Penulis: admin berimbang

BERIMBANG.com,Cigombong – Turnamen sepak bola antar kampung bertajuk Tugujaya Cup Di Desa Tugujaya kecamatan Cigombong kabupaten Bogor berakhir ricuh beberapa minggu lalu. Pertandingan antara tim Kampung Citugu dan Cibogo berubah menjadi perkelahian antar pemain. Salah satu korban dari tim Citugu mengaku dipukul dan memilih melapor ke polisi.kamis( 26/25)

Insiden terjadi saat pertandingan babak kedua berjalan beberapa menit. Adu mulut antar pemain merembet ke aksi saling dorong hingga pemukulan. Suasana pun makin tak terkendali.

Panitia pertandingan dinilai gagal mengendalikan situasi. Tidak ada pengamanan, tidak ada mediasi cepat. Bahkan, saat kondisi makin memanas, panitia memilih menghentikan turnamen.

“Pertandingannya diliburkan dulu,” ujar salah satu panitia kepada wartawan.

Keputusan ini menuai kritik. Warga menilai panitia tidak siap menggelar kompetisi skala desa yang melibatkan dua kampung besar.

“Kalau hanya bisa bilang diliburkan, itu namanya lari dari tanggung jawab,” kata salah satu tokoh pemuda Citugu.

Yang lebih disorot adalah sikap Kepala Desa Tugu Jaya. Saat konflik terjadi, warga menilai kades tidak bisa menyelesaikan masalah tampil sebagai penengah.

“Padahal ini konflik warga sendiri. Tapi kepala desa terkesan diam. Harusnya hadir dan jadi jembatan perdamaian, bukan hanya menonton,” lanjut sumber tersebut.

Salah satu korban, yang merupakan pemain dari Kampung Citugu, telah membuat laporan ke pihak kepolisian. Ia merasa tidak mendapat perlindungan dan keadilan jika masalah ini hanya diselesaikan secara adat.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Kepala Desa maupun panitia terkait kelanjutan Tugujaya Cup dan penanganan kasus ini.

(Abah Salawasna)

BERIMBANG.com, Bogor – Dalam dinginnya udara dini hari Puncak, ketika kabut masih setia menyelimuti perbukitan Megamendung, sekelompok pria dari berbagai kota justru berkumpul dalam satu vila yang menjanjikan “kehangatan berbeda”. Acara yang dikemas sebagai family gathering itu berakhir dengan sirine, jerit panik, dan ketukan keras aparat yang menggulung semua rencana dalam sekejap.

Sebanyak 75 pria diamankan dalam penggerebekan yang dilakukan oleh jajaran Polsek Megamendung, dipimpin langsung Kapolsek AKP Yulita Heriyanti. Mereka terduga sebagai peserta sebuah pesta seks sesama jenis yang berlangsung di sebuah vila mewah, Minggu (22/6) dini hari.

“Awalnya kami menerima laporan warga tentang aktivitas mencurigakan di salah satu vila,” ujar AKP Yulita saat dikonfirmasi, Senin (23/6). Menurut laporan itu, jumlah kendaraan dan lalu-lalang pria muda dalam pakaian mencolok menimbulkan kecurigaan warga sekitar.

Tak menunggu lama, polisi pun bergerak cepat.

Ketika pintu vila terbuka, suasana riuh berubah menjadi sunyi. Musik berhenti, langkah kaki panik terdengar berhamburan ke berbagai penjuru ruangan. Di beberapa kamar, petugas mendapati benda-benda yang diduga digunakan untuk aktivitas seksual menyimpang dari pelumas hingga sex toys.

Para pria itu bukan penduduk lokal. Mayoritas berasal dari Jakarta, Bekasi, dan kota-kota satelit lainnya. Mereka datang secara terorganisir, melalui jaringan dalam aplikasi pesan instan yang menurut polisi sudah mereka awasi sejak sebulan terakhir.

Pihak Polres Bogor kini telah mengambil alih kasus ini untuk pemeriksaan lebih dalam, termasuk kemungkinan pelanggaran hukum berdasarkan Undang-Undang Pornografi dan ketertiban umum.

Namun di balik aspek hukum, kejadian ini kembali membuka kotak Pandora soal realitas sosial yang kompleks. Diskusi soal orientasi seksual kembali mengemuka, antara hak individu dan moralitas publik, antara privasi dan nilai-nilai masyarakat yang dominan.

