Penulis: admin berimbang

BERIMBANG.COM, Bogor – Tim gabungan Propam polres Bogor, Sat Narkoba Polres Bogor dan Subdenpom III/I-3 Kabupaten Bogor gelar operasi penegakan ketertiban dan disiplin di wilayah Babakan Madang, Sukaraja, dan Cibinong Pada Sabtu dinihari (28/01/2022)

Kasi Propam polres Bogor Iptu Iwansyah S.H., M.H yang memipin langsung kegiatan gaktiplin  mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah kami TNI – Polri  dalam upaya menjaga kondusifitas di wilayah kabupaten Bogor.

“Kami Fokuskan sasaran dalam Operasi Gaktiplin ini ialah tempat-tempat hiburan malam yang berada di wilayah kabupaten Bogor. Jangan sampai anggota dari unsur TNI Polri sendiri melakukan pelanggaran dengan mendatangi tempat hiburan malam,” ucapnya.

Selain penegakan disiplin terhadap anggota kita juga memberikan himbauan kepada para pengelola dan pengunjung tempat hiburan malam untuk tetap menjalankan prokes dan mematuhi jam operasional yang telah di tentukan.

“Kedepan bila mana terdapat pelanggaran yang dilakukan anggota dari unsur TNI Polri, kita pun akan lakukan penindakan secara langsung sesuai aturan yang di berlakukan,” tutupnya.

(Na)

BERIMBANG.com – Rencana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bogor, melalui Penataan Kawasan Kecamatan, Bupati Bogor, Ade Yasin mengingatkan jajarannya untuk tidak gengsi berkoordinasi dan berkolaborasi untuk Penataan wilayah di beberapa titik yang menjadi prioritas.

Hal tersebut ditegaskannya saat memimpin Rapat Koordinasi Rencana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Melalui Penataan Kawasan Kecamatan, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Cibinong, Kamis (27/1/2022).

Hadir pada kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, beberapa Camat dan Tim Percepatan Pembangunan Strategis (TP2S) Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor, Ade Yasin menyebutkan bahwa di Kabupaten Bogor ada kawasan-kawasan yang menjadi prioritas untuk dilakukan penataan, karena menjadi sumber kemacetan dan sumber masalah lainnya. Misalnya di Cibinong, yakni pintu tol Citeureup sampai Pasar Cibinong harus ditata.

“Konsep penataannya harus dibuat secara matang, dinas terkait jangan hanya melihat dari peta atau dari pandangan drone, tapi harus injakkan kaki kita ke kawasan tersebut, agar hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat,” tandas Ade.

Ade menjelaskan, beberapa kawasan lainnya yakni pintu tol Ciawi dan Pasar Ciawi, Flyover Cileungsi, selanjutnya kemacetan di Ciampea yakni di beberapa pertigaan penyebab kemacetan, dan jalan rusak yang selalu menjadi keluhan masyarakat.

Di Leuwiliang, lanjutnya, yakni kemacetan sekitar pasar, dan jalan rusak. Di Parung yakni parkir liar, angkutan umum yang sembarangan mangkal, dan kemacetan di pertigaan Pasar Parung. Di Gunung Sindur yakni jalan rusak sekitar Puspitek.

“Kuncinya adalah komunikasi, saya selalu ingatkan dalam setiap kesempatan agar kita jangan gengsi untuk berkoordinasi dan berkolaborasi,” ujar Ade.

Berikutnya, Ade mengingatkan kepada dinas, terkait penataan ibu kota Kabupaten Bogor masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Penataannya harus diselesaikan tahun ini, karena kalau ditunda-tunda lagi nanti terlihat pekerjaannya tidak selesai-selesai.

Senada dengan Ade Yasin, anggota Tim Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, Yayat Supriatna, menuturkan, dalam menyelesaikan masalah penataan kawasan, diskusi di lapangan sebetulnya sangat efektif untuk langsung melakukan tindakan dan pemetaan penanganan masalah.

“Misalnya, masalah kemacetan itu bukan hanya kaitannya soal penataan tapi harus dilihat aktor di belakangnya, misalnya ketertiban angkotnya, PKL-nya, dan lain sebagainya. Pemetaan itu saya kira penting untuk memecahkan masalah dari kasus ke kasus,” tutur Yayat.

Yayat mengusulkan, kita mulai dari yang besar dulu, yang di dalamnya melibatkan lintas sektor seperti Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Misalnya kita fokus di Ciawi dulu, kalau Ciawi bisa sukses, maka bisa menular ke kawasan lainnya.

