BERIMBANG.com – Kabupaten Bogor Mengoptimalkan penanganan Covid-19, Bupati Bogor Ade Yasin, lakukan Rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Perencanaan Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun 2021 di Ruang Rapat Bupati, Senin (11/01/2021).

Bupati Bogor menjelaskan Rakortas dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 01 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Selain itu berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Penanganan Covid DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten, dan Bali pada hari Jumat, 8 Januari 2021, kata Ade Yasin, artinya harus ada pengetatan kembali, yang akan beresiko pada kebutuhan anggaran dan kondisi keuangan penanganan lebih lanjut.

“Target  penanganan covid di tahun 2021 adalah bagaimana menurunkan kasus harian, penurunan angka kematian dan peningkatan recovery rate. Minggu ini puncaknya, 100 kasus per hari di Kabupaten Bogor,”

“Ketersediaan ruang isolasi ini hal yang sangat penting, tidak boleh adanya penolakan pasien masuk rumah sakit. Oleh karena itu, persiapkan penanganan dan anggaran sebaik-baiknya,” terang Ade.

Kesiapan penanganan Covid-19, lanjut Ade, Kabupaten Bogor tahun 2021 dengan cara mematangkan perencanaan penanganan Covid-19. Mulai dari ketersediaan ruang isolasi dengan menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2021 sebesar 28 milyar.

Program Satu Milyar Satu Desa (SAMISADE) sebagai pendekatan pemulihan ekonomi karena kegiatannya berbasis padat karya, karena prediksi pandemi covid-19 masih akan terus berlangsung sampai vaksin sudah betul-betul hadir dipergunakan dan menjadi solusi penyelesaian pandemi ini.

Selain itu, Ade Yasin menegaskan agar RS Cibogo difungsikan, Rumah Isolasi Kemang diperpanjang, juga BLUD RSUD di Kabupaten Bogor, agar dikaji lagi pengadaan obat dan penanganan kesehatan,

“Jangan semua anggarannya dari APBD, BLUD juga punya uang, beli sendiri,” pungkas Ade Yasin.

(Dewi Julianur/Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com Bogor – Berita dugaan aksi penganiayaan terhadap wartawan di Bogor, ada yang menanggapi, mengaku sebagai saksi kejadian, yang tersebar di media sosial (Medsos) dalam bentuk video di grup WhatsApp, beberapa waktu lalu.

Dengan terang, yang mengaku saksi itu menyebut nama, serta memberi keterangan diatas, “Klarifikasi terkait pemberitaan”. dan dibawahnya, “Rudi salah satu warga sebagai saksi di lokasi,” demikian tulisan yang dimuat dalam video.

Rudi menjelaskan bahwa ia menjadi saksi kejadian pada malam terjadinya kekerasan terhadap Jurnalis Pelitabaru pada Jumat (08/01/2021), sekitar pukul 23.45 WIB, dalam videonya, Rudi membantah pemberitaan yang telah dimuat.

“Kesaksiannya tidak seperti itu (dalam berita), saya pribadi yang tahu persis permasalahannya,” ujar Rudi dalam video yang berdurasi 3 menit 1 detik.

Selanjutnya Rudi berujar, wartawan itu mengaku dari media lain, “Datanglah seseorang mengatasnamakan media kompas, yang beralamat di cipadung,” terang Rudi.

Terpisah, jurnalis Pelita Baru Sidik Permana yang menjadi korban, ia menolak secara tegas telah menyebut dengan mengaku-ngaku sebagai wartawan Kompas seperti yang disebutkan Rudi. “Saya tidak pernah menyebutkan dari media apapun,” tegasnya, dikutip dalam berita pelitabaru.com. edisi (11/01/2021)

Kembali kepengakuan Rudi dalam video, bahwa wartawan tersebut bertanya kenapa jalan tersebut ditutup, lalu ia menirukan pertanyaan wartawan saat kejadian itu, “Dia berbicara ‘Pimpronya mana, kenapa ini ditutup, sudah koordinasi belum sama Polsek’,” kata Rudi.

