Penulis: admin berimbang

BERIMBANG.COM – CIREBON. Jagat media sosial tengah ramai membahas fenomena alam langka yang akan terjadi pada 2 Agustus 2027 mendatang—gerhana Matahari total yang diprediksi menjadi salah satu gerhana terlama dalam sejarah modern.

Menurut laporan dari Gulf News, gerhana ini akan berlangsung selama 6 menit 23 detik, jauh lebih lama dari durasi gerhana total pada umumnya yang hanya 2 hingga 3 menit. Fenomena ini akan menjadi yang terlama yang bisa disaksikan dari Bumi antara tahun 1991 hingga 2114.

Fenomena ini terjadi saat Bulan berada tepat di antara Matahari dan Bumi, menutup cahaya Matahari secara penuh dari pandangan sebagian wilayah di Bumi. Meski Cirebon tidak berada di jalur totalitas, warga masih bisa menyaksikan gerhana sebagian, yang diperkirakan cukup mencolok tergantung pada kondisi cuaca saat itu.

Jalur totalitas—di mana Matahari akan tertutup sepenuhnya—akan membentang dari Samudra Atlantik, menyapu sebagian besar kawasan Eropa Selatan, Afrika Utara hingga Timur Tengah, termasuk negara-negara seperti Spanyol, Maroko, Libya, Mesir, Arab Saudi, hingga Kepulauan Chagos.

“Ini adalah momen emas bagi para pecinta astronomi maupun masyarakat umum,” ujar Dr. Yana Adi Prasetya, astronom dari Lapan-RI. “Gerhana 2 Agustus nanti termasuk peristiwa yang sangat jarang terjadi, apalagi dengan durasi totalitas sepanjang itu.”

Waspadai Dampak & Edukasi Masyarakat
Menyambut fenomena ini, sejumlah lembaga pendidikan dan komunitas astronomi di Indonesia sudah mulai menyiapkan program edukasi dan pengamatan bersama. Namun, masyarakat juga diimbau untuk tidak melihat gerhana langsung tanpa alat pelindung khusus, karena dapat merusak mata secara permanen.

Dinas Pendidikan setempat bahkan berencana melibatkan sekolah-sekolah di Cirebon dalam sesi pengamatan edukatif.***

Berimbang.com | Kamis, 25 Juli 2025

Jakarta – Gejolak protes dari kalangan buruh terus membara menyusul kabar bahwa pemerintah Indonesia memberikan akses data pribadi warga negara Indonesia (WNI) kepada pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui kesepakatan perdagangan digital. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hak asasi rakyat.

Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, mengecam keras kesepakatan itu. “Bagaimana mungkin data pribadi rakyat diserahkan ke negara asing tanpa seizin pemiliknya? Ini bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/7).

Ancam Aksi Nasional

KSPI bersama jaringan serikat buruh nasional mengancam akan menggelar aksi besar-besaran di seluruh Indonesia bila pemerintah tidak segera mencabut kesepakatan tersebut. Menurut Iqbal, data buruh—sebagai kelompok rentan—tidak boleh dipertaruhkan demi kepentingan dagang asing.

Iqbal juga menyinggung ketimpangan perdagangan antara Indonesia dan AS. “Tarif barang Indonesia ke AS bisa mencapai 19 persen, sementara barang dari AS bebas masuk. Sekarang, ditambah data pribadi kami dijual. Ini penjajahan gaya baru: neoliberalisme berkedok perdagangan,” tegasnya.

Penjelasan Pemerintah

Di tengah kemarahan publik, pemerintah membantah tuduhan menyerahkan data pribadi secara bebas. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa data yang dimaksud hanya terkait perdagangan barang berisiko ganda, seperti gliserol sawit yang bisa digunakan untuk pupuk maupun bahan peledak.

“Ini soal transparansi transaksi barang strategis, bukan pemindahan data individu secara masif. Pemerintah tetap patuh pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” jelas Hasan.

Namun pernyataan Hasan bertolak belakang dengan siaran resmi Gedung Putih, yang menyebut Indonesia akan memberikan “kepastian hukum terkait transfer data pribadi” ke AS, serta mengakui AS sebagai negara dengan standar perlindungan data yang memadai.

Rakyat Berhak Tahu dan Menolak

Pakar hukum data pribadi dari ICJR, Henny Supolo, menyebut bahwa ketidakterbukaan pemerintah terhadap isi kesepakatan melanggar prinsip transparansi publik. “Rakyat berhak tahu data apa yang dibagi, untuk apa, dan kepada siapa. Tanpa itu, ini rawan disalahgunakan,” ujarnya.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) jelas menjamin hak warga atas informasi, penghapusan, dan persetujuan eksplisit atas data pribadi mereka. Bila benar data bisa ditransfer ke yurisdiksi asing tanpa keterlibatan subjek data, ini berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap UU tersebut.

