14 Oktober 2025
Terbaru:

Bulan: Agustus 2025

Nasional
admin berimbang

PPATK Blokir Rekening Dormant, Warga Diminta Bayar Rp100 Ribu untuk Aktifkan Lagi: Kebijakan atau Akal-Akalan?

BERIMBANG.COM — Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening tidak aktif (dormant) memicu polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, selain tidak pernah diminta oleh pemilik rekening, proses aktivasi kembali disebut-sebut memerlukan biaya Rp100 ribu.

Salah satu yang mengalami kejadian ini adalah penceramah Ustaz Das’ad Latif. Ia mengaku kaget saat rekeningnya di salah satu bank pelat merah diblokir setelah tidak aktif selama tiga bulan. Dana di rekening tersebut rencananya akan digunakan untuk pembelian semen dan besi pembangunan masjid.

“Ketika saya mau tarik uang, ternyata tidak bisa. Disuruh bayar Rp100 ribu untuk buka lagi, lalu tunggu sampai tujuh hari. Padahal Presiden pernah bilang, komplain hari ini, hari ini juga dibuka,” ujarnya, Jumat (9/8/2025).

Menurut Ustaz Das’ad, kebijakan ini rawan menimbulkan kecurigaan publik. “Bayangkan kalau 120 juta rekening diblokir, kali Rp100 ribu. Itu jumlahnya fantastis. Jangan sampai rakyat mengira ini akal-akalan untuk pungut dana,” tegasnya.

PPATK sebelumnya berdalih kebijakan pemblokiran rekening dormant dilakukan untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan rekening. Namun, sebagian warga menilai langkah itu perlu diimbangi transparansi mekanisme dan biaya, agar tidak merusak kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional.

“Kalau rakyat sudah tidak percaya bank, mereka akan menarik uangnya. Itu jauh lebih berbahaya,” pungkas Ustaz Das’ad.

Red

Jabodetabek
admin berimbang

Jumat Berkah di Cilodong: MT. Balwan Depok dan Rutan Kelas I Depok Bagikan 400 Nasi Bok untuk Ojol dan Warga

CILODONG, DEPOK – Semangat berbagi kembali digaungkan Majelis Taklim Balai Wartawan (MT. Balwan) Kota Depok melalui program rutin Jumat Berkah. Kali ini, MT. Balwan bersinergi dengan Rutan Kelas I Depok menggelar aksi sosial di depan Kantor Kelurahan Cilodong, tepat di pintu masuk Rutan Depok, Jumat (8/8/2025).

Kegiatan dihadiri perwakilan Karutan Depok, Kepala Seksi Pengelolaan Andi Harmonis, Kasubsi BHP Risang Achmad beserta pejabat struktural Rutan Depok. Turut hadir Sekretaris Kelurahan Cilodong, Hani Rosiana bersama staf, pengurus dan jamaah MT. Balwan Kota Depok, serta para istri yang terlibat langsung menyiapkan nasi bok untuk dibagikan.

Ketua MT. Balwan Kota Depok, Adie Rakasiwi, mengatakan program ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap bulan. Sasaran pembagian nasi bok kali ini adalah para pengemudi ojek online, sopir angkot, dan warga sekitar.

“Alhamdulillah, hari ini berjalan lancar. Total ada 400 nasi bok siap saji yang kami bagikan. Ini bentuk kepedulian kami kepada mereka yang sering luput dari perhatian,” ujar Adie.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan, baik pengurus, jamaah, maupun rekanan MT. Balwan.

Sementara itu, perwakilan Rutan Depok, Andi Harmonis, mengapresiasi kegiatan ini dan berharap sinergi positif bisa melibatkan lebih banyak pihak ke depannya.

“Jangan hanya terbatas di wilayah tertentu. Semoga ke depan dapat melibatkan masyarakat yang lebih luas dan instansi lainnya,” kata Andi.

Sekretaris Kelurahan Cilodong, Hani Rosiana, juga memberikan apresiasi kepada para wartawan yang tergabung di MT. Balwan Kota Depok atas inisiatif kegiatan ini.

“Kami dari Kelurahan Cilodong sangat senang bisa ikut berpartisipasi dan berharap kegiatan seperti ini dapat terus berjalan setiap bulan,” ujarnya.