Dalam pernyataan itu, menurut Rudi wargalah yang meminta wartawan itu berputar arah, “Oknum wartawan tersebut ngotot, memancing emosi warga, sehingga warga menepak helm dua kali, yang saya lihat,” ujar Rudi dalam video.

“Saya memohon agar media terkait,” katanya, “Terkait klarifikasi hak guna jawab kami, dan segera mencabut kembali, pemberitaan tersebut,” kata Rudi dipenghujung pernyataan dalam video itu.

Secara terpisah, Respon Pimpinan Redaksi pelitabaru Billy Adhiyaksa, melalui berita di laman pelitabaru.com ia akan melaporkan ke pihak yang berwajib pernyataan kesaksian Rudi melalui video yang telah beredar di Medsos atas dasar pencemaran nama baik medianya.

“Bagaimana berita itu tidak benar, ada tempat dan waktu kejadiannya, ada korban, dan ada pelakukanya, kok dikatakan berita itu tidak benar, itu hal yang aneh,, tapi biarlah nanti pihak kepolisian yang akan menentukan penyelesaian permasalahan yang terjadi,” ujar Billy. dikutip dari berita pelitabaru.com

“Nanti kita lihat secara gamblang, bagaimana pihak kepolisian yang akan mengusut tentang laporan-laporan keberatan kita terhadap insiden kekerasan yang menimpa salah satu tim redaksi kita itu,” tegas Billy Adhiyaksa,

Menanggapi hal itu, ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor, H. Subagio, SIP, melalui WhatsApp, ia meminta kepada aparat kepolisian agar mengusut tuntas kejadian kekerasan terhadap jurnalis.

“Apapun alasannya aksi tindak kekerasan berupa pemukulan dan perusakan terhadap kendaraan milik jurnalis itu, sudah merupakan bentuk intimidasi dan pelanggaran hukum,” tegas Subagio, Senin (11/01/2021).

Usut secara Hukum, kata dia, selesaikan masalah secara profesional. Jadikan ini pelajaran, agar kejadian serupa tidak terulang menimpa jurnalis saat bertugas.

“Bogor harus bersih dari aksi tindakan kekerasan terhadap jurnalis, karena bisa saja tindak kekerasan itu merupakan bentuk menghalangi kebebasan pers didalam menjalankan tugas jurnalisnya yang dilindungi Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers,” kata H. Subagio, SIP.

(TYr)

BERIMBANG.com Bogor – Sekelompok pemuda yang diduga pengamanan proyek pemerintah di Jalan Raya Ciapus, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, telah menganiaya seorang jurnalis yang bekerja di Harian Pelita Baru.

Korban pemukulan itu Jurnalis Sidik Permana, terjadi pada Jumat (08/01) sekitar pukul 23.45 WIB. Hal itu dibenarkan Pimpinan Redaksi (Pimred) Harian Pelita Baru, Billy Adhyaksa, Sabtu (09/01/2021),

Billy menjelaskan menurut cerita korban, usai rapat redaksi saat hendak pulang, akses yang menuju rumahnya sedang dalam proses pengecoran jalan, “Waktu itu jalan ditutup total karena ada kegiatan pengecoran jalan,” katanya.

“Saat korban nanya jalan alternatif ke beberapa pemuda, dia langsung disuruh putar balik,” kata Billy Adhyaksa.

Lanjutnya, Ketika korban kembali menanyakan jalur alternatif yang bisa menembus rumahnya itu, pelaku malah menendang sepeda motor yang ditumpanginya hingga korban terjatuh.

Tak hanya itu, pelaku yang diduga sedang menjaga kegiatan betonisasi proyek peningkatan Jalan Raya Ciapus itu juga memukul korban, “Dia sempat didorong-dorong dipaksa putar balik,”

“Lalu dia ditendang, motornya ditendang sampai dia terjatuh kemudian dipukul,” ujar Billy. Menurut keterangan Sidik, pelaku berjumlah lebih dari lima orang itu diduga dalam pengaruh minuman beralkohol.

“Saat melakukan penganiayaan, mereka sedang dalam keadaan mabuk. Karena dari aroma mulutnya tercium bau Miras (minuman keras),” kata dia.

Saat ini, ia sedang mendampingi korban untuk membuat laporan tindakan penganiayaan tersebut ke Polsek Tamansari, “Karena ini masuk unsur penganiayaan, jadi kita laporkan kasus ini ke polisi,” ujar Billy.

(Zedun)

BERIMBANG.com – Guna pengoptimalan Ruang Isolasi Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar rapat evaluasi terkait Ketersediaan Ruang Isolasi Covid-19 di Kabupaten Bogor, serta antisipasi lonjakan kasus Covid-19 Pasca Liburan Natal dan Tahun Baru 2020.

Rapat yang dihadiri oleh Bupati Bogor, Ade Yasin, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, IDI dan Forkopimda ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati, Rabu (06/01/2021).

Dalam arahannya, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, penanganan covid-19 ini bukan penanganan penyakit biasa, harus ada tindakan cepat dan tepat.

“Penanganan covid-19 ini bukan penanganan penyakit biasa, kalau kurang apapun cepat lakukan tindakan dan lapor, termasuk kalau terkendala anggaran, segera ajukan karena untuk covid-19 sudah kita siapkan. Saat pandemi seperti ini, hukum tertinggi adalah kesehatan rakyat,” kata Ade Yasin.

Ia juga menambahkan, dengan kondisi seperti ini lakukan saja yang terbaik, jangan takut dan jalankan sesuai dengan prosedur yang ada.

“Dari kondisi seperti sekarang ini bagaimana kita bisa menangani pasien yang baru terpapar dengan kapasitas ruang isolasi yang sudah mencapai 91,03% dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.”

“Kita juga tidak boleh menolak pasien dengan alasan kapasitas sudah melampaui, saya ingin tetap lakukan yang terbaik, jangan takut dan jalankan sesuai prosedur,” tambahnya.

Lebih lanjut, laju terpapar Covid-19 yang terus menunjukan peningkatan, agar petugas rumah sakit tidak kewalahan, bisa dilakukan perekrutan relawan baru untuk menanganinya.

“Laju peningkatan Covid-19 terus menunjukan tren peningkatan, jika memang kekurangan tenaga medis lakukan perekrutan relawan covid-19, ajukan anggaranya ke Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor.”

“Saya tidak ingin para tenaga medis semakin banyak yang tepapar covid-19, kalau makin banyak tenaga medis yang terpapar, kita juga yang akan merasakan dampaknya.”

“Agar tidak kewalahan ajukan relawan covid-19, jika memang dirasa dibutuhkan untuk penanganan covid-19 saya kira ini sangat rasional,” lanjutnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Achmad Zaenudin menjelaskan sampai saat ini keterisian ruang isolasi sudah mencapai 91,03%,

“Artinya sudah diatas kriteria dari World Health Organization (WHO) yang hanya 60% dan Kementerian Kesehatan 70%,”

“Tapi sesuai arahan dari Bupati dengan kondisi apapun kita harus terus melayani pasien, perjuangan dari teman-teman di rumah sakit swasta, IDI dan lainnya, kita harus bersatu padu untuk Kabupaten Bogor.”

“Untuk antisipasi lonjakan, saya minta agar masyarakat patuhi protokol kesehatan yang lebih ditingkatkan kembali,” jelas Zain.

(Derima/Rizki/Tim Humas Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com – ​Sepuluh Bupati Walikota, calon penerima Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (AK-PWI) Pusat pada Hari Pers Nasional 2021, didominasi para muda yang bergelar doktor dari dalam maupun luar negeri.

