Penulis: admin berimbang

BERIMBANG.COM, Bogor – Pemerintah Desa (Pemdes) Ciadeg Kecamatan Cigombong pertanyakan pembangunan saluran irigasi yang berlokasi di wilayahnya, di Kampung Tegal Kopi, Rt 03, Rw 10, Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Adanya Pembangunan tersebut sama sekali tidak ada komirmasi kepada pihak Pemerintah Desa maupun RT/RW, Hal tersebut di ungkapkan Wahyu Rahayu, Kepala Desa Ciadeg kepada Berimbang.com, Sabtu (22/6/2024).

Lanjut Wahyu menerangkan, berjalannya pembangunan saluran irigasi tersebut sudah berjalan dari beberapa hari lalu tanpa ada kompirmasi sama sekali, sebut saja pembangunan tersebut proyek siluman. Sedang berjalannya pembangunan proyek tersebut kami (Pemerintah Desa) mendatangi kelokasi proyek tersebut dan kami pertanyakan proyek tersebut dari mana, ada pun hasil keterangan yang di dapat proyek tersebut dari UPT pengairan Wilayah III Ciawi Kabupaten Bogor.

“Adapun hasil keterangan di lokasi, proyek tersebut dari UPT pengairan Wilayah III Ciawi Kabupaten Bogor. Dengan adanya keterangan tersebut saya langsung menghubungi Pak Sule salah satu pihak dari UPT Pengairan Wilayah III Ciawi, dan dirinya mengakui bahwa proyek pembangunan saluran irigasi adalah proyek UPT pengairan Wilayah III Ciawi. Ditanya kenapa tidak ada kompirmasi kepada pihak Desa. Jawabnya, nanti dirinya akan datang ke Desa,” terang Kades.

Pemerintah Desa sangat menyayangkan adanya proyek saluran irigasi tersebut yang sama sekali tidak ada kompirmasi, kalau misalkan ada kompirmasi sebelumnya padahal ada yang lebih penting lokasi yang harus di bangun untuk saluran irigasi yang manfaat sangat jelas untuk masyarakat.

“Padahal ada salah satu lokasi yang perlu di bangun saluran irigasinya dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya proyek siluman tersebut dan tanpa adanya papan kegiatan menjadi pertanyaan RT/RW dan Masyarakat kepada Kami (Pemerintah Desa). Seharusnya adanya proyek di wilayah kami minimal memperdayaan orang wilayah untuk ikut kerja, harus nya bisa membantu penganggur yang di sekitar proyek,” pungkasnya.

Hingga berita ini di tayangkan, sebelumnya Berimbang.com sudah menghubungi pihak UPT Pengairan Wilayah III Ciawi melalui Via WhatsApp namun tidak ada jawaban.

(Na)

BERIMBANG.com – Hari Raya Idul Adha dijadikan momentum berkumpulnya para jurnalis di kantor PWI Kota Bogor, di Jalan Tirto Adhi Suryo, Kecamatan Tanah Sareal. Hari kedua Idul Adha, sebanyak 2 ekor kambing disembelih di halaman kantor PWI Kota Bogor pada Selasa 18 Juni 2024.

Dua ekor kambing yang disembelih tersebut merupakan amanah dari Perumda Tirta Pakuan dan Desy Yanthi Utami anggota DPRD Kota Bogor terpilih 2024-2029 dari Partai Golkar.

Selain itu, dalam kegiatan penyembelihan hewan qurban, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy juga membagikan paket daging kurban kepada wartawan di kantor PWI Kota Bogor.

Ketua PWI Kota Bogor, Arihta Utama Surbakti mengucapkan terima kasih kepada para mitra strategis PWI ataupun stakeholder yang memberikan kepercayaan dana amanahya kepada PWI Kota Bogor.

“Alhamdulilah, Idul Adha tahun 2024 ini, kami bisa menyembelih 2 ekor kambing. Hari ini kami berkumpul dan bersilaturahmi dengan para wartawan, sekaligus membagikan daging kurban,” ucap pria yang akrab disapa Ari ini.

