Penulis: admin berimbang

Depok, Berimbang.com – Setahun berjalan masa pemerintahan Wali Kota Depok, Supian Suri, muncul kritik dari kalangan pegiat seni dan budaya. Salah satunya disampaikan oleh Kang Oscar yang menilai perhatian terhadap seniman dan artis yang berdomisili di Depok belum terlihat nyata.

Menurut Kang Oscar, saat masa kampanye, para seniman dan artis dilibatkan dan dirangkul untuk mendukung visi dan misi pembangunan kota. Namun setelah menjabat, ia menilai belum ada program konkret yang menyentuh kebutuhan para pelaku seni di Depok.

“Dulu waktu kampanye dibutuhkan, tapi setelah jadi seolah lupa dengan janji kepada seniman dan artis Depok,” ujar Kang Oscar dalam keterangannya.Minggu (22/2)

Ia juga menyinggung janji yang disebut-sebut pernah disampaikan terkait pemberian ruang kerja maupun peluang kegiatan bagi seniman lokal. Namun hingga kini, menurutnya, belum ada realisasi yang dirasakan langsung.

Kang Oscar menekankan bahwa banyak seniman Depok yang telah mengharumkan nama kota, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia mencontohkan sosok penyair ternama, , yang sempat tinggal dan berkarya di Depok serta membawa nama kota tersebut dikenal luas di dunia sastra.

“Seniman dan artis Depok itu aset daerah. Mereka membawa nama harum kota ini. Sudah seharusnya ada perhatian dan dukungan nyata,” tambahnya.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Depok maupun Wali Kota Supian Suri terkait kritik tersebut. Redaksi Berimbang.com membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan informasi.

Sejumlah pengamat menilai, perhatian terhadap sektor seni dan budaya merupakan bagian penting dari pembangunan kota, tidak hanya dari sisi ekonomi kreatif, tetapi juga pembentukan identitas dan karakter daerah.

Ke depan, para pelaku seni berharap adanya dialog terbuka antara pemerintah daerah dan komunitas seni untuk merumuskan program yang berpihak pada pengembangan potensi lokal.

Iik

Depok – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Depok, dan Wakil Wali Kota menuai kritik tajam dari kalangan aktivis. Meski berbagai klaim keberhasilan digaungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, sejumlah pihak menilai masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara substansial.

Aktivis Depok, Anton Sujarwo, secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap jalannya pemerintahan periode 2025–2030 tersebut. Ia menilai narasi “Depok Maju” jangan sampai berhenti pada slogan dan publikasi semata.

“Kami tidak anti-pemerintah. Tapi jangan seolah-olah semua sudah baik. Realitas di lapangan masih banyak masalah klasik yang belum tersentuh tuntas, terutama soal kemacetan, banjir, dan transparansi anggaran,” tegas Anton, Sabtu (21/2/2026).

Soroti Dana RW dan Transparansi

Anton menyoroti program Dana RW Rp300 juta yang digadang-gadang sebagai terobosan pemerataan pembangunan. Menurutnya, program tersebut harus diawasi ketat agar tidak menjadi celah penyimpangan.

“Dana besar di tingkat RW itu bagus secara konsep. Tapi bagaimana mekanisme pengawasannya? Apakah partisipasi warga benar-benar dilibatkan atau hanya formalitas?” ujarnya.

Ia meminta Pemkot membuka laporan realisasi anggaran secara detail dan mudah diakses publik agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Infrastruktur Dinilai Belum Signifikan

Meski pemerintah mengklaim fokus pada pembenahan infrastruktur dan tata kota, Anton menilai dampaknya belum terasa signifikan.

“Kemacetan di titik-titik utama masih terjadi. Penanganan banjir juga belum menunjukkan perubahan drastis. Jangan hanya tancap gas di media, tapi lambat di realisasi,” sindirnya.

Evaluasi ASN Jangan Tebang Pilih

Terkait evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang gencar dilakukan Wakil Wali Kota, Anton mendukung langkah pembenahan birokrasi. Namun ia mengingatkan agar prosesnya tidak bersifat selektif.

“Reformasi birokrasi harus objektif dan profesional. Jangan sampai evaluasi hanya menyasar pihak tertentu, sementara yang dekat dengan kekuasaan aman-aman saja,” tegasnya.

Kepuasan Publik 82 Persen Dipertanyakan

Anton juga menanggapi hasil survei yang menyebut tingkat kepuasan publik mencapai 82 persen pada awal 2026. Ia meminta transparansi metodologi survei tersebut.

“Publik berhak tahu siapa lembaga surveinya, berapa jumlah respondennya, dan bagaimana metode pengambilannya. Jangan sampai angka kepuasan hanya jadi alat legitimasi politik,” katanya.

Peringatan untuk Tahun Kedua

Menurut Anton, tahun pertama bisa dianggap masa adaptasi. Namun memasuki tahun kedua, ia meminta pemerintah lebih fokus pada hasil konkret.

