Penulis: admin berimbang

BERIMBANG.COM — Seorang pemuda bernama Deki Suryani (24), warga Banten, mengaku menjadi korban dugaan penyalahgunaan data pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namanya disebut-sebut sebagai pemilik perusahaan MBA yang dikenal sebagai aplikasi penghasil uang dengan skema ponzi atau money game.

Berdasarkan penelusuran di lingkungan tempat tinggalnya, Deki sehari-hari bekerja sebagai pencari rumput untuk pakan kambing milik warga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup pun, ia mengaku masih kesulitan.

Saat dikonfirmasi, Deki membenarkan bahwa dirinya pernah mengunggah foto KTP di media sosial . Ia mengaku mengunggah dokumen tersebut untuk keperluan mencari pekerjaan.

“Saya pernah upload KTP di Facebook untuk cari kerja. Saya tidak tahu kalau bisa disalahgunakan seperti ini,” ujarnya dengan nada polos, Sabtu (14/2/2026).

Deki dan keluarganya mengaku kaget setelah mengetahui identitasnya dicatut dan dikaitkan sebagai pemilik perusahaan MBA. Ia menegaskan tidak pernah mendirikan maupun terlibat dalam pengelolaan aplikasi penghasil uang tersebut.

“Saya dan orang tua terus terang kaget atas apa yang terjadi. KTP saya bisa dicatut oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya dengan nada kebingungan.

Merasa dirugikan dan tidak pernah memiliki atau mengelola perusahaan tersebut, Deki akhirnya membuat surat pernyataan resmi yang menyatakan dirinya tidak mengakui sebagai pemilik perusahaan MBA.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang mengelola aplikasi MBA terkait dugaan pencatutan identitas tersebut.

Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi di media sosial, terutama dokumen penting seperti KTP yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.

Iik

DEPOK, Berimbang.com – Perkembangan penyelesaian persoalan Pasar Kemiri hingga kini masih belum menunjukkan titik terang. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengakui status pasar tersebut masih dalam kondisi status quo akibat sengketa yang belum terselesaikan.

Wali Kota Depok, Supian Suri, menyebut persoalan Pasar Kemiri menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dituntaskan agar aktivitas masyarakat dan para pedagang tidak terus terdampak.

“Iya, Pasar Kemiri ini masih status quo juga. Ini juga jadi PR yang harus kita selesaikan. Mudah-mudahan PR-PR ini bisa segera kita tuntaskan,” ujar Supian Suri saat menghadiri Konsolidasi Pra Pengukuhan Kadin Depok Di Aula Dibaleka Pemkot Depok.Kamis (12/2).

Supian menegaskan, Pemkot Depok tidak tinggal diam dan terus berupaya mencari solusi terbaik melalui jalur komunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa, termasuk PT Petamburan.

“Ya, ada solusi. Ini kita cari solusinya, bukan belum ada. Kita masih terus cari komunikasi dengan pihak yang bersengketa, dengan PT Petamburan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa upaya mediasi melalui Pengadilan Negeri (PN) sempat dilakukan. Namun, proses tersebut belum membuahkan hasil karena pihak terkait tidak dapat hadir dalam kesempatan mediasi yang telah dijadwalkan.

“Memang beberapa kesempatan dimediasi oleh PN, mereka juga waktu itu tidak bisa hadir, jadi belum ketemu untuk mediasi penyelesaian,” tambahnya.

Pemkot Depok berharap komunikasi yang terus dibangun dapat membuka ruang dialog sehingga penyelesaian sengketa Pasar Kemiri bisa segera tercapai dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, terutama pedagang dan masyarakat sekitar.

Iik

Depok, Berimbang.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026). Dari jumlah tersebut, dua orang di antaranya merupakan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa tiga orang berasal dari unsur PN Depok, sementara empat orang lainnya merupakan pihak swasta dari PT Karabha Digdaya (PT KRB), termasuk salah satu direktur perusahaan tersebut.

“Selain aparat pengadilan, terdapat pihak swasta yang turut diamankan. Penyidik juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah,” ujar Budi Prasetyo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Menurut Budi, saat ini seluruh pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif. KPK menjadwalkan pemaparan konstruksi perkara untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa OTT tersebut diduga berkaitan dengan aliran dana dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum.

“Kami masih mendalami apakah aliran uang tersebut merupakan bentuk penyuapan atau pemerasan. Semua akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan,” kata Asep.

Berdasarkan informasi awal, kasus ini diduga berawal dari sengketa lahan antara PT Karabha Digdaya dan masyarakat di wilayah Tapos, Kota Depok, yang perkaranya tengah ditangani PN Depok.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto telah mengonfirmasi adanya OTT di Depok, namun belum merinci identitas maupun peran masing-masing pihak yang diamankan.

KPK menegaskan akan menyampaikan perkembangan kasus ini secara terbuka setelah proses gelar perkara selesai dilakukan.

Iik

Read More

DEPOK — Kebijakan Pemerintah Kota Depok yang menghapus layanan Universal Health Coverage (UHC) menuai kritik dari berbagai kalangan. Tidak hanya warga, kekecewaan juga datang dari seniman dan aktivis yang menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Seniman Depok, Oscar, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap keputusan Wali Kota Depok, Supian Suri, yang menghapus layanan UHC. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat memberatkan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

“Sebagai seniman, kami sedang sepi job. Penghasilan tidak menentu, tapi justru jaminan kesehatan malah dihapus. Ini sangat menyakitkan bagi rakyat kecil,” ujar Oscar kepada Berimbang.com, Selasa (6/2).

