Penulis: Admin Berimbang

Bogor

Dalam Laporan Tahunan PN Cibinong, Bupati Bogor: Telah Jalin Kerjasama yang Baik

BERIMBANG.com Bogor – “Tegaknya hukum bukan hanya merupakan tugas institusi pengadilan, melainkan tugas kita semua,” kata Bupati Bogor Ade Yasin saat memberikan sambutan di Sidang Istimewa Penyampaian Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2019, di Cibinong Kabupaten Bogor, Rabu (29/01/2020).

“Kita semua harus menyadari bahwa tegaknya hukum bukan hanya tugas institusi pengadilan saja, melainkan tugas kita semua. Karena dalam setiap pelaksanaan tugas melayani masyarakat, kita harus senantiasa berada dalam koridor hukum yang berlaku,” kata Ade.

Lanjut Ade, selama ini Pemerintah Kabupaten Bogor telah menjalin kerjasama yang baik dengan Pengadilan Negeri Cibinong, salah satunya pemenuhan hak kesehatan para tersangka dan terpidana.

“Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bogor sudah menjalin kerjasama yang baik dengan Pengadilan Negeri Cibinong, salah satu upaya dukungan kepada Pengadilan Negeri Cibinong adalah dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Bogor dalam pemenuhan hak kesehatan para tersangka dan terpidana,”

“Kita juga membantu penyelesaian kasus yang membutuhkan keterangan medis,” kata Ade Yasin.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Irfanudin mengatakan Kasus narkoba paling banyak diterima dan ditangani Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Cibinong ditahun 2019.

Dalam laporan tahunannya, Pengadilan Negeri Cibinong mencatat dari 711 kasus yang ada, 295 di antaranya adalah narkoba.

“Kalau dipersentasikan, itu sekitar 41,5 persennya adalah kasus narkoba,” kata Irfanudin.

Untuk laporan tahunan sendiri, menurut Irfan ini adalah kali pertama dilakukan pihaknya. Tujuannya untuk transparansi hasil kinerja yang dilakukan pengadilan selama satu tahun berjalan.

“Kami ingin masyarakat tahu kinerja kami. Kasus apa saja yang kami tangani dan intinya kami selalu komitmen untuk pelayanan kepada masyarakat,” jelas Irfan.

(Derima/Rizki/Humas Diskominfo Kab. Bogor)

Daerah

Menuju Eliminasi TBC 2030, Wabup Bogor Berkomitmen Memberantasnya

BERIMBANG.com Bandung – Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan menghadiri Gerakan Eliminasi TBC (tuberkulosis) 2030 yang digelar di Cimahi Techno Park, Jawa Barat, Rabu (29/01/2020).

Acara yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo itu diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Stop TB Partnership Indonesia (STPI) dan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI).

Wabup Bogor di sela-sela acara mengatakan, pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah Provinsi dan Pusat berkomitmen untuk menekan dan memberantas TBC di Kabupaten Bogor.

“Pemerintah Kabupaten Bogor akan berkomitmen memberantas penyakit TBC sehingga Kabupaten Bogor pun bisa bebas akan TBC,” ujarnya.

Iwan berharap dengan adanya Gerakan Eliminasi TBC secara nasional maka penanganan penyakit menular itu bisa lebih masif dan lebih baik lagi di tahun 2020. Pada gilirannya Indonesia bisa keluar dari status negara terbesar ketiga pengidap TBC di dunia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan bahwa penyakit TBC adalah permasalahan yang harus dibenahi. Karena, pengaruh negatifnya bukan hanya pada sektor kesehatan masyarakat tetapi juga berkaitan dengan produktivitas masyarakat.

“Saya hadir di sini karena sehat, kita harapkan seluruh masyarakat Indonesia sehat. SDM unggul adalah prioritas yang harus sehat semua,” katanya.

“Saya ingin mendukung keras kegiatan eliminasi TBC pada tahun 2030. Percuma kalau masyarakat gak sehat, (nantinya) merembet ke mana-mana ke (sektor) pendidikan, ke pekerjaan, ke mana-mana,” ucap Presiden.