“Karena intinya ketika kita berhasil menata kawasan Ciawi, pemerintah pusat dan provinsi akan merasa terlibat dalam menuntaskan persoalan yang kita hadapi,” kata Yayat yang juga Pakar Tata Ruang Universitas Trisakti.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.com – Mohammad Adzan S.H., M.H., M.Kn. selaku Kuasa Hukum Pemilik SHM nomor 2xxx, Keberatan jalannya pemeriksaan pada Kamis (27/1/2022) yang digelar MPPD atau Majelis Pembina dan Pengawas Daerah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bogor.

Pasalnya, pembuat AJB 2014 tidak menghadiri undangan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan (BPN Kantah) Kabupaten Bogor. Kemudian kliennya dicecar pertanyaan oleh MPPD.

“Saya inisiatif membawa klien saya sebagai prinsipal, tujuannya hanya untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan, bukan menjadi locus (tempat) pertanyaan, seharusnya yang banyak mendapat pertanyaan itu saudari (Inisial In_red) dan PPAT pembuat AJB 2014,” terang Adzan,

“Saya merasa, klien saya sebagai terperiksa,” kata Adzan. Pemeriksaan yang seharusnya ditujukan kepada PPAT pembuat Akta Jual Beli (AJB), dan yang meminta membuat AJB 2014, serta dirinya selaku kuasa hukum pemilik SHM, yang mendapat banyak pertanyaan sesuai undangan.

Menurut Adzan Pemeriksaan MPPD kepada PPAT seharusnya mempertanyakan seputar pembuatan AJB sesuai kerangka hukum yang telah diatur, “PPATnya yang diperiksa, melanggar aturan atau tidak. Bukan klien saya, yang diperiksa,” katanya.

Adzan mengungkap sebagian Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2018, Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Bab III, Pembinaan dan Pengawasan. Bagian Kesatu. Umum: Pasal 4 Ayat (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dilakukan
oleh Menteri. Ayat (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua Pembinaan Pasal 5 Ayat (1) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat berupa: a. penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT; b. pemberian arahan pada semua pihak yang berkepentingan terkait dengan kebijakan di bidang ke-PPAT-an.

“Untuk lebih jelasnya silahkan buka Permen itu,” katanya, “Seharusnya MPPD lebih paham Permen Agraria tersebut, karena anggotanya ASN (Aparatur Sipil Negara) BPN dan anggota IPPAT (Ikatan PPAT),” ucap Adzan.

“Sangat mendasar..kan saya keberatan, sama dengan sebelumnya, soal klarifikasi juga saya keberatan dengan dasar yang jelas, tanpa menduga-duga, sesuai data dan fakta,” katanya.

Melaporkan PPAT ke MPPD menurutnya telah sesuai aturan, sebab Adzan mempertanyakan proses pembuatan AJB oleh PPAT, dia menunggu, “Niat baik PPAT pembuat AJB 2014,.. mana?” tanyanya.

“IPPAT telah dua kali memanggil PPAT pembuat AJB 2014, tidak hadir, kemudian saat klarifikasi tidak hadir, kemudian lagi undangan BPN untuk pemeriksaan, tidak hadir lagi. Saya mendapat panggilan selalu hadir loh,” terang Adzan.

Diberitakan sebelumnya, Adzan menerima surat pengantar notulen klarifikasi, pada kamis 20 Januari 2022, ia menunjukan surat itu, sedangkan dalam surat pengantar notulen ditulis tertanggal 14 Januari 2022.

Dia mengaku pada (17/1) mendatangi Kantah, notulen tersebut belum usai dibuat. “Aneh ini, saya kesini (Kantah Kabupaten Bogor) kamis (20/1), karena saya ditelpon kemarin (rabu 19/1), tapi biarlah saya ikut prosedurnya,” katanya. kepada berimbang.com Kamis (20/1/2022).

Keterangan notulen tertulis, menurut Adzan tidak sesuai dengan ungkapan pada fakta pertemuan klarifikasi, pada Kamis 13 Januari 2022, “Salah satunya point pengakuan pihak Desa (Cijayanti) yang diundang BPN berbeda dengan yang tertulis,” ujarnya.

Tidak puas dengan hal itu, Adzan berada di Kantah meminta rekaman pertemuan klarifikasi pada (13/1) di ruang rapat BPN Kantah Kabupaten Bogor, namun tidak membuahkan hasil alias ditolak pihak BPN, “Ada apa, ini menjadi sebuah pertanyaan besar buat saya, selaku Lawyer,” ucapnya.

“Rekaman itu bukti dukung bagi saya, ketika saya minta copian rekaman itu gak dikasih, malah disuruh bersurat untuk meminta rekaman itu, alasannya itu dokumen BPN,” kata Adzan. Lalu ia bergegas berangkat mengajak wartawan menemui Sekretaris Desa (Sekdes) dikantor Desa Cijayanti, (20/1).

