Bulan: Juli 2018

BERIMBANG COM, Jakarta – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menggugat Dewan Pers (DP), melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) memasuki Sidang ke lima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kuasa Hukum dua organisasi Pers, Dolfie Rompas, memaparkan "Tadi ada komplen dari pihak tergugat dewan pers, bahwa salah satu legal standing,  dari PPWI belum lengkap," katanya, selesai sidang (4/7/2018)

"pemahaman mereka (penasihat hukum dewan pers), bahwa legal standing berdasarkan organisasi itu harus berbadan hukum, padahal didalam undang-undang no 17 tahun 2013 tentang ormas jelas pasal 16, bahwa organisasi masyarakat itu, bisa berbadan hukum bisa juga tidak berbadan hukum." terang Rompas. 

"Kalo untuk berbadan hukum, itu tadi kita jelaskan dihadapan hakim, bahwa memang di SK-kan oleh kementrian hukum dan Ham, tetapi untuk non badan hukum cukup dikeluarkan surat keterangan dari kementrian dalam negeri, dalam hal ini Kesbangpol," papar Dolfie 

Lalu, Rompas menjelaskan "untuk PPWI sendiri itu sudah memiliki SK kesbangpol dan sudah kita tunjukan, tetapi masih kurang puas, tidak apa-apa, saya suruh mereka coba membaca lagi undang-undang, agar supaya mengerti apa yang dimaksud daripada undang-undang tersebut," ujarnya. 

"Jadi jelas, bahwa tidak ada masalah legal standing penggugat baik dari PPWI ataupun dari SPRI," Imbuhnya. 

"Selanjutnya, proses mediasi antara penggugat dalam hal ini kami penggugat PPWI dan SPRI dengan dewan pers. Pada intinya kami sebagai kuasa hukum mengikuti apa yang diinginkan oleh principal kami," ungkap Rompas. 

"bahwa apa yang kita gugat, itulah yang dilaksanakan, ada beberapa kebijakan dewan pers yang harus dicabut, kalau itu dipenuhi maka kemungkinan mediasi akan terjadi, tapi kalo tidak ya kita tetap akan terus berjuang agar supaya kebijakan tersebut dicabut oleh putusan pengadilan, intinya kita siap untuk bermediasi," terangnya Rompas.

Lanjut Rompas "Dengan catatan bahwa kebijakan-kebijakan yang dianggap, dirasa itu tidak adil, salah satunya adalah Uji kompetensi (wartawan) harus dicabut dulu, kalo tidak, ya mediasi sudah kita pastikan akan gagal," Rompas menegaskan. 

Dolfie Rompas mengajak para jurnalis seluruh Indonesia mengawal "Keputusan pengadilan jakarta pusat harus benar-benar adil, karena harus kita ingat bahwa pers itu adalah salah satu pilar demokrasi bangsa untuk kemajuan bangsa ini, apalagi terjadi kriminalisasi terhadap pers. Sidang akan dilanjut Minggu depan, rabu 11 juli 2018," menutup. 

Terpisah, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke mengatakan "Penasihat hukum dewan pers itu abal-abal, mereka tidak mengerti undang undang," ujarnya, percakapan via telpon aplikasi whatsaps, dihari yang sama. 

"para penasihat hukum Dewan Pers masih baranggapan segala sesuatunya pake cap-capkan (stempel basah) padahal sekarang sudang zaman teknologi canggih, sudah diganti oleh barkode scaner," ungkap Wilson,  

Lanjut Wilson "Saya menyarankan kepada anggota dewan pers, agar mempelajari seluruh perundang undang undangan yang berlaku di Indonesia, terutama penasihat hukum Dewan Pers, kemampuan mereka sama seperti mahasiswa praktikum," ujarnya

"satu lagi, mereka anggota Dewan pers duduk sebagai dewan pers apakah ada SK dari Presiden atau ditunjuk-tunjuk begitu saja," tanya wilson. (Tengku YusRizal)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Aksi demontrasi seribu wartawan Berkumpul digedung dewan pers, dengan para ketua umum organisasi wartawan nasional,  berorasi mengemukakan pendapat dan tuntutan, meneriakan kebebasan pers. 

Dihalaman Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih No.32-34, RT.11/RW.2, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Para jurnalis yang merasa terpasung, dengan contoh yang telah terbukti dari beberapa rekan satu profesi dipenjarakan bahkan hinggal meninggalnya Muhamad Yusuf wartawan sinar pagi baru dilapas kelas IIB kota baru kalimantan selatan, karena karya tulisnya. 

Solidaritas tergerak dari hati nurani merasa iba, para ketua umum organisasi pers mengatakan "bagaimana jika kita pers nanti akan seperti M. Yusuf, meninggal karena karya tulisnya," katanya, orasi bergantian. 4 juli 2018. 

Selesai orasi dihalaman gedung dewan pers, para wartawan serta para ketua umum  melangkah menuju pengadilan negeri Jakarta Pusat, untuk menghadiri dan memberi dukungan sidang Menggugat Dewan Pers, 

Ketua umum PPWI Wilson Lalengke dan SPRI Hence Mandagi, sebelum sidang dimulai memberikan orasi motivasi didepan para wartawan yang menghadiri, "hentikan kriminalisasi Pers," kata mereka berdua. 

"Aksi ini untuk mengenang dan menyampaikan belasungkawa yang mendalam, yang mungkin kalau tidak melakulan perjuangan kita akan seperti M. Yusuf, di bui, di bunuh, membusuk dalam penjara," katanya bergantian. 

"Mari kita berdoa kepada korban wartawan, dan mengajak menyaksikan jalannya sidang gugatan terhadap dewan pers," kata Wilson Lalengke. 

