Sabtu, April 25, 2026
Beranda blog Halaman 33

Aksi Unjuk Rasa Berlanjut, “Manajemen Bungkam, Buruh Menggugat: Bumi Wiyata Memanas!”

BERIMBANG.com, Depok –  Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau (FSB Kamiparho) Hotel Bumi Wiyata Depok kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan hotel sebagai lanjutan dari mogok kerja yang telah memasuki hari kelima. Aksi ini dilatarbelakangi belum dibayarkannya gaji bulan Maret dan April serta Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025 oleh pihak manajemen hotel.

Baca juga: Ratusan Buruh Hotel Gelar Unjuk Rasa di Depan Hotel Bumi Wiyata, Tuntut Hak Normatif dan Batalkan PHK Sepihak

Ketua FSB Kamiparho, M. Soleh, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan buruh menuntut hak normatif mereka yang dilindungi oleh undang-undang.

“Tanpa pekerja, perusahaan tidak akan berjalan. Kami adalah aset yang seharusnya dijaga, bukan justru diabaikan,” ujarnya dalam orasinya. Jum”at (9/5/2025).

Selain persoalan gaji dan THR, M. Soleh juga mengecam tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap pengurus serikat, Saiful Bahri Yusuf, yang menurutnya telah melanggar ketentuan Pasal 91A Ayat 3. Ia menilai manajemen mengabaikan mekanisme mediasi dan dialog yang semestinya dilalui dalam proses PHK.

Mediasi yang difasilitasi Kapolsek Beji dan Dinas Tenaga Kerja Kota Depok disebut tidak membuahkan hasil, karena manajemen bersikukuh mempertahankan keputusannya.

M. Soleh pun berharap pemerintah daerah dan pusat, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, turun tangan langsung untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kami tidak ingin terus berdemo. Kami hanya ingin hak kami diberikan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Aksi ini diikuti puluhan pekerja yang tetap semangat memperjuangkan keadilan di tengah tekanan ekonomi. Para buruh menyatakan akan terus melakukan aksi hingga hak-hak mereka dipenuhi.

iik

Tertutup Soal Data Publik, Desa Tugu Jaya Terancam Diseret ke Komisi Informasi

BERIMBANG.com,Kab. Bogor – Upaya Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor untuk memperoleh keterbukaan informasi dari Pemerintah Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, terancam menemui jalan buntu.

Permohonan informasi publik yang diajukan KANNI kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Tugu Jaya sejak 9 April 2025, hingga kini belum mendapatkan tanggapan resmi.

Padahal, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara tegas mengatur bahwa badan publik wajib memberikan jawaban paling lambat dalam waktu 10 hari kerja. Bila diperlukan, waktu tersebut dapat diperpanjang maksimal tujuh hari kerja dengan pemberitahuan tertulis—namun hal itu tidak dilakukan oleh pihak desa.

Merespons kelambanan tersebut, KANNI Kabupaten Bogor telah melayangkan surat keberatan kepada atasan PPID Desa Tugu Jaya pada 2 Mei 2025. Namun hingga berita ini diterbitkan, keberatan tersebut pun belum dijawab.

Ketua KANNI Kabupaten Bogor, Haidy Arsyad, menyayangkan sikap tertutup Pemerintah Desa Tugu Jaya yang dinilai mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU KIP.

“Informasi yang kami minta bertujuan untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan desa berjalan secara terbuka dan akuntabel, terutama terkait penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kerja,” ujar Haidy, Kamis (8/5/2025).

Haidy menegaskan bahwa permintaan informasi publik adalah hak konstitusional setiap warga negara.

“Kami hanya menjalankan hak untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jika ada kekurangan, tentu kami ingin menyampaikannya secara konstruktif,” imbuhnya.

Ia juga menilai keterbukaan informasi merupakan instrumen penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

“Ini bukan hanya soal KANNI, tapi tentang hak masyarakat luas. Transparansi bisa menjadi alat untuk mengungkap potensi penyimpangan jika memang ada,” tegasnya.

