21 Agustus 2025
Terbaru:

Penulis: admin berimbang

Depok
admin berimbang

Momentum HUT ke-80 RI, Wali Kota Depok Tekankan Kemajuan Adalah Hak Semua Warga

BERIMBANG.com, Depok – Pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI), Wali Kota Depok, Supian Suri menegaskan bahwa kemajuan tidak boleh hanya dirasakan oleh sebagian kecil, melainkan menjadi hak semua warga.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengajak masyarakat untuk melangkah bersama melalui empat misi strategis yang selalu digaungkan.

“Empat misi yang dimaksud, yaitu memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) secara inklusif, agar Depok tumbuh dari manusia unggul yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujarnya, disela upacara pengibaran bendera, di Depok Open Space (DOS), Balai Kota Depok, Minggu (17/08/25).

Kemudian, lanjutnya, mempercepat pembangunan infrastruktur yang maju dan ramah lingkungan, karena pembangunan fisik harus mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang.

“Lalu, membangun ekonomi yang kreatif berbasis teknologi, untuk menciptakan kemandirian ekonomi warga, mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan wirausaha agar mampu beradaptasi dengan era digital,” katanya.

Lebih lanjut, misi berikutnya adalah meningkatkan transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital, agar birokrasi semakin cepat, transparan, dan benar-benar melayani kebutuhan masyarakat.

“Mari kita jadikan Depok sebagai kota yang tidak hanya maju dalam angka dan infrastruktur, tetapi juga unggul dalam akhlak, budaya, persaudaraan, dan semangat kebersamaan. Karena hanya dengan kebersamaan, kita mampu mewujudkan visi Bersama Depok Maju menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. ***

Depok
admin berimbang

Wali Kota Depok Hadiri Rapat Paripurna Istimewa Dalam Rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI

BERIMBANG.com, Depok – Wali Kota Depok, Supian Suri, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Depok dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Acara berlangsung di Gedung DPRD Depok, Kecamatan Cilodong, Jumat (15/08/2025), dan diikuti secara daring.

Usai kegiatan, Supian Suri menyampaikan apresiasi atas pesan-pesan yang disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Alhamdulillah, dapat pencerahan luar biasa dari Pak Presiden. Banyak hal yang beliau sampaikan yang implementasinya ada di kota, kabupaten, atau langsung di masyarakat,” ujarnya,

Menurutnya, salah satu poin penting adalah program sekolah rakyat, makan bergizi gratis, serta pembangunan sarana pendidikan, mulai dari SD hingga SMP.

“Ini menjadi kebahagiaan buat kita, mengingat masih banyak sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan yang perlu diintervensi,” kata Supian.

Ia juga menyoroti pesan Presiden dan Ketua DPR RI untuk tidak membiarkan rakyat menunggu.

“Artinya, kita harus mempercepat gerak, berlari memberikan layanan terbaik, dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya di Kota Depok,” jelasnya.

Supian Suri menegaskan bahwa makna kemerdekaan bukan hanya memperingati tanggal bersejarah, tetapi juga bagaimana pemerintah hadir untuk menyejahterakan rakyat.

“Sejatinya hakikat merdeka adalah rakyat sejahtera,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, Penjabat (Pj) Sekda Depok, Nina Suzana, Pimpinan DPRD Depok, Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah serta serta stakeholder terkait.
(iik)

Berita Utama
admin berimbang

Aturan Baru Dukcapil: Tempat Lahir di KTP Kini Hanya Nama Kabupaten/Kota

Berimbangcom — Jakarta.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menerbitkan aturan baru terkait penulisan tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Mulai berlaku tahun ini, penulisan tempat lahir di KTP tidak lagi mencantumkan nama desa maupun kecamatan, melainkan hanya nama kabupaten/kota sesuai wilayah administrasi saat lahir.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran terbaru Dirjen Dukcapil yang mengatur standarisasi data kependudukan. Tujuannya, untuk menyamakan format data dan mempermudah integrasi dengan berbagai sistem administrasi, termasuk paspor, SIM, hingga layanan perbankan.

