Bulan: Juli 2025

📅 Berimbang.com | 26 Juli 2025 | Redaksi Nasional

Berimbang.com, Cianjur — Demokrasi di Indonesia selalu diwarnai harapan baru setiap lima tahun sekali. Masyarakat memilih pemimpin demi masa depan yang lebih baik. Tapi sayangnya, tidak semua pemimpin menepati janji. Alih-alih membangun daerah, tak sedikit pejabat justru tega mengkhianati rakyat dengan merampok uang negara.

Berikut lima kasus korupsi pejabat yang bukan hanya memalukan, tapi juga menyakitkan hati rakyat. Dana publik yang seharusnya untuk kesejahteraan malah dihambur-hamburkan untuk hal tak masuk akal. Siapkan emosi Anda sebelum membaca!

1. Kepala Desa di Banten Habiskan Dana Rp988 Juta untuk Karaoke dan Nikah 4 Istri

Korupsi dana desa kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh mantan Kepala Desa Lontar, Kabupaten Serang, Banten. Selama 2019 hingga 2021, sang kepala desa menilap dana desa hampir Rp1 miliar.

Mirisnya, dana tersebut digunakan untuk menikahi empat orang istri serta foya-foya di tempat karaoke bersama bawahannya. Tercatat, sekitar Rp55 juta digunakan hanya untuk bersenang-senang di tempat hiburan malam sambil “nyawer” pemandu lagu. Rakyat hanya bisa gigit jari.

2. Proyek Toilet Sekolah Rp98 Miliar di Bekasi, Hasilnya Jauh dari Harapan

Di Bekasi, proyek pembangunan toilet sekolah senilai Rp98 miliar jadi sorotan publik. Alih-alih menciptakan fasilitas sanitasi yang layak, banyak toilet yang dibangun justru tidak sesuai standar, bahkan terbengkalai.

Anggaran jumbo ini diduga kuat dikorupsi oleh oknum pejabat daerah. Sampai saat ini, investigasi masih bergulir, namun rakyat sudah dibuat kecewa dengan hasil yang tak sebanding dengan dana yang digelontorkan.

3. Dana Bansos Disunat, Warga Miskin Hanya Dapat Separuh

Saat pandemi melanda, bantuan sosial seharusnya jadi penyelamat masyarakat. Namun seorang pejabat tingkat kabupaten justru tega memotong dana bansos yang seharusnya utuh untuk rakyat.

Dari nilai bantuan sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga, warga hanya menerima Rp300 ribu. Sisanya masuk kantong pribadi dan kroni politik. Kasus ini menambah daftar panjang pengkhianatan terhadap rakyat kecil.

4. Proyek Jalan Desa Rp2 Miliar, Jalan Hanya Tahan 2 Bulan

Pembangunan jalan di salah satu desa di Jawa Tengah menuai kritik. Dengan nilai proyek mencapai Rp2 miliar, jalan baru malah rusak hanya dalam waktu dua bulan.

Diduga, proyek ini penuh rekayasa. Mulai dari pengurangan kualitas bahan hingga mark-up anggaran. Jalan rusak, rakyat kecewa, pejabatnya bersenang-senang.

5. Oknum Camat Dikorupsi Dana UMKM Rp1,2 Miliar untuk Beli Mobil Mewah

Seorang camat di Sulawesi Selatan terciduk menyalahgunakan dana bantuan untuk pelaku UMKM senilai Rp1,2 miliar. Dana tersebut justru digunakan untuk membeli mobil mewah dan renovasi rumah pribadinya.

Alih-alih membangkitkan ekonomi warga, dana tersebut lenyap begitu saja. Pelaku kini sudah ditahan, tapi luka di hati pelaku UMKM masih belum sembuh.

Penutup: Korupsi, Penghianatan yang Mengakar?

Kasus-kasus ini hanyalah sebagian kecil dari gunung es korupsi di negeri ini. Rakyat menjerit, tapi oknum pejabat masih terus bersandiwara. Sudah saatnya penegak hukum bertindak lebih tegas dan rakyat tidak lagi tutup mata.***

📝 Redaksi: Tim Berimbang Nasional
📩 Kontak: redaksi@berimbang.com
📌 Ikuti terus berita-berita tajam dan berimbang hanya di Berimbang.com.

BERIMBANG.COM – CIREBON. Jagat media sosial tengah ramai membahas fenomena alam langka yang akan terjadi pada 2 Agustus 2027 mendatang—gerhana Matahari total yang diprediksi menjadi salah satu gerhana terlama dalam sejarah modern.

Menurut laporan dari Gulf News, gerhana ini akan berlangsung selama 6 menit 23 detik, jauh lebih lama dari durasi gerhana total pada umumnya yang hanya 2 hingga 3 menit. Fenomena ini akan menjadi yang terlama yang bisa disaksikan dari Bumi antara tahun 1991 hingga 2114.