Indonesia kini menempati urutan ketiga untuk kasus TBC terbanyak di dunia setelah India dan China. Bahkan, penyakit ini termasuk salah satu dari lima besar penyebab kematian prematur dan kematian penduduk di Indonesia sepanjang tahun 2007-2017.

Jokowi mengingatkan bahwa merealisasikan target eliminasi TBC tahun 2030 tidak akan mudah. Perlu kerja keras lintas sektor secara komprehensif, tidak hanya bisa mengandalkan Kementerian Kesehatan. Pemerintah daerah pun memiliki peran sama sama penting.

Jokowi memandang bahwa aspek pencegahan melalui lingkungan yang baik dan kesadaran masyarakat yang tinggi merupakan aspek yang sangat penting dan perlu diutamakan, salah satunya pencegahan melalui Puskesmas.

“Jadi puskesmas itu menyehatkan masyarakat, bukan pusat pengobatan masyarakat. Artinya, puskesmas itu memang dirancang untuk mencegah penyakit,”

“Jangan ada puskesmas yang bangga karena income-nya banyak. Keliru itu. Pak saya bisa nyetor PAD sekian, keliru itu. Pendapat seperti itu jangan dibenarkan, ini keliru. Puskesmas itu dirancang untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” paparnya.

Sekali lagi, kata Jokowi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik kita keluarkan waktu, tenaga, pikiran, dan anggaran ini untuk mencegah. Kita harus memercayai ini, dengan tetap siaga dan waspada sebelum masuk ke pengobatan.

“Tapi kalau sudah terkena, ya tadi, urusannya adalah TOSS (Temukan, Obati Sampai Sembuh),” kata Joko Widodo.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

Bogor

Sisa 3% Belum Dibagikan, Program PTSL di Gunung Sindur Kabupaten Bogor

BERIMBANG.com Bogor – Program prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum juga kelar.

Disebabkan masyarakat banyak yang tidak mengetahui prosedur administrasi, yang juga masih ada kekurangan hal lainnya karena rata-rata Ketua RT yang mengurus ke BPN.

Hal itu dijelaskan Kepala Sub Pengendalian Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Bogor, Dahraini, yang juga menjadi Ketua Panitia PTSL di Gunung Sindur, di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Cibinong, kepada berimbang.com Rabu (29/01/2020)

Keterangan Dahraini, sebanyak 5.500 bidang yang harus diselesaikan, masih ada yang belum diambil oleh masyarakat Gunung Sindur tapi “Sudah ditandangani semua,” ujar dia, “belum dibagikan (ke masyarakat) kurang lebih 3% (dari 5500 bidang),”

Disisi lain, ia menjelaskan tim pelaksana yang dinamakan Satuan Tugas atau Satgas yang bermula ditahun 2018 ada 25 orang yang membantu itu dibiayai oleh negara,

Namun, menurut Dahraini ditahun 2019 dan 2020 sudah tidak di biayai lagi oleh Negara, lalu tersisa hanya 2 orang satgas saja yang melayani tanpa di gaji, ia tidak menjelaskan darimana biaya Honor 2 Satgas tersebut.

Lanjut Dahraini mengatakan Sertifikat PTLS yang belum dibagikan kepada Masyarakat itu disimpan dilokasi gudang yang ia sebut Posko yang terletak di Gunung Sindur, dijaga oleh 2 orang Satgas tadi.

“target akhir Februari 2020 harus selesai dibagikan, (di gunung sindur),” pungkas Dahraini.

(TYr)

Bogor

Survei Calon Lahan Relokasi Pengungsi, Gubernur Jabar Didampingi Bupati Bogor

BERIMBANG.com Bogor – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Bupati Bogor Ade Yasin mengunjungi calon lahan relokasi di 15 titik lahan di wilayah Sukajaya, Nanggung, Jasinga dan Cigudeg Kabupaten Bogor. Lahan relokasi ini nantinya akan dibangunu Hunian Tetap (Huntap).

15 titik calon lahan relokasi ini merupakan usulan dan hasil kajian dari Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT).

“Hari ini saya bersama Ibu Ade ke Cigudeg dan Sukajaya untuk mengecek dan memastikan kelayakan 15 titik calon lahan relokasi usulan dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan lembaga lainnya,” kata Ridwan Kamil usai memberikan bantuan simbolis di Kantor Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, kemarin, Selasa, (28/01/2020).

