Penulis: admin berimbang

BERIMBANG.com – Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertahanan (BPN Kantah) Kabupaten Bogor, menindaklanjut masalah tanah sertipikat nomor 2xxx yang dimiliki klien Mohammad Adzan SH, MH, MKn, dengan pihak yang mengaku memiliki Akta Jual Beli (AJB) tahun 2014.

Tindaklanjut BPN Kantah Kabupaten Bogor mengundang pertemuan para pihak terkait untuk klarifikasi pada kamis 13 Januari 2022.

Undangan yang ditujukan kepada Mohammad Adzan SH, MH, MKn, selaku kuasa hukum pemilik tanah bersertipikat dan pemilik tanah, serta pembuat AJB 2012, pembuat AJB 2014 dan yang memintanya, inisial S yang sempat memasang plang ditanah klien Mohammad Adzan dan Kepala Desa Cijayanti.

Dalam ruang rapat, Kepala Kantah Kabupaten Bogor beserta dua kepala seksi dan Para pihak hadir, hanya saja pembuat AJB 2014 diwakilkan oleh pengacaranya dan pihak Desa Cijayanti diwakilkan oleh Sekretaris Desa.

Sebelum memulai klarifikasi, Kepala kantor Kabupaten Bogor membuka percakapan dengan menanyakan kepada semua pihak yang hadir dalam ruangan, termasuk wartawan, kepentingan menghadiri klarifikasi tersebut.

Kepala Kantah Kabupaten Bogor Sepyo Achanto SH, MH, memutuskan dan meminta yang tidak berkepentingan untuk keluar ruangan, termasuk wartawan. Sebab pihak pengacara pembuat AJB tahun 2014 menginginkan agar yang tidak berkepentingan tidak ikut menyaksikan dalam klarifikasi tersebut.

Usai pertemuan klarifikasi dihari yang sama (13/1), Mohammad Adzan SH, MH, MKn, selaku kuasa hukum pemilik sebidang tanah di Cijayanti tidak puas dengan klarifikasi tersebut, menurutnya tidak membuahkan hasil yang jelas, sebab, “Kepala Kantor meminta kita musyawarah,” katanya.

“Kenapa harus pengacaranya (yang membuat AJB 2014) yang datang, seharusnya pihak PPAT yang menandatangi, mengetahui peristiwa hukum saat itu, emang pengacara mengetahui peristiwa hukum yang terjadi,” ujar Adzan panggilan akrabnya.

“Ini kan klarifikasi bukan bicara pengadilan, tapi sah-sah saja, namun tidak pada substansinya, masa klarifikasi yang jawab pengacaranya,” ujar Adzan, “Kenapa kepala BPN tidak menanyakan peristiwa yang terjadi kepada PPATnya langsung dari dia yang mengalami atau mengetahui,” kata Adzan

Lanjut dia menegaskan, “klien saya menyanggah itu bukan tanda tangan dia (dalam AJB 2014), jelas klien saya mengatakan dengan tegas ‘tidak pernah menjual itu (bidang) tanah,” katanya. “Ya sesuai aturan, pihak BPN (Kabupaten Bogor) harus membuka blokir itu dan harus patuh aturan,” ujar Adzan.

Adzan menjelaskan aturannya, “Menurut peraturan menteri Agraria dan tata ruang bahwa blokir yang berlaku 30 hari dan selanjutnya ditempuh secara hukum dan gugatan di pengadilan,” ujarnya.

“Dan BPN harus bisa memberikan sanksi kepada PPAT yang telah melanggar sumpah dan jabatan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh PPAT,” terang Adzan.

Sementara, dikantin Kantah Kabupaten Bogor pihak kuasa hukum yang membuat AJB 2014, meminta kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

Hingga berita ini dimuat, Pihak BPN Kantah saat hendak di konfirmasi pejabat yang berkapasitas, tidak ada yang bisa ditemui,

Melalui telpon Kepala seksi penetapan Hak dan Pendaftaran, BPN Kabupaten Bogor, Soleh Hendrawan merijek sambungan telpon lalu ia membalas melalui whatsapp, “Maaf kang sy (saya) masih lanjut mediasi masalah yg (yang) lain,” balas Soleh singkat, dengan emoticon maaf.

Sekedar diketahui, prosedur untuk menemui para pejabat di BPN Kantah Kabupaten Bogor harus mengisi form daftar tamu lengkap dengan tujuannya, juga melewati beberapa keamanan dalam gedung.

