Penulis: Admin Berimbang

BERIMBANG.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, terus menyesuaikan kebijakan terhadap situasi yang diberlakukan Pasca pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),

yang saat ini fokus untuk mencegah penyebaran covid-19 dan sekaligus juga penanganan dampak adanya wabah Covid-19.

Salah satu kebijakan stimulus untuk menjaga stabilitas ekonomi, memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak serta tanggungjawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah kebijakan pemerintah Daerah Kota Bogor dalam perpajakan,

dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya memberikan insentif pajak dalam rangka meringankan wajib pajak akibat dampak dari covid 19 terhadap dunia usaha maupun masyarakat umumnya.

Hal tersebut dikatakan Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM Kota Bogor Alma Wiranta, kemarin selasa 21 April 2020.

”Setelah dikeluarkan Perwali Nomor 20 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Restoran, Hotel, Tempat Hiburan dan Parkir akibat Dampak Covid-19,” katanya.

“hari ini kami keluarkan lagi Perwali Nomor 33 tanggal 21 April 2020 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2019 akibat dampak Covid-19 Di Kota Bogor,” terangnya.

Alma menjelaskan, Kebijakan sebelumnya berupa penundaan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak Hiburan dan pajak parkir untuk masa pajak Maret, April dan Mei menjadi tgl 30 juni 2020,

Saat ini ditambah lagi kebijakan Pemberian Diskon atau pengurangan pajak PBB bagi yang membayarkan Pajaknya hanya pada bulan April Mei dan Juni. (15% untuk bulan april, 10% untuk bulan Mei dan 5% untuk bulan Juni 2020).

”Kebijakan ini selaras dengan adanya status Kejadian Luar Biasa di Kota Bogor,” ujarnya.

Lanjut Alma menguraikan, amanatnya dalam teknis pelaksanaan dituangkan dengan memberikan insentif kepada Wajib Pajak karena dampak Covid-19, merujuk kepada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional,

ini juga menjadi sandaran hukum untuk melaksanakan kebijakan fiskal di daerah, karena semua akibat Covid-19 terdampak dari aspek sosial, ekonomi sampai pertahanan dan keamanan,

bagi masyarakat yang membayarkan tunggakan PBB pada bulan April, Mei dan Juni juga akan mendapatkan Penghapusan denda piutang PBB untuk masa pajak sebelum tahun 2019.

Kebijakan Kota Bogor untuk antisipasi pencegahan sampai dengan penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sejak 1 Maret 2020 sampai saat ini berjumlah 45 kebijakan,

diantaranya 3 Peraturan Walikota, 20 Keputusan Walikota, 5 Instruksi Walikota, 12 Edaran dan Himbauan Wali Kota maupun Sekretaris Daerah serta 5 Keputusan Kepala OPD terkait,

“dan masih ada 1 lagi Produk hukum yang kami siapkan yaitu Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemberian Bantuan Sosial yang terdampak Covid-19 di Kota Bogor,” urainya.

“Datanya masih terus divalidasi agar update dari 71.111 Kepala Keluarga sasaran dan diharapkan tidak tumpang tindih, paling lambat tanggal 24 April mendatang sudah selesai, agar dana dapat segera dibagikan.” Pungkas Alma Wiranta.

(Edo/TYr)

BERIMBANG.com – Pelayanan disalah satu rumah sakit (RS) di Kabupaten Bogor, meminta pasien yang akan melahirkan mencari rujukan sendiri dalam keadaan pendarahan. Pasien hanya ditemani keponakannya.

Hal itu diungkap oleh suaminya yang enggan disebutkan namanya dan Andini yang mendampingi Cicik atau tantenya Indriyani (34) saat itu akan melahirkan.

Indriyani peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang telah dibayarkan oleh perusahaan, ditempat ia bekerja. Saat ini Indriyani masih dalam keadaan pemulihan.

Cerita Andini, kejadian saat itu menegangkan pada Senin (06/04/2020) yang lalu, ia mengantar Indriyani yang telah merasa mules tanda-tanda akan melahirkan,

Permintaan Indriyani, agar diantar ke rumah sakit (RS) yang menerima BPJS, ia diterima sebagai pasien. di RS Trimitra dijalan raya Jakarta-Bogor, Cibinong. Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Usai diperiksa di ruang IGD oleh pihak RS, Indriyani, “Dipindahkan keruang rawat inap kelas 2, padahal (peserta) BPJS kelas 1, alasannya Kamar penuh,” kata Andini,

Kemudian Andini yang mendampingi tantenya itu melihat Pendarahan Banyak, “Cicik (tante) saya memanggil Suster untuk membersihkan Pendarahan,” kata Andini.

Ia menirukan perkataan tantenya saat mendampingi, “Suster saya sudah mules,” kata Andini, yang saat itu dalam keadaan panik melihat keadaan Indriyani.

Lalu, Andini meniru penjelasan perawat, “Ibu Harus dirujuk dikarenakan Bayi ibu sudah harus dilahirkan karena Pendarahan nya sudah banyak,” katanya.

Mendengar keterangan perawat bahwa Indriyani, Tante Andini harus dirujuk, ia pun langsung menghubungi pamannya, suami Andriyani berinisial IL.

Suami Indriyani berkomunikasi melalui telpon dengan petugas/perawat jaga di RS Trimitra yang disambungkan oleh Andini. Saat itu IL sedang bertugas diluar kota.

IL membenarkan ditelpon keponakannya untuk bicara dengan pihak RS, kepada redaksi, ia menjelaskan bahwa pihak RS Trimitra langsung memberikan Rujukan Lepas.

Pihak RS, kata IL, ruang untuk Bayi baru lahir Penuh, cuma tersedia 1 ruangan tetapi sudah penuh.

