bandung, Bekasi, dan Bogor. Satgas ini nantinya akan melibatkan unsur TNI, Polri, serta pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.

“Premanisme tidak boleh dibiarkan tumbuh subur. Ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal keadilan sosial. Kita akan bentuk Satgas khusus yang bertugas membersihkan praktik-praktik premanisme di semua sektor,” ujar Dedi Mulyadi dalam konferensi pers di Gedung Sate.

Satgas Premanisme akan mulai beroperasi pada Mei 2025 dan ditargetkan mampu merespons cepat laporan masyarakat serta melakukan penindakan tegas terhadap pelaku. Pemerintah juga akan membuka kanal pengaduan langsung untuk warga yang mengalami atau menyaksikan tindakan premanisme.

Baca Juga : 

Wabup Bogor: Kita Siapkan 18 Titik Pos Pam Mudik Lebaran

Gara Gara Postingan Di Medsos, Pasien Puskesmas Cimanggis Dianggap Melanggar UU ITE

“Kita ingin Jawa Barat jadi wilayah yang aman, nyaman, dan bebas dari rasa takut. Ini bukan hanya soal penindakan, tapi juga pencegahan lewat edukasi dan pemberdayaan,” tambahnya.

Langkah ini mendapat respons positif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pengusaha kecil yang selama ini mengaku sering menjadi korban pungli. Mereka berharap satgas ini benar-benar bekerja efektif dan berkelanjutan.

iik

Fraksi Gerindra Dukung Pemkot Depok Tuntaskan Masalah Sampah, Dorong Inovasi dan Kerja Sama

0

BERIMBANG.com, Depok – Masalah sampah di Kota Depok terus menjadi perhatian serius. Namun, dukungan terhadap upaya Pemerintah Kota Depok dalam menuntaskan persoalan ini kian menguat. Kali ini, dukungan datang dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok.

Fraksi Gerindra menyatakan komitmen penuh untuk mendorong solusi jangka panjang atas persoalan sampah yang kian kompleks. Salah satu bentuk konkret dukungan itu terlihat dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah yang saat ini tengah digodok bersama eksekutif.

Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, H. Hamzah, menegaskan bahwa pihaknya mendorong penuh agar revisi perda ini menghasilkan kebijakan yang lebih progresif dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Masalah sampah tidak bisa ditangani dengan cara-cara lama. Kita perlu terobosan, dan kami percaya Pemerintahan Supian-Chandra punya keberanian untuk mengambil langkah-langkah inovatif,” ujar Hamzah yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Sampah.

Dalam revisi perda tersebut, kata Hamzah, akan diatur ketentuan yang mewajibkan kawasan berpengelola seperti pusat perbelanjaan, pasar, apartemen, dan hotel untuk mengelola sampah mereka secara mandiri. Tak hanya itu, peran kecamatan dan kelurahan juga akan diperkuat, terutama dalam pengembangan bank sampah serta pengelolaan sampah organik di tingkat masyarakat.

Baca Juga :

Posyandu Kasih Ibu Satu RW 01 Jatijajar Rutin Adakan Penimbangan Balita

Malam Takbir, Forkopimda Jatim Bersama sama Cek Pos Pam dan Pos Yan

“Kalau masyarakat dilibatkan langsung dari sumbernya, dampaknya akan lebih terasa. Karena itu, perda ini juga menyasar penguatan peran wilayah,” imbuhnya.

Fraksi Gerindra juga mendorong agar Pemerintah Kota Depok membuka ruang kerja sama dengan pihak ketiga, khususnya yang memiliki teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan. Bahkan, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khusus pengelolaan sampah menjadi salah satu opsi yang tengah dikaji secara serius.

“Kami berharap perda ini segera disahkan, agar pelaksanaannya bisa dimulai dan masyarakat bisa melihat perubahan nyata di lingkungannya,” pungkas Hamzah.

Pelajar di Depok Kecewa dengan Larangan Study Tour oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

0

BERIMBANG.com, Depok – Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang kegiatan study tour bagi pelajar di wilayahnya, menuai kekecewaan dari sejumlah pelajar di Kota Depok. Larangan tersebut dinilai merampas momen kebersamaan dan pengalaman belajar di luar kelas yang selama ini dinantikan para siswa.