Diberitakan sebelumnya, penjelasan Mohammad Adzan SH, MH, MKn selaku kuasa hukum pemilik sertipikat, “karena AJBnya dinyatakan hilang oleh mantan bos nya Aris (kliennya) yang dahulu dimintai tolong oleh Aris untuk membuatkan Sertipikat dengan biayanya potong gajinya Aris tiap bulan,” ujar Adzan.

Lebih lanjut Adzan menjelaskan, “Namun, sertipikat yang di janjikan oleh mantan bosnya itu selama satu tahun tidak juga beres, dan akhirnya Aris minta AJBnya dikembalikan saja biar Aris urus sendiri,”

“Bosnya Aris menyatakan hilang dan bilang ke Aris ‘tanahnya saya bayarin saja,’ tapi Aris tidak mau di jual,” jelas Adzan.

“Dan akhirnya beberapa hari kemudian Aris di datangi oleh orang suruhan mantan bosnya itu untuk buat surat pernyatan agar tanahnya itu diserahkan ke anaknya tanpa melalui jual beli yang sah menurut hukum,” jelas Adzan.

(Tengku Yusrizal)

BERIMBANG.com Bogor – Presiden Direktur PT Imza Rizki Jaya Group, Hj Rizayati SH MM temui Tommy Soeharto di Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pertemuan tersebut disebut oleh Rizayati untuk menjalin persaudaraan dan kerjasama usaha ke depan yang akan di bangun bersama-sama.

Sebelum tiba di homestay nya Tommy Soeharto, Rizayati yang didamping oleh suami dan staffnya harus berusaha keras melawan medan jalan yang masih rusak berat. Bahkan, sang suami harus rela turun mobil dan ikut mendorong kendaraan mereka yang terjebak lumpur basah.

“Perjuangan kami di jalan menuju tempat pak Tommy cukup menantang, melewati medan berlumpur. Namun dengan niat baik dan bantuan dari yang punya wilayah, alhamdulillah kami sampai dan akhirnya bersilaturahmi dengan beliau. Banyak hal kami bicarakan, mulai dari usaha, bisnis dan potensi yang Indonesia milik untuk bersama kita kembangkan demi kesejahteraan rakyat dan bangsa ini,” kata Rizayati di Sentul, Kamis 13 Januari 2022.

Rizayati mengatakan usaha yang pertama di bahas ialah tentang penerangan di wilayah yang ia kunjungi hari ini, meliputi wilayah Kabupaten Bogor hingga tembus ke Kabupaten Cianjur. Selain itu, Rizayati juga mengatakan akan membantu membangun jalan penghubung dua daerah tersebut yang hari ini masih berbentuk tanah dan bebatuan yang membelah gunung.

“Banyak hal, selain penerangan dan insfrastruktur jalan, kita juga bicarakan bisnis ekspor kopi Aceh, serta produk UMKM kita agar bisa mendunia. Prioritas kerjasama kami, ialah membantu warga masyarakat agar yang memiliki usaha bisa tembus pasar internasional. Dengan begitu, kesejahteraan rakyat Indonesia bisa kita bantu naik perlahan,” kata Rizayati menjelaskan.

Untuk pemasangan penerangan di wilayah area Tommy Soeharto itu, Rizayati mengatakan akan dibangun penerangan jalan umum tenaga surya atau PJU-TS yang memang menjadi bidang usaha miliknya. Rizayati menyebut, untuk pemasangan PJU-TS akan dilaksanakan langsung oleh anak usaha mereka yakni PT. Defa Dirgantara Jaya.

“Pokonya untuk membangun NKRI, kami akan selalu kompak bergandeng tangan untuk NKRI harga mati. Termasuk pengerjaan proyek di jalan dan lahan milik pak Tommy, kami serahkan langsung ke PT. Defa Dirgantara Jaya selaku anak usaha dari PT. Imza Rizki Jaya,” tutup Rizayati.(*)

BERIMBANG.com – Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan hadiri kegiatan Pelantikan Pengurus PWI Kabupaten Bogor Periode 2021-2024, yang dilaksanakan di Ballrom M One Hotel, Sukaraja, Rabu (12/1/2021).

Wabup ingin PWI dapat semakin adaptif, inovatif, memiliki kompetensi jurnalistik, serta menghindari penyalahgunaan profesi dengan mengedepankan kode etik jurnalistik dalam menjalankan profesinya.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengungkapkan, disrupsi digital berdampak pada model bisnis, proses produksi berita dan distribusi konten dalam industri media, sehingga jurnalisme saat ini dituntut untuk semakin adaptif, inovatif, menggali hal-hal yang unik dan eksklusif, dan menyesuaikan dengan gaya masyarakat mengkonsumsi berita dengan kemudahan yang ditawarkan media multiplatform.