Emil menjelaskan bahwa calon lahan relokasi ini harus aman dari resiko bencana. “Kita juga harus memastikan lahan relokasi ini aman dari bencana, masyarakat yang terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor ini kan kebanyakan berprofesi sebagai petani,”

“jadi calon lahan relokasi juga tidak jauh dari pemukiman mereka sebelumnya. Agar tidak terulang menjadi korban bencana, saya harus pastikan lahan relokasi ini aman dari resiko bencana,” terang Emil.

Lanjut Emil mengatakan setelah disurvei dan didesain bangunan Huntap harus segera dibangun. “Minta doanya agar Huntap ini bisa segera dibangun setelah desain Huntapnya selesai dilakukan pekan ini,”

“Rencana biaya pembangunan Huntap akan ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” pungkas Emil.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan akan terus berkoordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat guna mempercepat lahan relokasi dan pembangunan Huntap.

“Komunikasi terus kita lakukan baik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, ini semua kita lakukan agar masyarakat korban bencana alam baik yang direlokasi ataupun tidak bisa merasa aman dalam menjalani kehidupan kedepannya,” kata Ade Yasin.

(Derima/Rizki/Parman/Diskominfo Kab. Bogor)

Daerah

Dukung Berdiri Kantor Kejari, Kajati Pabar Yusuf Disambut Prosesi Adat Mansel

BERIMBANG.com Papua Barat – Membangun Indonesia maju dalam penegakan hukum terus dilakukan jajaran Kejaksaan di berbagai daerah,

salah satunya melalui kearifan lokal, tak terkecuali Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Pabar) yang baru berdiri dan efektif beroperasi pada 7 Januari 2020 lalu.

Propinsi yang dahulu bernama Irian jaya Barat berdiri pada 18 April 2007 silam itu, kini berganti nama menjadi Papua Barat.

Propinsi diujung barat Pulau Papua ini memiliki 12 Kabupaten dan 1 Kota, yakni Kabupaten Fakfak, Kaimana, Manokwari, Maybrat, Manokwari Selatan (Mansel), Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Sorong, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Sorong Selatan, dan Kota Sorong.

Setelah perjalananya, Propinsi ini telah berdiri kantor perwakilan wilayah dari pemerintah pusat, diantaranya kantor intansi penegak hukum, tak terkecuali Kejaksaan RI. Kini, Kejaksaan Tinggi Papua Barat dikomandoi seorang jaksa senior bernama M. Yusuf.

Meski baru efektif beroperasi kantor Kejati Papua Barat, namun Kejaksaan terus melebarkan sayapnya,

selain membangun Sumber Daya Manusia yang unggul, juga membangun sarana dan prasarana bersifat fisik, salah satunya akan berdirinya kantor-kantor Kejari di wilayah hukum Pabar.

“Memang, selama ini sudah lebih dulu berdiri kantor Kejari di 5 Kabupaten/Kota di wilayah tersebut, yang berkoordinasi dengan Kejati Papua di Jayapura,” ujar Kajati Pabar Yusuf, di Manokwari Selatan, Papua Barat, Selasa (28/01/2020).

Karennya, Yusuf yang belum sebulan bertugas, akan terus menorehkan sistem penegakan hukum guna membangun Indonesia maju agar mendapat hati ditengah masyarakat.

Melalui pendekatan persuasif dan kearifan lokal, Yusuf pun melakukan kunjungannya ke berbagai Kabupaten/Kota di ujung barat Pulau Papua tersebut.

Di Kabupaten Mansel, Kajati Yusuf menginjakkan kakinya di tanah Ransiki, sebuah kecamatan yang menjadi Ibukota Kabupaten Mansel itu.

Bersama asisten Kejati, Yusuf disambut dengan prosesi adat oleh tokoh dan masyarakat setempat dengan injak piring, sebuah tradisi adat yang berlaku di daerah itu.

Sementara, sang Bupati Markus Waran mengalungi tas noken, yang terbuat dari serat kulit kayu, kini tas tradisonal itu menjadi salah satu warisan budaya bagi masyarakat Pabar.

