Penulis: admin berimbang

BERIMBANG.com – Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Kabupaten Bogor, per 1 Januari 2023 resmi menggunakan struktur kelompok pelanggan yang baru.

Skema sebelumnya, kelompok pelanggan mulai dari kategori pelanggan sosial, rumah sederhana hingga industri besar terdiri dari 11 kategori. Sedangkan struktur kelompok pelanggan terbaru memiliki 33 kategori pelanggan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan Keputusan Gubernur No 610/Kep.980-Rek/2021 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Dan pemberlakuan penyesuaian kelompok pelanggan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 900.1/Kpts/Per-UU/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Tarif Air Minum dan Beban Tetap Pelanggan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor tahun 2023.

Direktur Umum Tirta Kahuripan Abdul Somad mengatakan, skema pembagian kelompok pelanggan yang baru ini diharapkan tidak ada lagi pelanggan kurang mampu mensubsidi pelanggan yang jelas mampu dan semata-mata untuk menciptakan tarif yang adil dan terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan.

“Dengan adanya struktur kelompok pelanggan yang terbaru ini tentunya perlu dilakukan rekategori kelompok pelanggan untuk seluruh pelanggan terdaftar yang berjumlah 211.311 sambungan langganan,”

“Pada saat sensus pelanggan di bulan April hingga Juni 2022 yang lalu telah dilakukan evaluasi dan reklasifikasi kelompok pelanggan berdasarkan luas, lokasi maupun fungsi bangunan untuk menentukan apakah pelanggan tersebut masuk dalam kategori tetap, penurunan, atau bahkan kenaikan golongan.“ terang Abdul Somad.

Sedangkan sosialisasi rekategori kelompok pelanggan ini, urai dia, sudah dilakukan mulai dari diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik (FKP) pada tanggal 19 Oktober 2022 yang dihadiri oleh perwakilan pelanggan.

Sosialisasi yang saat ini tengah dilakukan oleh pembaca meter kepada pelanggan, juga Tirta Kahuripan mensosialisasikan melalui perantara media sosial, media cetak, media online, hingga bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Bogor.

“Penyesuaian kelompok pelanggan ini guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan serta mengembangkan wilayah pelayanan,” terangnya.

“Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang selalu setia dan tetap mempercayai kami dalam memberikan pelayanan kebutuhan air bersih anda. Untuk pemberlakuan struktur kelompok pelanggan ini berlaku sejak rekening bulan Januari yang dibayarkan pada bulan Februari 2023.” pungkas Abdul Somad.

Agar diketahui, untuk pelanggan yang ingin mengetahui perubahan struktur kelompok pelanggan dapat menggunakan tautan https://tirtakahuripan.co.id/cek_rekategori/ , atau QR Code (terlampir) atau menghubungi kantor cabang terdekat maupun melalui call center di nomor 1500-412 untuk informasi lebih lanjut.***

BERIMBANG.com – Kepala Bidang (Kabid) pengelolaan persampahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, Feby Darmawan menjelaskan perjanjian kerjasama (PKS) pungutan retribusi yang dilakukan dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda)/Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan dilanjutkan atau diperpanjang.

Perjanjian yang telah berlangsung antara Tirta Pakuan dengan DLH, kata Feby telah dilakukan dari tahun 2010 dan selalu diperpanjang, “Per dua tahun,” katanya, “Hingga 2025,” ujar Feby, di Kantor DLH Kota Bogor, Selasa 10 Januari 2022.

Pembayaran ke PDAM termasuk dengan tagihan air, “Dicantolkan (dengan) retribusi air,” kata Feby, dikecualikan pelanggan PDAM seperti Kios yang berada dipusat perbelanjaan atau pasar.

Pungutan retribusi uang sampah bulanan yang dilakukan Tirta Pakuan, Feby membandingkan dengan kota tetangga, tanpa dilakukan PDAM, menurutnya biaya bakal membengkak, juga kekurangan personil atau sumber daya manusia, “Kita (DLH) untuk memungut retribusi pelayanan persampahan orangnya gak ada,” katanya.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor yang belum terbayarkan ada yang hingga 12 bulan menunggak, menurut Feby, adanya perubahan peraturan daerah (Perda). “Penyesuaian tarif berdasarkan Perda,” katanya, “Ada selisih, bukan belum bayar,” pungkas Feby.

