DEPOK, BERIMBANG.com —
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Golkar, Fanny Fatwati Putri, S.H., M.I.Kom, meninjau langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Sabtu (8/11/2025).

Kunjungan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan program pemerintah pusat itu benar-benar tepat sasaran, sesuai rencana, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam kesempatan itu, Fanny meninjau sejumlah rumah warga penerima bantuan. Beberapa rumah sudah selesai direnovasi, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

“Monitoring langsung di lapangan sangat penting agar kualitas bangunan sesuai standar dan penerima manfaat tepat sasaran,” ujar Fanny kepada wartawan di sela kunjungan.

Politisi muda Golkar itu menjelaskan, program BSPS merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat MBR meningkatkan kualitas rumah dan lingkungannya. Melalui bantuan dana stimulan, warga dapat memperbaiki atau membangun rumah yang lebih layak huni.

“Alhamdulillah, sebanyak 25 rumah di Kelurahan Jatijajar sudah mulai direnovasi. Ini bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Selain di Jatijajar, lanjut Fanny, program serupa juga menyasar 30 rumah di Kelurahan Cilangkap. Ia menekankan, dalam pelaksanaannya kualitas bangunan harus menjadi prioritas utama, baik dari segi struktur, kelayakan huni, maupun administrasi pekerjaan agar sesuai ketentuan.

“Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan agar proses renovasi tidak tersendat dan hasilnya sesuai spesifikasi,” tambahnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Tapos dan Cilodong, Fanny menegaskan Komisi D DPRD Kota Depok akan terus mengawal agar program BSPS berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.

“Insyaallah, saya di DPRD Kota Depok akan terus berupaya menjembatani agar masyarakat bisa merasakan bantuan pemerintah. Harapannya, jumlah rumah tidak layak huni yang direnovasi ke depan bisa terus meningkat,” ujarnya optimistis.

Fanny juga mendorong agar rumah yang sudah rampung segera ditempati warga sehingga manfaat program bisa langsung dirasakan. Ia berharap pemerintah daerah turut mendampingi masyarakat pasca-renovasi, termasuk memberikan edukasi tentang perawatan rumah agar tetap layak huni dalam jangka panjang.

“Tidak cukup hanya dibangun, tapi juga harus dijaga bersama,” pungkasnya.***

BEJI, BERIMBANG.com – Siapa sangka, dari sekadar nongkrong santai anak-anak muda di lingkungan Kelurahan Beji, Depok, lahir gagasan besar yang kini menjelma jadi perayaan kreatif: Hajatan 13 Beji. Digerakkan oleh generasi muda Beji—gabungan Gen Z dan kaum milenial—acara ini menjadi simbol semangat kolaborasi lintas komunitas yang ingin menyatukan potensi kreatif anak muda di wilayahnya.

Usai sukses dengan kegiatan Keriaan Beji, mereka kembali menyalakan semangat lewat Hajatan 13 Beji 2025. Di bawah komando Riza, sang koordinator acara, para relawan muda membentuk wadah bernama KOMPAK (Komunitas Pemuda Kreatif Depok). Wadah ini menekankan pengembangan Usaha Mikro, Pertanian Kota, dan gerakan penanggulangan sampah lingkungan—sebuah kombinasi cerdas antara kreativitas dan tanggung jawab sosial.

Dukungan dari Tokoh dan Pemerintah

Acara puncak Hajatan 13 Beji digelar pada Minggu, 9 November 2025, di Lapangan Serbaguna Jl. Komodo, Beji. Hadir dalam kegiatan ini, Anggota DPRD Kota Depok, TM Yusufsyah Putra, atau yang akrab disapa Bang Putra.

Dalam sambutannya, Bang Putra menegaskan pentingnya peran generasi muda di wilayah Beji:

“Salah satu bonus demografi terbesar di Kota Depok ada di wilayah Beji. Ini merupakan anugerah, dan saya mengapresiasi para pemangku wilayah, RT, dan RW yang mampu membina remaja sehingga bisa mengembangkan potensi positif yang ada. Salah satunya adalah Hajatan 13 Beji,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Beji yang juga Plt. Lurah Beji menyoroti sinergi antara generasi muda dan pelaku usaha kecil:

“Ujung tombak perekonomian kota ada di tangan usaha mikro. Saya sangat mengapresiasi generasi muda Beji yang mengedepankan kemitraan dengan pelaku usaha mikro dalam setiap kegiatan mereka,” katanya.

Didukung Banyak Pihak

Hajatan 13 Beji juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Viberlink sebagai penyedia internet cepat dan murah, Sosro, Diplomasi Kopi, Tatanata Studio, Brodie Talkie, Hiko Studio, Blue Parking, serta Karang Taruna tingkat Kelurahan Beji dan Kota Depok.

Panggung Seni dan Kebudayaan

Acara berlangsung meriah dengan beragam pertunjukan seni dan budaya tradisional, termasuk tarian dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Borneo. Tak hanya itu, seni kontemporer dan modern juga turut hadir, salah satunya dari Sanggar Ayodyapala, yang menyuguhkan perpaduan budaya lama dan baru.

Menurut Riza, Ketua Pelaksana Hajatan 13 Beji 2025, kegiatan ini bukan sekadar hiburan.

“Hajatan 13 Beji 2025 adalah upaya untuk menyatukan seluruh potensi muda yang banyak terserak di Kota Depok. Kami mulai dari Beji, dan berharap kegiatan ini bisa jadi agenda tahunan, bersinergi dengan Keriaan Beji dan agenda kebudayaan Kota Depok lainnya,” tuturnya.