Yusuf yang baru kali pertama hadir di daerah itu selain bersilaturahmi dengan tokoh dan masyarakat setempat, juga membahas sejumlah agenda dengan Pemerintah Kabupaten setempat, sekaligus memberikan 7 arahan program Jaksa Agung Burhanuddin.

“Selain memberi arahan kepada pemangku kepentingan Pemkab setempat sesuai pesan Pak Jaksa Agung untuk membangun Indonesia Maju dengan kearifan lokal. Juga terkait pengembangan kantor Kejari,” ucapnya.

Lanjut Yusuf sebagai instansi penegakan hukum, Korps Adhyaksa terus berbenah dan berupaya membangun publik trust, karena keadilan harus hadir ditengah-tengah masyarakat, sehingga terjalin sinergitas dan mempermudah koordinasi serta sosialisasi secara preventif bagi masyarakat Mansel.

*”Alhamdulilah, Kejaksaan mendapat hibah tanah dilahan sekitar 5 hektar, nantinya akan kita sampaikan kepada Pak Jaksa Agung dan pimpinan (Kejagung), karena mendapat dukungan Pemkab setempat dengan harapan segera dibentuknya Kantor Kejari disini, karena Polres sudah terbentuk,” kata dia.

Dalam pertemuan itu, Kajati Pabar dan Bupati Markus Waran melakukan tanda tangan serah terima hibah berupa lahan seluas 5 hektar untuk Kejati Pabar yang berlokasi di kampung Tobouw (imbor) distrik Ransiki.

Pemberian tanah hibah itu disaksikan unsur Kejaksaan dan pejabat Pemkab setempat. Ikut hadir mendampingi Kajati Yusuf diantaranya Asisten Intelijen Budi Hartono.

“Hadirnya Kejaksaan jangan dinilai sebagai intitusi menakutkan, tapi menjadi institusi sahabat masyarakat, dengan harapan dapat mempermudah bagi para pencari keadilan di bumi kasuari ini,” tandas Yusuf mantan Kepala Pusat DTF Badiklat Kejaksaan RI ini.

Terpisah Bupati Monsel, Markus Waran menyampaikan Pemkab Monsel sedang menyiapkan pembangunan kantor pemerintahan, termasuk menyiapkan lahan untuk pembangunan perkantoran Kejari Mansel.

Sebab, sejak Kabupaten Mansel berpisah dengan Kabupaten induk Manokwari dan resmi dimekarkan pada 25 Oktober 2012 silam, maka Bupati Waran berharap sudah waktunya Kabupaten Mansel memiliki kantor Kejari sendiri.

“saat ini kami (Pemkab Mansel) tengah mempersiapkan perkantoran pemerintahan. Untuk membangun kantor Kejari Manokwari Selatan,”

“Kami siapkan lahan untuk bapak punya kantor, kalau bisa tidak lebih dari 5 hektar bapak,” ujar Bupati Waran.

Setelah serahterima dilakukan kedua pejabat itu pun saling menyampaikan terima kasih, karena telah memberikan kemudahan untuk pembangunan dibidang penegakan hukum.

(Edo/TYr)

Bogor

Rumah Ambruk Korban Bencana, Pemkot Bogor Terjunkan TRC BPBD

BERIMBANG.com Bogor – Rumah Milik Ibu Tjitjih Sukarsih (65) Ambruk yang berada di Kampung Pulo Geulis, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Selasa (28/01/2020) dini hari.

Ambruknya rumah Tjitjih Sukarsih karena sudah lapuk sehingga tidak kuat menahan beban ditengah cuaca ekstrim.

Konfirmasi Lurah Babakan Pasar Rena via telepon seluler, Selasa (28/01/2020), ia menjelaskan, “Yang bersangkutan sudah termasuk dalam daftar RTLH (RumH Tidak Layak Huni) yang akan di bangun tahun ini, namun kita coba ajukan ke BTT agar lebih cepat di tangani karena sifatnya mendesak. Mulai besok perbaikan sudah dilaksanakan,”

Rena menguraikan, musibah tersebut terjadi pada pukul 01.40 WIB, disaat penghuni sedang tidur lelap. Kejadian ini menyebabkan ambruknya atap rumah milik Ibu Tjitjih Sukarsih (65 tahun) 4 KK/14 Jiwa pada bagian atap ruang tamu.

