Bulan: Mei 2024

BERIMBANG.COM, Bogor – Bakal calon walikota (Bacawalkot) Bogor, Farhat Abbas bertekad akan membela kepentingan masyarakat kecil seperti pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan pedagang pasar jika terpilih menjadi kepala daerah alias walikota di kota hujan. Hal itu ditegaskan Farhat dalam menyikapi aksi penertiban baliho Bacawalkot Bogor oleh Satpol-PP di sejumlah titik dengan dalih belum masuk tahapan kampanye dan membahayakan pengendara jalan yang melintas.

” Jika memang hendak menertibkan baliho Bacawalkot, ya silakan saja tapi dengan cara yang baik dan benar bukan merusaknya,” ungkap Farhat via selulernya, Rabu (29/05/2024).

Ia juga mengatakan, baliho para Bacawalkot Bogor yang terpampang bertujuan agar masyarakat mengetahui siapa saja kandidat yang akan berkontestasi dalam Pilwalkot Bogor 2024, sehingga bisa menentukan pilihan demi perubahan yang lebih baik.

” Kandidat Bacawalkot adalah orang-orang yang ingin membawa perubahan lebih baik dalam mengelola pemerintahan,” imbuhnya.

Menurut Farhat, arogansi Satpol-PP sudah bukan menjadi rahasia umum lagi terlebih saat melakukan penertiban lapak-lapak PKL. Padahal, kata dia lagi, penertiban bisa dilakukan dengan cara humanis atau dengan mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat kecil.

” Masyarakat kecil yang disebut PKL hanya agar bisa menafkahi keluarganya dirumah bukan untuk bisa hidup mewah, jadi tidak perlu dilakukan cara kekerasan saat melakukan penertiban tapi dengan cara humanis. Pemerintah daerah, berkewajiban mengadakan lahan untuk para pedagang kecil agar bisa mengais rezeki,” jelas Farhat.

Untuk diketahui, Satuan Polisi Pamong Praja bersama jajaran TNI Polri menertibkan ratusan spanduk, baliho, banner, dan sticker yang terpasang di sepanjang jalan protokol pada Selasa (28/5/2024).

Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syach menjelaskan, tindakan itu mereka lakukan sebagai respons atas banyaknya laporan masyarakat tentang menjamurnya spanduk dan baliho liar di jalan dan taman kota. Selain mengganggu keindahan kota spanduk, baliho, dan poster liar ini juga dinilai membahayakan para pengendara karena dipasang secara ilegal dengan bahan yang rawan roboh.

Banyak baliho atau poster yang dipasang menggunakan bambu lalu miring dan goyang. Kalau itu roboh menimpa pengendara bisa celaka. Nanti yang disalahkan pemerintah,” ujar Agus.

Dirinya menegaskan penertiban kali ini dilakukan secara global dan tidak spesifik pada spanduk atau baliho Bakal Calon Wali Kota (Bacawalkot) saja. Walaupun ia mengakui, spanduk dan baliho yang dipasang oleh tim Bacawalkot juga banyak melanggar aturan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.

Sebelum melakukan penertiban ini, Agus mengatakan Pemkot Bogor sudah lebih dulu melayangkan surat peringatan kepada para tim Bacawalkot.
Mereka memberi kesempatan agar para tim Bacawalkot bisa menertibkan sendiri spanduk dan bannernya masing-masing. Di samping itu dirinya juga menyebut pihaknya telah menggelar rapat koordinasi terlebih dahulu dengan KPU, Bawaslu, Polresta Bogor Kota, dan Kodim terkait penyelenggaraan penertiban ini pada pekan sebelumnya. (Rifai/Na)

BERIMBANG.COM, Bogor – Pemerintah Desa (Pemdes) Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor melantik dan mengukuhkan 45 ketua RT dan 14 ketua RW sekaligus penyerahan SK dari Kepala Desa untuk masa jabatan priode 2024 – 2029. Kegiatan pelantikan tersebut yang di laksanakn di MNC Lido, Desa Wates jaya, Kecamatan Cigombong, yang dihadiri oleh Camat Cigombong, BPD, Kadus, serta tokoh masyarakat setempat, rabu (29/5/3024)

Sebelumnya Pemdes Ciadeg telah melaksanakan pemilihan ketua RT dan RW, di Bulan Mei hingga Bulan April, dengan melibatkan BPD dan juga Kadus yang merupakan lembaga Kemasyarakatan.