Beragam tantangan untuk menghadirkan jurnalisme yang berkualitas, menurut dia, antara lain ekonomi politik, clickbait, hoax, traffic seeker, manipulasi opini publik di medsos dan masih rendahnya kesadaran publik tentang jurnalisme berkualitas sebagai tanggung jawab bersama.

“Untuk itu, setiap wartawan semestinya memiliki kompetensi jurnalistik, menguasai teknologi multimedia, dan mampu menyikapi secara bijak kebebasan pers serta menghindari penyalahgunaan profesi bagi kepentingan yang bertentangan dengan kode etik wartawan,” kata Iwan Setiawan.

Lanjut Iwan Setiawan menyampaikan, terpilihnya Subagiyo sebagai Ketua PWI Kabupaten Bogor dua periode itu merupakan aklamasi yang luar biasa sesuai dengan taglinenya kompak, hal itu dibuktikan dengan suksesi kepengurusan PWI Kabupaten Bogor.

“Saya lihat struktur organisasi PWI Kabupaten Bogor mulai dari ketua, wakil ketua, ketua bidang hingga sekretarisnya tidak berubah ini berarti konstruksi yang dibangun melalui Pak Subagiyo sangat bagus. Atas nama Pemkab Bogor kami ucapkan selamat dan semoga PWI bisa mengedepankan kode etik jurnalistik dalam menjalankan profesinya,” bebernya.

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Kabupaten Bogor, lanjut Iwan, perlu ditingkatkan lagi, karena saat ini ia melihat masih banyak insan pers yang belum melakukan UKW. Mudah-mudahan uji kompetensi ini bukan hanya untuk pribadi dan organisasi tetapi penting juga untuk Pemkab Bogor.

“Insyaallah Diskominfo yang senantiasa bermitra dengan pengurus PWI bisa mendukung program UKW, kami siap dukung anggarannya tanpa mengurangi independesi hasil uji kompetensi tersebut,” tandasnya.

Sementara, Ketua PWI Kabupaten Bogor, Subagiyo mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang selalu bermitra dengan PWI Kabupaten Bogor.

Perlu dinformasikan bahwa 30% atau 29 anggota PWI sudah lulus UKW. Dirinya juga selalu melakukan seleksi dan evaluasi terhadap para anggotanya, dari 115 hanya 82 anggota yang dinyatakan aktif, disiplin menulis dan lainnya.

“PWI komitmen harus berkompeten dalam menjalankan profesi, untuk mengoptimalkan peran PWI Kabupaten Bogor. Kami minta kepada Pemkab Bogor untuk mendorong dan memfasilitasi UKW untuk memfasilitasi teman-teman yang belum UKW,”

“Saya juga himbau kepada teman-teman khususnya di media online untuk hati-hati dan teliti saat menyebar berita, untuk menghindari terjadinya berita menyimpang. Untuk teman-teman yang sudah berbadan hukum segera daftarkan ke dewan pers,” tegas Subagiyo.

Ditempat yang sama, Ketua PWI Jabar, Hilman Hidayat menuturkan, dengan pelantikan ini semoga Ketua PWI Kabupaten amanah, karena telah bersumpah untuk menjalankan UU Nomor 199 mengenai Kode Etik Jurnalistik dan Kode Etik Perilaku Wartawan, sebab adanya perkembangan dan perubahan teknologi berpengaruh terhadap independensi profesi wartawan.

“Ingat profesi wartawan ada etiknya, teman-teman wartawan daerah itu mengekor beritanya, tidak independen. Saya berbincang dengan para bupati/walikota mereka juga butuh informasi otentik, akurat dan independen,”

“Pesatnya perkembangan teknologi membuat saat ini banjir informasi tetapi didominasi dengan informasi keliru, datanya benar, fotonya benar tetapi isi kontennya sesat,”

“Junjung tinggi kode etik jurnalistik hanya wartawan yang punya kode etik jurnalistik dan hati nurani yang berani meciptakan kebenaran, kasihan masyarakat dibodohi, pemerintah diberikan informasi palsu. Benteng terakhirnya adalah di kode etik jurnalistik,” tutup Hilman.

Sebagai informasi turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Perwakilan Korem, Kapolsek Sukaraja, Ketua Kadin dan Ketua IWAPI.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)