TPS 3R Rusunawa Banjaran Pucung Disoal, Proyek Rp600 Juta Diduga Terlambat dan Minim Transparansi
Depok –Pembangunan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Rusunawa Banjaran Pucung yang berlokasi di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, menjadi sorotan warga. Proyek bantuan pemerintah senilai Rp600 juta yang dilaksanakan secara swakelola oleh KMP Rusunawa Banjaran Pucung tersebut dinilai terlambat penyelesaian dan diduga terdapat ketidakwajaran anggaran (mark up).
Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi pelaksanaan proyek, terutama terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen pengawasan, serta bukti pembelanjaan material dan peralatan pendukung.
Ketua RT setempat, Nurdin, yang disebut sebagai penanggung jawab kegiatan di tingkat lingkungan, saat dikonfirmasi mengarahkan wartawan untuk menghubungi pihak lain.
“Silakan tanyakan ke Pak Toto selaku pengawas,” ujarnya singkat belum lama ini.Namun saat dikonfirmasi ulang, Nurdin mengaku tidak berada di lokasi.
“Saya sedang ada kerjaan di luar. Nanti saja setelah serah terima kunci, saya kabari,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Pengawas Akui Tak Pernah Lihat RAB dan SK
Di tempat terpisah, TB Toto, yang disebut sebagai pengawas kegiatan, justru menyampaikan pengakuan mengejutkan. Ia mengaku tidak pernah mengetahui maupun menerima RAB, bahkan Surat Keputusan (SK) pengawas.
“Apa yang harus saya jelaskan? Sejak pekerjaan dimulai, saya tidak pernah tahu atau melihat RAB-nya. Katanya saya pengawas, tapi sampai sekarang SK-nya pun belum pernah saya lihat,” ujarnya tegas.
Menurut Toto, kondisi tersebut membuat dirinya tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Bagaimana mau mengawasi, RAB saja tidak pernah ditunjukkan. Saya hanya jadi penonton,” tambahnya.
Meski demikian, Toto mengaku melihat sejumlah hal yang menurutnya janggal, salah satunya terkait pembesian kap atau atap yang disebut-sebut menelan biaya hingga Rp250 juta.
“Informasinya pembesian itu datang sudah siap pasang, lalu dipasang oleh tukang dari orang provinsi. Ini perlu kejelasan,” katanya.
Kwitansi dan Dokumen Pembelian Dipertanyakan
Toto juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menanyakan kwitansi atau faktur pembelian sejumlah barang, seperti mesin cacah, motor, dan peralatan lainnya, kepada Gian Tanjung yang disebut sebagai ketua seksi pembangunan.
“Saya disuruh ke bendahara,” ujarnya.
Namun saat dikonfirmasi ke bendahara, yakni Za.ad, yang diketahui sebagai pegawai PPPK di Rusunawa, Toto mengaku tidak mendapat jawaban memadai.
“Jawabannya terkesan acuh. Katanya semua sudah diserahkan ke orang provinsi. Sangat disayangkan, kenapa bendahara tidak memegang fotokopi sebagai arsip. Ini menimbulkan tanda tanya, apa memang sengaja tidak mau memberi tahu,” pungkasnya.
Harapan Transparansi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KMP Rusunawa Banjaran Pucung, maupun dari instansi pemerintah terkait di tingkat provinsi, untuk menjelaskan keterlambatan pekerjaan, mekanisme pengawasan, serta rincian penggunaan anggaran proyek TPS 3R tersebut.
Warga berharap pihak berwenang dapat membuka dokumen proyek secara transparan agar tidak menimbulkan prasangka dan polemik berkepanjangan di masyarakat.