Melalui aksi sosial ini, MT. Balwan Kota Depok tak hanya aktif di kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi motor penggerak kepedulian sosial di tengah masyarakat.***

Daerah
admin berimbang

Guru Swasta Terancam Kehilangan Sertifikasi, BMPS Gugat Gubernur Jabar Soal Rombel 50 Siswa

Berimbang.com – Bandung, 8 Agustus 2025

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menetapkan jumlah maksimal siswa per rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri menjadi 50 orang memicu perlawanan dari kalangan sekolah swasta. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bandung, bersama tujuh organisasi pendidikan swasta lainnya, resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jumat (8/8/2025).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025. Menurut BMPS, aturan ini membuat sekolah negeri mampu menampung lebih banyak siswa, sehingga menggerus jumlah peserta didik yang biasanya masuk ke sekolah swasta.

Guru Kehilangan Jam Mengajar, Sertifikasi Terancam

Ketua BMPS Kabupaten Bandung, Atty Rosmiati, menjelaskan bahwa dampak paling berat justru dirasakan guru swasta. Dengan berkurangnya jumlah siswa, otomatis jam mengajar juga berkurang. Padahal, untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi, guru wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.

“Kalau triwulan 1 dan 2 sertifikasi sudah cair, untuk triwulan 3 dan 4 akan diverifikasi ulang. Nah, di tahap ini banyak guru yang kemungkinan gugur syarat,” ujarnya.

Atty mengingatkan, banyak guru swasta mengandalkan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar cicilan, hingga biaya pendidikan anak. Jika kehilangan hak tersebut, dikhawatirkan akan terjadi eksodus guru ke profesi lain, yang berimbas pada penurunan mutu pendidikan swasta.

BMPS mencatat, dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Kabupaten Bandung sudah resmi tutup akibat minim siswa. Dari 130 SMK swasta yang ada, hampir seluruhnya terancam nasib serupa.

Kritik pada Proses Kebijakan

Selain soal dampak ekonomi, BMPS menilai kebijakan ini dibuat sepihak tanpa melibatkan sekolah swasta dalam proses perumusan maupun sosialisasi.

“Kami sama sekali tidak diajak bicara. Tiba-tiba kebijakan jalan, dampaknya kami yang paling kena. Kalau dari awal dilibatkan, kami bisa siapkan strategi,” tegas Atty.

Pandangan Pemerintah

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait gugatan tersebut. Namun, sebelumnya Pemprov Jabar menyatakan bahwa penambahan kapasitas rombel di sekolah negeri dilakukan untuk mengatasi persoalan siswa yang tidak tertampung dan menekan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Pemprov, langkah ini adalah bagian dari pemerataan akses pendidikan, meski diakui memerlukan evaluasi agar tidak mematikan peran sekolah swasta.

Harapan ke Depan

BMPS berharap proses hukum ini dapat membuka ruang dialog antara pemerintah dan sekolah swasta, sehingga kebijakan pendidikan di Jawa Barat bisa lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Red

Daerah
admin berimbang

3 Lahan di Solo Terancam Disita Negara, Pemilik Punya Waktu 587 Hari untuk Selamatkan

Berimbang.com – Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) tengah menelusuri tiga bidang tanah di Kota Surakarta yang diduga terlantar. Jika terbukti tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan, lahan tersebut berpotensi diambil alih negara dan dimasukkan ke dalam Bank Tanah untuk kepentingan publik.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Wahjoe Noer Siswati, mengungkapkan bahwa proses penelusuran sudah masuk tahap monitoring. Lahan tersebut berada di satu lokasi di Kelurahan Sumber dan dua lokasi di Kelurahan Mojosongo.

“Sebelum tanah resmi ditetapkan sebagai tanah terlantar, ada prosedur panjang mulai dari pemantauan lapangan, pengiriman surat peringatan, hingga verifikasi oleh Panitia C yang dibentuk BPN Pusat,” ujar Wahjoe saat ditemui di Public Service Expo, Solo Square Mall, Kamis (7/8/2025).

Menurutnya, pemilik lahan akan menerima surat peringatan bertahap—mulai dari SP 1 hingga SP 3—sebelum keputusan final diambil.

Proses Panjang: 587 Hari Menuju Status Tanah Terlantar

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa penetapan tanah terlantar tidak bisa dilakukan secara instan. Prosesnya memakan waktu hingga 587 hari, dimulai dari pemberitahuan kepada pemilik untuk memperbaiki pengelolaan tanah dalam jangka waktu 180 hari.

Jika diabaikan, pemerintah akan mengirim SP 1 (90 hari), lalu SP 2, dan SP 3. Apabila pemilik tetap tidak menunjukkan itikad mengelola, lahan akan dinyatakan terlantar dan masuk ke Tanah Cadangan untuk Negara.

