Bulan: September 2021

BERIMBANG.com – Sosialisasi Kebijakan dan Pengaturan Lalu Lintas Ruas Jalan Nasional Ciawi-Puncak, Kemenhub RI gelar rapat secara virtual diikuti Bupati Bogor Ade Yasin, di Aula Bawah Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, kemarin Senin (6/9/2021).

Bupati Bogor menjelaskan, jika dalam dua minggu hasil uji coba penerapan kebijakan ganjil genap belum signifikan berpengaruh terhadap pengurai kemacetan dan penurunan volume kendaraan.

Mungkin, kata Ade Yasin, uji coba seterusnya akan diganti pola, jika setuju dengan pola perminggu berdasarkan pertemuan beberapa waktu lalu bahwa Kementerian menerangkan prosesnya juga panjang.

“Dan ini juga untuk bekal saya pertemuan dengan tokoh masyarakat, Ormas dan perwakilan masyarakat yang ada di kawasan Puncak yakni Cisarua, Megamendung, dan Ciawi untuk berkonsultasi dengan kami tentang penerapan ganjil genap,”

“Akan dilaksanakan hari Rabu, 8 September jam 9 pagi. Pertama apakah ganjil genap ini menggantikan buka tutup yang sudah berjalan atau akan berjalan dua-duanya, ganjil genap jalan, buka tutup jalan, mereka perlu ketegasan dari kami,” terang Ade Yasin.

Menurutnya, tujuan mengundang masyarakat wilayah kawasan Puncak untuk memberikan penjelasan, dan meminta masukan kepada masyarakat yang kemudian akan ia sampaikan ke kementerian sebagai bahan kajian, karena penerapan ganjil genap ini tidak boleh terburu-buru dan sembarangan dilakukan tetapi harus melalui kajian yang komprehensif,

karena disana ada pelaku ekonomi, pelaku wisata, dan tentunya ini juga menyangkut produk yang ada di wilayah tersebut. Jangan sampai banyak kebijakan akhirnya mematikan usaha mereka itu berbahaya juga.

Lebih lanjut Ade Yasin menyatakan, ada beberapa organisasi yang dinamakan Puncak Ngahiji mengeluh, mereka belum tersosialisasikan dengan baik, mereka merasa Puncak lagi, Puncak lagi, padahal Puncak adalah jalan nasional.

“Kami hanya melakukan uji coba sebetulnya untuk keperluan masyarakat, tapi ini mudharat atau manfaatnya kita lihat dari hasil kajian dan hasil diskusi dengan masyarakat. Kita akan melihat situasi uji coba dua minggu, sehingga kami belum bisa memutuskan apakah akan diperpanjang. Nanti keputusannya ada di kementerian,” ujar Ade.

Sebetulnya ganjil genap, Bupati Bogor menegaskan, ini tidak langsung menurunkan volume kendaraan, karena diliihat dari pantauan kondisinya masih macet.

“Karena Puncak banyak jalan tikus atau jalan kecil yang bisa orang ke Puncak tanpa melalui Gadog atau Ciawi. Saya kira ini penurunannya belum signifikan makanya harus dikaji bagaimana penanganan Puncak ini supaya bisa lancar jalannya, tetapi masyarakat juga tidak dirugikan,” tegasnya.

Secara Virtual, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengungkapkan, saat ini dirinya akan segera menyiapkan regulasinya karena itu merupakan jalan nasional yang kewenangannya ada di pihak Kemenhub.

“Sejak seminggu lalu kami diminta pak menteri untuk merancang terhadap langkah peraturan hari ini, dari tol kemudian Gadog sampai dengan ke Puncak Pass, berikutnya memang kita rencananya itu sampai dengan Cianjur. Regulasi akan kami sesuaikan sesuai opsi yang dipilih Satlantas Polres Bogor dan Polantas Polri,” tambah Budi.

Lebih lanjut kata dia, Kemampuan kapasitas jalan dengan volume kendaraan, lanjutnya, ini harus diimbangkan kembali. Melihat dengan VC ratio dirinya menilai sudah tidak ideal lagi.

Disinilah fungsi pemerintahan untuk mengedukasi, mengajak dan menyadarkan masyarakat, dan menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan laporan ke Menteri Perhubungan,

untuk melengkapi apa yang disampaikan daerah, terutama Kabupaten Bogor, karena ia sempat membaca di media sosial dampak dari pembatasan ganjil genap di Puncak itu, banyak masyarakat yang mengalihkan wisata ke Kota Bogor.