Desakan Mencabut Kesepakatan

KSPI dan Partai Buruh menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan hanya tentang buruh, melainkan menyangkut martabat bangsa. “Jika pemerintah tetap ngotot, kami akan mobilisasi jutaan buruh ke jalan. Ini soal prinsip, bukan hanya angka dagang,” pungkas Iqbal.

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai pemerintah harus segera membuka isi perjanjian secara transparan kepada publik. Tanpa keterbukaan, isu ini bisa menjadi bola salju yang menggerus kepercayaan rakyat terhadap negara.***

📅 Kamis, 25 Juli 2025
✍️ Redaksi Berimbangcom

Berimbangcom — Pendaftaran tujuh sekolah kedinasan tahun 2025 resmi ditutup pada 22 Juli lalu. Namun, fakta mengejutkan muncul: dua sekolah kedinasan dengan jaminan langsung menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) justru sepi peminat. Padahal, di tengah persaingan kerja yang makin keras dan janji stabilitas karier sebagai PNS, angka pendaftar yang minim tentu jadi anomali serius.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 19 Juli 2025, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) seperti biasa merajai pendaftaran dengan 45.518 pelamar. Sementara di posisi buncit, Politeknik Siber dan Sandi Negara mencatat hanya 2.632 pendaftar, disusul Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dengan 7.563 pelamar.

“Sekolah elit, kuliah gratis, prospek jadi PNS langsung. Tapi kenapa malah tak dilirik?” – itulah pertanyaan yang mengemuka.

Berikut Ranking Jumlah Pendaftar Sekolah Kedinasan 2025:

1. PKN STAN – 45.518
2. IPDN – 31.264
3. Sekolah Kedinasan Kemenhub – 28.493
4. STMKG – 18.858
5. Polstat STIS – 15.869
6. STIN – 7.563
7. Poltek Siber dan Sandi Negara – 2.632

Kenapa Sekolah Elit Justru Tak Diminati?

1. Publik Minim Literasi Intelijen & Siber
Banyak calon peserta yang tidak paham dunia kerja intelijen atau keamanan siber. Profesi ini dianggap “asing”, penuh kode, dan tidak seterang profesi ASN pada umumnya.

2. Disiplin & Tekanan Tinggi
STIN dikenal keras dalam latihan fisik dan kedisiplinan tinggi. Hal ini bisa mengintimidasi calon pendaftar yang tidak siap secara mental maupun fisik.

3. Promosi & Sosialisasi Lemah
Tak seperti STAN atau IPDN yang aktif menjaring lewat medsos dan event sekolah, STIN dan Poltek Siber terkesan “diam”, padahal mereka bersaing di era digital.

4. Seleksi Sangat Ketat & Khusus
Dari tinggi badan, kesehatan prima, hingga catatan keamanan, beberapa syarat masuk dua sekolah ini sangat membatasi sejak awal.

Sepi Pendaftar, Justru Peluang Emas?

Bagi calon siswa yang benar-benar berminat dan siap secara fisik dan mental, jumlah pesaing yang kecil justru menjadi keuntungan. Peluang lolos tes jauh lebih besar dibanding STAN atau IPDN yang penuh desakan.

“Sekarang saatnya generasi muda berpikir ulang. Jangan hanya mengejar sekolah ramai, tapi cari peluang sunyi yang pasti,” ungkap seorang analis pendidikan di Jakarta kepada Berimbangcom.

🛡️ STIN & Poltek Siber: Sekolah Strategis, Bukan Sekolah Massa

Dua sekolah ini tidak sekadar mencetak ASN biasa. Lulusan mereka disiapkan untuk masuk dunia yang tertutup, strategis, dan menyangkut keamanan nasional.

Namun, tanpa komunikasi publik yang masif dan pemahaman yang cukup dari masyarakat, maka lembaga strategis ini bisa terus kehilangan potensi SDM unggul hanya karena miskomunikasi.

🔗 Simpulan Berimbangcom:

Sepinya peminat STIN dan Poltek Siber adalah cermin dari masalah komunikasi dan pemahaman publik, bukan soal kualitas institusi. Pemerintah perlu rebranding dua sekolah ini, menjadikannya lebih familiar, tanpa mengorbankan nilai-nilai strategis dan kedisiplinan yang menjadi DNA-nya.***