“Selama ini banyak perbedaan penulisan tempat lahir, ada yang pakai nama desa, ada yang kecamatan, sehingga menyulitkan sistem pencocokan data. Dengan aturan baru ini, semuanya akan seragam,” ujar Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi.

Meski begitu, kebijakan ini menuai pro-kontra di masyarakat. Sebagian warga menilai penyederhanaan ini memudahkan, tetapi ada pula yang merasa kehilangan identitas lokal karena nama desa atau kecamatan tidak lagi tercantum.

Pemerhati kebijakan publik, Bambang Haryanto, menilai Dukcapil perlu memberikan sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami alasan di balik aturan ini. “Kalau penjelasannya jelas, publik akan lebih mudah menerima,” katanya.

Dukcapil memastikan aturan ini tidak mengubah dokumen lain seperti akta kelahiran, yang tetap mencantumkan informasi detail desa atau kecamatan tempat lahir.***

Jabodetabek
admin berimbang

MBI Chapter Depok Rayakan HUT ke-7, Kukuhkan Pengurus Baru Periode 2025-2028

Depok, Berimbang.com – Motor Besar Indonesia (MBI) Chapter Depok menggelar perayaan hari ulang tahun ke-7 sekaligus pengukuhan pengurus baru periode 2025-2028 di Gubuk Mas Bro, Jl. Boulevard Grand Depok City (GDC), Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Minggu (10/8/2025).

Acara berlangsung meriah dengan dihadiri ratusan undangan dari MBI wilayah lain, di antaranya MBI Pusat, MBI DKI Jakarta, MBI Bogor, MBI Bandung, MBI Sukabumi, MBI Surabaya, MBI Bali, MBI Karawang, MBI Bekasi, MBI Riau, MBI Batam, MBI Makassar, MBI Tangerang, MBI Cirebon, MBI Sumbar, MBI Sultra, MBI Sumedang, dan MBI Kuningan.

Tidak hanya itu, sejumlah komunitas motor besar dan motor klasik turut hadir memberikan dukungan, seperti Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Depok, Depok Oud Motorklub (DOM), HDD Depok, CMC, HDCI Bogor, KOMBESS, AMI Depok, SATUDARAH MC, HDCI Jakarta Timur, ISHD Depok, COS, D’Beemers, dan Sportster Indonesia.

Turut hadir dalam acara ini Ketua Umum MBI H. Darus Raden Jayalalana, Pembina MBI Irjen Pol (Purn) Drs. Achmad Nurda Alamsyah, Penasehat MBI Joko Raharjo, Pembina MBI Depok Mamur Saputra (Amung), Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Metro Depok AKP Elly Padiansari, Danramil 03/Sukmajaya Mayor Inf Suyono, dan perwakilan Pemkot Depok Wijayanto.

Ketua MBI Depok, H. Faizin Rahmadi Akbar (Ivan) menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara ini.
“Alhamdulillah acara pengukuhan pengurus oleh Wakil Ketua Umum MBI Bro Jaya berjalan lancar. Ke depan, MBI Depok akan terus solid dan aktif melaksanakan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat, tidak hanya touring semata,” ujarnya.

Ivan menambahkan, anggota MBI Depok kini telah mencapai 80 orang. Untuk bergabung, calon anggota harus memenuhi syarat sesuai AD/ART MBI, salah satunya memiliki sepeda motor di atas 400 cc, jenis apapun.

Ketua Umum MBI, H. Darus Raden Jayalalana, menegaskan MBI akan menjadi pelopor edukasi keselamatan berkendara serta menjalin kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas otomotif lain.
Penasehat MBI Depok, Amung, juga berharap pengurus baru dapat membawa MBI Depok semakin maju, guyub, dan aktif dalam kegiatan sosial.