“Usai melaksanakan pemilihan secara bertahap dari Bulan Mei hingga April, proses pemilihan yaitu melalui aklamasi maupun demokrasi” ujar Wahyu Rahayu Kades Ciadeg.

Setelah dilantik Ketua RT dan RW yang terpilih akan bertugas melayani warga, dan bekerja sama dengan pemerintah Desa, dengan mendukung semua program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

“Ketua RT dan RW merupakan garda terdepan dalam pemerintahan, karena dekat dengan masyarakat, maju dan berkembangnya roda Pemerintahan Desa Ciadeg adanya kerja sama antara ketua RT dan RW dengan pemerintah Desa” ucapnya.

Kades meminta, agar Ketua RT dan RW yang terpilih dan diberikan kepercayaan oleh masyarat lingkungan untuk memanfaatkan kepercayaan masyarakat dengan sebaik mungkin.

“Gunakan kepercayaan masyarakat dengan penuh tanggung jawab, bangun lingkungan dengan memanfaatkan SDM yang ada, sehingga kemajuan Desa Ciadeg dapat terwujud dengan baik,” pintanya.

Disamping itu, Wahyu Rahayu sebagai Kepala Desa Ciadeg dan jajarannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarkat, Panitia pemilihan, serta ketua RT dan RW yang terpilih dapat menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya pemilihan.

“Alhamdulilah pemilihan berlangsung kondusif, antusias warga sangat tinggi ketua RT dan RW yang terpilih juga tidak mengadakan evoria yang berlebihan, sehingga pemilihan berjalan aman dan tertib, terima kasih Kepada semua pihak yang telah menyukseskan pemilihan ketua RT dan RW priode 2024 – 2029,” tuturnya.

(Na

BERIMBANG.COM, Bogor – Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor resmi mendaftarkan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat mensengketakan tiga badan publik yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2, 3 Cibungbulang dan SMPN 1 Rancabungur. Senin, 27 Mei 2024.

Haidy Arsyad Ketua KANNI Kabupaten Bogor mengatakan, bahwa gugatan ini berawal dari
surat permohonan informasi publik laporan rekapitulasi dan realisasi penggunaan dana BOS reguler yang disampaikan pada tanggal 24 April 2024 kepada sejumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana SMP Negeri.

“Namun mereka kompak membalas surat permohonan informasi publik penggunaan dana BOS reguler yang diajukan KANNI, dengan tidak mengindahkan Undang – undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ungkapnya.

Masih kata Haidy, menjelaskan, dalam surat balasan yang diterima KANNI, sejumlah SMP Negeri itu menanggapi, bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan.

“Pihak sekolah juga berdalih penggunaan dana BOS reguler sudah disosialisasikan, dan telah dilakukan pemeriksaan dari instansi yang berwenang,” jelas Haidy.

Selanjutnya, kami melayangkan surat keberatan atas tanggapan informasi kepada atasan PPID SMPN, namun mereka tetap membalas dengan isi surat yang sama seperti surat tanggapan permohonan informasi pertama.

Surat balasan dari PPID SMP Negeri tersebut tentu membuat pihak kami tidak puas, karena tidak sesuai dengan Undang – undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Perki 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.

“Di sana sangat tegas dikatakan bahwa kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana, serta atasan PPID wajib menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi,” tegasnya.

Sehingga, imbuh dia, berhubung kewajiban ini tidak dijalankan oleh pihak sekolah, KANNI melakukan langkah tegas dengan mengajukan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat, agar diselesaikan melalui Sidang Ajudikasi Nonlitigasi.