Kejadian ini juga mengakibatkan 5 orang yang sedang tidur di ruang tamu tertimpa material atap rumah yang ambruk  mengakibatkan luka-luka,

Korban yang tertimpa material diantaranya; Tjitjih Sukarsih (65) mengalami luka pada bagian dahi serta kaki kanan terkilir, Lia Robiatul Awalia (25) luka lebam pada tangan kanan dan pelipis kanan bengkak,

Dinul Rachman (25) luka lebam dipunggung dan tangan kiri lecet, Nur Cahyani (21) luka di pelipis mata kiri dan dahi bocor serta hidung patah, M. Kenan Rafasya (40 hari) dada kanan patah dan dahi bocor.

Para korban menurut Rena sudah dibawa ke RS Vania dan saat ini mereka mengungsi ke rumah keluarga terdekat dan dalam waktu dekat Pemkot Bogor akan segera membangun kembali rumah yang ambruk dan memberi bantuan berupa peralatan tidur, perlengkapan bayi.

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Priyatna mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor langsung menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC).

“(kerjasama) Dengan dinas sosial, kelurahan sempur dan warga langsung membangun kembali rumah yang ambruk,”

“Memberikan bantuan peralatan tidur, perlengkapan bayi, terpal, keperluan sandang, selimut, bantal, makanan siap saji dan memberikan bantuan kontrakan selama rumah direhab,” terang Priyatna

Pihaknya merasa prihatin atas ambruknya rumah ije, dan dia berharap kepada masyarakat untuk lebih waspada dengan kondisi cuaca yang ekstrem sekarang ini.

(den/Ir/Red)

Nasional

Ini Para Saksi Yang di Periksa Kejagung, Dugaan Korupsi PT. Asuransi Jiwasraya

BERIMBANG.com Jakarta – Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, pada Senin, 27 Januari 2020,  kembali melakukan pemeriksaan 13 orang saksi terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono, S.H., M.H. mengungkapkan hal tersebut melalui keterangan tertulis di Jakarta,

Hari menguraikan, rencana awal, jumlah saksi yang akan dimintai keterangannya sebanyak 17 orang, namun yang hadir hanya sebanyak 9 orang  yakni:

1. Tan Kian (Ketua KSO Duta Regency Karunia Metropolitan Kuningan Property);
2. Rita Manurung (karyawan PT. Hanson Internasional Tbk.);
3. Maya Hartono (sda)
4. Maria Yosepha Bera (sda)
5. R.A. Hijrah Kurnia/Nunu (sda)
6. Esti Tanzil (sda)
7. Halim Haryono, SE.  (OJK)
8. Ferry Budiman Tanja Tan (Dirut PT. Ciptadana Securitas);
9. Arif Budiman (OJK)

Sedangkan 4 orang saksi merupakan pemeriksaan penundaan, karena yang bersangkutan tidak hadir pada jadual pemeriksaan yang ditentukan yaitu:

1. Suryanto Wijaya (Komut PT. Corfina Capital )
2. Muhammad Karim (Direktur PT. GAP Asset Managemen)
3. Denny Suryadinata (nominee)
4. Aileen Lim (nominee)

Sementara saksi-saski yang tidak hadir untuk dimintai keterangannya pada hari ini diantaranya:

1. Deka Cahya E (Head of Daeling PT. OSO (management investasi)
2. Gusrinaldi Akhyar (Kadiv. Pengawasan dan Pemeriksaan PT. KSEI )
3. Helin Sapictto (Karyawan PT. Hanson Internasional Tbk.)
4. Alex Syaifrudin (Managing Direktor PT. KSEI)
5. Veny Indrawati (Komut PT. SMR Utama)
6. Supandi Widi Siswanto (Komisaris Independen PT. SMR Utama)
7. Johan Siboney Handayono (Dir. Finansial PT. Gunung Bara Utama)
8. Dhang Djaja Hartono ( Direktur PT. Gunung Bara Utama)

