Bulan: Maret 2018

Berita UtamaBogor

PTK Laskar Dewa Cisarua Siap Berjuang Untuk Kemenangan AY Sebagai Bupati Bogor

BERIMBANG.COM, Bogor- Dengan dibentuknya Pengurus Tingkat Kecamatan (PTK)  Laskar Demokrasi Warga (Laskar Dewa) di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor semakin  menambah kekuatan massa Laskar Dewa  untuk suara pasangan Calon Bupati Bogor No Urut 2 Ade Yasin – Iwan Setiawan, pada pemilihan Bupati Bogor 2018 mendatang

Ketua PTK Kecamatan Cisarua, Kang Indo mengatakan, Setelah dibentuknya Pengurus Tingkat Kecamatan di wilayah Kecamatan Cisarua ini kami akan terus mengembangkan Laskar Dewa, terutama dalam perektutan anggota di setiap peloksok.

" Sebelumnya anggota Laskar dewa sudah banyak, ditambah lagi dengan sudah dibentuknya PTK, kita akan lebih semagat lagi dalam perekrutan anggota untuk sebanyak-banyaknya, hal ini berdasarkan arahan Ketua Dewan Pembina Laskar Dewa, Gus Fauzi Ali Hanafi kepada kami," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Laskar Dewa, Gus Fauzi Ali Hanafi menekankan kepada seluruh PTK yang sudah dibentuk, kususnya TPK yang berada diwilayah Kabupaten Bogor untuk terus melaksanakan perekrutan anggota. Karena menurutnya, pentingnya perekrutan anggota tersebut untuk lebih kuat lagi suara Pasangan Calon Bupati No Urut 2 Ade Yasin – Iwan Setiawan sebagai  Calon dukungan kita, ucapnya. (Na/Wan)

Berita UtamaDepok

Pisah Sambut Kadishub, Ini Yang Akan Dilakukan Jajaran Dishub Depok

Jajaran Dishub Kota Depok mengucapkan selamat kepada pejabat baru. (Foto: Iik). [/ Caption]

BERIMBANG.COM, Depok – Pergantian jajaran pejabat di Dinas Perhubungan berjalan dengan khidmat, Kepala Dinas lama, Gandara Budiana digantikan oleh Dadang Wihana sedangkan Sekretaris Lama, Yusmanto di gantikan oleh Syarifudin Lubis. Jum'at (16/3/2018).

Pisah sambut yang dilaksanakan di lapangan kantor Dinas Perhubungan dirangkai dengan upacara dan penandatangan serah terima jabatan.

Dalam keterangannya, Kepala Dinas Perhubungan yang baru, Dadang Wihana mengatakan, langkah awal yang akan dilakukannya setelah menerima jabatan adalah lebih prioritas terhadap titik kemacetan lalu lintas yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat terutama di jalan Margonda Raya serta jalan lainnya.

Pihaknya akan melakukan koordinasi bersama struktur dalam mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan – permasalahan yang ada di Dinas Perhubungan terutama masalah kemacetan lalu lintas.

" Kami akan bicarakan dahulu di internal setelah itu baru mengetahui penyebab terjadinya permasalahan yang ada seperti kemacetan serta solusi awal yang akan dilakukan seperti apa," ujar Dadang usai melaksanakan pisah sambut kepada awak media.

Kemudian setelah melakukan koordinasi dengan internal pihaknya akan melakukan kolaborasi dan konsolidasi dalam melakukan langkah – langkah taktis di lapangan agar kemacetan dapat teratasi dengan cepat.

Dalam melaksanakan program, masih Dadang, perlu adanya perencanaan matang sehingga dapat menghasilkan  program dengan baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. ( Iik).

Berita UtamaBogor

Cagub Jabar Ridwan Kamil Silaturahmi Ketempat Gus Fauzi Ali Hanafi Ketua Pembina Laskar Dewa

BERIMBNG.COM, Bogor – Calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam kampanye perdananya berkunjung kebeberapa titik di Wilayah Selatan Kabupaten Bogor.  Selain itu, Calon Gubernur Jawa Barat tersebut mendatangi untuk silaturahmi ke kediaman Tokoh Masyarakat Bogor, Gus Fauzi Ali Hanafi yang juga sebagi Ketua Dewan Pembina (KDP) Laskar Demokrasi Warga (Laskar Dewa) yang bertempat di Kampung Pasir Kuda, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (15/3/18) siang tadi

Kedatangan Ridwan Kamil mendapatkan sambutan baik dari Gus Fauzi Ali Hanfi dan Ketua Umum Laskar Dewa, Henky Hedo beserta jajaran Dewan Pimpinan Pasat (DPP) Laskar Dewa sekaligus mendapatkan pengamanan dari Satgas dan Provost Laskar Dewa.