“Tanah-tanah ini nantinya akan digunakan untuk reforma agraria atau kepentingan publik lainnya,” jelas Nusron.

Dasar Hukum dan Antisipasi Konflik

Kebijakan ini merujuk pada PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Pemerintah menilai lahan yang dibiarkan kosong lebih dari dua tahun sejak hak diterbitkan rawan memicu konflik agraria dan potensi pendudukan ilegal.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menghapus hak masyarakat, melainkan mendorong pemanfaatan tanah agar tidak terbengkalai.

“Pemerintah tidak akan serta-merta mengambil tanah tanpa prosedur. Ada masa tunggu, ada peringatan, dan semua berjalan sesuai hukum,” kata Hasan.

Konteks Nasional

Saat ini pemerintah sedang memetakan hampir 100 ribu hektare tanah terlantar di seluruh Indonesia. Penelusuran dilakukan untuk memastikan setiap bidang tanah digunakan secara produktif demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Red

Daerah
admin berimbang

MBA Depok Gelar Meeting Gathering: Dorong Kerja Sama, Motivasi, dan Peluang Penghasilan untuk Anggota

BERIMBANG.com, Depok, 8 Agustus 2025 — MBA Depok menggelar meeting gathering yang diikuti oleh belasan anggota untuk memperkuat koordinasi wilayah dan meningkatkan kinerja tim. Acara yang dipimpin manajer wilayah, Hendra, menekankan pentingnya kolaborasi dan membuka kesempatan bagi anggota untuk mendapatkan peluang penghasilan baru. Bertempat di RM Hegar Jalan Nusantara Raya, Depok. Jum’at. (8/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Hendra menyampaikan motivasi kepada peserta tentang bagaimana anggota bisa saling mendukung untuk memperluas jaringan dan memanfaatkan peluang usaha atau program internal yang tersedia. Selain memberikan dorongan semangat, sesi juga difokuskan pada pemantapan strategi kerja lapangan dan mekanisme pembagian tugas antaranggota.

Agenda dan manfaat pertemuan

Pertemuan yang bersifat tatap muka ini meliputi sesi pemaparan pengurus, diskusi kelompok, serta tanya jawab untuk menyamakan persepsi tentang target wilayah Depok. Panitia mencatat beberapa manfaat utama dari pertemuan anggota, antara lain:

  1. Meningkatkan Kerjasama Tim — Mempererat hubungan antaranggota sehingga koordinasi kerja menjadi lebih lancar.
  2. Pengambilan Keputusan Bersama — Memberi ruang bagi anggota untuk berdiskusi dan menentukan langkah bersama.
  3. Pembagian Informasi — Menyamakan informasi agar seluruh anggota memiliki data dan arahan yang seragam.
  4. Meningkatkan Motivasi — Berbagi pengalaman dan kisah sukses antaranggota untuk membangun semangat kolektif.
  5. Mengatasi Masalah — Mengidentifikasi kendala di lapangan dan mencari solusi praktis bersama.
  6. Meningkatkan Kreativitas — Tukar pikiran yang memicu ide-ide baru dan inovasi kegiatan.
  7. Membangun Hubungan — Memperkuat jaringan personal dan profesional di antara anggota.
  8. Meningkatkan Akuntabilitas — Memantau progres kerja dan memastikan target tercapai sesuai rencana.

Tanggapan peserta

Sejumlah peserta menyambut positif inisiatif pertemuan tersebut. Mereka mengapresiasi peluang untuk berdiskusi langsung dengan manajemen wilayah dan berharap kegiatan serupa rutin diadakan untuk menjaga komitmen kerja dan sinergi tim.

Langkah berikutnya

Panitia merencanakan tindak lanjut berupa pembentukan kelompok kerja berdasarkan area tugas serta jadwal pertemuan evaluasi berkala. Tujuan jangka pendek adalah memperjelas target bulan depan dan membuka lebih banyak peluang kolaboratif antaranggota.

Tentang MBA Depok: Komunitas yang fokus pada pengembangan jaringan, peningkatan kapasitas anggota, dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui berbagai program dan kegiatan wilayah.