(Yosef)

BERIMBANG.com, Cigombong – | Langit bukan lagi sekadar latar, tapi juga inspirasi. Inilah semangat yang coba dibawa Kwartir Ranting (Kwarran) Pramuka Cigombong saat menggelar kegiatan Safari Dirgantara di Lapangan Utama Dulido, Sabtu (21/6). Puluhan Pramuka Penegak dari berbagai Gugusdepan diajak mengenal lebih dekat dunia penerbangan dan kedirgantaraan dengan cara yang seru dan edukatif.

Acara ini bekerja sama dengan Saka Dirgantara Kwarcab Kabupaten Bogor dan menghadirkan materi materi yang dikemas menarik mulai dari pengenalan sejarah TNI AU, dasar navigasi udara, pelatihan baris-berbaris ala Dirgantara, hingga sesi praktik dan permainan edukatif.

Wakil Ketua Kwarran Cigombong, Kak Wawan Gunawan, M.M., menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya soal seragam atau disiplin, tapi juga membuka wawasan dan membangun karakter.
“Kami ingin Pramuka punya impian besar, setinggi langit, dan tetap punya pijakan kuat lewat nilai-nilai kepramukaan,” ujarnya.

Kegiatan ini disambut antusias. Suasana penuh semangat, canda tawa, dan kekaguman terlihat sepanjang kegiatan. Banyak peserta mengaku baru kali ini mengenal lebih dalam soal dunia dirgantara.

“Awalnya saya kira cuma main baris-berbaris biasa. Tapi ternyata seru, banyak hal baru yang kami pelajari,” ujar Aldi, peserta asal Gudep Cigombong.

Safari Dirgantara menjadi bukti bahwa pendidikan bisa hadir dalam bentuk yang menyenangkan dan inspiratif. Dari lapangan sederhana di kaki Gunung Salak, semangat untuk menjelajah langit mulai tumbuh di hati para Pramuka muda.

(Abah Salawasna)

BERIMBANG.com, Bogor — Sejumlah desa di Kabupaten Bogor dalam waktu dekat akan menghadapi gugatan hukum terkait dugaan pelanggaran keterbukaan informasi publik. Gugatan itu bakal diajukan oleh dua lembaga advokasi hukum, Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Pendekar.

Ketua KANNI Kabupaten Bogor, Haidy Arsyad, dan Ketua YLBH Pendekar, Hendra Sudrajat, menyatakan tekadnya untuk membawa kasus tersebut ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. “Kami tidak tinggal diam melihat ketertutupan pengelolaan APBDes. Ini uang rakyat, dan rakyat berhak tahu,” kata Haidy kepada Tempo, Jumat, 20 Juni 2025.

Pernyataan itu ia sampaikan usai bertemu Hendra Sudrajat di kantor YLBH Pendekar, Cigombong. Pertemuan berlangsung santai namun penuh tekanan moral terhadap praktik birokrasi desa yang dinilai tertutup dan tidak akuntabel.

Resisten Terhadap Permintaan Data

Menurut Haidar sapaan akrab Hendra banyak pemerintah desa di wilayah Cigombong yang enggan merespons permintaan informasi, khususnya dokumen pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2022 hingga 2024.

“Kami sudah mengirimkan surat permintaan informasi sesuai prosedur. Tapi tidak ada jawaban. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Haidar.

Haidy menambahkan, selain menggugat ke Komisi Informasi, pihaknya tengah menyiapkan laporan hukum lanjutan bila ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran.

Edukasi Hukum sebagai Langkah Awal

KANNI dan YLBH Pendekar tak hanya berencana menggugat. Keduanya juga sepakat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Mereka akan menyelenggarakan penyuluhan hukum dan literasi publik tentang hak warga dalam mengakses informasi pemerintah.

“Kita tidak hanya bergerak secara represif, tapi juga preventif. Masyarakat harus tahu, dana desa bukan milik pribadi kepala desa,” kata Haidar.

Pertemuan kedua lembaga ini dinilai sebagai momentum penting dalam mengawal transparansi desa, terutama di tengah maraknya sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.***

“Kami ingin tata kelola desa berjalan bersih dan terbuka. Bukan hanya slogan, tapi gerakan nyata,” pungkas Haidy.