Ari juga mengapresiasi kepedulian dari berbagai pihak yang memperhatikan para wartawan di Idul Adha ini. Banyak daging kurban yang disebar dan diberikan. “Semoga menjadi keberkahan,” katanya.

“Idul Adha ini menjadi momentum untuk berbagi dan peduli, dengan membagikan daging kurban kepada masyarakat. Terimakasih kepada pdam, Ketua Golkar, Kota Bogor Rusli dan anggota dprd, Desy Yanthi Utami ” jelasnya.

Sementara, Desy Yanthi Utami menuturkan, menyebarkan hewan qurban memang menjadi rutinitas yang dilakukannya setiap hari raya Idul Adha. Ia juga bersyukur di tahun ini, bisa berbagai dengan teman-teman di PWI Kota Bogor.

“Semoga bermanfaat bisa berbagi dengan para wartawan di PWI Kota Bogor. Yaa, Idul Adha tahun ini, saya juga menyembelih beberapa Sapi yang dibagikan kepada masyarakat di Kota Bogor,” ucapnya.*

BERIMBANG.com – Segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor mengucapkan selamat Hari Jadi Bogor ke 542, 3 Juni 1482 – 3 Juni 2024.

Babarengan • Akur • Makmur

BERIMBANG.COM, Bogor – Aparat penegak hukum diminta serius tangani kasus perampasan sepeda motor bermodus Debt Collektor di Kota Wisata Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang menimpa M. Fauzan (10 tahun) pada 27 April 2024 lalu. Hal itu ditegaskan kerabat korban, Tarwindi SH, karena hingga saat ini para pelaku belum juga tertangkap alias masih berkeliaran meskipun pihak korban telah menyerahkan foto salah satu terduga pelaku perampasan.

” Kejadian itu sudah dilaporkan ke Mapolsek Gunung Putri berdasarkan surat tanda bukti lapor tanggal 27 April 2024, tapi hingga saat ini pelaku belum berhasil ditangkap. Agar hal serupa tidak terulang lagi kepada pengendara lain, kami meminta polisi bertindak cepat dan menangkap para pelakunya,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (31/05/2024).

Ia menuturkan, kronologis kejadian bermula saat korban bernama M Fauzan mengantarkan ibunya, Mega Amalia, yang berdomisili di Perumahan Griya Alam Sentosa, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, menuju kawasan Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

” Korban mengantarkan ibunya menggunakan kendaraan roda dua merk Honda PCX bernomor polisi B3412UVM,” tutur Tarwindi.

Setelah mengantarkan ibunya, kata dia lagi, korban lantas pulang sendiri menuju rumahnya di Cileungsi. Tepat di Perumahan Kota Wisata dekat Cluster Denhaag, Desa Nagrak, sekira pukul 11.00 WIB tiba-tiba dipepet tiga orang tak dikenal dan berupaya memberhentikan laju kendaraan dengan dalih motor yang dikendarainya bermasalah dengan Bank atau leasing (belum bayar angsuran,red).

“ Setelah merampas motor, pelaku meninggalkan korban dipinggir jalan. Ini murni perampasan apalagi itu bukan motor yang ada sangkut pautnya dengan leasing alias beli cash,” jelasnya

Dikonfirmasi, Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin membernarkan adanya peristiwa tersebut dan korban sudah melaporkan hal tesebut.

“Iya benar ada laporannya dan sedang kita tangani,” singkat Kapolsek. (Rfs/Na)

BERIMBANG.COM, Bogor – Bakal calon walikota (Bacawalkot) Bogor, Farhat Abbas bertekad akan membela kepentingan masyarakat kecil seperti pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan pedagang pasar jika terpilih menjadi kepala daerah alias walikota di kota hujan. Hal itu ditegaskan Farhat dalam menyikapi aksi penertiban baliho Bacawalkot Bogor oleh Satpol-PP di sejumlah titik dengan dalih belum masuk tahapan kampanye dan membahayakan pengendara jalan yang melintas.

” Jika memang hendak menertibkan baliho Bacawalkot, ya silakan saja tapi dengan cara yang baik dan benar bukan merusaknya,” ungkap Farhat via selulernya, Rabu (29/05/2024).

Ia juga mengatakan, baliho para Bacawalkot Bogor yang terpampang bertujuan agar masyarakat mengetahui siapa saja kandidat yang akan berkontestasi dalam Pilwalkot Bogor 2024, sehingga bisa menentukan pilihan demi perubahan yang lebih baik.

” Kandidat Bacawalkot adalah orang-orang yang ingin membawa perubahan lebih baik dalam mengelola pemerintahan,” imbuhnya.

Menurut Farhat, arogansi Satpol-PP sudah bukan menjadi rahasia umum lagi terlebih saat melakukan penertiban lapak-lapak PKL. Padahal, kata dia lagi, penertiban bisa dilakukan dengan cara humanis atau dengan mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat kecil.

” Masyarakat kecil yang disebut PKL hanya agar bisa menafkahi keluarganya dirumah bukan untuk bisa hidup mewah, jadi tidak perlu dilakukan cara kekerasan saat melakukan penertiban tapi dengan cara humanis. Pemerintah daerah, berkewajiban mengadakan lahan untuk para pedagang kecil agar bisa mengais rezeki,” jelas Farhat.

Untuk diketahui, Satuan Polisi Pamong Praja bersama jajaran TNI Polri menertibkan ratusan spanduk, baliho, banner, dan sticker yang terpasang di sepanjang jalan protokol pada Selasa (28/5/2024).

Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syach menjelaskan, tindakan itu mereka lakukan sebagai respons atas banyaknya laporan masyarakat tentang menjamurnya spanduk dan baliho liar di jalan dan taman kota. Selain mengganggu keindahan kota spanduk, baliho, dan poster liar ini juga dinilai membahayakan para pengendara karena dipasang secara ilegal dengan bahan yang rawan roboh.

Banyak baliho atau poster yang dipasang menggunakan bambu lalu miring dan goyang. Kalau itu roboh menimpa pengendara bisa celaka. Nanti yang disalahkan pemerintah,” ujar Agus.

Dirinya menegaskan penertiban kali ini dilakukan secara global dan tidak spesifik pada spanduk atau baliho Bakal Calon Wali Kota (Bacawalkot) saja. Walaupun ia mengakui, spanduk dan baliho yang dipasang oleh tim Bacawalkot juga banyak melanggar aturan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.

Sebelum melakukan penertiban ini, Agus mengatakan Pemkot Bogor sudah lebih dulu melayangkan surat peringatan kepada para tim Bacawalkot.
Mereka memberi kesempatan agar para tim Bacawalkot bisa menertibkan sendiri spanduk dan bannernya masing-masing. Di samping itu dirinya juga menyebut pihaknya telah menggelar rapat koordinasi terlebih dahulu dengan KPU, Bawaslu, Polresta Bogor Kota, dan Kodim terkait penyelenggaraan penertiban ini pada pekan sebelumnya. (Rifai/Na)

BERIMBANG.COM, Bogor – Pemerintah Desa (Pemdes) Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor melantik dan mengukuhkan 45 ketua RT dan 14 ketua RW sekaligus penyerahan SK dari Kepala Desa untuk masa jabatan priode 2024 – 2029. Kegiatan pelantikan tersebut yang di laksanakn di MNC Lido, Desa Wates jaya, Kecamatan Cigombong, yang dihadiri oleh Camat Cigombong, BPD, Kadus, serta tokoh masyarakat setempat, rabu (29/5/3024)

Sebelumnya Pemdes Ciadeg telah melaksanakan pemilihan ketua RT dan RW, di Bulan Mei hingga Bulan April, dengan melibatkan BPD dan juga Kadus yang merupakan lembaga Kemasyarakatan.

“Usai melaksanakan pemilihan secara bertahap dari Bulan Mei hingga April, proses pemilihan yaitu melalui aklamasi maupun demokrasi” ujar Wahyu Rahayu Kades Ciadeg.

