Penulis: Admin Berimbang

Depok

Kepengurusan Tagana Depok Tidak Jelas, Pelatihan Kampung Siaga Bencana Penuh Rekayasa

IMG-20160318-WA0005

BERIMBANG.COM, Depok – Struktur Kepengurusan Tagana Dinas Sosial Kota Depok tidak jelas alias ngambang, hal ini terjadi sejak Tahun 2013 hingga  saat ini.

Hal ini terungkap ketika Ahmad Bukhori Aktifis Pengurus Pemuda Tani Kota Depok yang juga pernah menjadi anggota Tagana mempertanyakan kaitan dengan keberadaan anggota Tagana Dinas sosial kota depok Kepada O Sudarya sebagai Pembina Tagana DinSos yang menjabat sebagai  Kasie Bina Sosial.

Menurut O Sudarya kepada Wartawan Berimbang.com melalui Ahmad Bukhori menjelaskan, Tagana Dinas Sosial Kota Depok Saat ini  anggota yang aktif berjumlah 60 Orang , yang aktif dalm kegiatan sebanyak 25 orang. Jumlah 60 orang termasuk anggota Tagana. Belum lama ini.

Masih menurut O Sudarya, struktur  kepengurusan Tagana saat ini tidak berjalan  sejak tahun 2013, hingga saat ini belum ada pembentukan kepengurusan. Hal ini terjadi disebab kan masih bingung menentukan Tagana ikut ke Forum Tagana atau Kementerian Sosial.

” Untuk pelaksana tugas dalam penanganan saat ini bila terjadi bencana banjir dan lain- lain di tunjuk berdasarkan Kepercayaan,”  Ungkap O Sudarya.

Berkaitan dengann Anggaran Tagana Dinsos , O Sudarya Menjelaskan Anggaran diberikan oleh Pemerintah Kota Depok sebesar 100 juta rupiah dan bisa di gunakan jika ada kegiatan bencana.

Peralatan Seperti Perahu Karet, Mobil khusus dapur umum dan peralatan yang lain milik Dinas Sosial,Tagana hanya di pinjamkan.

Ketika O Sudarya di konfirmasi berkaitan uang Tali Asih dari Gubernur Jawa Barat Tahun 2015, menurutnya, sejumlah 25 orang Tagana Kota Depok yang Aktif pada tahun lalu sudah  menerimanya.

” Uang Tali Asih dari Gubernur Jawa Barat Sebesar 1Juta rupiah di berikan ke anggota Tagana sebesar 800 ribu rupiah,” tuturnya.

Terpisah menurut Ahmad Bukhori,  kepengurusan Tagana sangat janggal. Hal ini dimungkinkan terjadi KKN. Pasalnya dalam pelaksanaan tugas berkaitan dengan Pelatihan Kampung Siaga Bencana tahun 2015 di Sawangan Golf tahun lalu di duga di rekayasa.

” Pada saat Pelatihan KSB di Sawangan Golf tahun 2015 lalu di tunjuklah Panitia Pelaksana yang status kepengurusannya belum jelas. Hal ini di nilai di paksakan, seharusnya dibentuk dan di syahkan dulu kepengurusannya.

” Legalitas pengurus dan keanggotaannya aja belum kenapa mengadakan kegiatan Pelatihan pemantapan shellter,  Sedangkan Pelatihan KSB yang di laksanakan sudah pasti menghabiskan anggaran,Pungkasnya.(Rahmat Budianto)

Depok

Pedagang Di Sepanjang Jalan Pasar Kemirimuka Ditertibkan

Akses jalan masuk Pasar Kemirimuka    (Foto : Yuli Efendi)
Akses jalan masuk Pasar Kemirimuka (Foto : Yuli Efendi)

BERIMBANG.COM, Depok – Jalan keluar masuk pasar kemirimuka ( sejajar rel ) Kelurahan Pasar Kemirimuka, Beji Kota Depok mulai di tertibkan oleh Unit Pelayanan Teknis ( UPT ) Pasar Kemirimuka. Jum’at ( 18/3/2016) tadi pagi.

Pantauan berimbang.com, penertiban pedagang dilakukan di sepanjang batas jalan yang mengenai para pedagang/lapak agar mundur supaya tidak menghalangi jalan.

Kasubag Tata Usaha Pasar Kemiri, Januario yang biasa disapa Rio dilokasi mengatakan, penertiban pedagang di sepanjang Jalan Pasar Kemirimuka dilakukan guna memperlancar arus lalulintas yang akan masuk ke pasar agar tidak menimbulkan kemacetan yang tiap hari semakin parah dan demi kelancaran pejalan kaki, motor dan mobil.

” Ya, penertiban dilakukan salah satunya adalah memperlancar arus lalulintas supaya tidak menimbulkan macet,” ujar Rio.