Kebijakan ini diumumkan Gubernur Dedi Mulyadi sejak awal tahun 2025 dengan alasan untuk meringankan beban ekonomi orang tua siswa dan mencegah kegiatan yang dianggap tidak relevan dengan tujuan pendidikan. Ia juga menyoroti potensi adanya praktik pungutan liar dan ketimpangan sosial dalam pelaksanaan study tour.

Namun, para pelajar di Depok menilai larangan tersebut tidak mempertimbangkan suara dan aspirasi mereka.

> “Kami kecewa karena study tour bukan hanya soal jalan-jalan. Kami ingin belajar dari pengalaman langsung, mengunjungi museum, tempat bersejarah, dan mengenal budaya daerah lain,” kata AR Salah satu siswi kelas XI dari salah satu SMA Negeri di Depok.

Kekecewaan juga datang dari para orang tua dan guru yang merasa kebijakan ini terlalu tergesa-gesa dan tidak memberikan alternatif yang memadai. Mereka menilai kegiatan study tour bisa menjadi bagian dari kurikulum berbasis pengalaman (experiential learning) yang justru memperkaya pembelajaran di luar ruang kelas.

Sebelumnya, SMAN 6 Depok sempat menjadi sorotan setelah tetap memberangkatkan ratusan siswanya untuk study tour ke Surabaya, Malang, dan Bali. Akibat pelanggaran tersebut, kepala sekolah dicopot dari jabatannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menanggapi polemik tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dirinya siap dikritik dan bahkan dicaci, asalkan kebijakan ini dapat mengurangi beban masyarakat. Ia juga membuka peluang untuk mengembangkan wisata edukasi lokal sebagai pengganti kegiatan study tour ke luar daerah.

Meski demikian, banyak pelajar dan pihak sekolah berharap pemerintah bisa mengevaluasi kebijakan ini dan membuka ruang dialog dengan siswa serta orang tua demi menemukan solusi yang lebih adil dan mendidik.

iik

Surga Barang Bekas di Depok: “Wisata Mal Rongsok” yang Bikin Kaget

0

BERIMBANG.com, Depok – Siapa sangka tumpukan barang bekas bisa jadi daya tarik wisata? Di Jalan Kukusan Raya, Beji, Kota Depok, berdiri sebuah tempat unik bernama Wisata Mal Rongsok. Dari luar, spanduk merah bertuliskan “Wisata Rongsok” langsung menyambut siapa pun yang datang, seolah berkata: “Ayo masuk, dan temukan harta karunmu!

Baca Juga : 

Ormawa Universitas Global Jakarta  Sampaikan Klarifikasi Pemberitaan Negatif Di Medsos

PWI Kota Bogor Buka Posko Pengaduan PPDB Tak Lolos Padahal Jarak Dekat

Begitu kaki melangkah ke dalam, suasana langsung berubah. Hawa sejuk dan lembap menggantikan panasnya matahari di luar. Di lantai satu, mata pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai barang elektronik bekas: penanak nasi, speaker, keyboard, kabel-kabel, bahkan VHS dan piringan hitam masih bisa ditemukan di sini. Bau khas barang rongsokan pun turut mengisi ruangan, membawa sensasi nostalgia yang sulit dijelaskan.

Meski terlihat padat, barang-barang diatur cukup rapi. Setiap jenis punya tempatnya sendiri, digantung atau ditumpuk sesuai kategori. Bangunan ini memiliki tiga lantai, masing-masing dengan koleksi berbeda. Lantai dua didedikasikan untuk furnitur seperti meja, kursi, hingga helm proyek. Lantai tiga? Isinya lebih besar lagi—kasur, monitor, rangka tempat tidur bayi, dan perabotan jumbo lainnya.

Yang bikin tempat ini makin menarik adalah bangunannya sendiri. Mal ini dibangun dari bahan bekas! Rangka besi, triplek kayu, bahkan karpet bekas masjid disulap menjadi bagian dari konstruksi. Kreatif sekaligus fungsional.