Setelah dilantik Ketua RT dan RW yang terpilih akan bertugas melayani warga, dan bekerja sama dengan pemerintah Desa, dengan mendukung semua program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

“Ketua RT dan RW merupakan garda terdepan dalam pemerintahan, karena dekat dengan masyarakat, maju dan berkembangnya roda Pemerintahan Desa Ciadeg adanya kerja sama antara ketua RT dan RW dengan pemerintah Desa” ucapnya.

Kades meminta, agar Ketua RT dan RW yang terpilih dan diberikan kepercayaan oleh masyarat lingkungan untuk memanfaatkan kepercayaan masyarakat dengan sebaik mungkin.

“Gunakan kepercayaan masyarakat dengan penuh tanggung jawab, bangun lingkungan dengan memanfaatkan SDM yang ada, sehingga kemajuan Desa Ciadeg dapat terwujud dengan baik,” pintanya.

Disamping itu, Wahyu Rahayu sebagai Kepala Desa Ciadeg dan jajarannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarkat, Panitia pemilihan, serta ketua RT dan RW yang terpilih dapat menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya pemilihan.

“Alhamdulilah pemilihan berlangsung kondusif, antusias warga sangat tinggi ketua RT dan RW yang terpilih juga tidak mengadakan evoria yang berlebihan, sehingga pemilihan berjalan aman dan tertib, terima kasih Kepada semua pihak yang telah menyukseskan pemilihan ketua RT dan RW priode 2024 – 2029,” tuturnya.

(Na

BERIMBANG.COM, Bogor – Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor resmi mendaftarkan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat mensengketakan tiga badan publik yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2, 3 Cibungbulang dan SMPN 1 Rancabungur. Senin, 27 Mei 2024.

Haidy Arsyad Ketua KANNI Kabupaten Bogor mengatakan, bahwa gugatan ini berawal dari
surat permohonan informasi publik laporan rekapitulasi dan realisasi penggunaan dana BOS reguler yang disampaikan pada tanggal 24 April 2024 kepada sejumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana SMP Negeri.

“Namun mereka kompak membalas surat permohonan informasi publik penggunaan dana BOS reguler yang diajukan KANNI, dengan tidak mengindahkan Undang – undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ungkapnya.

Masih kata Haidy, menjelaskan, dalam surat balasan yang diterima KANNI, sejumlah SMP Negeri itu menanggapi, bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan.

“Pihak sekolah juga berdalih penggunaan dana BOS reguler sudah disosialisasikan, dan telah dilakukan pemeriksaan dari instansi yang berwenang,” jelas Haidy.

Selanjutnya, kami melayangkan surat keberatan atas tanggapan informasi kepada atasan PPID SMPN, namun mereka tetap membalas dengan isi surat yang sama seperti surat tanggapan permohonan informasi pertama.

Surat balasan dari PPID SMP Negeri tersebut tentu membuat pihak kami tidak puas, karena tidak sesuai dengan Undang – undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Perki 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.

“Di sana sangat tegas dikatakan bahwa kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana, serta atasan PPID wajib menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi,” tegasnya.

Sehingga, imbuh dia, berhubung kewajiban ini tidak dijalankan oleh pihak sekolah, KANNI melakukan langkah tegas dengan mengajukan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat, agar diselesaikan melalui Sidang Ajudikasi Nonlitigasi.

Tujuan informasi tersebut. Lanjut Haidy memaparkan, dimohonkan oleh KANNI adalah untuk dijadikan sebagai informasi awal dalam melaksanakan fungsi kontrol sosial atau pengawasan masyarakat sebagaimana dijelaskan secara utuh dan detail dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018.

“Selain dijadikan sebagai informasi awal, informasi ini juga merupakan hak konstitusi masyarakat yang harus dipenuhi berdasarkan pasal 28F UUD 1945 dan pasal 3 dan 4 UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sehingga kedua kepala sekolah ini mestinya memahami hal tersebut dan dapat ditindaklanjuti dengan itikad baik. Sebab dalam undang-undang keterbukaan informasi publik telah diatur kewajiban dan tanggungjawab setiap badan publik untuk menyediakan dan memberikan informasi terbuka kepada publik atau pemohon,” paparnya.

(Na)