Fenomena ini terjadi saat Bulan berada tepat di antara Matahari dan Bumi, menutup cahaya Matahari secara penuh dari pandangan sebagian wilayah di Bumi. Meski Cirebon tidak berada di jalur totalitas, warga masih bisa menyaksikan gerhana sebagian, yang diperkirakan cukup mencolok tergantung pada kondisi cuaca saat itu.

Jalur totalitas—di mana Matahari akan tertutup sepenuhnya—akan membentang dari Samudra Atlantik, menyapu sebagian besar kawasan Eropa Selatan, Afrika Utara hingga Timur Tengah, termasuk negara-negara seperti Spanyol, Maroko, Libya, Mesir, Arab Saudi, hingga Kepulauan Chagos.

“Ini adalah momen emas bagi para pecinta astronomi maupun masyarakat umum,” ujar Dr. Yana Adi Prasetya, astronom dari Lapan-RI. “Gerhana 2 Agustus nanti termasuk peristiwa yang sangat jarang terjadi, apalagi dengan durasi totalitas sepanjang itu.”

Waspadai Dampak & Edukasi Masyarakat
Menyambut fenomena ini, sejumlah lembaga pendidikan dan komunitas astronomi di Indonesia sudah mulai menyiapkan program edukasi dan pengamatan bersama. Namun, masyarakat juga diimbau untuk tidak melihat gerhana langsung tanpa alat pelindung khusus, karena dapat merusak mata secara permanen.

Dinas Pendidikan setempat bahkan berencana melibatkan sekolah-sekolah di Cirebon dalam sesi pengamatan edukatif.***

Berimbang.com | Kamis, 25 Juli 2025

Jakarta – Gejolak protes dari kalangan buruh terus membara menyusul kabar bahwa pemerintah Indonesia memberikan akses data pribadi warga negara Indonesia (WNI) kepada pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui kesepakatan perdagangan digital. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hak asasi rakyat.

Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, mengecam keras kesepakatan itu. “Bagaimana mungkin data pribadi rakyat diserahkan ke negara asing tanpa seizin pemiliknya? Ini bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/7).

Ancam Aksi Nasional

KSPI bersama jaringan serikat buruh nasional mengancam akan menggelar aksi besar-besaran di seluruh Indonesia bila pemerintah tidak segera mencabut kesepakatan tersebut. Menurut Iqbal, data buruh—sebagai kelompok rentan—tidak boleh dipertaruhkan demi kepentingan dagang asing.

Iqbal juga menyinggung ketimpangan perdagangan antara Indonesia dan AS. “Tarif barang Indonesia ke AS bisa mencapai 19 persen, sementara barang dari AS bebas masuk. Sekarang, ditambah data pribadi kami dijual. Ini penjajahan gaya baru: neoliberalisme berkedok perdagangan,” tegasnya.

Penjelasan Pemerintah

Di tengah kemarahan publik, pemerintah membantah tuduhan menyerahkan data pribadi secara bebas. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa data yang dimaksud hanya terkait perdagangan barang berisiko ganda, seperti gliserol sawit yang bisa digunakan untuk pupuk maupun bahan peledak.

“Ini soal transparansi transaksi barang strategis, bukan pemindahan data individu secara masif. Pemerintah tetap patuh pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” jelas Hasan.

Namun pernyataan Hasan bertolak belakang dengan siaran resmi Gedung Putih, yang menyebut Indonesia akan memberikan “kepastian hukum terkait transfer data pribadi” ke AS, serta mengakui AS sebagai negara dengan standar perlindungan data yang memadai.

Rakyat Berhak Tahu dan Menolak

Pakar hukum data pribadi dari ICJR, Henny Supolo, menyebut bahwa ketidakterbukaan pemerintah terhadap isi kesepakatan melanggar prinsip transparansi publik. “Rakyat berhak tahu data apa yang dibagi, untuk apa, dan kepada siapa. Tanpa itu, ini rawan disalahgunakan,” ujarnya.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) jelas menjamin hak warga atas informasi, penghapusan, dan persetujuan eksplisit atas data pribadi mereka. Bila benar data bisa ditransfer ke yurisdiksi asing tanpa keterlibatan subjek data, ini berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap UU tersebut.

Desakan Mencabut Kesepakatan

KSPI dan Partai Buruh menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan hanya tentang buruh, melainkan menyangkut martabat bangsa. “Jika pemerintah tetap ngotot, kami akan mobilisasi jutaan buruh ke jalan. Ini soal prinsip, bukan hanya angka dagang,” pungkas Iqbal.

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai pemerintah harus segera membuka isi perjanjian secara transparan kepada publik. Tanpa keterbukaan, isu ini bisa menjadi bola salju yang menggerus kepercayaan rakyat terhadap negara.***