Menurutnya, permohonan informasi ini bukanlah upaya mencari-cari kesalahan, melainkan bagian dari kontrol sosial demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kami hanya ingin memastikan bahwa Pemerintah Desa Tugu Jaya menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan masyarakat,” kata Haidy.

Karena tidak kunjung ada respon dari pihak PPID maupun atasannya, KANNI menyatakan akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum melalui sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

“Ini merupakan bentuk konkret penegakan hak warga atas keterbukaan informasi publik. Tanpa transparansi, mustahil ada kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa,” ucap Haidy.

Ia juga menambahkan bahwa selain melanggar UU KIP, sikap diam Pemerintah Desa Tugu Jaya juga bertentangan dengan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

“Kasus ini bisa menjadi preseden penting bagi masyarakat lain yang ingin memperjuangkan hak serupa. Akuntabilitas publik adalah kunci pemerintahan yang sehat,” tutup Haidy.**

Ratusan Buruh Hotel Gelar Unjuk Rasa di Depan Hotel Bumi Wiyata, Tuntut Hak Normatif dan Batalkan PHK Sepihak

BERIMBANG.com, Depok  – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau (FSB Kamiparho) Hotel Bumi Wiyata menggelar aksi unjuk rasa di depan Hotel Bumi Wiyata sejak pagi hari. Aksi ini dipimpin oleh Ketua Kamiparho Hotel Bumi Wiyata, M. Soleh. Kamis. ( 8/5/2025).

Baca juga : Unjuk Rasa Mahasiswa Sikapi Sengkarut Sengketa Tanah di BPN Kabupaten Bogor

Para pengunjuk rasa menyuarakan delapan tuntutan, dengan fokus utama pada hak normatif seperti pembayaran gaji bulan Maret dan April yang belum dibayarkan, serta Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025 yang juga belum diterima. Selain itu, mereka menuntut dibatalkannya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap salah satu pengurus serikat, Syaiful Bahri Yusuf, yang dinilai tidak sesuai prosedur dan hanya didasarkan pada usia non-produktif.

Menurut M. Soleh, pihak manajemen berdalih bahwa keterlambatan pembayaran gaji disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat serta imbauan Pj Sekda terkait tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hotel Bumi Wiyata disebut masuk dalam daftar gedung yang tidak direkomendasikan untuk mengadakan kegiatan pemerintahan karena belum melunasi PBB hingga tahun 2024.

Mediasi sempat difasilitasi oleh Kapolsek Beji dan dihadiri oleh Direksi hotel, Dinas Tenaga Kerja, serta Ketua Umum FSB Kamiparho. Namun, dari delapan tuntutan, hanya tiga yang dibahas dalam pertemuan tersebut: pembayaran gaji, THR, dan PHK sepihak. Sayangnya, manajemen menolak untuk mengabulkan tuntutan-tuntutan tersebut.

“Kami sudah berusaha menjaga kondusivitas perusahaan, tapi manajemen justru tidak menunjukkan itikad baik,” ujar M. Soleh. “Permintaan untuk membatalkan PHK terhadap saudara Pul Bahri Yusuf juga ditolak, meski jelas-jelas tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama.”

Aksi unjuk rasa diikuti oleh sekitar 200 hingga 300 orang dari berbagai elemen buruh, termasuk Forum Buruh Depok dan KSBSI DKI Jakarta. Meskipun belum membuahkan hasil, para buruh menyatakan akan terus memperjuangkan hak-hak mereka sesuai prosedur yang berlaku.

iik

Cahaya Rahmadhany Kembali Raih Juara 1 Pada Kejuaraan Pencak Silat CNN Indonesia Tingkat Nasional Piala Menpora 2025

BERIMBANG.COM, Bogor – Cahaya Rahmadhany kelahiran Kuala lumpur malaysia kembali menjadi juara 1 pada tanding Pra Remaja Putri Kelas J pada Kejuaraan Pencak Silat CNN Indonesia tingkat Nasional Piala Menpora 2-4 Mei 2025 di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta, dengan meraih Medali Emas dan Piagam Penghargaan.