“Nyatanya memang kebijakan ini tidak hanya di Kabupaten, tetapi juga tetangganya di Kota Bogor, sampai dengan Cianjur, atau bahkan yang sudah dipantau sampai dengan Sukabumi, mungkin bisa diatur sampai sana,”

“Kami akan menyiapkan satu forum dengan beberapa media, dan akan melakukan kampanye lebih masif. Minimal pencegahan masyarakat untuk tidak menggunakan plat palsu dan juga tindakan kepolisian yang bertugas di Polres Bogor,” tukasnya.

(Diskominfo Kabupaten Bogor)

BERIMBANG.COM, Bogor – Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Pengelola Pampah (PS) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Wilayah III Ciawi, Kabupaten Bogor terus meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Dalam meningkatkan kinerjanya tersebut UPT pengelola sampah wilayah III Ciawi terus berupaya berkolaborasi dengan Camat, Kades, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang peduli dengan kebersihan.

Pihak UPT pengelola sampah DLH Wilayah III Ciawi, dalam meningkagkan kinerjanya tidak hanya melakukan pengelolaan saja, juga melakukan pengangkutan sampah – sampah liar. Hal tersebut dilakukan demi menjaga kebersihan lingkungan.

Rudi Andryanto, Kepala UPT PS DLH Wilayah III Ciawi Kabaupaten Bogor mengatakan, Dalam menjaga kerbersihan lingkungan merupakan tanggagung jawab bersama. Jadi masyarakat juga harus peka dalam menjaga situasi lingkungan agar tetap bersihan.

“Masyarakat harus peka dalam menjaga kebersihan lingkungan, agar terhindar dari penyakit serta harus menciptakan pola hidup sehat dengan cara salah satunya, yaitu menjaga kebersihan lingkungan,” ucapnya.

Rudi juga mengatakan, sampai saat ini masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan di pinggir – pinggir jalan sehingga adanya tumpukan sampah liar, hal tersebut sudah beberapa kali ditemukan.

“Masih ditemukan tumpukan – tumpukan sampah yang liar akibat dibuang sembarangan sehingga kita (DLH) yang harus mengangkut sampah – sampah tersebut. Kami berharap tidak ada lagi yang buang sampah sembarangan, karena dengan membuang sampah sembarangan sama aja dengan mengungdang penyakit, juga dapat menyebabkan banjir serta merusak kenyamanan lingkungan,” pungkasnya.

(Na)

BERIMBANG.COM, Bogor – Pemerintah Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Launching pembangunan jalan desa melalui Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) Jumat (3/9/2021)

Pelaksana Tugas (PLT) Camat Cigombong, Asep Achadiat Sudrajat mengatakan, bahwa Kepala Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan harus mampu mengelola anggaran pembangunan jalan desa lewat program Satu Miliar Satu Desa (Samisade).

” Saya menginginkan dana besar yang sudah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bogor  sebagai upaya pemulihan ekonomi itu  tepat sasaran,” ungkapnya.

Menurut Asep, Kepala Desa dan TPK melakukan pola pembangunan desa dengan padat karya tunai desa yang menunjang terhadap pemulihan ekonomi akibat pandemik covid-19.

“Samisade merupakan langkah Pemkab Bogor untuk upaya pemulihan ekonomi. Asumsinya, dengan memberikan pekerjaan kepada masyarakat, dapat membantu perekonomian, sekaligus meningkatkan infrastruktur desa,” ucapnya.

Asep mengingatkan, Agar tidak terjadi penyelewengan. Dalam Program Samisade tersebut, Bupati Bogor telah menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk ikut melakukan pengawasan. Oleh karena itu, Kepala Desa bersama TPK harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan baik berupa juklak maupun juknis.

Diakhir pembicaraan, Asep juga menyampaikan, Program Samisade tersebut merupakan pelaksanaan janji kampanye pasangan Ade Yasin dan Iwan Setiawan semasa kampanye pilkada yang lalu dan pengejawantahan Pancakarsa Bogor Membangun. Untuk itu, soliditas jajaran Forkopimcam,  Kades, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua RW dan RT, Babinsa, Banbinkamtibmas, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemasyarakatan, termasuk para tokoh agama tetap terjaga untuk sama-sama mengawal program Samisade tersebut.

(Na)

BERIMBANG.com – Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meluncurkan Sistem Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat atau SIGADIS, melalui Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Hal tesebut dijelaskan Bupati Bogor Ade Yasin saat peluncuran SIGADIS yang digelar di Auditorium Sekretariat Daerah, Cibinong, Kabupaten Bogor, kemarin Kamis (2/9/2021).

“Hari ini (2/9) saya meluncurkan Sistem Layanan Terpadu Percepatan Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIGADIS. SIGADIS adalah sistem pelaporan tindak kekerasan yang menimpa perempuan dan anak secara online, melalui layanan aplikasi atau website www.sigadis.bogorkab,” terang Ade.

