BERIMBANG.com – Inspeksi mendadak atau sidak Ombudsman RI, pada Senin 31 Mei 2021 ke Satpas Penerbitan Surat Ijin Mengemudi atau SIM, di Pasar Segar, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

“Sekarang ini saya dan tim melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan itu kewenangan Ombudsman, sidak,” kata Kepala Pemeriksaan Ombudsman, Rully Amrulloh.

Pantauan yang dilakukan Ombudsman tentang sistem pelayanan. Selain Satpas SIM Pasar Segar Depok, lembaga itu juga melakukan sidak di SIM keliling.

“Tujuan kami ingin memastikan antara paparan dan kondisi lapangan sesuai dengan yang ada di Satpas Pembantu Sukmajaya ini,” kata Rully Amrulloh.

Selain itu, pihaknya melakukan pantauan berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengeluhkan soal pembayaran asuransi dan syarat pemeriksaan kesehatan.

“Nah hal seperti ini harus kita klarifikasi, apakah ini asuransi sifatnya wajib atau tidak. Nah ini tadi dapat penjelasan bahwa ternyata itu di luar satpas, baik kesehatan maupun asuransi kesehatan bukan tanggungjawab satpas,” katanya.

Rully bakal berkoordinasi lebih lanjut ke institusi Polri. Namun dari pantauan sementara, menurutnya, layanan yang diberikan di Satpas SIM Pasar Segar Depok dan layanan SIM keliling di kota ini sudah baik.

“Tadi kita sudah cek berdasarkan laporan teman-teman sudah ada dokternya di SIM keliling dan benar-benar melakukan pemeriksaan. Tapi sekali lagi statmen kami belum final,” ujar dia.

“Untuk sementara kalau di sini (Satpas SIM Pasar Segar Depok) relatif bagus, karena kondisinya lebih luas dibandingkan mobil keliling,” ujarnya

Selain di Satpas SIM Pasar Segar Sukmajaya, Ombudsman juga memantau layanan SIM di Cinere dan Tanggerang Selatan.

“Kami berharap, semua pelayanan itu bisa mengedepankan transparansi dan akuntabel. Pastikan tidak ada calo dan tidak dipungut biaya tambahan,” ucapnya.

Sementara itu wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok, Ajun Komisaris Polisi Reza Hafiz Gumilang menanggapi saran ataupun kritik dari Ombudsman terkait layanan asuransi dan kesehatan akan menjadi bahan evaluasi di internal.

“Dengan adanya korektif itu kami harapkan pelayanan di Satpas Polres Metro Depok semakin baik, sehingga masyarakat semkin terlayani dengan pelayanan kami yang semakin profesional.” kata Reza.

Lanjutnya, soal asuransi dan kesehatan yang menjadi salah satu instrumen pembuatan SIM, akan menjadi bahan evaluasi mendalam.

“Sebab itu (asuransi dan kesehatan) adalah satu kesatuan, jadi ketika ada kekurangan dipoint tersebut maka nama polri juga yang terseret. Jadi selain Polri, yang harus bagus stakeholder terkait.” jelasnya.

Reza mewacanakan, pembayaran asuransi dan kesehatan tidak dijadikan satu dengan formulir permohonan SIM.

“Jadi nanti ada loket sendiri dan itu asuransi tidak dipaksakan. Kalau kesehatan wajib karena jadi syarat pembuatan SIM,” katanya

Dirinya menambahkan, selain meningkatkan pelayanan, pihaknya juga semakin gencar melakukan pengawasan untuk memberantas pungutan liar. Salah satunya dengan melibatkan Satuan Provost Polri.

“Sehingga masyarakat semakin nyaman menerima pelayana publik dari Polri, utamanya di Satpas SIM Polres Metro Depok,” pungkasnya.

(Ag/TYr)

BERIMBANG.com – Seluruh staff dan pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, di cek rapid test antigen, di halaman parkir gedung belakang Kejari Kota Depok, Jumat (28/5/2021).

Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro, mengatakan pemeriksaan ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19.

“Kegiatan ini dilakukan supaya kita bisa mendeteksi dini penularan virus berbahaya itu, kita dukung pemerintah juga untuk pencegahan,” ujar Sri,

Pertama kali dilakukan Swab antigen setelah hari raya Idul Fitri tahun 2021, “Tujuannya untuk memastikan sumber daya manusia (SDM) Kejari Kota Depok bebas Covid-19,” katanya.