Tak hanya itu, salah satu undangan, Tuhari,  Ketua Depok Oud Motorklub (DOM juga menyampaikan selamat dan sukses atas Pengukuhan pengurusan MBI semoga solid kedepannya

Sementara itu, AKP Elly Padiansari mewakili Kapolres Metro Depok mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban lalu lintas.
“Motor besar identik dengan kemacetan, jadi mari bersama-sama menciptakan tertib berlalu lintas,” imbaunya.

Perayaan ini semakin semarak dengan pemotongan tumpeng, penampilan tarian nusantara, dan hiburan musik dari grup ternama Kota Depok.

Kabid Kegiatan MBI Depok, Bro Fajar, menyampaikan terima kasih kepada semua tamu yang hadir.
“Terima kasih atas dukungan semua pihak, mohon maaf jika ada kekurangan,” tutupnya.***

Nasional
admin berimbang

Dahlan Iskan Desak PWI Gelar Kongres Tanpa Money Politics, Usulkan Ketua Umum dari Tokoh Netral

JAKARTA — Tokoh pers nasional, Dahlan Iskan, menyerukan agar Kongres Persatuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 digelar secara transparan dan bebas dari praktik money politics. Ia mengingatkan, organisasi wartawan tertua di Indonesia ini akan kehilangan marwahnya jika pemilihan pengurus tercoreng oleh politik uang.

“Saya merindukan pemilihan yang tidak diwarnai pengaruh uang atau fasilitas tertentu. Sayang kalau money politic menjalar sampai ke organisasi wartawan,” ujar Dahlan dalam keterangan resmi yang diterima Berimbang.com, Jumat (8/8/2025).

Kongres Persatuan PWI dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Agustus 2025 di Cikarang, Jawa Barat. Forum ini merupakan hasil rekonsiliasi antara dua kubu pimpinan PWI, yakni Hendry C. Bangun (Ketum PWI hasil Kongres XXV Bandung 2023) dan Zulmansyah Sekedang (Ketum PWI hasil KLB Jakarta 2024), setelah konflik internal yang memicu dualisme kepemimpinan.

Dahlan juga mengusulkan agar kedua tokoh tersebut tidak mencalonkan diri lagi demi menghindari potensi konflik pascakongres.

“Tokoh-tokoh utama dari kedua kubu itu bisa didudukkan sebagai penasihat,” imbuhnya.

Hingga saat ini, beredar tujuh nama bakal calon Ketua Umum PWI periode 2025–2030, termasuk Hendry C. Bangun dan Zulmansyah Sekedang. Lima nama lain yang disebut adalah Atal S. Depari, Teguh Santosa, Akhmad Munir, Johnny Hardjojo, dan Rusdy Nurdiansyah.

Di tengah dinamika itu, sejumlah kalangan wartawan mendorong hadirnya figur baru yang muda, netral, dan berintegritas untuk memimpin PWI ke depan.***

Nasional
admin berimbang

PPATK Blokir Rekening Dormant, Warga Diminta Bayar Rp100 Ribu untuk Aktifkan Lagi: Kebijakan atau Akal-Akalan?

BERIMBANG.COM — Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening tidak aktif (dormant) memicu polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, selain tidak pernah diminta oleh pemilik rekening, proses aktivasi kembali disebut-sebut memerlukan biaya Rp100 ribu.

Salah satu yang mengalami kejadian ini adalah penceramah Ustaz Das’ad Latif. Ia mengaku kaget saat rekeningnya di salah satu bank pelat merah diblokir setelah tidak aktif selama tiga bulan. Dana di rekening tersebut rencananya akan digunakan untuk pembelian semen dan besi pembangunan masjid.

“Ketika saya mau tarik uang, ternyata tidak bisa. Disuruh bayar Rp100 ribu untuk buka lagi, lalu tunggu sampai tujuh hari. Padahal Presiden pernah bilang, komplain hari ini, hari ini juga dibuka,” ujarnya, Jumat (9/8/2025).

Menurut Ustaz Das’ad, kebijakan ini rawan menimbulkan kecurigaan publik. “Bayangkan kalau 120 juta rekening diblokir, kali Rp100 ribu. Itu jumlahnya fantastis. Jangan sampai rakyat mengira ini akal-akalan untuk pungut dana,” tegasnya.

PPATK sebelumnya berdalih kebijakan pemblokiran rekening dormant dilakukan untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan rekening. Namun, sebagian warga menilai langkah itu perlu diimbangi transparansi mekanisme dan biaya, agar tidak merusak kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional.

“Kalau rakyat sudah tidak percaya bank, mereka akan menarik uangnya. Itu jauh lebih berbahaya,” pungkas Ustaz Das’ad.

Red

Jabodetabek
admin berimbang

Jumat Berkah di Cilodong: MT. Balwan Depok dan Rutan Kelas I Depok Bagikan 400 Nasi Bok untuk Ojol dan Warga

CILODONG, DEPOK – Semangat berbagi kembali digaungkan Majelis Taklim Balai Wartawan (MT. Balwan) Kota Depok melalui program rutin Jumat Berkah. Kali ini, MT. Balwan bersinergi dengan Rutan Kelas I Depok menggelar aksi sosial di depan Kantor Kelurahan Cilodong, tepat di pintu masuk Rutan Depok, Jumat (8/8/2025).

Kegiatan dihadiri perwakilan Karutan Depok, Kepala Seksi Pengelolaan Andi Harmonis, Kasubsi BHP Risang Achmad beserta pejabat struktural Rutan Depok. Turut hadir Sekretaris Kelurahan Cilodong, Hani Rosiana bersama staf, pengurus dan jamaah MT. Balwan Kota Depok, serta para istri yang terlibat langsung menyiapkan nasi bok untuk dibagikan.

Ketua MT. Balwan Kota Depok, Adie Rakasiwi, mengatakan program ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap bulan. Sasaran pembagian nasi bok kali ini adalah para pengemudi ojek online, sopir angkot, dan warga sekitar.

“Alhamdulillah, hari ini berjalan lancar. Total ada 400 nasi bok siap saji yang kami bagikan. Ini bentuk kepedulian kami kepada mereka yang sering luput dari perhatian,” ujar Adie.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan, baik pengurus, jamaah, maupun rekanan MT. Balwan.

Sementara itu, perwakilan Rutan Depok, Andi Harmonis, mengapresiasi kegiatan ini dan berharap sinergi positif bisa melibatkan lebih banyak pihak ke depannya.

“Jangan hanya terbatas di wilayah tertentu. Semoga ke depan dapat melibatkan masyarakat yang lebih luas dan instansi lainnya,” kata Andi.

Sekretaris Kelurahan Cilodong, Hani Rosiana, juga memberikan apresiasi kepada para wartawan yang tergabung di MT. Balwan Kota Depok atas inisiatif kegiatan ini.

“Kami dari Kelurahan Cilodong sangat senang bisa ikut berpartisipasi dan berharap kegiatan seperti ini dapat terus berjalan setiap bulan,” ujarnya.

Melalui aksi sosial ini, MT. Balwan Kota Depok tak hanya aktif di kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi motor penggerak kepedulian sosial di tengah masyarakat.***

Daerah
admin berimbang

Guru Swasta Terancam Kehilangan Sertifikasi, BMPS Gugat Gubernur Jabar Soal Rombel 50 Siswa

Berimbang.com – Bandung, 8 Agustus 2025

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menetapkan jumlah maksimal siswa per rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri menjadi 50 orang memicu perlawanan dari kalangan sekolah swasta. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bandung, bersama tujuh organisasi pendidikan swasta lainnya, resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jumat (8/8/2025).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025. Menurut BMPS, aturan ini membuat sekolah negeri mampu menampung lebih banyak siswa, sehingga menggerus jumlah peserta didik yang biasanya masuk ke sekolah swasta.

Guru Kehilangan Jam Mengajar, Sertifikasi Terancam

Ketua BMPS Kabupaten Bandung, Atty Rosmiati, menjelaskan bahwa dampak paling berat justru dirasakan guru swasta. Dengan berkurangnya jumlah siswa, otomatis jam mengajar juga berkurang. Padahal, untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi, guru wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.

“Kalau triwulan 1 dan 2 sertifikasi sudah cair, untuk triwulan 3 dan 4 akan diverifikasi ulang. Nah, di tahap ini banyak guru yang kemungkinan gugur syarat,” ujarnya.

Atty mengingatkan, banyak guru swasta mengandalkan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar cicilan, hingga biaya pendidikan anak. Jika kehilangan hak tersebut, dikhawatirkan akan terjadi eksodus guru ke profesi lain, yang berimbas pada penurunan mutu pendidikan swasta.

BMPS mencatat, dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Kabupaten Bandung sudah resmi tutup akibat minim siswa. Dari 130 SMK swasta yang ada, hampir seluruhnya terancam nasib serupa.

Kritik pada Proses Kebijakan

Selain soal dampak ekonomi, BMPS menilai kebijakan ini dibuat sepihak tanpa melibatkan sekolah swasta dalam proses perumusan maupun sosialisasi.

“Kami sama sekali tidak diajak bicara. Tiba-tiba kebijakan jalan, dampaknya kami yang paling kena. Kalau dari awal dilibatkan, kami bisa siapkan strategi,” tegas Atty.

Pandangan Pemerintah

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait gugatan tersebut. Namun, sebelumnya Pemprov Jabar menyatakan bahwa penambahan kapasitas rombel di sekolah negeri dilakukan untuk mengatasi persoalan siswa yang tidak tertampung dan menekan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Pemprov, langkah ini adalah bagian dari pemerataan akses pendidikan, meski diakui memerlukan evaluasi agar tidak mematikan peran sekolah swasta.

Harapan ke Depan

BMPS berharap proses hukum ini dapat membuka ruang dialog antara pemerintah dan sekolah swasta, sehingga kebijakan pendidikan di Jawa Barat bisa lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Red

Daerah
admin berimbang

3 Lahan di Solo Terancam Disita Negara, Pemilik Punya Waktu 587 Hari untuk Selamatkan

Berimbang.com – Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) tengah menelusuri tiga bidang tanah di Kota Surakarta yang diduga terlantar. Jika terbukti tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan, lahan tersebut berpotensi diambil alih negara dan dimasukkan ke dalam Bank Tanah untuk kepentingan publik.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Wahjoe Noer Siswati, mengungkapkan bahwa proses penelusuran sudah masuk tahap monitoring. Lahan tersebut berada di satu lokasi di Kelurahan Sumber dan dua lokasi di Kelurahan Mojosongo.

“Sebelum tanah resmi ditetapkan sebagai tanah terlantar, ada prosedur panjang mulai dari pemantauan lapangan, pengiriman surat peringatan, hingga verifikasi oleh Panitia C yang dibentuk BPN Pusat,” ujar Wahjoe saat ditemui di Public Service Expo, Solo Square Mall, Kamis (7/8/2025).

Menurutnya, pemilik lahan akan menerima surat peringatan bertahap—mulai dari SP 1 hingga SP 3—sebelum keputusan final diambil.

Proses Panjang: 587 Hari Menuju Status Tanah Terlantar

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa penetapan tanah terlantar tidak bisa dilakukan secara instan. Prosesnya memakan waktu hingga 587 hari, dimulai dari pemberitahuan kepada pemilik untuk memperbaiki pengelolaan tanah dalam jangka waktu 180 hari.

Jika diabaikan, pemerintah akan mengirim SP 1 (90 hari), lalu SP 2, dan SP 3. Apabila pemilik tetap tidak menunjukkan itikad mengelola, lahan akan dinyatakan terlantar dan masuk ke Tanah Cadangan untuk Negara.

“Tanah-tanah ini nantinya akan digunakan untuk reforma agraria atau kepentingan publik lainnya,” jelas Nusron.

Dasar Hukum dan Antisipasi Konflik

Kebijakan ini merujuk pada PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Pemerintah menilai lahan yang dibiarkan kosong lebih dari dua tahun sejak hak diterbitkan rawan memicu konflik agraria dan potensi pendudukan ilegal.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menghapus hak masyarakat, melainkan mendorong pemanfaatan tanah agar tidak terbengkalai.

“Pemerintah tidak akan serta-merta mengambil tanah tanpa prosedur. Ada masa tunggu, ada peringatan, dan semua berjalan sesuai hukum,” kata Hasan.

Konteks Nasional

Saat ini pemerintah sedang memetakan hampir 100 ribu hektare tanah terlantar di seluruh Indonesia. Penelusuran dilakukan untuk memastikan setiap bidang tanah digunakan secara produktif demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Red

Daerah
admin berimbang

MBA Depok Gelar Meeting Gathering: Dorong Kerja Sama, Motivasi, dan Peluang Penghasilan untuk Anggota

BERIMBANG.com, Depok, 8 Agustus 2025 — MBA Depok menggelar meeting gathering yang diikuti oleh belasan anggota untuk memperkuat koordinasi wilayah dan meningkatkan kinerja tim. Acara yang dipimpin manajer wilayah, Hendra, menekankan pentingnya kolaborasi dan membuka kesempatan bagi anggota untuk mendapatkan peluang penghasilan baru. Bertempat di RM Hegar Jalan Nusantara Raya, Depok. Jum’at. (8/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Hendra menyampaikan motivasi kepada peserta tentang bagaimana anggota bisa saling mendukung untuk memperluas jaringan dan memanfaatkan peluang usaha atau program internal yang tersedia. Selain memberikan dorongan semangat, sesi juga difokuskan pada pemantapan strategi kerja lapangan dan mekanisme pembagian tugas antaranggota.

Agenda dan manfaat pertemuan

Pertemuan yang bersifat tatap muka ini meliputi sesi pemaparan pengurus, diskusi kelompok, serta tanya jawab untuk menyamakan persepsi tentang target wilayah Depok. Panitia mencatat beberapa manfaat utama dari pertemuan anggota, antara lain:

  1. Meningkatkan Kerjasama Tim — Mempererat hubungan antaranggota sehingga koordinasi kerja menjadi lebih lancar.
  2. Pengambilan Keputusan Bersama — Memberi ruang bagi anggota untuk berdiskusi dan menentukan langkah bersama.
  3. Pembagian Informasi — Menyamakan informasi agar seluruh anggota memiliki data dan arahan yang seragam.
  4. Meningkatkan Motivasi — Berbagi pengalaman dan kisah sukses antaranggota untuk membangun semangat kolektif.
  5. Mengatasi Masalah — Mengidentifikasi kendala di lapangan dan mencari solusi praktis bersama.
  6. Meningkatkan Kreativitas — Tukar pikiran yang memicu ide-ide baru dan inovasi kegiatan.
  7. Membangun Hubungan — Memperkuat jaringan personal dan profesional di antara anggota.
  8. Meningkatkan Akuntabilitas — Memantau progres kerja dan memastikan target tercapai sesuai rencana.

Tanggapan peserta

Sejumlah peserta menyambut positif inisiatif pertemuan tersebut. Mereka mengapresiasi peluang untuk berdiskusi langsung dengan manajemen wilayah dan berharap kegiatan serupa rutin diadakan untuk menjaga komitmen kerja dan sinergi tim.

Langkah berikutnya

Panitia merencanakan tindak lanjut berupa pembentukan kelompok kerja berdasarkan area tugas serta jadwal pertemuan evaluasi berkala. Tujuan jangka pendek adalah memperjelas target bulan depan dan membuka lebih banyak peluang kolaboratif antaranggota.

Tentang MBA Depok: Komunitas yang fokus pada pengembangan jaringan, peningkatan kapasitas anggota, dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui berbagai program dan kegiatan wilayah.

Red