” Selain mengatasi kemacetan, penertiban dilakukan agar tidak terlihat kumuh agar pembeli merasa nyaman dan mengurangi image yang selama ini selalu pasar identik kumuh,” Tambah Januario. (Iik)

Depok

Internet Sehat Salah Satu Program Unggulan 100 Hari Walikota Dan Wakil Walikota Depok

IMG-20160317-WA0002

BERIMBANG.COM, Depok – Dalam 100 hari ke depan, Walikota Depok M. Idris dan Wakil Walikota Pradi Supriatna memiliki beberapa program unggulan yang akan di terapkan di Kota Depok salah satunya adalah internet sehat.

“Secara teknis, kita akan lakukan sesuatu yang berbeda, nantinya pelajar di Kota Depok akan lebih kami perhatikan bagaimana cara menggunakan internet yang sehat dengan menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok,” ujar M. Idris saat ditemui di Balaikota, Rabu (2/3/2016).

Berbagai program kata Idris, akan diupayakan istilah Friendly City ini dapat di kenal oleh kalangan Mahasiswa dan pelajar. Program Sahabat Pemkot (Pemerintah Kota) Depok tersebut adalah Sahabat Pelajar, dengan mengadakan gerakan internet sehat di seluruh SMP Negeri dan swasta. Sahabat Masyarakat, salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah membuat alun-alun. Sahabat Anak dan Keluarga, kegiatan yang akan dilakukan adalah membuka loket khusus pelayanan anak di Puskesmas.

Selain itu, program Sahabat UKM yang kegiatannya adalah Gerakan “Beli Depok”, Sahabat Petani tentang Aneka Ragaman Pangan yang kegiatannya adalah menyelenggarakan pasar produk pangan lokal setiap pekan di Balaikota. Serta Program Depok Sahabat Lingkungan yang kegiatannya adalah perbaikan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan menanam 1000 pohon.

Dirinya menambahkan, saat ini penggunaan internet sudah terlalu bebas sehingga sosialisasi terkait internet sehat perlu dilakukan sedini mungkin agar anak-anak tidak terjerumus dalam situs-situs yang belum saatnya dikonsumsi.

“Anak-anak adalah calon pemimpin generasi mendatang, maka tugas kita mengenalkan yang baik untuk mereka salah satunya melalui internet sehat,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga telah mencanangkan program internet sehat dengan tujuan untuk menyosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Penyelenggaraan program ini nantinya dalam bentuk roadshow dan forum diskusi.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, M. Fitriawan mendukung penuh program 100 hari kerja dengan sebutan Friendly City yang digalakkan oleh Walikota Depok M. Idris dan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna.

Terlebih, salah satu program tersebut adalah Depok Sahabat Pelajar dengan kegiatan berupa Launching PPDB baru dan Gerakan Internet Sehat di seluruh SMP Negeri di Kota Depok. Tentunya hal tersebut telah dipersiapkan matang-matang oleh Fitriawan.

“Kami akan menggunakan sarana fasilitas Mcap, untuk memberikan sosialisasi kepada warga Depok khususnya anak-anak agar dapat memanfaatkan internet secara sehat. Kita akan melakukan pendidikan kepada siswa seluruh SMP Negeri di Kota Depok dengan mengunjungi mereka,” ungkap Fitriawan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/3/2016).

Mantan Kepala Kantor Kesbangpol ini mengatakan, program tersebut merupakan program turunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Tujuan untuk menyosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Penyelenggaraan program ini nantinya dalam bentuk roadshow dan forum diskusi.

“Keinginan kami sederhana, hanya ingin mendidik anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif terkait internet,” terangnya.

Terakhir, ia menjelaskan program untuk pencerdasan ini tidak berlaku hanya pada moment 100 hari saja, program ini telah diberikan sebelumnya. Namun, kali ini lebih intensif lagi agar lebih memberikan dorongan bagi siswa sekolah untuk menyadarkan bagaimana menggunakan internet sehat.(Adi).

BogorJabodetabek

SD Negeri Palalangon Cigombong Butuh Sarpras Tambahan

IMG-20160316-WA0000

BERIMBANG.COM, Bogor – Sekolah Dasar Negeri (SDN)  Palalangon, di Kampung Palalangon RT 2 RW 3, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, membutuhkan Sarana dan Prasarana (Sarpras) tambahan. Menurut Kepala Sekolah, pihaknya sudah berulang kali mengajukan permohonan bantuan ke Dinas Pendidikan, namun hingga kini belum juga ada realisasinya.

Saat dijumpai berimbang.com di ruang kerjanya, Kepala SD Negeri Palalangon,  N. Cicin, mengatakan, sekolahnya sangat memerlukan sejumlah sarpras tambahan. Diantaranya, Perpustakaan, Ruang kelas, toilet dan pagar sekolah.