Red

 

Bogor
admin berimbang

Pemdes Ciadeg Salurkan Bantuan Pangan Nasional Berupa Beras Kepada Warga Penerima Manfaan

BERIMBANG.COM, Pemerintah Desa (Pemdes) Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor mendistribusikan Bantuan Pangan Nasional (Bapanas) Tahun 2025. Bantuan tersebut sesuai dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Kasie PM Kecamatan Cigombong bersama TKSK Kecamatan Cigombong melakukan kunjungan monitoring ke setiap Desa se-Kecamatan Cigombong saat proses penyaluran bantuan tersebut. Rabu (6/8/2025)

Asep Kasie PM Kecamatan Cigombong menyampaikan, Saat ini masing – masing Pemerintah Desa telah mendapatkan bantuan pangan untuk warganya yang tidak mampu. Bantuan tersebut masing masing penerima manfaat mendapkan berupa dua karung beres.

” Bantuan ini merupakan program bagian dari upaya pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat, maka dari itu kita melakukan monitoring ke setiap Desa – Desa agar penyalurannya tepat sasaran sesuai dengan data yang ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Ciadeg Wahyu Rahayu mengatakan, dengan turunnya Bantuan Pangan Nasional (Bapanas) pihaknya langsung mendistribusikannya kepada warga sebagai penerima manfaat.

“Sebanyak 500 lebih waraga kami yang menerima bantuan pangan Nasional, dari bantuan pangan itu masing – masing penerima manfaat mendapatkan dua karung beras untuk perduan bulan. Adanya bantuan ini tentunya sangat membantu warga kami yang tidak mampu, semoga saja bantuan ini dapat berkelanjutan untuk kedepannya,” ujarnya.

(NA)

Bogor
admin berimbang

Pemdes Cijeruk Gelar Pembukaan Pordes Turnament Sepak Bola Dalam Rangka HUT RI Ke – 80 tahun 2025

BERIMBANG.COM, Bogor – Pemerintah Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, kembali menggelar Pekan Olahraga Desa (Pordes) turnament sepak bola antar RT se-Desa Cijeruk dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) yang ke-80 tahun 2025.

Pordes tersebut yang langsung di buka oleh Kepala Desa Cijeruk, H. Asep Saepul Rohman, S.ip dengan pengguntingan pita dan menerbangkan balon berhadiah serta penyerahan piala bergilir kepada Ketua Panitia yang di dampingi oleh Babinsa, Babinmas Desa Cijeruk, Jajaran Pemerintah Desa Cijeruk, Para Ketua RT dan RW, Ketua Paguyuban Desa Cijeruk Hibeur (PDCH) yang juga sekaligus Ketua PAC PP Cijeruk, Dede Irawan (Ude) serta para tamu undangan, pada 3 Agustus 2025 yang berlokasi di Lapangan Kacah Nangkub, Kampung Gagerbitung, Desa Cijeruk.

Saat sambutannya, Kepala Desa Cijeruk, H. Asep Saepul Rohman,S.ip yang akrab dipanggil H. pahad menyampaikan, Pemerintah Desa Cijeruk kini kembali menggelar Pordes turnament sepak bola dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-80 tahun 2025. Di gelarnya turnament tersebut atas kesepakantan bersama dari lapisan warga masyarakat Cijeruk dengan menempuh prosedur yang ada, dan masing pihak berkomitmen untuk selalu menjaga keamanan selama berjalannya pertandingan.

“Kami berharap selama pertandingan dari masing – masing tim dan suporter harus menjunjung tinggi sportivitas, karena diadakannya Pordes ini ajang silaturahmi warga masyarakat Desa Cijeruk serta menciptakan bibit pemain bola berkualitas dan pembinaan – pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan sehingga dapat pengembangan mental dan taktik bermain,” ucapnya.

Sementara itu ketua Panitia Pordes turnament sepak bola Desa Cijeruk, Upu Pahrudin mengatakan, untuk turnament sepak bola tahun ini diadakan antar RT sebanyak sembilan belas (19) tim dari tujuh (7) RW se-Desa Cijeruk.

“Kami Panitia sangat berharap digelarnya pertandingan sepak bola ini berjalan sukses tanpa adanya hal – hal yang tidak di inginkan,” harapnya.

Disamping itu, Bhabinsa dan Bhabinmas Desa Cijeruk menghimbau kepada para pemain dan suporter masing tim untuk selalu menjaga keamanan. “Kami tidak akan segan – segan akan menindak apabila ada salah satu pemain atau suporter yang memicu keributan dan melanggar aturan yang ada,” tegasnya.

Pantauan Berimbang.co di lapangan, berjalannya turnament sepak bola tersebut dengan pengamanan ketat dari jajaran Panitia serta Anggota dan Paguyuban Desa Cijeruk Hibeur (PDCH).