Selain akademisi, mereka punya latar belakang birokrat, pengusaha, hingga politisi dari berbagai partai. ​Masing-masing:

DR. Bima Arya Sugiarto, S.Hum, MA, Walikota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

IB Rai Dharma Wijaya Mantra, SE., MSi, Walikota Denpasar, Provinsi Bali;

Hendrar Prihadi, SE, MM, Walikota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;

H. Dedy Yon Supriyono, SE, MM, Bupati Tegal, Pronvinsi Jawa Tengah;

Tjhai Chui Mie, SH, MH, Walikota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;

DR. H. Dony Ahmad Munir, ST,MM, Bupati Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

DR.H. Taufan Pawe, Bupati Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan;

DR. Karna Sobahi, MM Pd, Bupati Majalengka, Provinsi Jawa Barat;

DR. Ir. H. Herwin Yatim, MM, Bupati Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; dan

Hj.Ika Puspitasari, SE, Walikota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. ​

​Tim Juri yang bertanggungjawab memilih bupati/walikota ini  terdiri dari DR. Nungki Kusumastuti (Dosen IKJ/pelaku seni), Prof. Ninok Leksono (Rektor UNM/Wartawan Senior), Agus Dermawan T (pengamat dan penulis seni-budaya),

Atal S. Depari (Ketua Umum PWI Pusat) dan Yusuf Susilo Hartono (Wartawan senior kebudayaan/ Pelaksana AK-PWI), dalam rapat Selasa, 5 Januari 2021, di Jakarta.

Setelah dua minggu sebelumnya masing-masing anggota Tim Juri melakukan pembacaan, pendalaman, penilaian, terhadap berkas proposal berikut linknya di media sosial dan video. Sebanyak 16 berkas, dari 30 pendaftar selama dua gelombang (Oktober-Desember 2020).

​Menurut Pelaksana AK – PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono, kesepuluh bupati walikota tersebut akan diundang ke Jakarta untuk melakukan presentasi dan tanya jawab (pendalaman) secara langsung dengan Tim Juri.

Dijadwalkan tanggal 11-12 Januari 2021 bertempat di Sekretariat PWI, Lantai IV Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Yusuf Susilo Hartono selaku Pelaksana AK-PWI Pusat mengatakan, “Presentasi ini merupakan tahap akhir dari proses Anugerah Kebudayaan PWI Pusat,”

“Kalau proses ini lolos, bupati/walikota tersebut berhak menerima trofi di acara puncak HPN yang biasanya dihadiri Presiden. Mengingat situasi pandemi, kami akan melakukan proses presentasi ini, dengan protokol kesehatan secara ketat,” ujarnya.

​Pelaksanaan Anugerah Kebudayaan kali ini, yang ketiga. Setelah yang pertama pada HPN 2016 di Lombok, yang kedua, HPN 2020 di Banjarmasin.

PWI Pusat bersama APKASI dan APEKSI sebagai mitra, harus melakukan berbagai pendekatan dalam rekrutmen pendaftar, karena Covid-19 dan bersamaan dengan Pilkada serentak di 270 daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. (**)

BERIMBANG.com – Upacara Hari Amal Bakti (HAB) ke-75 Kementerian Agama Tingkat Kabupaten Bogor, dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan, di MAN 1 Cibinong, pada Selasa (05/01/2020).

Wabup Bogor membacakan pesan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, tentang semangat Kementerian Agama baru dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama, yaitu;

Pertama, manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk di dalamnya pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah, pendidikan agama dan keagamaan, serta pusat pelayanan keagamaan.

Kedua, penguatan moderasi beragama. Salah satu penekanan moderasi beragama adalah pada penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan.

Yang ketiga, persaudaraan yang meliputi merawat persaudaraan umat seagama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan.

Ia juga menguraikan Peringatan Hari Amal Bakti tahun ini mengusung tema “Indonesia Rukun”. Tema ini sejalan dengan semangat nasional yang menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa ini untuk maju.

Tanpa kerukunan, akan sukar menggapai cita-cita besar bangsa agar sejajar dengan bangsa lain di dunia.

Pengembangan toleransi dan kerukunan antarumat beragama merupakan karya bersama para Tokoh Agama, para Menteri Agama dan aparatur Kementerian Agama dari masa ke masa.

“Tanpa toleransi, tidak ada kerukunan. Toleransi dan kerukunan antarumat beragama dilakukan dengan tanpa mengusik akidah dan keimanan masing-masing pemeluk agama,” katanya.