Sehingga seharusnya jika seluruh saksi dan ahli yang dipanggil hadir maka pemeriksaan hari ini sebanyak 21 orang
Dari 13 orang saksi tersebut, dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok yaitu;

a. Saksi-saksi dari pengelola saham PT. Hanson Internasional Tbk;
b. Saksi-saksi dari perusahaan managemen investasi;
c. Saksi-saksi yang namanya dipakai dalam transaksi saham (nominee)
d. Dan 2 (dua) orang ahli dari lembaga pengawas transaksi investasi dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan / OJK;

Lanjut Hari menjelaskan, selain itu Tim Penyidik saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di 3 tempat yakni :

1. PT. Lotus Andalan Securitas / PT. Lautandhana Securindo), Wisma Keiai, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 3-4 RT.10 — RW.11 Karet Tengsin, Jakarta Pusat / City Tower Lt.7, Jl. MH. Thamrin No. 81 Jakarta Pusat 10030.

2. PT. Mirae Securitas / PT. Daewoo Securitas Indonesia), Gedung The Energy Treasury Tower 50th, Jl. Jend. Sudirman No. 52-54 RT.5 — RW.3, Senayan — Jakarta Selatan 12190

3. PT. Ciptadana Securitas, Plaza Asia Office Park Unit 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190

“Sampai saat ini beberapa pemeriksaan saksi masih berlangsung sejak kedatangan para saksi antara pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB  dan pihak-pihak terkait dalam perkara ini,”

“masih akan terus dilakukan pemeriksaan baik sebagai saksi maupun ahli, guna mencari fakta hukum serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta mengungkap peristiwa yang sebenarnya,” ungkap Hari Setiyono.

(Edo/TYr)

Bogor

Sekda Kabupaten Bogor: Kepala Sekolah Harus Membangun Team Work

BERIMBANG.com Bogor – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin melantik 122 Kepala Sekolah Dasar (SD) dan 24 Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Acara pelantikan yang juga dihadiri oleh Kepala BKPP dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, berlangsung di Gedung Serbaguna I, Cibinong, Senin (27/01/2020).

Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor,

Dengan hal itu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dipandang perlu dengan segera untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

Burhanudin mengatakan Kepala sekolah harus mempelajari sejarah sekolah yang dipimpinnya, agar tidak ada lagi kepala sekolah yang tidak mengetahui sejarah tentang sekolah yang ia pimpin.

“Sudah tidak boleh lagi ketika nanti saya ke sekolah yang bapak ibu pimpin, ada jawaban tidak tahu tanah sekolah ini sudah bersitifikat atau belum, tidak mengetahui luas tanah sekolah ini berapa, sejarah sekolah seperti apa, sebagai kepala sekolah harus mengetahui semuanya tidak terkecuali,” kata Burhanudin.

Sekda mengingatkan, sebagai seorang pemimpin juga harus bisa membangun kerjasama team work dengan berbagai elemen, serta mampu memberi contoh yang baik, agar pendidikan lebih maju.

“Sebagai seorang pemimpin tidak boleh melempar tanggung jawab, jadi harus dibangun team work yang baik mulai dengan para guru, para orang tua murid, dan pastinya memberikan contoh yang baik bagi para murid di sekolah,”

“Saya juga bisa seperti ini kan berkat jasa para guru, para pendidik, jadi saya sangat menghargai jasa para guru,” kata Sekda.

Pesan Burhanudin kepada yang dilantik, bahwa rotasi, mutasi adalah hal yang biasa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), berikan yang terbaik.

“Selamat untuk yang promosi jadi kepala sekolah. Mutasi dan rotasi adalah hal yang biasa jangan dijadikan sebuah beban, yang penting dimanapun bapak ibu ditempatkan, berikan yang terbaik karena bapak dan ibu disini adalah ASN yang mengabdi untuk Bangsa dan Negara,” pungkasnya.

(Derima/Rizki/Parman/Diskominfo Kab. Bogor)

Daerah

Kajati Yusuf Bangun Sinergitas, Jumpai Gubernur Dominggus Mandacan

BERIMBANG.com Papua Barat – Penguatan sinergi menuju Indonesia Maju dalam menciptakan akselerasi iklim investasi yang kondusif di bidang penegakan hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Pabar) M.Yusuf menemui Gubernur Dominggus Mandacan, sekaligus berilahturahmi sejak efektif beroperasinya kantor sementara Kejati di Bumi Kasuari ini.