“Di gugus Pasir Jaya, hanya sekolah kami yang belum memiliki perpustakaan. Entah kenapa, padahal hal itu sudah diajukan oleh kepala sekolah yang sebelumnya dan saya pun sudah mengajukan tapi sampai sekarang belum juga ada respon”, kata N. Cicin, kepala SD Negeri Palalangon, yang lokasi sekolahnya berada di bagian selatan bahu Gunung Salak.

Selain itu, lanjut N. Cicin, sekolahnya juga memerlukan ruang kelas tambahan. Karena saat ini untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi 172 orang peserta didik yang dibagi dalam 6 rombongan belajar, SD Negeri Palalangon hanya memiliki 5 ruang kelas. “Saat ini kami hanya memiliki lima ruang kelas untuk enam rombel. Karena yang satu ruangnya kami gunakan untuk ruang guru dan kepala sekolah”, jelasnya.

Lebih lanjut, N. Cicin, mengatakan, luas tanah milik SD Negeri Palalangon mencapai 1500 meter persegi dan yang sudah terpakai bangunan seluas 438 meter persegi. “Lahan kami masih sangat leluasa untuk membangun sarpras tambahan seperti yang kami butuhkan. Kami juga sangat membutuhkan bantuan dari pemda untuk pembangunan toilet dan pemagaran”, tandasnya.

Warga SD Negeri Palalangon sangat berharap agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dapat segera merespon aspirasinya dan merealisasikan permohonan bantuan yang diajukannya. (Raden Supriyadi)

BogorJabodetabek

Serikat Pekerja Nasional Tolak Perpres No. 19 Tahun 2016

IMG-20160315-WA0006

BERIMBANG.COM, Bogor – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan pada Kamis, 10 Maret 2016, memicu reaksi keras dari Serikat Pekerja Nasional (SPN). Ketua Umum DPP SPN menyatakan menolak keras Perpres tersebut.

Ketua Umum DPP SPN, Iwan Kusmawan, SH., sangat menyesalkan atas lahirnya Perpres 19/2016. Karena menurutnya,  isi Perpres tersebut hanya akan menimbulkan masalah baru bagi para pekerja/buruh.

“Sebagai contoh yang berkaitan dengan iuran yang dinaikan, denda keterlambatan, seharusnya pemerintah lebih konsen kepada Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan,  dimana di dalam UU tersebut telah diamanatkan behwa negara melalui APBN dapat memberikan subsidi sebesar 5% dan APBD 10%. Hal inilah sebetulnya yang harus menjadi perhatian pemerintah,” ungkapnya, kepada awak media.

Di samping itu, kata Iwan, pemerintah harus sungguh-sungguh dengan pemberian dana bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Semua harus terkontrol dengan baik sehingga tepat sasaran. Sesungguhnya masih ada masyarakat yang belum mendapatkan haknya dari negara karena mereka belum mengetahui serta masih kurang sosialisasi dan 47 juta sektor formal belum terjamah, dengan kata lain mereka belum menjadi peserta,” tegasnya.

Iwan juga mempertanyakan kenapa pemerintah tidak tegas terhadap para pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya menjadi peserta BPJS kesehatan. “Ini ada cerita lucu, ada seorang pekerja/buruh saat dia belum bekerja dia daftar mandiri dan setelah bekerja dia serahkan kewajibannya kepada perusahaan. Tetapi apa yang terjadi malah si pekerja setiap bulan dikenai denda dengan alasan tidak membayar iuran dan semua hak dia beserta keluarganya tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan lain-lain sepanjang belum melunasi iuran yang dianggap hutang. Kejadian seperti ini sangat jelas kalau perusahaan tidak mau menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya,” bebernya menyontohkan.

Hal tersebut, sambungnya, yang seharusnya menjadi konsentrasi pemerintah. “Bukan terus-terusan memeras para pekerja/buruh agar iurannya dinaikan. Tidak dipungkiri masalah pasien ditolak di rumah sakit masih banyak, masalah PPK satu masih banyak. Sekali lagi kami tegaskan DPP SPN menolak dengan tegas Perpres No.19 tahun 2016 yang merugikan pekerja/buruh,” tandasnya.

Sekadar informasi, berdasarkan Perpres 19 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mulai menaikkan iuran pesertanya. Kenaikan iuran ini akan berlaku mulai 1 April 2016.

Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan iuran peserta BPJS Kesehatan. Untuk peserta pekerja bukan penerima upah dan Peserta bukan pekerja.

Berikut rincian kenaikan iuran jaminan kesehatan yang dikutip dari data BPJS Kesehatan.

– Untuk kelas III, naik dari Rp 25.500 per orang per bulan, menjadi Rp 30.000 per orang per bulan.

– Untuk kelas II, naik dari Rp 42.500 per orang per bulan, menjadi Rp 51.000 per orang per bulan.

– Untuk kelas I, naik dari Rp 59.500 per orang per bulan, menjadi Rp 80.000 per orang per bulan.