(NA)

Depok
admin berimbang

Sumur Bor Ilegal Menjamur, Depok Diambang Krisis Air di Tengah Kemarau

Berimbangcom – Depok | 1 Agustus 2025

Kota Depok kini menghadapi ancaman krisis air bersih. Fenomena antrean panjang truk tangki air di kawasan Tapos dan Cimpaeun jadi sinyal bahaya atas maraknya aktivitas pengeboran air tanah ilegal yang tak terkendali.

Puluhan truk tangki terlihat hilir-mudik setiap hari, diduga mengambil air dari sumur bor liar di permukiman padat. Warga mulai resah, apalagi musim kemarau telah menipiskan cadangan air tanah.

“Ini praktik yang mengabaikan kepentingan masyarakat. Air dijual ke luar kawasan, sementara warga sekitar rawan kekurangan,” ujar Abdul Khoir, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, kepada wartawan pada Jumat (1/8).

Khoir menyatakan bahwa pihak legislatif akan segera memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perizinan, serta perangkat kelurahan dan kecamatan untuk menertibkan praktik bor liar tersebut.

“Kami akan pastikan legalitasnya. Kalau tak berizin, harus ditindak. Ini soal hajat hidup warga,” tegasnya.

Pakar lingkungan menyebut eksploitasi air tanah tanpa izin dapat menurunkan muka air tanah dan menyebabkan intrusi air laut hingga tanah amblas. Dalam jangka panjang, krisis air bisa menjadi bencana kota.

Padahal, tata kelola air tanah diatur ketat dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP No. 43 Tahun 2008, serta Permen ESDM No. 14 Tahun 2024. Namun, lemahnya pengawasan membuka ruang penyalahgunaan.

Sementara itu, tak sedikit warga menduga praktik ini dilindungi oleh oknum yang bermain di balik bisnis air tangki.

“Kalau bukan ada bekingnya, mana mungkin bisa terang-terangan begitu?” kata seorang warga Tapos yang enggan disebutkan namanya.***

Nasional
admin berimbang

Bukan Lagi Wacana, ASN Mulai Penuhi IKN! 15 Kementerian Siap Angkat Koper

Berimbangcom – Nusantara, 31 Juli 2025
Mimpi tentang Ibu Kota Negara (IKN) sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia kini mulai terasa nyata. Perlahan namun pasti, para aparatur negara mulai bergerak dari hiruk-pikuk Jakarta menuju hamparan hijau Kalimantan Timur.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebutkan bahwa lebih dari seribu ASN sudah resmi tinggal dan bekerja di IKN. Tak main-main, 1.170 pegawai Otorita IKN sudah menempati tower hunian khusus ASN. Sementara itu, 109 tenaga medis dari RS Kementerian Kesehatan juga telah lebih dulu menetap.

“Ekosistem pemerintahan mulai terbentuk dengan kuat di sini,” ujar Basuki, optimistis.

Pindahan Massal: 15 Kementerian Segera Menyusul

Pemerintah, melalui Kementerian PAN-RB, telah memfinalisasi skema pemindahan ASN dari 15 kementerian dalam waktu dekat. Lembaga strategis seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian PUPR, hingga balai-balai teknis pun turut ambil bagian dalam gelombang awal.

Langkah ini bukan sekadar simbolik — ini adalah penanda bahwa IKN tidak lagi jadi proyek uji coba, tapi sudah memasuki babak nyata sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Pembangunan Tahap II: Legislatif dan Yudikatif Jadi Fokus

Memasuki Agustus, pemerintah akan melelang proyek Tahap II IKN. Fokus utamanya: membangun kawasan legislatif dan yudikatif, termasuk kantor DPR dan lembaga hukum negara.

Semua tahapan sudah siap. Anggaran beres. Rencana matang. Waktu tinggal eksekusi.

Bandara Baru, Akses Lebih Terbuka

Kabar baik lainnya, Bandara VVIP Nusantara telah resmi berubah status menjadi Bandara Umum. Ini bukan sekadar perubahan nama — tapi juga akses. Masyarakat dari Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan kawasan lain di Kalimantan bagian barat kini bisa lebih mudah menjangkau jantung IKN.

Bukan cuma untuk ASN, ini juga membuka peluang bagi dunia usaha dan investasi baru.

Kini, IKN bukan lagi mimpi yang digantung di langit. Ia mulai membumi — dibangun batu demi batu, diisi manusia demi manusia.

Jakarta boleh tetap gemerlap, tapi Nusantara mulai berdenyut sebagai jantung pemerintahan Indonesia yang baru.***