Penulis: admin berimbang

Berimbang.com – Bandung, 8 Agustus 2025

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menetapkan jumlah maksimal siswa per rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri menjadi 50 orang memicu perlawanan dari kalangan sekolah swasta. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bandung, bersama tujuh organisasi pendidikan swasta lainnya, resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jumat (8/8/2025).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025. Menurut BMPS, aturan ini membuat sekolah negeri mampu menampung lebih banyak siswa, sehingga menggerus jumlah peserta didik yang biasanya masuk ke sekolah swasta.

Guru Kehilangan Jam Mengajar, Sertifikasi Terancam

Ketua BMPS Kabupaten Bandung, Atty Rosmiati, menjelaskan bahwa dampak paling berat justru dirasakan guru swasta. Dengan berkurangnya jumlah siswa, otomatis jam mengajar juga berkurang. Padahal, untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi, guru wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.

“Kalau triwulan 1 dan 2 sertifikasi sudah cair, untuk triwulan 3 dan 4 akan diverifikasi ulang. Nah, di tahap ini banyak guru yang kemungkinan gugur syarat,” ujarnya.

Atty mengingatkan, banyak guru swasta mengandalkan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar cicilan, hingga biaya pendidikan anak. Jika kehilangan hak tersebut, dikhawatirkan akan terjadi eksodus guru ke profesi lain, yang berimbas pada penurunan mutu pendidikan swasta.

BMPS mencatat, dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Kabupaten Bandung sudah resmi tutup akibat minim siswa. Dari 130 SMK swasta yang ada, hampir seluruhnya terancam nasib serupa.

Kritik pada Proses Kebijakan

Selain soal dampak ekonomi, BMPS menilai kebijakan ini dibuat sepihak tanpa melibatkan sekolah swasta dalam proses perumusan maupun sosialisasi.

“Kami sama sekali tidak diajak bicara. Tiba-tiba kebijakan jalan, dampaknya kami yang paling kena. Kalau dari awal dilibatkan, kami bisa siapkan strategi,” tegas Atty.

Pandangan Pemerintah

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait gugatan tersebut. Namun, sebelumnya Pemprov Jabar menyatakan bahwa penambahan kapasitas rombel di sekolah negeri dilakukan untuk mengatasi persoalan siswa yang tidak tertampung dan menekan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Pemprov, langkah ini adalah bagian dari pemerataan akses pendidikan, meski diakui memerlukan evaluasi agar tidak mematikan peran sekolah swasta.

Harapan ke Depan

BMPS berharap proses hukum ini dapat membuka ruang dialog antara pemerintah dan sekolah swasta, sehingga kebijakan pendidikan di Jawa Barat bisa lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Red

Berimbang.com – Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) tengah menelusuri tiga bidang tanah di Kota Surakarta yang diduga terlantar. Jika terbukti tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan, lahan tersebut berpotensi diambil alih negara dan dimasukkan ke dalam Bank Tanah untuk kepentingan publik.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Wahjoe Noer Siswati, mengungkapkan bahwa proses penelusuran sudah masuk tahap monitoring. Lahan tersebut berada di satu lokasi di Kelurahan Sumber dan dua lokasi di Kelurahan Mojosongo.

“Sebelum tanah resmi ditetapkan sebagai tanah terlantar, ada prosedur panjang mulai dari pemantauan lapangan, pengiriman surat peringatan, hingga verifikasi oleh Panitia C yang dibentuk BPN Pusat,” ujar Wahjoe saat ditemui di Public Service Expo, Solo Square Mall, Kamis (7/8/2025).

Menurutnya, pemilik lahan akan menerima surat peringatan bertahap—mulai dari SP 1 hingga SP 3—sebelum keputusan final diambil.

Proses Panjang: 587 Hari Menuju Status Tanah Terlantar

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa penetapan tanah terlantar tidak bisa dilakukan secara instan. Prosesnya memakan waktu hingga 587 hari, dimulai dari pemberitahuan kepada pemilik untuk memperbaiki pengelolaan tanah dalam jangka waktu 180 hari.