Pertemuan di kantor Pemerintah Propinsi Pabar ini, Kajati Yusuf bersama para Asisten Kejati Pabar disambut baik Gubernur Dominggus bersama jajaran pejabat Pemerintahan Propinsi setempat.

“pertemuan kami dengan Gubernur Papua Barat, sebagai penguatan sinergi antara Kejati Papua Barat dengan Pemprop setempat, menuju Indonesia Maju, tentunya dalam penegakan hukum, baik itu di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Ketertiban dan Ketentraman Umum dengan bentuk kearifan lokal,” ucap Yusuf dalam keterangannya, di Monokwari, Pabar, Senin (27/01/2019).

Dia menjelaskan sejak tahun 2018 Pemprop Pabar telah menyiapkan lahan tanah seluas kurang lebih 3 hektar, yang menghadap laut Samudra Pasifik untuk Kejaksaan. Saat ini kata dia, masih tahap pemerataan lahan dan pemagaran. Kedepan mereka berharap dapat berdiri kantor Kejati Pabar yang permanent.

“Sementara ini kantor Kejati masih mengunakan gedung milik Pemerintah setempat. Meski demikian intinya, bagaimana kami dapat memberikan kepercayaan kepada publik dalam penegakan hukum di Propinsi Papua Barat ini,” ucap mantan Kepala Pusat DTF Badiklat Kejaksaan RI ini.

Yusuf yang sudah mulai melangkahkan kakinya dalam penegakan hukum di bumi Kasuari ini tak mengenal ruang dan waktu, sejak efektif dioperasionalkannya kantor Kejati Papua Barat pada 7 Januari 2020 lalu, dia bersama Wakilnya Leonard Simanjutak dan jajaran asisten serta para pegawai, mulai bergerak dengan semangat kebersamaan dalam bekerja.

“Kantor ini mulai efektif beroperasi 7 Januari tahun ini (2020), karena itu saya bersama wakil saya mengajak kawan-kawan yang bertugas di Kejati untuk semangat bekerja tanpa mengenal ruang dan waktu serta tempat dimanapun ditugaskan,” ungkapnya.

Lanjut dia, sesuai 7 arahan Jaksa Agung Burhanuddin, dalam pengamanan Investasi dan usaha, maka diperlukan semangat bersama dengan landasan komitmen yang kuat untuk membuat Indonesia lebih baik, melalui upaya menjalin hubungan secara strategis dan koordinatif lintas sektoral.

“Pesan beliau (Pak Jaksa Agung) hubungan yang strategis ini menjadi sebuah penguatan dan menjaga agar agenda Pembangunan menuju Indonesia Maju dapat terlaksana dengan baik, sehingga hasilnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat,” tandas dia.

(Edo/Red)

Bogor

Kadisdik Kota Bogor: Jika Ada Keluhan Atau Pungli Tolong Sebutkan

BERIMBANG.com Bogor – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor menjawab pemberitaan online, bahwa ada Pungutan dan sumbangan yang dilakukan oleh pihak Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama di Kota Bogor menurut ia itu sudah sesuai aturan.

“Selama sumbangan yang diberikan oleh orang kepada pihak sekolah berdasarkan musyawarah dan sesuai permen 75 tahun 2016 maka tidak jadi masalah,” kata Kadisdik Fahrudin, membalas pertanyaan berimbang.com melalui percakapan aplikasi whatsapp, senin (27/01/2020)

“Ada beberapa bantuan dari orang tua, dan saya cek sudah sesuai permen 75 tahun 2016 tentang komite sekolah..,” kata dia.

Menurut Fahrudin Anggaran untuk pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, khususnya di Kota Bogor masih banyak kekurangan,

“Pemerintah menyadari bahwa BOS belum mampu mencukupi kebutuhan layanan pendidikan, untuk itu maka peran serta masyarakat sangat diperlukan..,” kata Kadisdik.

Ia menegaskan bila ada pungutan liar (Pungli) diperjelas bukti-buktinya, “Jika ada keluhan atau Pungli tolong sebutkan siapa dan bentuknya apa. Insya Allah besok saya turunkan tim untuk melakukan pengecekan. Hatur nuhun Kang..,” terang Fahrudin.

(TYr)