Keterangan Sekdes Cijayanti, Komarudin membantah bahwa dirinya mengatakan eks Kepala Desa telah meninggal dunia, “Saya bilang (eks) Endang Sekdesnya yang meninggal,” terang Komarudin yang akrab disapa Omay, Kamis (20/1/2022).

“Saya ungkap ni pernyataan Sekdes tertulis disurat, ‘kepala desa lama sudah meninggal,’ saya klarifikasi ulang ke Sekdes pernyataan itu dan saya rekam, Sekdes tidak mengatakan itu dalam fakta klarifikasi, mantan Kades itu masih hidup kok,” terang Adzan.

Selanjutnya cerita Adzan, dua sumber keterangan yang tertulis di notulen yang meminta membuat AJB (Akta Jual Beli) 2014 dan kliennya, kata dia, salah persepsi menurut logika hukum, “Bisa membuat notulen gak itu orang BPN (Kabupaten Bogor),” ujarnya.

“Keterangan klien saya tidak lengkap ditulis dalam notulen,” terang Adzan, “Pernyataan klien saya yang tidak mengetahui adanya AJB 2014, kok tidak ditulis dalam notulen,” katanya, “Saya sangat keberatan, dan saya diminta membuat surat keberatan oleh pihak BPN,” katanya, “Akan saya buat,”

“Saya mempertanyakan dengan cara apa AJB 2012 berpindah tangan ke Saudari (inisial In), sedangkan klien saya tidak pernah melakukan jual beli apalagi menandatangan AJB 2014,” ungkap Adzan, “Harusnya BPN menanyakan itu ke pihak PPAT yang membuat AJB 2014,”

Adzan menyimpulkan akar masalah sebenarnya sederhana, “Dalam pembuatan AJB itu menurut peraturan wajib hadir penjual dan pembeli yang disaksikan dihadapan PPAT. Lah ini klien saya gak tau,” ujarnya,

“Poin benang merahnya, itu AJB 2014 kok ada, atas dasar apa? Sesuai aturan hukum atau akal-akalan,” tegas Adzan.

(Tengku Yusrizal)

BERIMBANG.com – Bupati Bogor, Ade Yasin ikuti kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara virtual bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, di Ruang Rapat I Setda, Kamis (27/1/2022).

Dalam rangka membantu menyelesaikan terkait masalah pertanahan baik aset masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder supaya aset pertanahan menjadi lebih tertib.

Secara virtual, Menteri ATR/BPN RI, Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa berbagai tantangan dan distorsi permasalahan pertanahan di daerah, untuk itu perlu peran pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ATR/BPN RI untuk terus perbaiki pelayanan kepada seluruh daerah, sehingga mekanisme penyelesaian soal pertanahan di setiap daerah lebih baik lagi.

“Terima kasih dan apresiasi kepada kepala daerah baik Gubernur dan Bupati/Walikota yang telah membebaskan BPHTB untuk pendaftaran tanah pertama sehingga pengeluaran sertifikat bisa berjalan secara sangat baik dan cepat,” ujarnya.

Menurut Sofyan menjelaskan bahwa dirinya sedang melakukan program desa lengkap di seluruh Indonesia dalam rangka menciptakan pendaftaran seluruh tanah secara lengkap.

Saat ini sudah ribuan desa terutama di Jawa telah menjadi desa lengkap, artinya setiap persil tanah yang ada di desa tersebut sudah didaftarkan, dengan demikian batas desa jadi jelas, tidak ada lagi sengketa batas desa sehingga data pertanahan di desa jadi sangat bagus.

“32 Kabupaten/Kota termasuk Pemda DKI telah melakukan desa lengkap secara house to house, berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN RI, sehingga transaksi jual beli bisa dilaksanakan dengan waktu yang singkat, bahkan kita akan menuju ke elektronik.”

“Untuk itu bagi daerah yang belum melakukan desa lengkap secara house to house, kami minta Bupati/Walikota bisa mendorong Bappenda di wilayahnya masing-masing agar mewajibkan untuk melakukan house to house BPHTB dengan kami,“ pinta Menteri ATR/BPN.

Lanjut Sofyan menyatakan bahwa saat ini ia sangat serius ingin mendaftarkan aset-aset pemerintah daerah, sebab selama ini barangkali tidak terdaftar dengan baik sehingga banyak aset pemda yang hilang karena administrasinya tidak baik.

“Kami akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder supaya aset pertanahan menjadi lebih tertib,” tukasnya.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)