Pemkab Bogor, lanjut Ade, melakukan penyusunan Peraturan Bupati Bogor tentang Strategi Percepatan Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Aplikasi SIGADIS, dan pembentukan lima Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) SIGADIS pada lima UPT sebagai pilot project.

“Penting bagi kita untuk mengoptimalkan percepatan perlindungan perempuan dan anak. Alhamdulillah Kabupaten Bogor tahun 2020 dinobatkan sebagai Kabupaten Layak Anak kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,” katanya.

Ade Yasin berpesan, jangan sampai sistem ini aktif hanya satu dua bulan saja, tapi selanjutnya tidak terurus, jadi ketika ada yang betul-betul membutuhkan pertolongan tapi ketika dibuka aplikasi atau webnya sudah tidak ada apa-apanya. “Kalau kita sudah membuka sistem layanan, kita harus konsisten untuk mengurus sistem tersebut, dijaga agar korban yang melapor segera ditindaklanjuti,”

“Kemudian, Satgas PPA dibentuk di masing-masing desa dengan beranggotakan masyarakat di desa setempat, sehingga bersama-sama pemerintah dapat saling bersinergi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pesan Ade.

Berikutnya, lanjutnya, Satgas PPA jangan melulu mengatasi persoalan kekerasan anak, tapi juga menjadi Satgas pendidikan anak. Misalkan ada satu keluarga yang di dalamnya ada usia anak sekolah, apakah sekolahnya berjalan dengan baik, jika tidak dicari solusinya agar anak tersebut bisa sekolah.

“Alhamdulillah, angka kekerasan terhadap anak mengalami penurunan, karena banyak program kita yang sampai menjangkau ke desa-desa. Tidak hanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), tapi banyak ibu-ibu di organisasi perempuan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai tingkat desa yang konsen terhadap perlindungan anak dan perempuan,” terang Bupati Ade Yasin.

Sementara itu Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Nurhayati menjelaskan, dalam melakukan strategi percepatan perlindungan perempuan dan anak, “ melakukan langkah-langkah diantaranya memberikan kepastian hukum melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 tahun 2021, pelaporan berbasis online melalui aplikasi SIGADIS, dan pembentukan Satgas PPA di setiap desa,” katanya.

“Sebagai proyek percontohan kami membentuk Satgas PPA di Desa Dukuh Kecamatan Cibungbulang, Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua, Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng, Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur, dan Desa Tamansari Kecamatan Tamansari,”

“Dengan pembentukan Satgas berbasis masyarakat ini, harapannya masyarakat dapat berperan aktif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat rentang kendali di Kabupaten Bogor ini sangat luas,” jelas Nurhayati.

Selanjutnya Nurhayati menuturkan, dengan SIGADIS harapannya bukan hanya ada pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak saja, tapi program-program pemberdayaan pun dapat diakses melalui satu pintu.

“Jadi kita mengintegrasikan seluruh program kegiatan untuk pemberdayaan perempuan dalam aplikasi SIGADIS. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan meningkatkan perekonomian keluarga,”

“Semoga dengan adanya kepastian hukum, pelaporan berbasis online, dan pembentukan Satgas di setiap desa, dapat memberikan percepatan penanganan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bogor,” ujar Nurhayati.

(Diskominfo Kab.Bogor)

BERIMBANG.COM, Bogor – Danrem 061/Sk.Bogor, Brigjen TNI Achmat Fauzi Pimpin Acara Syukuran Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke- 72 Korem 061/Sk pada tanggal 1 September 2021.

Dalam Acara tersebut, Danrem 061/Sk. telah Melepas 20 Personil Perwira dan Bintara yang telah selesai Purna Tugas Sebagai Prajurit TNI-AD. Diantara Wisuda Purnawira adalah Letkol (Purn) Suparno dalam Massa Pengabdian 37 Tahun di Lingkungan TNI-AD

Letkol (Purn) Suparno, mengatakan, Sebagai sesosok Lulusan Seorang Prajurit saat ini dirinnya dipercaya untuk Menakodai Dewan Pimpinan Daerah I Barisan Patriot Bela Negara (BPBN) Provinsi Jawa Barat.

“Dengan Jiwa Patriotisme Dan Semangat Kebangsaan, Kami Mengajak dan Menghimbau kepada rekan-rekan Prajurit yang Purna Tugas jangan merasa menjadi Laskar tak berguna. Maka dari itu, mari kita Tetap Semangat dan berkarya dimana pun berada,” ujarnya

Dibawah Kepemimpinan Letkol (Purn) Suparno BPBN siap membantu TNI, Polri dan Pemerintah Daerah dan bersinergi dengan Komponen Bangsa lainnya.

(Na)