Adalah Nur Holis (58), otak di balik mal rongsok ini. Sejak 2010, ia memutuskan untuk serius menggeluti bisnis barang bekas setelah mencoba berbagai usaha lain. Filosofinya sederhana: semua barang punya nilai. “Apa pun yang ditawarkan, saya beli. Nggak pernah saya tolak,” ujarnya. Dan ternyata, benar saja—setiap barang pasti ada pembelinya. Bahkan standee Gojek pun pernah laku!

“Orang bisa pakai itu buat usaha. Tinggal cat ulang, jadi deh,” kata Nur Holis sambil tersenyum. Ia menyarankan pengunjung untuk tak terburu-buru. “Keliling dulu aja, lihat-lihat. Kalau udah bingung, baru tanya ke karyawan. Nanti dibantu cariin.”

Wisata Mal Rongsok bukan cuma tempat belanja, tapi pengalaman tersendiri. Tempat yang membuktikan bahwa di balik debu dan karat, ada nilai dan cerita yang menunggu ditemukan.

Tabrakan Beruntun di Tol Cijago, Satu Orang Terluka

0

BERIMBANG.com, Depok – Kecelakaan melibatkan satu unit truk dan satu unit mobil terjadi di Tol Cijago Km 47, Depok, Jawa Barat. Satu orang terluka akibat kecelakaan itu.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu (13/4/2025), pukul 11.48 WIB. Awalnya, mobil Grand Livina sedang melaju dari timur ke barat di Tol Cijago. Saat tiba di Km 47, mobil ditabrak dari belakang oleh truk Hino.

“Sesampainya di Km 47, mendekat pintu keluar Tol Cijago 2, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, di saat bersamaan dari arah belakang ditabrak oleh Truk Hino,” kata Kanit Laka Satlantas Polres Metro Depok kepada wartawan.

Mobil Grand Livina itu kemudian menabrak mobil di depannya. Burhan mengatakan sopir Grand Livina terluka akibat kejadian tersebut.

Korban dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Penyebab kecelakaan diduga sopir truk kehilangan konsentrasi.

“Korban luka ringan satu orang penumpang mobil Grand Livina. Korban luka NS 45 tahun, perempuan. Korban dibawa ke RS Meilia Cibubur. Sopir truk kurang konsentrasi, diamankan di kantor,” tuturnya.

Kecelakaan itu menyebabkan bagian belakang mobil remuk. Bagian depan truk juga mengalami kerusakan.

iik

 

Pemprov Jabar Larang Minta Sumbangan Dijalan Untuk Masjid

0

BERIMBANG.com, Bandung— Mulai Senin, 14 April 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan larangan resmi terhadap segala bentuk pungutan atau penggalangan dana di jalan raya. Langkah ini diambil demi menjaga ketertiban dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi, menegaskan bahwa praktik meminta sumbangan di jalan atas nama pembangunan tempat ibadah atau kegiatan sosial lainnya tidak lagi diperbolehkan.

“Segala bentuk kegiatan yang mengganggu keselamatan lalu lintas akan kami tindak. Kami akan keluarkan surat edaran resmi terkait larangan ini,” ujar Dedi kepada Kompas.com.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah potensi kecelakaan dan kekacauan lalu lintas yang seringkali ditimbulkan oleh aksi pungutan di jalan.

Dedi juga meminta jajaran pemerintahan daerah, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten/kota, agar segera bersiap menghadapi dampak kebijakan tersebut. Ia menekankan pentingnya peran aktif para pemimpin lokal dalam menyosialisasikan dan mengawal kebijakan ini.

“Kami minta kepala desa, camat, bupati, dan wali kota ikut mengantisipasi dampaknya. Untuk pembangunan masjid atau musala, Pemprov siap berkolaborasi. Mari kita cari solusi tanpa harus menggunakan jalan sebagai tempat pengumpulan dana,” tegasnya.

Menurut Dedi, pemanfaatan jalan harus dikembalikan pada fungsinya sebagai sarana transportasi umum yang aman dan nyaman.**