Jika diabaikan, pemerintah akan mengirim SP 1 (90 hari), lalu SP 2, dan SP 3. Apabila pemilik tetap tidak menunjukkan itikad mengelola, lahan akan dinyatakan terlantar dan masuk ke Tanah Cadangan untuk Negara.

“Tanah-tanah ini nantinya akan digunakan untuk reforma agraria atau kepentingan publik lainnya,” jelas Nusron.

Dasar Hukum dan Antisipasi Konflik

Kebijakan ini merujuk pada PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Pemerintah menilai lahan yang dibiarkan kosong lebih dari dua tahun sejak hak diterbitkan rawan memicu konflik agraria dan potensi pendudukan ilegal.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menghapus hak masyarakat, melainkan mendorong pemanfaatan tanah agar tidak terbengkalai.

“Pemerintah tidak akan serta-merta mengambil tanah tanpa prosedur. Ada masa tunggu, ada peringatan, dan semua berjalan sesuai hukum,” kata Hasan.

Konteks Nasional

Saat ini pemerintah sedang memetakan hampir 100 ribu hektare tanah terlantar di seluruh Indonesia. Penelusuran dilakukan untuk memastikan setiap bidang tanah digunakan secara produktif demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Red

BERIMBANG.com, Depok, 8 Agustus 2025 — MBA Depok menggelar meeting gathering yang diikuti oleh belasan anggota untuk memperkuat koordinasi wilayah dan meningkatkan kinerja tim. Acara yang dipimpin manajer wilayah, Hendra, menekankan pentingnya kolaborasi dan membuka kesempatan bagi anggota untuk mendapatkan peluang penghasilan baru. Bertempat di RM Hegar Jalan Nusantara Raya, Depok. Jum’at. (8/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Hendra menyampaikan motivasi kepada peserta tentang bagaimana anggota bisa saling mendukung untuk memperluas jaringan dan memanfaatkan peluang usaha atau program internal yang tersedia. Selain memberikan dorongan semangat, sesi juga difokuskan pada pemantapan strategi kerja lapangan dan mekanisme pembagian tugas antaranggota.

Agenda dan manfaat pertemuan

Pertemuan yang bersifat tatap muka ini meliputi sesi pemaparan pengurus, diskusi kelompok, serta tanya jawab untuk menyamakan persepsi tentang target wilayah Depok. Panitia mencatat beberapa manfaat utama dari pertemuan anggota, antara lain:

1. Meningkatkan Kerjasama Tim — Mempererat hubungan antaranggota sehingga koordinasi kerja menjadi lebih lancar.
2. Pengambilan Keputusan Bersama — Memberi ruang bagi anggota untuk berdiskusi dan menentukan langkah bersama.
3. Pembagian Informasi — Menyamakan informasi agar seluruh anggota memiliki data dan arahan yang seragam.
4. Meningkatkan Motivasi — Berbagi pengalaman dan kisah sukses antaranggota untuk membangun semangat kolektif.
5. Mengatasi Masalah — Mengidentifikasi kendala di lapangan dan mencari solusi praktis bersama.
6. Meningkatkan Kreativitas — Tukar pikiran yang memicu ide-ide baru dan inovasi kegiatan.
7. Membangun Hubungan — Memperkuat jaringan personal dan profesional di antara anggota.
8. Meningkatkan Akuntabilitas — Memantau progres kerja dan memastikan target tercapai sesuai rencana.

Tanggapan peserta

Sejumlah peserta menyambut positif inisiatif pertemuan tersebut. Mereka mengapresiasi peluang untuk berdiskusi langsung dengan manajemen wilayah dan berharap kegiatan serupa rutin diadakan untuk menjaga komitmen kerja dan sinergi tim.

Langkah berikutnya

Panitia merencanakan tindak lanjut berupa pembentukan kelompok kerja berdasarkan area tugas serta jadwal pertemuan evaluasi berkala. Tujuan jangka pendek adalah memperjelas target bulan depan dan membuka lebih banyak peluang kolaboratif antaranggota.