Oscar menegaskan bahwa kebijakan publik seharusnya berpihak kepada warga Depok, bukan didasarkan pada kepentingan politik atau partai tertentu.

“Pak Wali Kota harus pro rakyat Depok. Jangan sampai kebijakan diambil karena kepentingan partai. Kesehatan itu hak dasar warga,” tegasnya.

Kritik serupa juga disampaikan Aktivis Depok, Anton Sujarwo. Ia menilai penghapusan layanan UHC merupakan langkah yang sangat menyengsarakan masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang selama ini bergantung pada jaminan kesehatan tersebut.

“Kebijakan ini sangat memprihatinkan. Seolah-olah warga Depok tidak boleh sakit. Ini bukti pemerintah kota tidak peduli pada penderitaan warganya,” kata Anton.

Anton menyatakan dukungannya terhadap gerakan aktivis dan warga yang berencana turun ke jalan sebagai bentuk protes atas kebijakan tersebut.

“Kami mendukung gerakan masyarakat untuk menyuarakan haknya. Kesehatan bukan barang mewah, tapi kebutuhan dasar,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Depok belum memberikan keterangan resmi terkait kritik dari seniman dan aktivis tersebut. Berimbang.com masih berupaya meminta klarifikasi dari Wali Kota Depok, Supian Suri, guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan penghapusan layanan UHC.

Iik

DEPOK — Seorang pemilik kantin bernama Ibu Kesri mengaku mengalami pengusiran dari area proyek perumahan di wilayah Sukmajaya, Depok, yang disebut-sebut berada di lahan milik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Ia menuntut pembayaran sebesar Rp11 juta yang diklaim sebagai utang konsumsi pekerja proyek sekaligus biaya pembongkaran warung, namun hingga kini belum diterimanya.

Kepada wartawan, Ibu Kesri mengatakan dirinya telah berjualan di area proyek tersebut sejak 2010, dan kemudian menempati lokasi terakhir sejak 2016 dengan izin pengelola lapangan. Awalnya, ia membuka kantin untuk melayani kebutuhan makan para pekerja proyek perumahan.

Namun, dalam perjalanannya, menurut Ibu Kesri, banyak konsumsi pekerja yang tidak dibayarkan sehingga menimbulkan utang yang terus menumpuk. Ia mengklaim total tunggakan mencapai sekitar Rp11 juta.

Pada 2016, saat diminta berpindah lokasi karena rencana pembangunan, Ibu Kesri mengaku dijanjikan pembayaran utang tersebut sekaligus biaya pembongkaran warung. Namun ia menilai janji tersebut tidak pernah direalisasikan secara utuh.

“Saya dijanjikan uang Rp11 juta, katanya untuk ganti utang dan bongkar warung. Tapi yang saya terima bukan itu, dan sampai sekarang tidak pernah jelas,” ujar Ibu Kesri. Belum lama ini kepada berimbang.com

Ia juga mengaku sempat diminta menandatangani sebuah dokumen tanpa penjelasan rinci mengenai isi surat tersebut. Karena keterbatasan pemahaman, ia tetap membubuhkan tanda tangan.

“Saya hanya disuruh tanda tangan. Tidak dijelaskan isinya apa. Katanya pembayaran sedang diurus, tapi sampai sekarang tidak ada,” katanya.

Ibu Kesri menyebut kepindahannya pada 2016 dilakukan atas arahan seseorang bernama Alek, yang disebut sebagai penanggung jawab lahan. Saat itu, ia diberi alasan bahwa lokasi lama akan segera dibangun. Namun, menurutnya, pembangunan tersebut tidak kunjung terealisasi selama bertahun-tahun.

Setelah menempati lokasi tersebut selama kurang lebih sembilan tahun, Ibu Kesri mengaku kembali diminta angkat kaki dari area proyek pada hari ini, tanpa adanya penyelesaian terkait tuntutan pembayaran yang ia ajukan.

Ia berharap ada toleransi serta penyelesaian secara kekeluargaan, terutama terkait penggantian biaya dan pelunasan utang konsumsi para pekerja proyek. Ibu Kesri juga mengaku pernah melaporkan persoalan ini ke Polsek setempat, namun hingga kini belum memperoleh kejelasan tindak lanjut.

Sementara itu, Alek, yang disebut sebagai penanggung jawab lahan, membantah adanya pengusiran. Ia menyatakan bahwa sejak awal telah ada kesepakatan bahwa Ibu Kesri bersedia pindah apabila proyek pembangunan kembali berjalan.

“Kami sudah sampaikan dari awal, kalau pembangunan dimulai, ibu harus pindah. Jadi bukan kami mengusir,” kata Alek.

Terkait klaim utang konsumsi sebesar Rp11 juta, Alek menegaskan bahwa hal tersebut bukan tanggung jawab pihak pengelola lahan.

“Soal utang makan penjaga lahan atau pekerja, itu bukan tanggung jawab kami,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemilik proyek terkait sengketa yang dialami Ibu Kesri.

(Iik)