Bagi peserta yang merasa keberatan dengan kenaikan tersebut, maka BPJS Kesehatan memberikan kesempatan peserta mengajukan penurunan kelas. Syaratnya, masa kepesertaan sudah selama satu tahun.(Raden Supriyadi)

Depok

PT Mega Auto Finance Cabang Depok Terancam Dipolisikan

Kantor PT Auto Finance Cabang Depok.     ( Foto : Rahmat Budianto )
Kantor PT Mega Auto Finance Cabang Depok. ( Foto : Rahmat Budianto )

BERIMBANG.COM, Depok – PT. Mega Auto Finance  Kantor Cabang Depok yang beralamat di  Jalan Tole Iskandar No 8 Depok Dua Tengah diduga telah merugikan konsumen, pasalnya surat bukti pemilik Kendaraan Bermotor BPKB Sepeda Motor jenis Yamaha N MAX Nomor Polisi B 6541 ZIM atas Nama Dwi Gunarso Priyatno belum diberikan.

Salah satu konsumen. Dwi Gunarso menuturkan, sejak saat transaksi pembelian secara tunai yang di bayarkan  pada tanggal 27 Oktober 2015 atau lima bulan yang lalu dengan kwitansi pembelian berkop SPM (Satelit Pelangi Motor) Nomor Kwitansi 00532 alamat Jalan Kalisari III Rt.05 Rw 03 NO 3B Kalisari Cijantung Jakarta Timur ditanda tangani di atas materai 6000 oleh Hutagalung dan di ketahui oleh Resa (General Manager) SPM hingga saat ini surat BPKB sepeda motor belum diberikan kepada pemilik/ konsumen dengan nama tersebut.

” Saya Membeli 2 unit Sepeda Motor Yamaha N MAX melalui saudara Adi salah satu pegawai showroom Harapan Motor secara tunai  lalu dikirim lah 2 Unit sepeda motor Yamaha N MAX ke alamat saya pada jam 22.00 wib dengan bukti kwitansi dari SPM pada tanggal 27 Oktober 2015.

Setelah beberapa bulan surat BPKB motor  belum diberikan kemudian beberapa hari lalu datanglah beberapa orang kolektor dari Leasing MAF (Mega Auto Finace) kerumah untuk menagih cicilan sepeda motor.

Saya kaget karena tidak merasa memiliki angsuran motor karena motor itu saya beli tunai,” tutur Dwi dengan nada heran sambil menunjukkan kwitansi pembeliannya. (14/3/2016).

Lanjut Dwi, dengan adanya peristiwa ini konsumen sangat dirugikan. Ketika Debitor mengajukan kredit mestinya tim audit dari lising melakukan Croschek terhadap calon Debitor sampai kebenaran data yang di ajukan  benar-benar valid dan pihaknya akan mengajukan tuntutan dengan melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian.

” Ini jelas melanggar Undang-Undang Konsumen Nomor 8 tahun 1999,”  Tegas Dwi.

Sementara itu, Kepala Cabang MAF Depok, Yoyok metika di konfirmasi oleh berimbang.com di ruang kerjanya menjelaskan, dirinya baru menjabat sebagai Kepala Cabang tanggal 1 maret 2016.

” Berkasnya baru saya pelajari, kalau di lihat berkas pengajuan  yang ada di kami memang sepertinya ditanda tangani oleh orang lain karena tanda tangannya tidak sama dengan di KTP dan dua nomor telepon yang tercantum bukan milik saudara Dwi Gunarso. Saya minta waktu satu dua hari untuk menyelesaikan permasalahan ini,” terang yoyok.

Ketika dikonfirmasi  kaitan dengan surat BPKB motor, Yoyok mengatakan surat BPKB motor atas nama Dwi Gunarso setelah di cek oleh anak buahnya di katakan belum terbit (Rahmat Budianto)

JabodetabekJakarta

Siswa – Siswi TK PG Mutiara Insani Belajar Ilmu Antariksa

IMG-20160315-WA0004

BERIMBANG.COM, Jakarta – Puluhan siswa – siswi Taman Kanak – kanak (TK) Mutiara Insani, Cigombong, Kabupaten Bogor, belajar Ilmu Pengetahuan tentang Antariksa. Para siswa usia belia ini diperkenalkan dengan seputar obyek antariksa dalam program Outing Class yang dilaksanakan di Wahana National Space Learning Centre, Skyworld Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Selasa (15/3/16).

Kepala Sekolah TK PG Mutiara Insani, Eri Kusrian, mengatakan, pengetahuan tentang ilmu antariksa penting diberikan kepada anak sejak dini. Hal itu yang mendasarinya mengagendakan kunjungan studi melalui program Outing Class. “Outing Class dengan studi pengenalan antariksa ini merupakan salah satu dari sekian banyak program edukasi yang kami berikan kepada para siswa”, katanya.