Tentang MBA Depok: Komunitas yang fokus pada pengembangan jaringan, peningkatan kapasitas anggota, dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui berbagai program dan kegiatan wilayah.

Red

Berimbangcom | Bandung, 28 Juli 2025 – Jawa Barat kembali diwarnai deretan peristiwa menarik dan mengundang keprihatinan. Dari isu penganiayaan tragis di Pangandaran, gugatan pegiat budaya terhadap Perda kontroversial di Bandung, sindiran tajam DPRD Jabar terhadap gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang disebut “Gubernur Konten”, hingga kekhawatiran publik soal kebocoran data 4,6 juta warga Jabar. Tak ketinggalan kabar menggembirakan: kelahiran bayi Banteng Jawa pertama di Cagar Alam Pangandaran.

1. ‘Gubernur Konten’: DPRD Jabar Sindir Dedi Mulyadi Soal Gaya Kepemimpinan

Anggota Komisi I DPRD Jabar A Yamin menyindir Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai lebih sibuk membangun citra lewat konten media sosial ketimbang menyelesaikan persoalan secara substantif.

“Datang ke lokasi, viral, padahal masalah sudah selesai. Tapi karena konten jadi ramai lagi. Ini bisa memperkeruh suasana,” ucap Yamin merujuk insiden retret siswa Kristen di Sukabumi.

Yamin menegaskan, konten boleh saja, asal tak mengabaikan tanggung jawab sosial. “Kalau hanya demi sensasi, perlu dikritisi. Dedi sekarang pemimpin, bukan influencer,” tukasnya.

2. Petisi Online Lawan Perda Cagar Budaya Bandung

Para pegiat warisan budaya Kota Bandung menggugat Perda No. 6 Tahun 2025 yang dinilai dapat melenyapkan 1.770 bangunan cagar budaya. Mereka menuduh Pemkot Bandung mengganti status cagar budaya menjadi sekadar ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya), membuka peluang perusakan massal demi proyek pembangunan.

“Bandung bukan Paris atau Singapura, tapi kalau cagar budayanya dihancurkan, identitas kota ikut lenyap,” ujar Tubagus Adhi dari Bandung Heritage Society.

Petisi online pun sudah ditandatangani lebih dari 500 orang. Para pegiat menuntut evaluasi total atas perda yang disahkan tanpa keterlibatan publik.

3. Kebocoran Data 4,6 Juta Warga Jabar Bikin Resah

Pengguna anonim bernama DigitalGhostt mengklaim membobol data pribadi jutaan warga Jabar, termasuk NIK, alamat, dan email, dan menjualnya di dark web. Mahasiswa dan warga sipil mengaku waswas data mereka disalahgunakan untuk pinjol atau penipuan daring.

“Takut banget data disalahgunakan. Harusnya pemerintah evaluasi sistem keamanannya,” kata Yudistira, mahasiswa di Bandung.

Ironisnya, kebocoran ini bukan yang pertama. Namun tak ada langkah serius dari pemerintah untuk memperbaiki sistem pertahanan siber.

4. Tragis! Pria di Pangandaran Tikam Mantan Istri Usai Mabuk

Kekerasan mengerikan terjadi di Padaherang, Pangandaran. Seorang pengamen inisial R (27) menikam mantan istrinya usai cekcok setelah minum minuman keras bersama. Korban, T (27), mengalami luka parah di leher dan kepala hingga dilarikan ke RSUD Pandega.

Polisi masih memburu pelaku, yang dilaporkan dalam kasus penganiayaan berat sesuai Pasal 351 KUHP.

5. Kabar Baik: Bayi Banteng Jawa Pertama Lahir di Cagar Alam Pangandaran

Kabar bahagia datang dari Taman Wisata Alam Pananjung. Seekor bayi betina Banteng Jawa bernama Exploitasia lahir sehat pada Minggu pagi. Ini menjadi penanda keberhasilan program reintroduksi Banteng Jawa oleh Kemenhut RI.

“Semoga habitatnya berkembang dan bisa jadi daya tarik wisata edukatif,” kata Kusnadi, Kepala Resor BKSDA Pangandaran.*