Pengamanan dari kepolisian lengkap, namun para wartawan mempunyai etika dan kode etik dalam melaksanakan aksi demo tersebut, terpantau aman dan terkendali. Hingga berita ini diterbitkan sidang belum selesai.(TYr)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Sejumlah hal menarik diungkap diskusi "Debat-Tak Debat: Utang Besar Untuk Siapa?" di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018) yang menghadirkan Rizal Ramli sebagai pembicara.

Moderator Effendi Ghazali sempat mengangkat terkait pemberhentian ekonom senior Rizal Ramli dari jabatan Menko Maritim dan Sumber Daya oleh Presiden Joko Widodo pada reshuffle 27 Juli 2016. Ternyata sampi kini hal ini masih jadi misteri bagi banyak orang. 

Pertanyaan tentang alasan Jokowi memecat Rizal kembali muncul, kali ini dari pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Effendi Gazali. 

Effendi menjadi moderator dalam 
Mendapat pertanyaan dari Effendi, Rizal mengawali dengan mengungkap pandangannya soal slogan Revolusi Mental yang digaungkan pemerintahan Jokowi. 

"Revolusi mental itu tidak mungkin hanya berupa ceramah-ceramah. Namun, harus dikasih shock therapy, khusus kepada orang yang brengsek-brengsek," tutur Rizal.

Kata Rizal, Presiden Jokowi pernah bertanya ke dirinya soal alasannya "mengepret" orang-orang yang "brengsek".   

"Mas Rizal, kenapa mesti dikepret?" kata Rizal meniru Jokowi.

"Mas, kalau kita mau panen di Indonesia, tikus banyak sekali. Kita bisa bikin gaduh supaya tikusnya kabur, panennya bisa buat rakyat. Nah, di Indonesia, proyek atau apapun itu, tikusnya gede-gede, bukan tikus sawah. Tikusnya gede dan berkuasa. Jadi mesti dikepret," tandas capres yang sudah keliling nusantara ini.

Rizal juga menyinggung soal penolakannya terhadap Reklamasi Teluk Jakarta yang dianggap sebagian kalangan sebagai pemicu pemecatannya. 

Dia pun mengungkapkan bahwa dirinya sempat menjadi korban permainan isu politik di media massa. Namun, tidak banyak orang yang menyadari bahwa pekerjaannya membuahkan revaluasi aset yang meningkatkan nilai aset BUMN sebesar Rp 800 triliun, menghasilkan penerimaan pajak Rp 30 triliun, dan beberapa perubahan lain.

Meski begitu, Rizal tidak menyesal diberhentikan Jokowi dari kabinet.

Bahkan ia berterimakasih karena ia menjadi lebih memiliki banyak waktu luang untuk mengkampanyekan dirinya sebagai kandidat calon presiden. 

"Saya berterima-kasih betul dipecat sebagai menteri oleh Pak Jokowi. Jadi, kami punya waktu keliling Indonesia, mempersiapkan diri untuk menggantikan Beliau (Jokowi)," jelasnya. (JM/WA/Red)

BERIMBANG COM, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Beny Ramdhani mengungkapkan keprihatinan atas sederetan peristiwa kriminalisasi pers yang menimpa wartawan di berbagai daerah. Senator asal Sulawesi Utara ini bahkan mengecam keras tindakan aparat Kepolisian dan Dewan Pers yang mengkriminalisasi jurnalis atas karya jurnalistiknya. 

Ramdhani juga menyatakan, mendukung penuh aksi solidaritas yang akan dilakukan wartawan sebagai respon atas tewasnya seorang wartawan (Muhammad Yusuf) dalam tahanan.

"Penangkapan dan pemidanaan wartawan adalah wujud penghianatan terhadap perjuangan reformasi. Pers itu adalah bagian dari reformasi yang harus dijaga kemerdekaannya," tandas aktivis 98 ini, mengkritisi penerapan pasal pidana umum dalam penanganan sengketa pers. 

Menurut Ramdhani, Dewan Pers seharusnya menjadi lembaga yang paling terdepan melindungi dan menjamin kebebasan pers.
"Kalau rekomendasinya justeru menjadikan wartawan dipidana, dan ada yang tewas dalam tahanan, maka sebaiknya seluruh personil Dewan Pers tahu malu dan membubarkan diri sebelum dibubarkan," tegas Ramdhani ketika dimintai tanggapannya menyangkut permasalahan kriminalisasi pers dan aksi damai yang akan digelar wartawan (4/7) nanti.

Kepada pihak Kepolisian, Ramdhani dengan tegas meminta Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian segera menghentikan kriminalisasi pers yang dilakukan anak buahnya.

"MOU antara Kapolri dan Ketua Dewan Pers yang berisi penyelesaian sengketa pers akan jadi lelucon dan terkesan abal-abal jika implementasinya justeru bertolak belakang, dan kewibawaan seorang Kapolri patut dipertanyakan dalam hal ini," pungkasnya.

Terkait hal ini juga, Ramdhani berharap Presiden RI Joko Widodo segera turun tangan karena ini menyangkut hajat hidup ratusan ribu wartawan dan puluhan ribu media yang terancam dikriminalisasi dan kehilangan pekerjaan. 

"Saya pribadi juga mendukung langkah Ketua Umum SPRI Hence Mandagi dan Ketum PPWI Wilson Lalengke melayangkan gugatan PMH terhadap Dewan Pers, karena nasib wartawan dan media sedang dipertaruhkan," imbuhnya.

Sementara itu, untuk diketahui Aksi damai gerakan "Tolak Kriminalisasi Pers Indonesia" akan digelar (4/7) pagi di Dewan Pers dan dilanjutkan ke PN Jakarta Pusat. ***