Tujuan informasi tersebut. Lanjut Haidy memaparkan, dimohonkan oleh KANNI adalah untuk dijadikan sebagai informasi awal dalam melaksanakan fungsi kontrol sosial atau pengawasan masyarakat sebagaimana dijelaskan secara utuh dan detail dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018.

“Selain dijadikan sebagai informasi awal, informasi ini juga merupakan hak konstitusi masyarakat yang harus dipenuhi berdasarkan pasal 28F UUD 1945 dan pasal 3 dan 4 UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sehingga kedua kepala sekolah ini mestinya memahami hal tersebut dan dapat ditindaklanjuti dengan itikad baik. Sebab dalam undang-undang keterbukaan informasi publik telah diatur kewajiban dan tanggungjawab setiap badan publik untuk menyediakan dan memberikan informasi terbuka kepada publik atau pemohon,” paparnya.

(Na)

BERIMBANG.COM, Bogor – Jurnalis se-Bogor, Jawa Barat, secara tegas menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Penyiaran. Sebagai bentuk kritisi terhadap DPR RI dan pesan penolakan tersebut, mereka menggelar aksi teatrikal di Simpang Gadog, Jalan Raya Puncak, Ciawi, Kabupaten Bogor, Minggu, 26 Mei 2024.

Aksi teatrikal penolakan RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini digagas belasan jurnalis perwakilan wartawan se-Kabupaten Bogor dan Kota Bogor yang terwadahi dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Dalam aksinya, belasan wartawan memegang karton yang antara lain bertuliskan “Tolak RUU Penyiaran”, “Suara Pers Suara Rakyat”, “Jangan Bungkam Kebebasan Pers”. Semua mulut wartawan juga ditutup plester sebagai simbol pembungkaman terhadap kebebasan jurnalisme.

Pesan aksi pembungkaman kebebasan pers juga diperankan seorang badut bertuliskan DPR saat beraksi merampas kamera wartawan yang sedang bertugas melakukan peliputan. Cekcok dan keributan pun tak dapat dihindarkan antara wartawan dan ‘Anggota DPR’ tersebut. Mulut wartawan lantas dibungkam oleh si ‘DPR’.

Pembelengguan kebebasan pers juga digambarkan dengan simbol perampasan ID Card milik wartawan oleh DPR. Pada akhir sesi teatrikal, sebagai bentuk gugurnya kebebasan pers disimbolkan pula dengan tabur bunga terhadap belasan ID Card wartawan.

Aksi teatrikal penolakan RUU Penyiaran ini menjadi perhatian para pengendara roda dua maupun roda empat baik dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya.

Aparat kepolisian dari Polsek Ciawi maupun Polres Bogor mengawal ketat selama berlangsungnya aksi. Kendati demikian, aksi berlangsung aman terkendali dan tidak mengganggu arus lalu lintas di kawasan Puncak.

Ketua IJTI Korda Bogor Raya, Niko Zulfikar, mengatakan, aksi teatrikal art secara damai ini guna menyampaikan pesan bahwa semua jurnalis dari berbagai komunitas maupun organisasi menolah RUU Penyiaran karena membungkam kebebasan pers.

“Pembungkaman oleh DPR ini telah mematikan produktivitas dan kreativitas jurnalis. Draf RUU Penyiaran disusun tidak cermat dan berpotensi mengancam kebebasan pers,” tegasnya.

Tiga Sikap Jurnalis Bogor

Berikut sikap IJTI Korda Bogor Raya terkait rencana Revisi UU Penyiaran:
1. Menolak dan meminta agar sejumlah pasal dalam draf revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut.
2. Meminta DPR mengkaji kembali draf revisi RUU Penyiaran dengan melibatkan semua pihak termasuk organisasi jurnalis serta publik.
3. Meminta kepada semua pihak untuk mengawal revisi RUU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform .

“Mengapa RUU ini melarang televisi menayangkan secara eksklusif karya jurnalistik investigasi? Selama karya tersebut memegang teguh kode etik jurnalistik, berdasarkan fakta dan data yang benar, dibuat secara profesional dan semata-mata untuk kepentingan publik sesuai UU Pers, itu sah-sah saja. Tidak menyalahi aturan,” tandas Niko.
(Rifai/Na)

BERIMBANG.COM, Bogor – Kasus penganiayaan terhadap wisatawan asal Bekasi bernama Juanda oleh pengamen yang berpenampilan seperti anak punk saat tengah menikmati kuliner bersama istrinya di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada Kamis 16 Mei 2024 lalu, mendapat perhatian berbagai kalangan.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mendesak aparat kepolisian bertindak cepat dan menangkap semua pelaku untuk diproses hukum. Tak hanya itu, ia juga meminta dilakukan razia terhadap para pengamen yang berpenampilan anak punk khususnya di kawasan Puncak.

” Keberadaan mereka (anak punk,red) sudah meresahkan masyarakat jadi harus ada tindakan dari aparat hukum dan pemerintahan daerah. Apalagi, kawasan Puncak merupakan daerah tujuan wisata yang harus terjaga keamanannya,” ungkap Sugeng, Jumat (24/05/2024).

Lebih lanjut ia mengatakan, penanganan yang cepat, tegas dan terukur akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian. Disisi lain, kasus tersebut sudah viral dan diberitakan sejumlah media lokal maupun nasional sehingga menjadi konsumsi publik.

” Kalau pengamen yang kedapatan membawa alat atau senjata tajam, itu artinya sudah memiliki niat jahat bisa dijerat undang-undang darurat selain UU tentang penganiayaan,” tambahnya.

Kapolsek Cisarua, Kompol Eddy Santosa mengatakan pihaknya telah menetapkan satu orang tersangka yakni Muhammad Firdaus (23) warga asal Bogor Selatan, Kota Bogor dalam kasus tersebut sedangkan pelaku lainnya dalam pengejaran alias DPO.

” Satu pelaku sudah diamankan, pelaku lainnya dalam pencarian,” ungkap Kapolsek.

Kapolsek juga menjelaskan, penangkapan pelaku berdasarkan adanya laporan atas nama Prawida Kumala Putri. Dalam laporan tersebut, korban (Juanda,red) berprofesi sebagai pengacara diserang dua orang pengamen berpenampilan seperti anak punk saat tengah menikmati kuliner di warung sate yang berlokasi di kawasan puncak.

” “Kedua anak punk (pengamen,red) itu menyerang korban. Salah satu pelaku menarik jaket korban sementara pelaku lainnya memukul leher dan telinga korban dengan benda tajam menyerupai kunci T yang diselipkan di jarinya,” tandasnya.(Rfs/Na)

BERIMBANG COM, Bogor – Pemerintah Desa (Pemdes) Ciadeg menyalurkan Bantuan Pangan berupa beras dari Dinas Sosial (Dinsos) yang bekerja sama dengan Kantor Pos. Bantuan Pangan tersebut yang disalurkan langsung kepada 1578 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga Desa Ciadeg, yang bertempat di Aula Kantor Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, kamis (23/5/2024)

Kepala Desa Ciadeg Wahyu Rahayu mengatakan, Sebanyak 1578 KPM yang meliputi 45 RT dari 14 Rw warga Desa Ciadeg menerima bantuan beras yang masing masing menerima 10 kg yang di salurkan sekarang untuk bulan ke-empat (april). Progam tersebut merupakan salah satu tindakan nyata dan upaya pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang merupakan kebutuhan hidup sehari-hari. Penyaluran beras kali ini  dibagi menjadi 2 sesi atau 2 hari, yaitu pada hari rabu kemarin dan hari ini.

“Alhamdulillah semua warga antusias antri dan tertib dalam pengambilan bantuan berupa beras tersebut, adapun beberapa warga yang belum mengambil yang jadwal hari ini akan kami tunggu sampai beras tersebut tersalurkan semua kepada masyarakat yang telah tercatat sebagai penerima bantuan,” ucapnya.

Lanjut Wahyu mengatakan, Dirinya sangat mendukung sekali adanya program bantuan pangan berupa beras untuk masyarakat. Karena menurutnya, dengan bantuan langsung beras ini masyarakat sangat terbantu sekali.