Dalam kegiatan studi sambil berwisata ini, para siswa diperkenalkan dengan berbagai obyek tata surya dalam antariksa, yang disampaikan oleh mentor pengelola wahana wisata edukasi di salah satu obyek wisata nasional ini. Usai diberikan pengenalan secara visual, para siswa diajak untuk melihat dan mengenali obyek antariksa di dalam wahana tiga dimensi di area yang sama. (Raden Supriyadi)

Artikel

Jejak Langkah Sejarah Astronomi di Indonesia

melestarikan-tanoar-hitungan-astronomi-kuno-masyarakat-saparua

BERIMBANG.COM – Berabad-abad tahun yang lalu ketika sejarah peradaban baru dimulai, catatan dan cerita mistis turun temurun menjadi tradisi dalam budaya masyarakat sudah menunjukkan berbagai kisah rakyat yang terkait sejarah astronomi.

Misalnya ada kisah Bulan Pejeng terkenal di (Bali), Pasaggangan’ Laggo Samba Sulu atau Pertempuran Matahari dan Bulan terkenal di kota (Mentawai), Memecah Matahari di (Papua), Manarmakeri di (Papua), Hala Na Godang di (Batak), Kilip dan Putri Bulan di (Dayak Benoaq), Lawaendrona Manusia Bulan di (Nias), Bima Sakti di (Jawa), Mula Rilingé’na Sangiang Serri’ di (Bugis), dan Batara Kala, Nini Anteh di (Jawa Barat).

Penamaan Rasi Bintang berdasarkan nama lokal menunjukkan, masyarakat Indonesia di masa lampau juga melakukan pengamatan langit. Dalam budaya Jawa, dikenal Gubug Penceng (Salib Selatan), Lintang Wulanjar Ngirim (rasi Centaurus), Joko Belek, Lintang Banyak Angrem, Bintang Layang – Layang, Lintang Pari, Lintang Kartika (Pleiades), Wuluh (Pleaides), Kalapa Doyong (Scorpio), Sapi Gumarang (Taurus), adalah contoh penamaan rasi bintang secara lokal di Indonesia, yang sekaligus menandai kegiatan astronomi amatir di tengah masyarakat di masa lalu.

Kehidupan agraris masyarakat Indonesia juga menjadikan benda-benda langit sebagai petunjuk musim menanam dan musim panen. Di Jawa, rasi Lintang Kartika diasosiasikan juga sebagai tujuh bidadari, yang direpresentasikan dalam tarian Bedhaya Ketawang di Keraton Mataram. Di wilayah Pantai Utara Jawa rasi ini digunakan untuk menandakan waktu (kalender) dalam penanggalan Jawa. Jika rasi ini sudah terbit sekitar 50° di langit, maka musim ketujuh (mangsa kapitu) pun telah dimulai. Pada musim ini saja, beras muda harus mulai ditanam di sawah.

Saat belum ada kalender, masyarakat setempat telah menggunakan perbintangan untuk menentukan siang dan malam, pasang surut air laut, berbunga dan berbuahnya tanaman, maupun migrasi dan pembiakan hewan. Bagi mereka gejala alam adalah cerminan lintasan waktu.

Sedangkan masyarakat Maritim Indonesia, menjadikan obyek langit sebagai panduan navigasi dalam pelayaran.

Di tahun 800 Masehi, pembangunan candi Borobudur menjadi penanda lainnya keberadaan astronomi di Indonesia. Borobudur yang dibangun oleh wangsa Syailendra diduga merupakan penanda waktu raksasa di abad ke -8, dimana stupa utama candi berfungsi sebagai penanda waktu. Sejarah Astronomi di masa Penjajahan

Pada abad ke-18, masalah terbesar dalam astronomi adalah penentuan jarak rata-rata antara Bumi dan Matahari. Parameter astronomi yang satu ini merupakan konstantan fundamental dalam sistem heliosentris yang diajukan oleh Copernicus. Pada tahun 1716, Edmund Halley (Inggris), muncul dengan metode penentuan paralaks matahari yang mengacu pada 2 kejadian astronomi yakni transit Venus di tahun 1761 dan 1769.

Gerrit de Haan kepala departemen pemetaan di Batavia dan Pieter Jan Soele (Kapten Kapal VOC) sebagai asisten mendatangi Johan Maurits Mohr (18 August 1716, Eppingen – 25 October 1775 ) seorang pastor yang juga seorang penerjemah untuk menterjemahkan peta pengamatan okultasi Venus dari Delisle yang menggunakan Bahasa Prancis. Pada tanggal 6 Juni 1761, ketiganya pun melakukan pengamatan transit Venus dan menerbitkan hasil pengamatan tersebut di tahun 1763.Diterbitkan pada tahun 2004 dalam prosiding IAU dengan judul Observations of the 1761 and 1769 transits of Venus from Batavia (Dutch East Indies).

Setelah pengamatan transit Venus tersebut Mohr mulai dikenal sebagai seorang “astronom”, dan di tahun 1765, Pastor Mohr membangun sebuah observatorium pribadi di Batavia (Jakarta) Diyakini observatorium pribadi Mohr itu berada di Gang Torong.