Cahaya Rahmadhany yang kini masih duduk di kelas 2 Mts Ar Rosyid 2 Cijeruk, yang berlatih di Padjadjaran Silat Cimande, Warga Kampung Kawungluwuk, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anak dari pasangan M. Suherlan (Uway) Asal Bogor, Jawa Barat, Indonesia dan Nurvanilla (Eva) Asal Kuala Lumpur Malaysia.

M. Suherlan yang akrab di panggil Uway, sangat merasa bangga terhadap putrinya yang kembali meraih juara 1 pada pada Kejuaraan Pencak Silat CNN Indonesia tingkat Nasional Piala Menpora 2-4 Mei 2025 di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta.

” Tidak sia – sia kami sebagai orang tua yang selalu mensuport apa yang di cita- catakan oleh putri kami. Dengan kembalinya meraih juara 1, ini membuktikan bahwa putri kami ini dengan sungguh – sungguh dalam mengejar impiannya,untuk menjadi Atlet Silat sampai ke internasional” Ungkap Uway kepada Berimbang,com dengan nada gembira,

Menurutnya. Putrinya yang selalu meraih juara dalam bertanding, selain menjadi kebanggan keluarga, juga dapat mengharumkan nama Keluarga Besar Padjadjaran Silat Cimande tempat putrinya berlatih di Triwijaya, Kampung Rawey, sekaligus nama Sekolah dan Wilayah nya.

“Terimakasih kepada semua pihak yang telah mensuport , dari mulai Keluarga, Sekolah Mts Ar Rosyid 2, terutama para pelatih Bapak Dawir dan Bapak oleh dari Keluarga Besar Padjadjaran silat Cimande yang telah melatih putri kami dengan baik sehingga mengangkat dan mengharumkan nama orang tua, perguruan, sekolah dan daerah dengan kembalinya meraih juara,” ucapnya.

(NA)

KBIH TARBIS Berangkatkan 122 Jamaah Haji, Tekankan Kesiapan Lahir dan Batin

BERIMBANG.com, Jakarta  — Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) TARBIS di bawah naungan Yayasan Tarbiyatul Islamiyah memberangkatkan sebanyak 122 jamaah haji menuju Asrama Haji Pondok Gede. Pemberangkatan diawali dengan salat Jumat dan seremoni pembukaan yang dilanjutkan dengan tausiah oleh KH. Sukron Ma’mun sebagai bagian dari pembekalan spiritual menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Jum’at ( 2/5/2025 ).

Pimpinan KBIH TARBIS , H. Abdul Holik ( Tengah). Foto : ( BERIMBANG.com)

Pimpinan KBIH TARBIS, H. Abdul Holik, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya seremoni pelepasan, tetapi juga bentuk kesinambungan perjuangan sang ayah, almarhum Haji Muhyiddin, yang mendirikan KBIH TARBIS bersama sahabatnya, Haji Diman, sejak 1995. Ia menekankan pentingnya kesiapan lahir dan batin para jamaah, agar ibadah haji dapat dilaksanakan dengan khusyuk dan mendapat ridha Allah SWT.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan, Yunus Hasyim, turut hadir melepas keberangkatan jamaah. Ia mengungkapkan apresiasinya kepada KBIH TARBIS. “Dari puluhan KBIH yang terdaftar, hanya jamaah KBIH TARBIS yang saya kunjungi dan lepas langsung,” ujarnya.

Dalam pesannya, ia mengimbau jamaah untuk mengikuti arahan pembimbing selama menjalankan ibadah haji dan tidak lupa mendoakan keselamatan serta kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Yunus Hasyim juga menyampaikan bahwa sekembalinya dari Tanah Suci, para jamaah KBIH TARBIS akan dijemput kembali di Pondok Gede.