Sebelumnya diberitakan, Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2021, mengungkap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terbayar ke kas daerah Kota Bogor dari kerjasama perusahaan umum daerah (Perumda) air minum atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Kerjasama itu dilakukan pada 30 Desember 2020, tertuang dalam surat nomor 119/perj.138-DLH/2020 dan nomor 695/SP.44-PERUMDA.TPKB/2020, tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, jangka waktu berlaku 2 tahun terhitung sejak 4 Januari 2020 sampai dengan 2 Januari 2023.

Dalam perjanjian tersebut PDAM Tirta Pakuan melakukan pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada pelanggannya. Laporan BPK RI tahun 2021 merinci temuan yang telah diklasifikasikan diantaranya kelompok niaga 3 (N3) dan niaga 4 (N4) terdapat beberapa belum membayar atau tertunggak.

Beberapa yang seharusnya dipungut oleh PDAM Tirta Pakuan yaitu kelompok N3 dan N4 menunggak ada yang hingga 12 bulan, diantaranya mulai toko tipe 1, pusat perbelanjaan, rumah sakit bersalin besar, hotel berbintang hingga bintang 5, Ruko dan masih banyak lainnya. Potensi PAD Kota Bogor, menurut laporan BPK itu belum terbayarkan.

Keterangan foto: Dari twitter @DLHKotaBogor

(Tengku Yusrizal)

BERIMBANG.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor menanggapi proyek satu milyar satu desa atau Samisade ditahun 2022, khususnya pembangunan jalan di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur.

Kepala sub koordinator Samisade DPMD, Arif menjelaskan pembangunan jalan merujuk pada kesepakatan musyawarah warga yang perlu menggandeng leading sektor terkait, “Usulan desa ini mentah,” katanya, diruang kantor DPMD pada Senin (9/1/2023).

Komplen warga soal jalan yang tidak merata ketebalannya, bergelombang dan lainnya, menurut Arif, DPMD dan Kecamatan setempat serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev).

“Pengurangan (perubahan spesifikasi) itu harus ada mekanisme musyawarah Desa, diketahui oleh warga,” katanya, “(Mungkin) Warganya (yang komplen) tidak ikut rapat musyawarah,” kata Arif.

“Nanti ada Monev, biasanya setelah pembangunan,” kata Arif, tidak menjelaskan rinci kapan waktu dan tanggalnya melakukan Monev.

Sebelumnya diberitakan, dikutip dari berimbang.com pekerjaan betonisasi di Kampung Bojong Honje – Kampung Ciledug, Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, dikomplen warga.

Salah satu tokoh pemuda Desa Pabuaran Ika Sukmawijaya menyayangkan pekerjaan yang sedang dikerjakan diwilayah Desanya, menurut dia, material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi bahkan yang seharusnya memakai batu split sebagai dasar betonisasi, hanya menggunakan batu koral dari kali saja.

”Kami cek dilokasi pekerjaan, ketebalan yang seharusnya 12 cm, kami temukan kekurangan bervariasi, ada yang ketebalannya 6 cm, 7 cm dan dibeberapa titik yang 12 cm hanya buggestingnya saja lalu untuk betonisasi banyak yang bergelombang dan memang terkesan asal-asalan,” jelas Ika, (12/11/2022).

(Tengku Yusrizal)

BERIMBANG.com Bogor – Cafe Bajawa Flores diduga belum kantongi izin beroperasi di Kota Bogor, kala itu bangunan yang ditempatinya eks gedung bioskop Presiden Theater.

Hal itu diungkap oleh Koordinator lapangan (Korlap) Front Rakyat Revolusioner (FRR), Desta Lesmana saat melakukan demontrasi didepan gedung eks Presiden Theater sekarang Cafe Bajawa, pada Selasa (03/01/2023).

Dalam aksinya, Korlap Desta berharap ketegasan pemerintah Kota Bogor menindak tempat-tempat usaha yang belum mengantongi izin secara resmi dari pemerintah setempat.