Sayangnya observatorium Mohr tidak bertahan lama, hancur oleh gempa bumi dan tinggal puing-puing. Observatorium tersebut dihancurkan dan hanya tinggal nama di awal abad 19. Nama Mohr sendiri diabadikan sebagai nama planet kecil 5494 johanmohr yang ditemukan tahun 1933. Observatorium Bosscha dan Pendidikan Astronomi di Indonesia

Di awal tahun 1920-an, Nederlandsch-Indische Sterrekundige Vereeniging / NISV (Perhimpunan Astronom Hindia Belanda) mendirikan observatorium di Indonesia.Observatorium ini bertujuan untuk menjadi garda depan pengamatan astronomi di langit selatan.

Observatorium itulah yang kemudian dikenal sebagai Bosscha Sterrenwacht atau Observatorium Bosscha yang dibangun dari tahun 1923 – 1928. Pendana utama dari Observatorium Bosscha juga berasal dari kalangan pemerhati astronomi yakni seorang tuan tanah di Malabar bernama Karel Albert Rudolph Bosscha dan seorang pengusaha bernama Ursone. Keduanya kemudian menyerahkan hak kepemilikan tanah mereka kepada NISV.

Selain penyandang dana utama K A R Bosscha juga menyediakan teleskop refraktor ganda Zeiss dan teleskop refraktor Bamberg. Sebagai penghargaan nama Karel Bosscha diabadikan sebagai salah satu nama planetoid yakni (11431) Karelbosscha yang berada di antara Mars dan Jupiter dan ditemukan tahun 1971.

Pada tahun 1919, Voute kemudian diminta ke Indonesia untuk menjadi kepala Observatorium Bosscha yang pertama.

Pada masa berkecamuknya Perang Dunia II kegiatan observasi di Bosscha sempat dihentikan dan tidak hanya itu, akibat dari perang menyebabkan hancurnya sebagian fasilitas Observatorium. Di tahun 1951, NISV menyerahkan Observatorium Bosscha kepada pemerintah RI, yang kemudian menjadi bagian dari Institut Teknologi Bandung di tahun 1959 setelah ITB didirikan.

Tahun 1951, juga menjadi tonggak berdirinya pendidikan astronomi secara resmi di Indonesia yang ditandai dengan dikukuhkannya G.B. van Albada sebagai Guru Besar Astronomi. Dan pendidikan Astronomi di Indonesia juga sampai saat ini masih bernaung di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung.

Selain Observatorium Bosscha dan Astronomi ITB, pada tanggal 31 Mei 1962 dibentuk juga Panitia Astronautika dan kemudian pada tanggal 27 november 1963, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963. LAPAN dalam perkembangannya bergerak dalam hal teknologi kedirgantaraan juga untuk pemanfaatan sains atmosfer, iklim dan antariksa.

Akhir tahun 2008, Observatorium Hilal dan Astronomi di Aceh yang dikelola oleh Badan hisab Rukyat selesai dibangun dan berfungsi sebagai situs pengamatan hilal di kawasan ujung barat Indonesia. Selain hilal, observatorium ini bertujuan untuk pengamatan ilmiah astronomi untuk kalangan pelajar dan mahasiswa serta berfungsi dalam hal pendidikan astronomi masyarakat Aceh. Komunitas Astronomi dan Indonesia Masa Kini

Tahun 1968 Planetarium Jakarta diresmikan dan menjadi mercusuar pengenalan astronomi kepada publik di ibukota negara Indonesia. Di tahun 2002 planetarium lainnya di Tenggarong dengan nama Planetarium Jagat Raya Tenggarong dibuka di Tenggarong Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Di tahun 1977, dibentuklah Himpunan Astronomi Indonesia (HAI), tujuannya adalah untuk menampung keinginan astronomi di Indonesia termasuk di dalamnya astronom amatir sekaligus mendorong pengamatan astronomi oleh masyarakat.

Dan untuk merealisasikan hal tersebut, sekretaris pertama HAI adalah seorang wartawan Pikiran Rakyat yang juga penyuka astronomi. Hal ini dimaksutkan agar informasi astronomi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Keberadaan HAI juga menjadi kunci penting diterimanya Indonesia di IAU.

Di tahun 1983 saat fenomena gerhana matahari total melewati Indonesia, terjadi peningkatan minat masyarakat terhadap astronomi. Kala itu, Planetarium Jakarta mengadakan pengamatan Gerhana Matahari Total (GMT) 1983 dan dalam persiapannya ada salah satu anggota Pramuka yang sering ikut serta bernama Kak Har. Dan ternyata setelah pengamatan GMT berakhir, Kak Har dkk masih sering berkumpul dengan Pak Darsa untuk membicarakan persiapan pengamatan komet Halley di tahun 1985 / 1986.