Selain itu, pengalaman membuktikan toleransi dan kerukunan tidak tercipta hanya dari satu pihak, sedangkan pihak yang lain berpegang pada hak-haknya sendiri.

Dewasa ini, lanjutnya, kita mengembangkan moderasi beragama, agar toleransi dan kerukunan yang sudah ada lebih mengakar di dalam kehidupan sehari-hari bangsa kita.

“Di negara yang berdasarkan Pancasila ini, tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas. Dalam kaitan itu, semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana hak seseorang dibatasi oleh hak-hak orang lain,” lanjut dia.

Wabup juga menjelaskan Pancasila adalah ideologi pemersatu yang merangkum nilai-nilai ke-Indonesiaan sebagai bangsa yang beragama.

Sila pertama dan utama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, meneguhkan identitas nasional sebagai bangsa yang beragama dan bermoral.

Komitmen religius dan moralitas menjadi barometer apakah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang besar atau tidak. Sejalan dengan itu, tugas dan tanggung jawab sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia adalah mengisi negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ini sejalan dengan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat.

“Bangsa Indonesia, dari generasi ke generasi harus bisa menjaga komitmen nasional tentang landasan bernegara di tengah dahsyatnya percaturan global di bidang geopolitik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain-lain,” ujarnya.

(Andi/Humas Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com – Apel Tim Gabungan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor di pimpin Bupati Bogor, Ade di Halaman Mesjid Harakatul Jannah, Gadog, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kamis (31/12/2020).

Ade Yasin meminta kepada masyarakat khususnya yang akan merayakan malam pergantian tahun baru di Puncak Cisarua Bogor, agar tidak merayakannya.

Menurut Ade, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor mulai dari TNI, Polri, BPBD, Dinas Kesehatan, Damkar dan Satpol PP akan melaksanakan operasi gabungan di jalur Puncak Bogor.

“Tujuannya guna mempersiapkan pengamanan menjelang pergantian tahun baru malam nanti,” katanya, di temui usai apel.

Sejauh ini, beberapa keputusan sudah dilaksanakannya, yakni sejak dari malam Natal kemarin pihaknya melarang agar tidak ada keramaian.

“Begitu juga di pergantian malam Tahun Baru ini tidak boleh ada perayaan. Artinya kalau pun ada kegiatannya dibatasi hingga pukul 19.00 WIB,” tegas Ade.

Ade menjelaskan, dari kegiatan operasi tersebut arus lalu lintas di jalur Puncak tidak macet. Kemungkinan, para wisatawan yang hendak masuk dan liburan ke Puncak memiliki rasa takut karena harus bawa hasil Rapid Antigen.

“Saya ingatkan, bagi wisatawan yang mau ke Puncak harus bawa hasil Rapid Antigen, jika  tidak ada, ya harus balik lagi, kalau dia ngotot harus terpaksa harus melakukan tes di beberapa tempat wisata serta rumah sakit terdekat yang sudah kita sediakan,” ungkapnya.

Selain itu, pihak Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, tidak akan sungkan melakukan tindakan tegas kepada pengunjung yang melakukan kerumunan, akan dibubarkan.

“Mereka para petugas ini akan bertugas hingga sampai pagi. Adapun mengenai jalur Puncak, kita tidak akan menutup secara total sebab khawatir akan terjadi kemacetan. Makanya petugas akan melakukan sistem tutup buka,” terang Ade.

Sementara itu, kata Ade, jika ada terbukti hotel yang tetap mengadakan acara perayaan malam Tahun Baru, pihak terkait yakni Satpol PP akan melakukan pembubaran.

“Jika ada yang ngotot tetap melaksanakannya kita akan berikan saksi berupa denda atau sanksi sosial sesuai aturan berlaku,”

“Mudah-mudahan dengan kegiatan operasi ini ada penurunan cukup drastis. Sebab kemarin saja sebelum Natal ada penurunan sekitar 40 persen dan setelah natal 60 persen,” jelasnya.

(Tim Humas Diskominfo Kabupaten Bogor)