Terpantau, FRR yang dikomandoi Desta membakar ban bekas didepan gedung Cafe Bajawa, sembari berteriak ramai-ramai, “Tolak Bajawa di Kota Bogor,”

Menurut Desta bahwa FRR sengaja melakukan demo di objek tempat Cafe Bajawa, agar masyarakat tahu bahwa tempat tersebut belum mengantongi izin.

“Disini jelas bahwa Cafe Bajawa terkesan melecehkan pemerintah kota Bogor dengan mengangkangi Perda (Peraturan Daerah) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” kata Desta.

Dia juga mengungkap peraturan lainnya bahwa Cafe Bajawa telah mengangkangi, “Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan belum melengkapi izin untuk bisa berusaha, sehingga perlu adanya tindakan tegas dari aparat terkait,” ujar Desta.

FRR menegaskan dengan harapan Pemerintah kota Bogor dapat bertindak tegas terhadap pengusaha-pengusaha yang nakal, agar menegakkan Perda yang telah dibuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Pemerintah khususnya Pemkot Bogor, menurut Desta, “Kehilangan satu investor, tidak menjadikan Kota Bogor jatuh miskin,” katanya.

Dalam waktu dekat Desta bersama FRR memberi informasi bakal melakukan aksi demontrasi lanjutan, sebelum adanya penutupan tempat usaha tak berizin di Kota Bogor, khususnya Cafe Bajawa.(*)

BERIMBANG com – Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2021, mengungkap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terbayar ke kas daerah Kota Bogor dari kerjasama perusahaan umum daerah (Perumda) air minum atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Kerjasama itu dilakukan pada 30 Desember 2020, tertuang dalam surat nomor: 119/perj.138-DLH/2020 dan nomor 695/SP.44-PERUMDA.TPKB/2020, tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, jangka waktu berlaku 2 tahun terhitung sejak 4 Januari 2020 sampai dengan 2 Januari 2023.

Dalam perjanjian tersebut PDAM Tirta Pakuan melakukan pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada pelanggannya. Laporan BPK RI tahun 2021 merinci temuan yang telah diklasifikasikan diantaranya kelompok niaga 3 (N3) dan niaga 4 (N4) terdapat beberapa belum membayar atau tertunggak.

Beberapa yang seharusnya dipungut oleh PDAM Tirta Pakuan kelompok N3 dan N4 menunggak ada yang hingga 12 bulan, diantaranya mulai toko tipe 1, pusat perbelanjaan, rumah sakit bersalin besar, hotel berbintang hingga bintang 5, Ruko dan masih banyak lainnya. Potensi PAD Kota Bogor, menurut laporan BPK itu belum terbayarkan.

Untuk memperjelas dan keberimbangan informasi, dikonfirmasi Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan melalui pesan singkat whatsapp (WA), belum membalas hingga berita ini dimuat. Upaya redaksi mendatangi kantor Tirta Pakuan di jalan siliwangi nomor 121, Sukasari, Kota Bogor, satpam mengarahkan agar menemui Iman.

Wartawan diminta menunggu oleh Iman di pos Satpam, hingga 2 jam, pada Selasa, (3/1/2023), melalui pesan singkat WA, Iman membalas, “Bentar nya,” katanya, selanjutnya iman tidak membalas WA dan tidak mengangkat telpon WA, hingga berita ini dimuat.

Resepsionis kantor Tirta Pakuan, Intan mengarahkan agar menghubungi Iman juga, Intan membenarkan bahwa Iman adalah Humas Tirta Pakuan, usai Iman dihubungi oleh Intan melalui sambungan telpon terpantau oleh wartawan, “(Iman) lagi sibuk,” kata Intan.

Untuk diketahui, dalam laporan hasil pemeriksaan dan keuangan pemerintah daerah Kota Bogor, BPK RI merekomendasikan Wali Kota Bogor agar memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan direksi PDAM Tirta Pakuan untuk:

a. Memungut retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Perda yang berlaku;

b. Melakukan pendataan wajib retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;

c. Mencatat tunggakan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;

(Tengku Yusrizal)