“Saya berharap bantuan berupa beras oleh pemerintah ini bisa terus dilakukan kepada masyarakat yang tidak mampu sebagai bukti kalau pemerintah sangat peduli terhadap masyarakat,” pungkasnya.

(Na)

BERIMBANG.COM, Bogor – Kasus penganiayaan yang dilakukan pengamen (anak punk,red) terhadap salah seorang wisatawan asal Tangerang bernama Juanda saat tengah berlibur di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor bersama istrinya pada Kamis (16/05/2024) lalu, mendapat sorotan sejumlah pihak.

Sekretaris Indonesia Morality Watch (IMW) perwakilan Bogor Raya, AR. Sogiri meminta aparat hukum bertindak cepat, tegas dan terukur dalam menangani perkara tersebut karena kenyamanan dan keamanan para wisatawan harus terjaga saat berlibur agar tingkat kunjungan wisatawan meningkat .

” Meningkatnya kunjungan wisatawan berdampak positif bagi pengusaha hotel, restoran dan pengelola objek wisata maupun pemerintah daerah. Modalnya utamanya yakni kenyamanan dan keamanan saat berwisata, peristiwa itu harus ditangani secara serius karena ada dampak secara luas,” ungkapnya, Rabu (22/05/2024).

Sejumlah peristiwa yang terjadi di kawasan Puncak Bogor, kata dia lagi, sempat viral dan menjadi perhatian publik baik masyarakat lokal maupun dari berbagai daerah misalnya harga ganti ban serep kendaraan di salah satu bengkel mencapai Rp200.000 dan tarif parkir kendaraan wisatawan yang dipatok Rp100.000 untuk dua unit kendaraan yang parkir di warfat.

” Kedua kejadian itu sempat viral tapi hanya bersifat kerugian materi. Kalau peristiwa yang meninpa salah seorang wisatawan bernama Juanda beberapa waktu lalu, itu sudah mengancam keselamatan jiwa jadi harus benar-benar ditindak agar hal serupa tidak terulang kembali,” tambahnya.

Ia berkeyakinan bahwa aparat kepolisian akan profesional dalam menangani perkara tersebut sehingga keraguan publik atau korban penganiayaan akan terjawab. Apalagi, sambungnya, kejadian tersebut saat ini menjadi viral dan diberitakan sejumlah media serta korban (Juanda,red) berprofesi sebagai pengacara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) juga jemaah majelis Dzikir Assamawaat Almaliki.

” Kita semua berharap agar kasus ini ditangani secara profesional dan para pelakunya segera ditangkap. Disisi lain, patroli keamanan juga harus ditingkatkan agar tercipta rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta wisatawan yang berkunjung,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, salah seorang wisatawan bernama Juanda menjadi korban penganiayaan pengamen anak punk saat tengah menikmati kuliner bersama istrinya di seputar Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua sehingga harus dilarikan ke RSPG Cisarua karena mengalami luka tusukan dibagian leher sebelah kiri dan kuping bagian atas.

Setelah mendapatkan penanganan di rumah sakit, pada Kamis pukul 20.00 WIB istri korban kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Cisarua. Namun hingga Sabtu, 19 Mei 2024, para pelaku belum juga tertangkap oleh polisi.

Mendengar kabar para pelaku belum juga tertangkap, saudara korban berikut jamaah Majelis Dzikir Assamawaat Almaliki merasa kecewa kemudian berinisiatif membantu pihak kepolisian untuk menangkap para pelaku. Pada Minggu, 20 Mei 2024, satu orang pelaku bernama Muhamad Firdaus (21 tahun) berhasil diamankan oleh rekan-rekan korban di kawasan Riung Gunung, Puncak, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua sedangkan salah seorang terduga pelaku lainnya Bayan (nama samaran, red) masih dalam pencarian polisi.

” Kami berharap semua pelaku bisa segera ditangkap dan proses penanganan perkara berjalan secara profesional,” ujar Tarwindi salah seorang kerabat korban. (Rfs/Na)