Melalui sambungan telpon dengan pihak RS, IL dalam keadaan panik, meminta RS Trimitra mencarikan RS rujukan dan ambulan, untuk istrinya yang sedang pendarahan.

“Suster Mengatakan ke saya, Bahwa kalau pihak RS Trimitra yang mencari RS Rujukan kadang Susah,” kata IL. “Apalagi untuk Bayi baru lahir, dan harus mencari Sendiri RS Rujukan,”

“Saya sebagai suaminya bertanya, apakah pihak dari rumah sakit melepas Pasien yang dalam keadaan Darurat atau Kritis untuk di Rujuk Lepas,” kata IL.

Lalu, IL mengulang, “Dari itu saya menanyakan lagi apakah Pasien dalam keadaan Darurat atau Kritis wajib di rujuk lepas tanpa bantuan ambulan dan tenaga Medis untuk Ke RS Rujukan,” ujarnya.

Sama dengan cerita Andini, bahwa petugas jaga tetap bersikukuh bahwa dirinya harus mencari sendiri RS Rujukan, lalu ia menirukan ucapan pegawai RS, “karena kami kalau nyari susah,” kata Andini.

Melihat tantenya dalam keadaan pendarahan, Andini hanya mendapat surat rujukan tanpa tujuan rumah sakit mana yang akan didatangi, juga tanpa dibantu ambulan dari RS.

Dengan sigap Andini langsung memesan kendaraan online, membawa tantenya kerumah sakit lain tanpa ditemani siapapun dari pihak RS Trimitra.

Menurut Andini, dalam perjalanan Indriyani sudah tidak sadarkan diri, “di dalam kendaraan cicik saya sudah Pendarahan hebat,” terang Andini.

Sesampainya dirumah sakit rujukan, Andini ditanya, “Ibu bawa surat rujukan tetapi didalam surat rujukan tidak ada Keterangan obat yang diberikan oleh Pihak RS Trimitra,” terangnya.

Secara terpisah, saat dua wartawan mendatangi RS Trimitra, Pihak yang mengaku hubungan masyarakat (Humas) RS, Karin bersama staf lainnya membenarkan saat itu ada Pasien yang bernama Indriyani,

“kalau disebut Menelantarkan pasien, tidak.. kami sudah menangani di awal,” kata Karin. senin (20/04/2020).

Lalu pihak Humas menjelaskan, “Memang kita ada mobil dua unit, satu mobil jenazah dan (satu mobil) pasien, saat itu mobil dalam keadaan tidak steril, habis dipakai antar jemput pasien Covid-19,”

“Untuk membersihkan (mobil ambulan) biar steril lagi (dari Covid-19) butuh waktu dua jam,” kata Karin.

Karin dan rekan lainnya yang mewakilkan RS Trimitra, tidak menjelaskan banyak, keterangan obat yang ditanyakan kepada Andini saat di RS Rujukan.

“Terkait informasi data obat-obatan yang diberikan ke pasien itu kan internal pihak kita pak,” terangnya.

(Koto/TYr)

BERIMBANG.com –  Bupati Bogor, Ade Yasin memantau langsung aktivitas pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) commuter line Jabodetabek di stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (20/04/2020).

Hal itu, kata Bupati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menindaklanjuti surat Kementerian Perhubungan Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, yang meminta adanya bantuan pengamanan di Stasiun Bojong Gede dan Cilebut.

Keterangan Ade Yasin, bahwa Pemkab Bogor sudah menerjunkan pengamanan sesuai permintaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam pengamanan Stasiun di Bojong Gede dan Cilebut.

Akan tetapi, dirinya belum bisa menyebutkan berapa personil yang diterjunkan untuk bantuan pengamanan di tengah pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) ini.

“Intinya kita sudah terjunkan petugas keamanan. Saya hari ini menindaklanjuti surat yang diminta oleh Kemenhub, untuk lima daerah. Yaitu, Depok Bogor kabupaten dan kota serta Bekasi, kami diminta untuk mengamankan di hari pertama kerja ini,” kata Ade.

Ia menyebutkan, surat permohonan bantuan pengamanan dari Kemenhub tersebut diterima Pemkab Bogor pada Minggu (19/4/2020) lalu.

“Kami sudah menerjunkan personil di Stasiun Bojong Gede dan Cilebut. Karena, dua stasiun tersebut terletak di wilayah Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Ade, dalam pemantauan tersebut masih banyak juga penumpang yang berdempetan. Padahal, anjuran pemerintah daerah dan aturan dari Kereta Rel Listrik (KRL) sendiri harus menjaga fisik Distancing.

“Tadi yang tidak boleh juga masih ada saya lihat, terus yang berdiri dan duduk berdempetan juga masih banyak. Artinya, memang ketika mereka masuk kereta dan mau jalan sangat sulit lagi untuk diatur,” kata Ade. .

Selaku Bupati Bogor, Ade Yasin juga menyesalkan soal masih banyaknya warga Kabupaten Bogor yang diwajibkan kerja di daerah Jakarta.

Padahal, lanjut Ade, pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sudah diterapkan jauh-jauh hari sebelum penerapan di Kabupaten Bogor.

“Tadi saya sudah tanya-tanya, masih ada yang wajib ngantor padahal sektor itu tidak wajib mempekerjakan karyawannya,” terangnya.

Kata Ade, seharusnya perusahaan di Jakarta sudah diliburkan karena sudah memberlakukan PSBB. Tapi, pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang mewajibkan karyawannya ke kantor, terkecuali ada beberapa sektor.

“Ini juga butuh kerjasama dari pemerintah DKI untuk lebih tegas lagi yang tidak dikecualikan, kalau yang tidak dikecualikan ada tadi yang kerja di bank juga tadi,” Pungkas Ade Yasin.

(Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor)