BERIMBANGCOM | DEPOK — Gelaran Lebaran Depok 2026 kembali menuai kritik tajam. Di tengah meriahnya panggung hiburan dan seremoni HUT Kota Depok, sejumlah kalangan menilai Pemerintah Kota Depok justru abai terhadap kebutuhan mendasar masyarakat, terutama soal layanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) yang hingga kini belum aktif sepenuhnya.
Ketua LSM Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa), Gita Kurniawan, menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan pesta seremonial semata jika pelayanan dasar belum dirasakan secara nyata.
“Harusnya hadiah ulang tahun Depok itu UHC aktif, bukan sekadar joget-joget dan hiburan. Warga kecil lebih butuh akses berobat daripada tontonan,” kata Gita kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, kondisi saat ini menunjukkan Pemkot Depok kurang peka terhadap kesulitan masyarakat bawah. Ia menilai anggaran kegiatan hiburan seharusnya bisa difokuskan untuk kepentingan yang lebih mendesak.
“Masih banyak warga susah berobat. Apa itu bisa terobati hanya dengan panggung hiburan dan penampilan pejabat?” ujarnya.
Kritik serupa juga datang dari seorang pengusaha properti di Depok yang enggan disebutkan identitasnya. Ia mengaku kecewa karena dunia usaha merasa dibebani untuk mendukung kegiatan Lebaran Depok, sementara persoalan pelayanan publik belum terselesaikan.
“Yang dibutuhkan warga itu kepastian layanan kesehatan. Kalau UHC belum aktif, jangan heran masyarakat marah. Lebaran Depok jangan hanya jadi ajang seremoni,” tegasnya.
Sebelumnya, polemik terkait status UHC di Kota Depok memang terus menjadi sorotan publik dan kalangan politik. Sejumlah pihak mendesak Pemkot segera memulihkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu.
Iik