“Kita perlu memastikan seluruh pegawai hingga staff Kejaksaan tidak ada yang terpapar virus dari Kota Wuhan, Cina itu,” ujar Sri Kuncoro.

Sementara itu salah satu petugas Dinkes Kota Depok menjelaskan ada sebanyak 104 orang yang di rapid test antigen di lingkungan Kejari Kota Depok.

Pemeriksaan rapid test antigen ini bahkan di monitor langsung oleh Kajari Kota Depok sampai selesai, “Semua hasilnya negatif. Pak Kajari ngawasi langsung sampai selesai tadi,” kata salah satu petugas Dinkes Depok.

(Ag/TYr)

BERIMBANG.com – Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok memanggil 7 orang saksi untuk diminta keterangan dalam kasus dugaaan tindak pidana korupsi di tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Jawa Barat.

Saksi-saksi itu diantaranya Sandi Butar Butar, pegawai honorer yang sempat viral di media sosial menyuarakan kasus dugaan korupsi di tempatnya bekerja. Sandi datang didampingi kuasa hukumnya.

“Sandi tadi didampingi oleh dua pengacara,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Depok Herlangga Wisnu Murdianto kepada wartawan. Jumat (28/5/2021).

“Sandi dan 6 orang lainnya memenuhi panggilan Seksi Pidsus untuk dimintai keterangan terkait dengan pertama, pengadaan alat perlengkapan bagi pegawai Pemadam Kebakaran di Kota Depok dari tahun 2017-2019,” kata Herlangga.

Materi pemeriksaan, selain itu, “Kemudian yang kedua, mengenai honor-honor yang diterima Sandi dan teman-teman selama periode 2020,” katanya.

Mengenai kasus pemotongan gaji bulanan untuk iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Herlangga menyebut, kasus tersebut menjadi satu kesatuan, “Jadi gaji dan honor-honor yang diterima itu satu pokok perkara, jadi satu,” ujarnya.

Herlangga menambahkan bahwa penyidik Seksi Pidsus mencecar Sandi dengan puluhan pertanyaan, “Informasi yang saya dapat, Sandi tadi dimintai keterangan sebanyak 22 pertanyaan,” katanya.

Selain Sandi, enam orang lainnya yang diperiksa hari ini diantaranya, ANF honorer Dinas Damkar, E honorer Danru Pos Merdeka Dinas Damkar, WIS pejabat pengadaan Dinas Damkar, S Danru pada Dinas Damkar, MS Danru pada Dinas Damkar dan A Ketua Aspeknas Kota Depok.

(Ag/TYr)

BERIMBANG.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Jawa Barat, eksis menindaklanjuti kasus dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) atau akrab disebut Damkar.

Melalui Kepala Seksi Intelijen Herlangga Wisnu Murdianto menjelaskan, “Tim Jaksa Penyelidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok melakukan Permintaan keterangan terhadap 10 orang,” katanya.

Berlangsung Senin, 24 Mei 2021, bertempat ruang pemeriksaan seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri depok,

Untuk diketahui, pemeriksaan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Belanja Sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Depok Tahun Anggaran 2017-2019 Yang terdiri dari  7 penyedia dan 3 Honorer Damkar

10 orang yang dimintai keterangan antara lain: 1. HDAH (Direktur CV. Wahana Cahaya Sakti, 2. RF (Direktur CV. Bina Mandiri Global, 3. IS (Direktur CV. Giverindo Utama), 4. YAB (Penyedia).

5. ASY (CV. Ega Cipta Kreasi), 6. HE (Direktur CV. Aditya), 7. SH (Penyedia), 8. AR (Juru Padam Pos Cimanggis), 9. ATS (Juru Padam Pos Cimanggis), 10. R (Juru Padam Pos Cimanggis).

Sebelumnya diberitakan, “Pidsus (Pidana Khusus) masih melakukan inventarisir berkas-berkas dari Intelijen. Masyarakat diharap bersabar, Pidsus juga ada kerjaan lain,” kata Herlangga Wisnu Murdianto, di Kantor Kejari Depok, Jumat (21/5/2021).

“Kami (Intelijen) berkesimpulan bahwa ada dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) pada kasus dugaan korupsi Damkar Depok. Nah, data, dokumen, BAP yang kami dapatkan itu lah nanti yang akan dikembangkan dan di dalami oleh Pidsus,” tandas Herlangga.

(TYr/Lg)