Menyatukan yang Terserak

Dengan semangat kolaborasi, Hajatan 13 Beji menjadi simbol harapan baru bagi Beji dan Depok: bahwa dari tangan anak muda, perubahan positif bisa dimulai.***

BERIMBANG.com, DEPOK – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menegaskan pentingnya semangat keberlanjutan dalam pembangunan daerah. Ia berharap pergantian kepemimpinan di Kota Depok ke depan dapat berjalan mulus tanpa mengorbankan program dan kebijakan baik yang sudah dijalankan oleh pemimpin sebelumnya.

“Sejarah akan mencatat bagaimana kita bisa jadi negarawan ketika sudah melayani publik,” ujar Ade saat menghadiri kegiatan sosialisasi kinerja DPRD di Kantor PWI Depok, Selasa (4/11).

Menurutnya, makna keberlanjutan dari satu pimpinan ke pimpinan berikutnya harus menjadi budaya dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Pemimpin yang akan datang harus menghormati apa yang sudah direncanakan dan dilakukan oleh pemimpin terdahulu. Begitu juga sebaliknya, pemimpin sebelumnya menghormati keterpilihan pemimpin yang baru. Nah, ini jadinya bagus,” ucapnya.

Ade menilai, contoh konkret keberlanjutan pembangunan sudah terlihat di Depok, khususnya melalui pembenahan kawasan jalan Margonda. Ia menyebut inisiatif seperti pembangunan Depok Open Space (DOS) oleh Wali Kota sebelumnya, Mohammad Idris, merupakan simbol ruang temu publik yang humanis.

“Pak Idris sudah membangun ruang temu yang luas, Depok Open Space 1 dan 2, dengan membongkar tembok Kantor Wali Kota Depok agar lebih terbuka dan bisa diakses warga. Sekarang ruang itu hidup dan sering dipakai berbagai kegiatan,” jelas Ade.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi Wali Kota Depok Supian Suri yang meneruskan semangat tersebut melalui kebijakan Car Free Day (CFD) di sepanjang Jalan Margonda dan penataan ruang publik tanpa beban anggaran besar.

“Ini bentuk keberlanjutan yang nyata. Dampaknya bukan hanya meningkatnya kebahagiaan warga, tapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Ruang publik itu jadi titik temu masyarakat dan pusat kegiatan ekonomi kecil menengah,” kata Ade.

Ketua DPRD Depok itu menegaskan, yang dibutuhkan Depok ke depan adalah sosok pemimpin politik yang setelah terpilih dapat segera bertransformasi menjadi negarawan, yakni pemimpin yang berpikir dan bertindak untuk seluruh warga tanpa sekat kepentingan politik.

“Ke depan, Depok butuh pemimpin yang berdiri di atas semua golongan, melanjutkan yang baik, dan membuka ruang partisipasi publik lebih luas,” tutup Ade Supriyatna optimistis.

Iik

TAPOS | berimbangcom — Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok, Siswanto, tengah menjadi sorotan usai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Depok Parliament Watch (DPW) melaporkannya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Depok.

Laporan itu dipicu oleh pernyataan Siswanto yang dinilai arogan dan melangkahi kewenangan BK, terkait langkahnya menonaktifkan salah satu anggota fraksi berinisial TR, yang sebelumnya telah mendapat sanksi etik dari BK.

Sekretaris Jenderal DPW, Mohammad Khalilou, menyampaikan kecaman keras terhadap sikap Siswanto dalam konferensi pers di sekretariat DPW, kawasan Tapos, Kamis (31/10) malam.

“Kami sangat menyayangkan pernyataan Saudara Siswanto yang terkesan arogan dan sepihak dalam mengambil keputusan,” ujar Khalilou dikutip dari platmerah.net.

DPW menegaskan dua poin utama dalam sikap resminya:

1. Dukungan terhadap Keputusan BK DPRD Depok.
   DPW mendukung penuh keputusan BK yang menjatuhkan sanksi sedang kepada TR atas pelanggaran kode etik. Sanksi ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota dewan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas.
2. Kritik terhadap Pernyataan Ketua Fraksi PKB.
   DPW menilai langkah Siswanto yang berencana menonaktifkan TR dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan tindakan offside dan berpotensi menimbulkan polemik baru.
   “BK sudah menjatuhkan hukuman. Mengapa Ketua Fraksi justru ingin menjatuhkan sanksi tambahan? Ini jelas melangkahi wewenang BK,” tegas Khalilou.

Sebagai tindak lanjut, DPW telah melayangkan laporan resmi ke BK DPRD Depok pada Senin (3/11/2025). Ketua DPW, Pardong, membenarkan langkah tersebut.

“Sudah tadi pagi surat pelaporannya kami serahkan ke BK DPRD Depok,” ujarnya.

DPW juga menuntut agar Siswanto mencabut pernyataannya yang dianggap kontroversial. Jika tidak, lembaga itu mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Depok untuk mendesak sanksi tegas terhadap yang bersangkutan.

“Jika hal ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi DPRD Depok. Kami tidak ingin lembaga legislatif ini tercoreng oleh tindakan yang tidak etis,” pungkas Khalilou.

Sementara itu, saat dihubungi berimbang.com melalui telepon selulernya Ketua Fraksi PKB DPRD Depok Siswanto belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut***