30 Oktober 2025
Terbaru:

Penulis: admin berimbang

Depok
admin berimbang

Sumur Bor Ilegal Menjamur, Depok Diambang Krisis Air di Tengah Kemarau

Berimbangcom – Depok | 1 Agustus 2025

Kota Depok kini menghadapi ancaman krisis air bersih. Fenomena antrean panjang truk tangki air di kawasan Tapos dan Cimpaeun jadi sinyal bahaya atas maraknya aktivitas pengeboran air tanah ilegal yang tak terkendali.

Puluhan truk tangki terlihat hilir-mudik setiap hari, diduga mengambil air dari sumur bor liar di permukiman padat. Warga mulai resah, apalagi musim kemarau telah menipiskan cadangan air tanah.

“Ini praktik yang mengabaikan kepentingan masyarakat. Air dijual ke luar kawasan, sementara warga sekitar rawan kekurangan,” ujar Abdul Khoir, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, kepada wartawan pada Jumat (1/8).

Khoir menyatakan bahwa pihak legislatif akan segera memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perizinan, serta perangkat kelurahan dan kecamatan untuk menertibkan praktik bor liar tersebut.

“Kami akan pastikan legalitasnya. Kalau tak berizin, harus ditindak. Ini soal hajat hidup warga,” tegasnya.

Pakar lingkungan menyebut eksploitasi air tanah tanpa izin dapat menurunkan muka air tanah dan menyebabkan intrusi air laut hingga tanah amblas. Dalam jangka panjang, krisis air bisa menjadi bencana kota.

Padahal, tata kelola air tanah diatur ketat dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP No. 43 Tahun 2008, serta Permen ESDM No. 14 Tahun 2024. Namun, lemahnya pengawasan membuka ruang penyalahgunaan.

Sementara itu, tak sedikit warga menduga praktik ini dilindungi oleh oknum yang bermain di balik bisnis air tangki.

“Kalau bukan ada bekingnya, mana mungkin bisa terang-terangan begitu?” kata seorang warga Tapos yang enggan disebutkan namanya.***

Nasional
admin berimbang

Bukan Lagi Wacana, ASN Mulai Penuhi IKN! 15 Kementerian Siap Angkat Koper

Berimbangcom – Nusantara, 31 Juli 2025
Mimpi tentang Ibu Kota Negara (IKN) sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia kini mulai terasa nyata. Perlahan namun pasti, para aparatur negara mulai bergerak dari hiruk-pikuk Jakarta menuju hamparan hijau Kalimantan Timur.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebutkan bahwa lebih dari seribu ASN sudah resmi tinggal dan bekerja di IKN. Tak main-main, 1.170 pegawai Otorita IKN sudah menempati tower hunian khusus ASN. Sementara itu, 109 tenaga medis dari RS Kementerian Kesehatan juga telah lebih dulu menetap.

“Ekosistem pemerintahan mulai terbentuk dengan kuat di sini,” ujar Basuki, optimistis.

Pindahan Massal: 15 Kementerian Segera Menyusul

Pemerintah, melalui Kementerian PAN-RB, telah memfinalisasi skema pemindahan ASN dari 15 kementerian dalam waktu dekat. Lembaga strategis seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian PUPR, hingga balai-balai teknis pun turut ambil bagian dalam gelombang awal.

Langkah ini bukan sekadar simbolik — ini adalah penanda bahwa IKN tidak lagi jadi proyek uji coba, tapi sudah memasuki babak nyata sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Pembangunan Tahap II: Legislatif dan Yudikatif Jadi Fokus

Memasuki Agustus, pemerintah akan melelang proyek Tahap II IKN. Fokus utamanya: membangun kawasan legislatif dan yudikatif, termasuk kantor DPR dan lembaga hukum negara.

Semua tahapan sudah siap. Anggaran beres. Rencana matang. Waktu tinggal eksekusi.

Bandara Baru, Akses Lebih Terbuka

Kabar baik lainnya, Bandara VVIP Nusantara telah resmi berubah status menjadi Bandara Umum. Ini bukan sekadar perubahan nama — tapi juga akses. Masyarakat dari Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan kawasan lain di Kalimantan bagian barat kini bisa lebih mudah menjangkau jantung IKN.

Bukan cuma untuk ASN, ini juga membuka peluang bagi dunia usaha dan investasi baru.

Kini, IKN bukan lagi mimpi yang digantung di langit. Ia mulai membumi — dibangun batu demi batu, diisi manusia demi manusia.

Jakarta boleh tetap gemerlap, tapi Nusantara mulai berdenyut sebagai jantung pemerintahan Indonesia yang baru.***

Daerah
admin berimbang

Jabar Memanas: DPRD Sentil ‘Gubernur Konten’, Pegiat Gugat Perda Cagar Budaya, hingga Kebocoran Data 4,6 Juta Warga

Berimbangcom | Bandung, 28 Juli 2025 – Jawa Barat kembali diwarnai deretan peristiwa menarik dan mengundang keprihatinan. Dari isu penganiayaan tragis di Pangandaran, gugatan pegiat budaya terhadap Perda kontroversial di Bandung, sindiran tajam DPRD Jabar terhadap gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang disebut “Gubernur Konten”, hingga kekhawatiran publik soal kebocoran data 4,6 juta warga Jabar. Tak ketinggalan kabar menggembirakan: kelahiran bayi Banteng Jawa pertama di Cagar Alam Pangandaran.

1. ‘Gubernur Konten’: DPRD Jabar Sindir Dedi Mulyadi Soal Gaya Kepemimpinan

Anggota Komisi I DPRD Jabar A Yamin menyindir Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai lebih sibuk membangun citra lewat konten media sosial ketimbang menyelesaikan persoalan secara substantif.

“Datang ke lokasi, viral, padahal masalah sudah selesai. Tapi karena konten jadi ramai lagi. Ini bisa memperkeruh suasana,” ucap Yamin merujuk insiden retret siswa Kristen di Sukabumi.

Yamin menegaskan, konten boleh saja, asal tak mengabaikan tanggung jawab sosial. “Kalau hanya demi sensasi, perlu dikritisi. Dedi sekarang pemimpin, bukan influencer,” tukasnya.

2. Petisi Online Lawan Perda Cagar Budaya Bandung

Para pegiat warisan budaya Kota Bandung menggugat Perda No. 6 Tahun 2025 yang dinilai dapat melenyapkan 1.770 bangunan cagar budaya. Mereka menuduh Pemkot Bandung mengganti status cagar budaya menjadi sekadar ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya), membuka peluang perusakan massal demi proyek pembangunan.

“Bandung bukan Paris atau Singapura, tapi kalau cagar budayanya dihancurkan, identitas kota ikut lenyap,” ujar Tubagus Adhi dari Bandung Heritage Society.

Petisi online pun sudah ditandatangani lebih dari 500 orang. Para pegiat menuntut evaluasi total atas perda yang disahkan tanpa keterlibatan publik.

3. Kebocoran Data 4,6 Juta Warga Jabar Bikin Resah

Pengguna anonim bernama DigitalGhostt mengklaim membobol data pribadi jutaan warga Jabar, termasuk NIK, alamat, dan email, dan menjualnya di dark web. Mahasiswa dan warga sipil mengaku waswas data mereka disalahgunakan untuk pinjol atau penipuan daring.

“Takut banget data disalahgunakan. Harusnya pemerintah evaluasi sistem keamanannya,” kata Yudistira, mahasiswa di Bandung.

Ironisnya, kebocoran ini bukan yang pertama. Namun tak ada langkah serius dari pemerintah untuk memperbaiki sistem pertahanan siber.

4. Tragis! Pria di Pangandaran Tikam Mantan Istri Usai Mabuk

Kekerasan mengerikan terjadi di Padaherang, Pangandaran. Seorang pengamen inisial R (27) menikam mantan istrinya usai cekcok setelah minum minuman keras bersama. Korban, T (27), mengalami luka parah di leher dan kepala hingga dilarikan ke RSUD Pandega.

Polisi masih memburu pelaku, yang dilaporkan dalam kasus penganiayaan berat sesuai Pasal 351 KUHP.

5. Kabar Baik: Bayi Banteng Jawa Pertama Lahir di Cagar Alam Pangandaran

Kabar bahagia datang dari Taman Wisata Alam Pananjung. Seekor bayi betina Banteng Jawa bernama Exploitasia lahir sehat pada Minggu pagi. Ini menjadi penanda keberhasilan program reintroduksi Banteng Jawa oleh Kemenhut RI.

“Semoga habitatnya berkembang dan bisa jadi daya tarik wisata edukatif,” kata Kusnadi, Kepala Resor BKSDA Pangandaran.*

Depok
admin berimbang

Warga Depok Dan Bekasi Paling Tekor! Biaya Transportasi Tertinggi se-Indonesia, Kalahkan Jakarta dan Surabaya

Berimbang.com | Jakarta, 31 Juli 2025 – Beban hidup warga Depok dan Bekasi kian terasa. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kedua kota penyangga Ibu Kota ini tercatat sebagai wilayah dengan biaya transportasi tertinggi di Indonesia berdasarkan persentase terhadap total pengeluaran rumah tangga.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Mohammad Risal Wasal, mengungkapkan bahwa warga Depok rata-rata mengeluarkan Rp 1,8 juta per bulan untuk transportasi—setara dengan 16,32 persen dari total pengeluaran mereka. Sementara itu, warga Bekasi membelanjakan Rp 1,9 juta per bulan, atau 14,02 persen dari total pengeluaran.

Sebagai perbandingan, warga Jakarta hanya menghabiskan sekitar Rp 1,59 juta (11,82 persen), sedangkan Surabaya sebesar Rp 1,6 juta (13,71 persen), dan Papua Rp 1,1 juta.

“Tarif KRL memang murah, tapi biaya ojol bisa Rp 25 ribu, belum parkir Rp 10 ribu. First mile dan last mile inilah yang bikin mahal,” ujar Risal dalam acara integrasi moda transportasi di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Kemenhub menyadari bahwa tingginya biaya tersebut tak hanya karena tarif utama, tetapi juga akibat kurangnya efisiensi perjalanan awal dan akhir. Untuk itu, Direktorat Jenderal ITM—yang baru dibentuk pada Mei 2025—ditugaskan menyusun kebijakan untuk mewujudkan sistem transportasi terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

Jakarta Lebih Padat dari Tokyo, Tapi Masih Didominasi Mobil

Dalam paparannya, Risal juga membandingkan karakteristik Jakarta dengan kota besar seperti Tokyo, Bangkok, dan Hanoi. Meski memiliki luas hanya 661,5 km persegi, Jakarta dihuni oleh lebih dari 10,6 juta jiwa dengan kepadatan 16.132 jiwa/km², hampir menyamai Tokyo.

Namun, moda transportasi di Jakarta masih didominasi oleh mobil pribadi (43 persen), berbanding terbalik dengan Tokyo yang sudah 53,27 persen warganya menggunakan kereta. Di Hanoi, mayoritas masih bergantung pada motor (57,75 persen).

Soal kemacetan, Jakarta mencatat angka 43 persen, sedikit lebih baik dibanding Bangkok (50 persen), namun masih lebih buruk dibanding Hanoi (33 persen) dan Tokyo (30 persen).

Menuju Transportasi Terpadu dan Indeks Hidup yang Lebih Baik

Kemenhub menargetkan pembangunan sistem transportasi yang terhubung dan terpadu demi mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Upaya ini juga diharapkan dapat memperbaiki Indeks Kualitas Hidup (IKH) Jakarta yang saat ini berada di angka 90, menempati posisi 249 dunia.

“Ini pekerjaan rumah besar. Kami tidak hanya bicara tarif, tapi sistem secara keseluruhan: akses, kenyamanan, dan efisiensi,” kata Risal.

Jika integrasi ini berhasil, warga Depok, Bekasi, dan kota lain diharapkan tak lagi harus merogoh kocek terlalu dalam hanya untuk sampai ke tempat kerja atau sekolah.**

Depok
admin berimbang

Pemkot Depok Akan Lebarkan Jalan Cipayung–Citayam dan Cipayung–Pasir Putih, Warga Harap Tak Sekadar Janji

Berimbang.com – Depok, 30 Juli 2025
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok merencanakan proyek pelebaran sejumlah ruas jalan strategis di wilayah Cipayung pada tahun 2026. Proyek ini diklaim sebagai bagian dari penataan ruang kota dan peningkatan konektivitas antarwilayah, namun publik berharap proyek ini bukan sekadar wacana tahunan.

Wali Kota Depok Supian Suri menyebut, salah satu titik krusial yang akan diperlebar adalah jalur dari pertigaan Jembatan Serong ke arah Citayam, yang selama ini menjadi titik kemacetan parah terutama di jam sibuk.

“Tahun 2026 kita rencanakan membangun dan melebarkan jalan dari pertigaan Jembatan Serong menuju arah selatan, ke perbatasan Citayam,” ujar Supian saat meninjau proyek di TPA Cipayung, Selasa (29/7/2025).