“Tahun kedua harus jadi pembuktian. Kalau hanya mengandalkan seremoni dan klaim prestasi, kepercayaan publik bisa turun lagi seperti di awal masa jabatan,” pungkasnya.

(Tim Redaksi)

BERIMBANG.COM — Seorang pemuda bernama Deki Suryani (24), warga Banten, mengaku menjadi korban dugaan penyalahgunaan data pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namanya disebut-sebut sebagai pemilik perusahaan MBA yang dikenal sebagai aplikasi penghasil uang dengan skema ponzi atau money game.

Berdasarkan penelusuran di lingkungan tempat tinggalnya, Deki sehari-hari bekerja sebagai pencari rumput untuk pakan kambing milik warga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup pun, ia mengaku masih kesulitan.

Saat dikonfirmasi, Deki membenarkan bahwa dirinya pernah mengunggah foto KTP di media sosial . Ia mengaku mengunggah dokumen tersebut untuk keperluan mencari pekerjaan.

“Saya pernah upload KTP di Facebook untuk cari kerja. Saya tidak tahu kalau bisa disalahgunakan seperti ini,” ujarnya dengan nada polos, Sabtu (14/2/2026).

Deki dan keluarganya mengaku kaget setelah mengetahui identitasnya dicatut dan dikaitkan sebagai pemilik perusahaan MBA. Ia menegaskan tidak pernah mendirikan maupun terlibat dalam pengelolaan aplikasi penghasil uang tersebut.

“Saya dan orang tua terus terang kaget atas apa yang terjadi. KTP saya bisa dicatut oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya dengan nada kebingungan.

Merasa dirugikan dan tidak pernah memiliki atau mengelola perusahaan tersebut, Deki akhirnya membuat surat pernyataan resmi yang menyatakan dirinya tidak mengakui sebagai pemilik perusahaan MBA.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang mengelola aplikasi MBA terkait dugaan pencatutan identitas tersebut.

Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi di media sosial, terutama dokumen penting seperti KTP yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.

Iik

DEPOK, Berimbang.com – Perkembangan penyelesaian persoalan Pasar Kemiri hingga kini masih belum menunjukkan titik terang. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengakui status pasar tersebut masih dalam kondisi status quo akibat sengketa yang belum terselesaikan.

Wali Kota Depok, Supian Suri, menyebut persoalan Pasar Kemiri menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dituntaskan agar aktivitas masyarakat dan para pedagang tidak terus terdampak.

“Iya, Pasar Kemiri ini masih status quo juga. Ini juga jadi PR yang harus kita selesaikan. Mudah-mudahan PR-PR ini bisa segera kita tuntaskan,” ujar Supian Suri saat menghadiri Konsolidasi Pra Pengukuhan Kadin Depok Di Aula Dibaleka Pemkot Depok.Kamis (12/2).

Supian menegaskan, Pemkot Depok tidak tinggal diam dan terus berupaya mencari solusi terbaik melalui jalur komunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa, termasuk PT Petamburan.

“Ya, ada solusi. Ini kita cari solusinya, bukan belum ada. Kita masih terus cari komunikasi dengan pihak yang bersengketa, dengan PT Petamburan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa upaya mediasi melalui Pengadilan Negeri (PN) sempat dilakukan. Namun, proses tersebut belum membuahkan hasil karena pihak terkait tidak dapat hadir dalam kesempatan mediasi yang telah dijadwalkan.

“Memang beberapa kesempatan dimediasi oleh PN, mereka juga waktu itu tidak bisa hadir, jadi belum ketemu untuk mediasi penyelesaian,” tambahnya.

Pemkot Depok berharap komunikasi yang terus dibangun dapat membuka ruang dialog sehingga penyelesaian sengketa Pasar Kemiri bisa segera tercapai dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, terutama pedagang dan masyarakat sekitar.

Iik

Depok, Berimbang.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026). Dari jumlah tersebut, dua orang di antaranya merupakan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa tiga orang berasal dari unsur PN Depok, sementara empat orang lainnya merupakan pihak swasta dari PT Karabha Digdaya (PT KRB), termasuk salah satu direktur perusahaan tersebut.

“Selain aparat pengadilan, terdapat pihak swasta yang turut diamankan. Penyidik juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah,” ujar Budi Prasetyo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Menurut Budi, saat ini seluruh pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif. KPK menjadwalkan pemaparan konstruksi perkara untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa OTT tersebut diduga berkaitan dengan aliran dana dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum.

“Kami masih mendalami apakah aliran uang tersebut merupakan bentuk penyuapan atau pemerasan. Semua akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan,” kata Asep.

Berdasarkan informasi awal, kasus ini diduga berawal dari sengketa lahan antara PT Karabha Digdaya dan masyarakat di wilayah Tapos, Kota Depok, yang perkaranya tengah ditangani PN Depok.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto telah mengonfirmasi adanya OTT di Depok, namun belum merinci identitas maupun peran masing-masing pihak yang diamankan.

KPK menegaskan akan menyampaikan perkembangan kasus ini secara terbuka setelah proses gelar perkara selesai dilakukan.

Iik

Read More