Maka akhirnya dibentuklah Himpunan Astronomi Amatir Jakarta di tahun 1984. HAAJ kemudian berkiprah untuk menampung para pecinta astronomi di Jakarta dan sekitarnya, serta melakukan pengamatan publik di sekolah-sekolah. Di Tahun 1989 HAAJ sempat vakum dan setelah Widya Sawitar masuk ke Planetarium Jakarta di tahun 1992, pada tahun 1994 HAAJ memulai kembali kegiatannya. Di tahun 2010, HAAJ kehilangan salah seorang motor penggeraknya yang juga mantan ketua HAAJ yakni Tersia Marsiano yang meninggal tanggal 6 Desember 2010.

Sampai hari ini terhitung HAAJ adalah kelompok astronomi amatir paling aktif yang ada di Indonesia.

Di era-90an, mahasiswa Astronomi ITB sempat membentuk beberapa kelompok pecinta astronomi untuk mewadahi penggemar langit ini di Bandung seperti misalnya HAAB dan Zenith yang kemudian non aktif sampai saat ini. Di luar astronomi ITB, kelompok mahasiswa Fisika UPI juga membentuk himpunan pecinta astronomi bernama Cakrawala.

Tidak Berasa sudah pada penutup , hhe .. sudah dulu ya gan, sekian artikel tentang Jejak Langkah Sejarah Astronomi di Indonesia . terima kasih sobat 🙂

Referensi: Google dan Media Online Lainnya

Depok

Tempat Pembuangan Sampah Liar Dikeluhkan Warga

Lokasi TPS liar Di RT 12 Kramat, Beji.     ( Foto : Rahmat Budianto )
Lokasi TPS liar Di RT 12 Kramat, Beji. ( Foto : Rahmat Budianto )

BERIMBANG.COM, Depok – Tempat Penampungan Sampah Liar milik warga di wilayah rt 03/rw 12 Kelurahan beji, Kecamatan Beji di keluhkan warga. Pasalnya Lahan itu bukan tempat untuk Penampungan atau Tempat Pembuangan Sampah sehingga menimbulkan bau tidak sedap serta banyak kotoran berserakan disekitar lokasi ditambah banyak sampah berceceran di dalam saluran air.

Menurut Saman Japat (70) Tokoh Masyarakat yang Lokasi rumahnya berdekatan dengan tempat timbunan sampah mengatakan, Warga mengeluhkan dan menolak dengan ada mnya aktifitas pembuangan sampah tersebut.

“Kami tidak tahan dengan bau yang menyengat dan banyak lalat, belum lagi sampahnya berserakan kedalam kali, akibatnya menyumbat saluran air, dampaknya jadi sarang penyakit apalagi sekarang ini sedang musim penghujan,” ujar Saman belum lama ini.

Berkaitan dengan adanya tempat pembuangan sampah liar, pihak Kelurahan Beji Telah mengeluarkan surat perintah penutupan TPA kepada Ketua RW 12,  Kelurahan Beji  dengan Nomor; 658.1/76- Trantib  tertanggal 20-Nopember 2015. Isi surat perintah antara lain, agar ketua RW 12 segera menutup TPA liar dan mewajibkan warga RW 12 memilah sampahnya sebelum di buang ke TPA. Sesuai dengan Perda Kota Depok N0.5 Tahun 2015.

Menurut informasi yang di dapat dari warga yang namanya tidak mau di sebutkan namanya mengatakan,Sampah yang masuk kelokasi bukan hanya sampah warga sekitar tetapi di bawa dari jagakarsa, Jakarta- Selatan dan di kenakan pungutan biaya oleh penyewa lahan sebesar 600 ribu rupiah persatu unit mobil perbulan.

Hal ini di Aminkan oleh Joni (38) penyewa lahan, menurutnya, uang itu ia gunakan untuk biaya menurap pinggiran got dengan asbes bekas.

” Ditutup dengan asbes bekas supaya sampah tidak masuk ke dalam got, namun karena tadi pagi ada tegoran dari pak Lurah, mobil sampah yang dari Jagakarsa langsung saya stop karena lahan ini kata Lurah tidak boleh dijadikan tempat pembuangan sampah, ya saya turuti saja perintahnya,” tutur Joni.

Pantauan berimbang.com sampai Saat ini masih berlangsung aktifitas pembuangan sampah lalu dibuang di lokasi  menggunakan kendaraan Colt pick up bak terbuka.

Terpisah seorang warga yang tak mau namanya di sebutkan kepada berimbang.com di lokasi mengatakan meminta ditindak tegas pelaku pembuangan sampah di wilayahnya.

” Kami akan laporkan ke Walikota jika Pak lurah tidak bisa mengatasi masalah pembuangan sampah di wilayah kami, Ujarnya dengan nada kesal.