Salah satu jamaah, Andrian, menyampaikan kesan positif terhadap pelayanan yang diberikan. Selama hampir enam bulan, jamaah menerima materi manasik haji secara rutin setiap minggu. Ia juga mengapresiasi ketepatan waktu dalam pembagian koper serta kejelasan informasi yang disampaikan melalui WhatsApp dan kantor yayasan. Peran H. Abdul Holik sebagai pembina dan H. Marjuki sebagai pembimbing dinilainya sangat aktif dan mendukung. Andrian sendiri merupakan jamaah pengganti dari almarhum dan telah mengikuti kegiatan KBIH TARBIS selama 12–13 tahun.

Hal senada juga disampaikan oleh Halimah Dotong dan  Tabrani Na’asim, salah satu jamaah yang awalnya termasuk dalam kuota cadangan. Ia mengaku sangat bersyukur bisa berangkat haji tahun ini. “Alhamdulillah, pelayanan yang diberikan sangat baik,” ucapnya dengan penuh rasa haru.

Kegiatan ini turut melibatkan para ulama dan tokoh masyarakat sebagai wujud kebersamaan dan dukungan spiritual bagi para calon tamu Allah yang akan menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci.

iik

 

Pemdes Ciadeg Kembali Salurkan BLT Dana Desa Tahun 2025 Kepada 73 KPM Sekaligus Untuk Empat Bulan

BERIMBANG.COM, Bogor – Pemerintah Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan pada Kamis, 1 Mei 2025, kepada 73 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di berbagai wilayah Desa Ciadeg.

Penyaluran kali ini, Pemdes Ciadeg menyalurkan bantuan sekaligus untuk empat bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, dan April. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan, sehingga total yang diterima per KPM mencapai Rp1.200.000.

Proses penyaluran dilakukan secara door to door, di mana bantuan diantar langsung ke rumah masing-masing penerima. Penyaluran dilakukan oleh Bendahara Desa Ciadeg dengan didampingi oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta disaksikan oleh Ketua RT dan RW setempat. Metode ini dipilih untuk memastikan bantuan diterima langsung oleh yang berhak serta untuk menghindari potensi penumpukan massa.

Kepala Desa Ciadeg, Wahyu Rahayu, menyampaikan bahwa penyaluran BLT secara langsung ke rumah warga merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan tanpa kendala apa pun. Selain itu, ini juga menjadi bentuk perhatian pemerintah desa agar masyarakat merasa diperhatikan dan dilayani dengan sepenuh hati,” ujarnya.

Wahyu juga menambahkan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat desa yang masuk kategori rentan ekonomi agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Ciadeg H. Ujang, yang turut mendampingi kegiatan penyaluran mengapresiasi kinerja tim desa yang telah melaksanakan tugas dengan baik, mulai dari proses pendataan hingga pelaksanaan penyaluran. Ia berharap agar bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para penerima.

Kegiatan penyaluran ini pun disambut antusias dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Salah satunya datang dari Pak Emang, warga Kampung Lengis RW 09, yang menjadi salah satu KPM penerima bantuan.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah desa. Bantuan ini sangat berarti untuk kami. Alhamdulillah, bisa untuk kebutuhan harian dan sedikit meringankan beban keluarga,” ungkapnya dengan wajah haru.

Penyaluran BLT DD ini menjadi bukti nyata peran aktif dan kepedulian pemerintah desa dalam menjamin kesejahteraan warganya, serta memastikan bahwa program pemerintah pusat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat bawah.

(NA]

Staf Humas DPRD Depok Klarifikasi Soal WAG Wartawan, Akui Kurang Selektif

BERIMBANG.com, Depok – Staf Humas DPRD Kota Depok, Siti Zuraida, memberikan klarifikasi terkait polemik pembentukan grup WhatsApp (WAG) “Sahabat Humas DPRD” yang dinilai memuat sejumlah nama non-wartawan.

Baca juga : Sinergi Kota Depok dan DPRD Jabar, Pradi Supriatna : Setu Jadi Sorotan, Air Tanah Dibahas Serius

“Iya, saya memang ditugaskan atasan untuk membuat grup komunikasi bagi para wartawan yang biasa meliput di DPRD Kota Depok, sebagai sarana pendataan dan mempererat silaturahmi,” ujar Siti kepada media, Rabu (30/4/2025).

Namun, Siti mengakui adanya kekeliruan dalam proses awal pembentukan grup tersebut. Banyak pihak yang menghubunginya dan mengaku sebagai wartawan untuk bisa bergabung, namun tidak seluruhnya berasal dari kalangan pers.

“Banyak yang mengirim data untuk bergabung, tapi saya akui kurang selektif. Ada juga yang berasal dari lembaga lain dan bukan wartawan,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Koordinator Balai Wartawan Kota Depok, Wahyudin alias Wahyu Gondrong, turut memberikan masukan. Ia meminta agar verifikasi keanggotaan dilakukan lebih ketat agar grup tersebut benar-benar diisi oleh wartawan yang aktif meliput di DPRD Depok.

“Saya sudah sampaikan ke Bu Siti agar lebih teliti dan menyaring anggota grup sesuai dengan profesinya sebagai jurnalis,” ujar Wahyu.

Kedua pihak telah bertemu dan menyepakati solusi bersama untuk meningkatkan akurasi dan kemitraan antara Humas DPRD dan wartawan ke depannya.***

Pemdes Srogol Bentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Yang Digagas Prabowo Subianto Presiden RI

0

BERIMBANG.BOM, Bogor – Pemerintah Desa (Pemdes) Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda pembentukan Koperasi Merah Putih, yang dilaksanakan pada Rabu, 30 April 2025 di Aula Kantor Desa Srogol.

Musdesus ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Srogol, Asep Irwan Kuswara, dan dihadiri oleh berbagai elemen penting masyarakat serta perwakilan instansi terkait. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Srogol, perwakilan dari Dinas Koperasi Kabupaten Bogor, Ketua dan anggota Koperasi Merah Putih, staf Ekbang Kecamatan Cigombong Erwin Ginanjar (mewakili Camat Cigombong R.E. Irwan Somantri, S.STP, MM), anggota Satpol PP wilayah binaan Desa Srogol, BPD, para Ketua RT dan RW, LPM, kader posyandu, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Srogol menyampaikan bahwa pembentukan koperasi desa merupakan bagian dari strategi membangun ekonomi lokal berbasis potensi masyarakat.

“Koperasi Merah Putih yang digagas Bapak Presiden Prabowo Subianto, ditindaklanjuti Bupati Bogor Rudy Susmanto, dan diteruskan oleh pihak kecamatan ini bukan sekadar lembaga usaha, tetapi juga wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola bersama. Melalui koperasi, kita ingin menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan warga, serta memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian desa,” ujar Asep Irwan Kuswara.

Sementara itu, Trimanto Pendamping Dinas Koperasi Kabupaten Bogor mengapresiasi inisiatif Pemdes Srogol dan menekankan pentingnya kelembagaan koperasi yang sehat, profesional, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang interaktif. Masyarakat yang hadir tampak antusias memberikan masukan, pandangan, serta ide-ide konstruktif terkait rencana pembentukan koperasi tersebut.

Sebagai penutup, Musdesus menghasilkan pembentukan tim kecil yang akan bertugas menyusun draft awal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi, serta menyiapkan keperluan administratif untuk proses legalisasi koperasi secara resmi.

Dengan terselenggaranya Musdesus ini, diharapkan menjadi tonggak awal lahirnya koperasi desa yang profesional, transparan, dan mampu berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Srogol.

(Na)

Pemdes Ciadeg Gelar Musyawarah Desa Dengan Pembentukan Koperasi Desa

0

BERIMBANG.COM, Bogor – Pemerintah Desa (Pemdes) Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan. Kegiatan tersebut mengusung tema “Satu Desa Satu Semangat Merah Putih” kegiatan yang digelar di Aula Kantor Desa Ciadeg, rabu (30/4/2025.

Musdesus tersebut yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Ciadeg, Wahyu Rahayu, serta dihadiri berbagai elemen penting Desa dan perwakilan Instansi terkait. Turut Hadir, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Ciadeg, dua orang perwakilan dari Dinas Koperasi Kabupaten Bogor, Ketua Koperasi Merah Putih Desa Ciadeg beserta para anggotanya, serta staf dari Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Cigombong yang mewakili Camat Cigombong.

Selain itu, hadir pula anggota Satpol PP Kecamatan Cigombong wilayah binaan Desa Ciadeg, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), para Ketua RT dan RW se-Desa Ciadeg, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kader posyandu, pendamping desa, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Musdesus ini bertujuan untuk membangun kesepahaman bersama terkait pembentukan koperasi desa yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat. Melalui koperasi ini, Pemerintah Desa Ciadeg berharap dapat mewujudkan kemandirian ekonomi warga dengan semangat gotong royong dan nasionalisme.

“Semangat Merah Putih ini menjadi simbol tekad kita bersama untuk membangun desa yang mandiri dan sejahtera melalui wadah koperasi,” ujar Wahyu Kepala Desa Ciadeg saat sambutannya.

Pantauan Berimbang.com, Kegiatan tersebut berjalan lancar dan penuh antusias, dengan berbagai masukan konstruktif dari peserta musyawarah. Disamping itu, Pemerintah Desa juga menegaskan bahwa hasil Musdesus ini akan ditindaklanjuti dengan langkah – langkah konkret dalam pembentukan dan penguatan koperasi Desa.

(Na)

Wartawan atau Aktivis? Ketua PWI Depok Soroti Praktik Rangkap Jabatan di Media

BERIMBANG.com, Depok – Maraknya praktik sejumlah individu yang mengaku sebagai wartawan sekaligus aktivis LSM atau Ormas memicu keresahan masyarakat. Fenomena ini menjadi sorotan serius Dewan Pers, yang melalui Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers kerap menerima laporan dari publik terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

Tak sedikit masyarakat merasa tidak nyaman dengan kehadiran oknum-oknum yang membawa nama media, namun dalam aktivitasnya juga mengklaim sebagai anggota atau pimpinan LSM/Ormas tertentu. Bahkan, dalam pemberitaan mereka, narasumbernya justru diri sendiri dengan status ganda—wartawan sekaligus aktivis.

“Ini menyalahi prinsip dasar jurnalisme,” tegas Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, dalam keterangannya, Selasa (29/04/2025). Ia menambahkan bahwa wartawan profesional seharusnya fokus menjalankan tugas jurnalistik secara independen dan etis, bukan rangkap jabatan demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Dewan Pers sendiri telah menerbitkan Seruan Dewan Pers Nomor: 02/S-DP/XI/2023 tentang larangan perangkapan profesi wartawan dan keanggotaan LSM. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta Kode Etik Jurnalistik yang mengharuskan wartawan bersikap independen dan profesional.

Praktik lainnya yang meresahkan adalah penggunaan nama media yang meniru lembaga resmi, seperti Suratkabar KPK, BUSER, BIN, atau ICW. Nama-nama ini kerap digunakan untuk mengelabui masyarakat seolah-olah mewakili institusi negara, padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Perbuatan ini tidak hanya melanggar etika, tapi juga hukum.

Untuk menghindari penipuan, masyarakat disarankan mengecek identitas wartawan dan media tempatnya bekerja melalui organisasi profesi yang terverifikasi Dewan Pers, seperti PWI, AJI, IJTI, atau PFI. Selain itu, wartawan juga wajib mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai bukti profesionalisme dengan jenjang: Muda, Madya, dan Utama.

Rusdy menegaskan, menjaga integritas pers bukan hanya tanggung jawab organisasi wartawan, tapi juga pemerintah, TNI, Polri, dan lembaga lain. “Jangan beri ruang bagi oknum yang mencemarkan profesi wartawan demi kepentingan sempit,” pungkasnya.***