Pembangunan Turap Jadi Kunci

Pelebaran jalan ini tidak bisa dilakukan tanpa pembangunan turap di beberapa titik rawan longsor, termasuk di Jalan Raya Cipayung arah Pitara. Turap ini diharapkan bisa menopang struktur jalan dan menjadi prasyarat teknis pelebaran.

“Hari ini kita sedang membangun turap untuk jalan menuju Pitara, agar ke depannya bisa sekaligus dilebarkan,” tambah Supian.

Fokus Jalur Alternatif: Jalan H. Muhidin

Selain jalur utama, jalur alternatif Jalan H. Muhidin di Cipayung Jaya yang menghubungkan ke Pasir Putih, Sawangan, juga masuk dalam prioritas.

“Jalur ini sekarang sangat padat, sementara kondisi jalan sangat sempit. Kita akan coba lebarkan agar bisa mengurangi beban jalur utama,” terang Supian.

PUPR Depok Bangun Turap Kali Baru

Dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok turut menguatkan proyek ini. Turap di sepanjang Kali Baru tengah dibangun dengan dua segmen besar:

  • Segmen 2 sepanjang 45 meter, tinggi 10 meter
  • Segmen 3 sepanjang 63 meter, tinggi 13 meter

Menurut Kepala Dinas PUPR, Citra Indah Yulianti, pelebaran jalan akan menyasar ruas yang kini hanya selebar 3–4 meter dan ditingkatkan menjadi sekitar 6–7 meter.

“Ini mempertimbangkan kebutuhan kendaraan besar yang mulai melintas di jalur tersebut,” jelasnya.

Warga Berharap Konsistensi

Meski Pemkot menyatakan komitmen penuh, warga berharap proyek ini tidak berhenti pada tahapan perencanaan seperti beberapa proyek sebelumnya. Keterbukaan anggaran, jadwal pengerjaan yang pasti, serta keterlibatan warga dalam proses pembebasan lahan juga menjadi sorotan utama masyarakat.**

 

Nasional
admin berimbang

Ricuh Usai Laga Indonesia vs Vietnam, Sesama Suporter Timnas Bentrok di GBK: 22 Orang Diamankan, 1 Dirawat di RS

📅 Rabu, 30 Juli 2025 | 06:30 WIB
✍️ Redaksi Berimbang.com

JAKARTA – Euforia kemenangan Timnas Indonesia di final Piala AFF U-23 2025 harus tercoreng oleh insiden kericuhan antar sesama suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Selasa (29/7) malam.

Keributan yang melibatkan puluhan orang itu terjadi sesaat setelah pertandingan berakhir. Suasana yang semula dipenuhi sorak sorai kemenangan berubah menjadi tegang dan ricuh. Akibat peristiwa tersebut, dua orang mengalami luka-luka, dan satu suporter harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan bahwa pihak kepolisian yang telah bersiaga sejak awal laga berhasil meredam keributan dengan cepat. Sebanyak 22 orang diamankan dan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Jakarta Pusat.

“Keributan berhasil kami kendalikan dengan cepat. Kelompok suporter yang terlibat langsung dipisahkan untuk mencegah bentrok meluas. Situasi saat ini sudah kondusif,” ujar Susatyo dalam keterangan tertulis, Rabu (30/7) dini hari.

Ia menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan bersifat persuasif dan terukur, tanpa mengabaikan proses hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

“Kami mengimbau seluruh suporter untuk menjaga sportivitas dan tidak bertindak anarkis. Kalah dan menang adalah bagian dari pertandingan. Jangan sampai emosi sesaat justru berujung pidana,” tambahnya.

Insiden ini menjadi catatan penting bagi dunia sepak bola Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan massa suporter yang kerap membludak saat laga-laga besar.**

Nasional
admin berimbang

Ramai di Medsos, Wacana Kibarkan Bendera One Piece di 17-an Jadi Simbol Kekecewaan pada Negara

Berimbang.com – Jakarta |
Menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80, media sosial diramaikan oleh seruan tak biasa: sejumlah warganet menyuarakan ajakan untuk mengibarkan bendera One Piece di momen 17 Agustusan. Simbol bajak laut fiksi dari anime populer itu kini disebut-sebut sebagai lambang perlawanan tanpa kekerasan terhadap kondisi sosial-politik tanah air.

“17-an tahun ini kita kibarkan bendera One Piece,” tulis seorang warganet yang disambut dukungan dari berbagai akun lainnya. Aksi simbolik ini menuai perdebatan. Ada yang menyambut sebagai bentuk ekspresi kreatif, namun tak sedikit pula yang menyayangkan jika bendera fiksi dianggap menggantikan Sang Merah Putih.

Namun menurut sejumlah suara yang berkembang, kibaran bendera One Piece bukan semata gaya-gayaan. Bagi sebagian, ini menjadi bentuk kritik diam terhadap sistem yang dianggap “katanya berpihak, tapi malah menindas.”

“Merah Putih terlalu suci untuk negara yang katanya merdeka, tapi hukum dan nuraninya sudah lama mati,” ujar sebuah unggahan viral yang memantik diskusi hangat.

Fenomena ini mengingatkan pada masa ketika demonstrasi langsung kerap distigmatisasi sebagai aksi bayaran atau rekayasa. Kini, sebagian anak muda memilih menyuarakan keresahan melalui simbol-simbol budaya pop, termasuk dari anime.

“Bendera One Piece bukan berarti berhenti mencintai tanah air,” tulis seorang pengguna lain. “Tapi itu cara kami bilang: kami kecewa, kami ingin didengar.”

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang mengenai fenomena ini. Namun yang jelas, seruan untuk mengganti atau menandingi simbol resmi negara dengan bendera alternatif dapat memicu kontroversi lebih luas, terutama jelang perayaan nasional.**

Daerah
admin berimbang

BREAKING: Bus Calon Jemaah Umrah Asal Jambi Kecelakaan di Sumsel, 4 Orang Meninggal Dunia

Muba, Berimbangcom – Peristiwa tragis menimpa rombongan calon jemaah umrah asal Kota Jambi yang tengah dalam perjalanan menuju Palembang. Bus yang mengangkut puluhan penumpang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Palembang–Jambi KM 143, tepatnya di Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, pada Senin malam (28/7/2025) sekitar pukul 19.37 WIB.

Bus bernama Qitabaru tersebut terguling dan mengakibatkan empat orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Keempat korban yang dilaporkan meninggal dunia adalah Suratmi Margono, Akhmad Sagari, Muslimah S, dan Rumini Muin. Identitas lengkap para korban masih dalam pendataan pihak berwenang.

Camat Tungkal Jaya, Yudi Suhendra, mengungkapkan bahwa evakuasi korban dilakukan secara cepat dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk Forkopimcam, karang taruna, dan warga sekitar. Ambulans dan tim medis disiagakan untuk membawa korban ke Puskesmas Peninggalan, Klinik Sehati, dan RSUD Sungai Lilin.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak PT HKI untuk bantuan alat berat berupa crane dalam proses evakuasi korban yang terjepit,” jelas Yudi.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Muba AKP Pandri Simbolon membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung.

“Petugas gabungan masih fokus mengevakuasi penumpang, mengamankan lokasi kejadian, serta melakukan pendataan lengkap korban,” ujarnya.

Penyebab pasti kecelakaan belum diketahui. Namun, aparat menegaskan bahwa investigasi menyeluruh akan dilakukan, termasuk memeriksa kondisi kendaraan dan keterangan saksi.

Peristiwa ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat calon jemaah yang seharusnya berangkat ke Tanah Suci. Harapan ibadah yang khusyuk berubah menjadi musibah memilukan.***

Berita Utama
admin berimbang

Pelantikan PWI Laskar Sabilillah di Studio Rhoma Irama Digeruduk Bahar bin Smith, Tetap Berjalan Lancar

BERIMBANG.COM – Depok. Pelantikan Pengurus Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI LS) se-Jabodetabek yang digelar di Studio Soneta milik Rhoma Irama, Minggu (27/7/2025), sempat memanas usai digeruduk oleh penceramah kontroversial Bahar bin Smith bersama puluhan pengikutnya. Meski mendapat penolakan keras, pelantikan tetap berlangsung sukses.

Kedatangan Bahar bin Smith ke lokasi acara sempat menciptakan ketegangan. Ia menolak keras pelantikan PWI LS dan menyebut organisasi ini sebagai pemecah belah umat. “Silakan pengajian, tapi gak ada pelantikan! Kami tidak mau ada PWI di Jabodetabek, titik!” ujar Bahar dengan nada tinggi, saat ditenangkan oleh aparat TNI dan Polri.

PWI LS dikenal sebagai organisasi yang berdiri untuk mengawal kajian ilmiah KH Imaduddin Utsman Al Bantani mengenai nasab (garis keturunan) Ba’alawi, yang menyimpulkan bahwa para habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW berdasarkan kajian sejarah, filologi, hingga tes DNA.

Rhoma Irama, sang Raja Dangdut, diketahui ikut mendukung gerakan PWI LS. Ia bahkan membuka pintu Studio Soneta untuk pelantikan pengurus, serta mengundang sejumlah tokoh dan ilmuwan dalam podcast-nya untuk membahas isu nasab ini secara terbuka. Di antara narasumbernya adalah KH Imaduddin sendiri, pakar filologi Dr. Menachem Ali, dan ahli DNA Dr. Sugeng Sugiharto.

Sementara itu, Ketua Umum PWI LS Gus Abbas Buntet menyebut pelantikan ini sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan spiritual dan pelurusan sejarah Islam di Indonesia. Ia menegaskan bahwa PWI LS bukan organisasi provokator, melainkan forum ilmiah yang lahir dari hasil kajian panjang dan mendalam.

Meski menuai protes, acara pelantikan berlangsung tertib hingga selesai dan mendapat sambutan hangat dari ratusan peserta yang hadir.***

Daerah
admin berimbang

Sarah Avilia Ungkap Dugaan Diskriminasi Atlet Muaythai Jabar: “Saya Hanya Ingin Bertanding dan Mengharumkan Nama Bangsa”

BERIMBANG.com, Jabar – Atlet Muaythai nasional, Sarah Avilia, angkat bicara soal dugaan diskriminasi yang dialaminya dalam kancah olahraga Muaythai di Kabupaten Bekasi. Ia mengaku telah menjadi korban perlakuan tidak adil dari pihak Pengprov Muaythai Indonesia (MI) Jawa Barat, yang menurutnya bertentangan dengan semangat sportivitas dan pembinaan atlet berprestasi.

Dalam keterangannya, Sarah menyebutkan bahwa akar dari persoalan ini bermula dari audit internal yang saat ini sedang dilakukan terhadap Cabang Olahraga (Cabor) Muaythai Kota Bekasi. Audit tersebut, menurut Sarah, sedang dalam proses dan menjadi kewenangan penuh Komite Daerah Muaythai .

Menunggu Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), Namun Dipinggirkan

“Saya dan tim sepakat untuk menjaga marwah Gubernur Jawa Barat, KDM. Karena itu kami menunggu hasil keputusan resmi dari KDM terkait audit serta kemungkinan sanksi administratif bila ada temuan pelanggaran,” ujar Sarah kepada BERIMBANG.com melalui pesan singkat, Senin (28/7).

Namun selama proses audit tersebut berjalan, Sarah justru merasa diperlakukan secara diskriminatif. Ia mengungkapkan bahwa saat tengah bersiap mengikuti SEA Games 2025, ia tidak diberangkatkan ke pertandingan internasional di Vietnam yang berlangsung pada 20-26 Juni 2025 lalu.

“Alasan dari Pengprov  Jabar katanya saya harus menyelesaikan masalah hukum dulu. Padahal tidak ada satu pun aturan, baik di AD/ART, UU Keolahragaan, atau peraturan organisasi, yang menyatakan bahwa atlet yang melaporkan dugaan pelanggaran pengurus tidak boleh bertanding,” jelas Sarah.

Tak Diberi Rekomendasi, Tetap Juara di Malaysia

Tak hanya itu, diskriminasi juga dirasakan Sarah saat hendak mengikuti pertandingan profesional di Malaysia pada 6 Juli 2025 lalu. Ia diundang secara resmi untuk bertanding, bersama tiga atlet lainnya. Namun hanya Sarah yang tidak mendapatkan surat rekomendasi yang wajib dimiliki oleh atlet amatir untuk turun di kejuaraan profesional.

“Alasan tidak diberi rekomendasi pun tidak jelas. Tapi saya tetap berangkat dengan jalur pribadi dan alhamdulillah saya bisa menang melawan tuan rumah Malaysia. Saya buktikan bahwa saya bertanding bukan untuk politik, tapi demi prestasi,” tegasnya.

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Atlet

Sarah juga menyebut adanya dugaan serius yang kini sedang diusut, yaitu pemalsuan tanda tangan atlet dalam dokumen resmi. Bahkan, kata Sarah, sudah ada pengakuan langsung terkait pemalsuan tersebut di hadapan pihak KDM.

“Saya percaya pada KDM. Kami menunggu hasil audit dan penyelidikan yang sedang dilakukan. Tapi saya harap jangan ada lagi diskriminasi kepada atlet mana pun. Kami ini hanya ingin bertanding dan mengharumkan nama daerah dan negara,” pungkasnya.

Red