Sementara itu ketua rt 03/12 Keramat Beji, Jai Sumant tra (50) menjelaskan, tidak mengetahui adanya pungutan sampah sebesar 600 ribu rupiah, selama ini pihaknya sudah memberitahukan kepada warga ,supaya di rapihkan.

” Tiga bulan  yang lalu saya sudah berikan tembusan kepada mereka dan langsung instrusikan untuk membuang sampah keTPS yang berlokasi di Jalan Jawa dan hari jumat sudah di stop, saya himbau kepada  warga untuk memilah sampah sesuai dengan instruksi Lurah.

Di Perda kan sudah jelas, barang siapa yang membuang sampah sembarangan satu kantong plastik saja ada sangsinya, bagaimana kalau satu mobil dan di buang setiap hari, Pungkas Ja’i .(Rahmat Budianto)

Depok

Ulang Tahun Yang Ke 97, Damkar Anggarkan Pembelian Mobil Tangga Sebesar 25 Milyar

IMG_20160314_103000

BERIMBANG.COM, Depok – Dalam rangka GZT Pemadam Kebakaran yang ke 97, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok mengadakan simulasi pemadaman kebakaran di gedung bertingkat Kantor Pemadam Kebakaran di Jalan Boulevard,Kota Kembang GDC-Kota Depok (14/03/2016)

Hadir dalam acara tersebut  Wakil Walikota Depok Pradi Supritna serta Ketua DPRD Hendrik Tangke Allo.

Walikota Depok Idris Abdul Somad menyampaikan bahwa Damkar masuk dalam urusan Pemerintahan wajib dan meminta untuk dapat memberikan perhatian yang lebih kepada personil anggota damkar hal tersebut disampaikan sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo.

“Saya katakan bahwa saat ini Damkar Kota Depok sudah mendapatkan banyak penghargaan seperti kecepatan dalam memadamkan api di Semarang dan juara ke 3 tingkat nasional,saat ini Damkar Depok juga menjadi rujukan bagi daerah-daerah atas permintaan Kementrian PANRB,”ucap Idris

Wali kota menambahkan bahwa saat ini Pemerintah akan menganggarkan untuk pembelian mobil tangga dan mobil damkar ukuran kecil

“Yang menjadi masalah saat ini adalah tentang sumber daya manusia,tahun ini kita juga akan membeli mobil tangga saat ini kita sedang menunggu E-Katalognya agar tidak beresiko dalam pengadaan nya,”ujarnya

Idris melanjutkan pihaknya juga sedang memikirkan bagaimana caranya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan personil damkar

“Saat ini kita punya personil 200 anggota dan honor untuk anggota honor kita sedang usahakan untuk dapat UMR dan fasilitas Asuransi Kecelakaan selain itu kita memberikan uang tambahan sebesar Rp 100,000 per minggu sebagai uang gerak,”jelasnya

Kedepan, sebagaimana diungkapkan Idris, Pemkot Depok akan mengupayakan penambahan personel di Dinas Damkar, sehingga rasio petugas dengan warga Kota Depok yang dilayani bisa lebih berimbang.

“Memang tidak bisa terlalu ideal antara jumlah personel Damkar dengan jumlah warga Kota Depok, namun kita upayakan agar bisa lebih berimbang lagi. Sehingga apabila terjadi musibah, Dinas Damkar dapat lebih melayani warga lebih baik lagi,” tuturnya.

Sementara  Kepala Dinas Kebakaran Kota Depok H.Yayan Arianto, Msi mengatakan bahwa pihaknya akan selalu meningkatkan kwalitas dari pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal masalah kebakaran.

“Kita akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena kerja kita kan sifatnya sosial membantu orang yang kesusahan,”katanya

Terkait sarana dan prasana pihak nya menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Depok sedang mengusahakan untuk dapat membeli mobil tangga

“Tahun ini kalau sudah ada e-katalognya Pemerintah akan membeli mobil tangga yang memang belum kita miliki karena kita juga sudah menggangarkan untuk pembelian mobil tersebut sebesar Rp 25 miliyar yang 54 meter dan mobil rescue,”tandas Yayan.

Lebih lanjut, Yayan mengungkapkan beberapa tindakan yang dapat dilakukan masyarakat atau berbagai instansi dalam mencegah terjadinya kebakaran. Adapun yang dapat dilakukan yaitu bangunan yang sudah berumur lima belas tahun untuk direnovasi jaringan listriknya, menyediakan dan  memeriksa tabung gas, masyarakat tidak bermain petasan, korek api atau sejenisnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

Selain itu, masyarakat harus memperhatikan aliran listrik yang ada. Pasalnya, kebakaran di Kota Depok kerap terjadi akibat konsleting listrik.

Terakhir, Yayan berharap seluruh masyarakat dan instansi terkait dapat memperhatikan berbagai permasalahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Sehingga jumlah kebakaran di Kota Depok dapat menurun.

“Perhatikan kondisi sekitar terutama yang dapat menimbulkan kebakaran,” tutupnya (Adi).