Dalam kunjungan tersebut, Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur Jawa Barat No urut 1 mengatakan,  Allhamdulilah silaturahmi kita diterima dengan baik oleh KDP Laskar Dewa Gus fauzi yang juga sebagai Tokoh Masyarakat. Sebagai Calon untuk bisa menduduki jabatan kita harus kolaborasi dengan pihak manapun, seperti dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisas-organisasi yang ada diwilayah.

" Utuk menjadinya sebagai pejabat, Saya harus sinergi dengan para tokoh masyarakat sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai, dan tidak lupa juga untuk meminta Doa Restu sekaligus dukungan demi Provinsi Jawa Barat ini lebih maju lagi," ujarnya.

Tampak keakraban dan saling hormat antara KDP Laskar Dewa Gus Fauzi Ali Hanafi dengan Ridwan Kamil sebagai Calon Bubernur Jawa Barat, dengan keakrabannya mereka ramai keadaan Kabupaten Bogor saat ini, dan apa yang menjadi keluhan-isi masyarakat bogor tertutup saat acara silatuahmi tersebut. (Na / Wan)

Berita UtamaDepok

Walikota Depok Akan Tertibkan PKL Dan Akses Masuk Pasar Cisalak Tahun Ini

Walikota dan Wakil Walikota usai melakukan pelantikan pejabat di Balaikota

BERIMBANG.COM, Depok – Belum ditertibkannya Akses Jalan dan PKL diluar pedagang menjadi kendala semenjak dioperasikannya Pasar Rakyat Cisalak setahun yang lalu. Banyaknya PKL di luar gedung dan belum ditertibkannya akses jalan membuat Pedagang pendapatannya menurun drastis sehingga untuk membayar sewa kios dan listrik menjadi kendala.

Salah satu pedagang yang tak mau disebut namanya menuturkan, Kesulitan untuk mencari untung dalam berdagang sangat dirasakan karena sepinya pengunjung datang ke dalam gedung Pasar.

" Kami pun membayar sewa kios harus ngutang sana sini, kami usahakan tuk membayar sewa karena memang tanggung jawab kami untuk memenuhinya," ujar pedagang yang tak mau disebutkan namanya belum lama ini.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kania Parwati ketika dihubungi berimbang.com terkait penertiban PKL dan Akses Jalan mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pol PP dalam hal penertiban karena wewenangnya.

Menanggapi hal tersebut Walikota Depok, KH Mohammad Idris mengatakan akan melakukan penertiban pada tahun 2018, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan LPM, RT dan RW setempat dalam melakukan penertiban di jalan akses masuk pasar.

" Kita akan programkan di tahun ini termasuk para PKL yang masih berdagang di luar gedung, mudah – mudahan dapat terlaksana dengan lancar," ucap Idris ketika dikonfirmasi berimbang.com usai melakukan pelantikan pejabat di Balaikota. Selasa ( 13/3/2018).

Lanjutnya, menanggapi sengketa ahli waris di area pasar, Idris juga menyampaikan akan diselesaikan di tahun 2018 bersamaan dengan penertiban PKL dan Jalan akses masuk pasar karena menurutnya, pihak ahli waris telah melakukan gugatan ke Pemerintah Kota Depok. ( iik).

 

 

 

Berita UtamaDepok

Dinas PUPR Depok Akan Melakukan Penataan Trotoar

BERIMBANG.COM, Depok – Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang aman bagi pejalan kaki terus didorong oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok rencananya, akan dilakukan penataan trotoar di Jalan Bojongsari Raya yang mulai dikerjakan tahun depan.

“Pada 2019 nanti, rencananya kami akan menata bahu jalan di Jalan Bojongsari Raya. Terutama bagian trotoarnya, karena memang di wilayah tersebut hampir tidak ada fasilitas berupa trotoar,” ujar Kepala DPUPR Kota Depok, Manto, di Balai Kota, Rabu (31/01/18).

Dikatakannya, rencana ini juga merupakan perintah langsung dari Wali Kota Depok yang menginginkan pembangunan di wilayah barat. Nantinya, pada 2019 akan dilakukan pembangunan sarana trotoar yang diintervensi melalui anggaran sesuai kemampuan.

“Wilayah tersebut statusnya masuk sebagai jalan nasional, namun untuk pemeliharaannya berada di kami (Pemkot Depok). Beberapa tahun ke belakang, memang fokus pembangunan di wilayah timur dan tengah. Tahun 2019 nanti, akan difokuskan ke wilayah barat,” jelasnya.

Dirinya berharap, dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat Kota Depok. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.

“Mudah-mudahan program yang telah terstruktur, dapat berjalan dengan lancar. Sehingga menciptakan pembangunan yang merata di Kota Depok yang otomatis berdampak pada peningatan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Berita UtamaDepok

Penambahan RTH Mendapat Dukungan Dari Masyarakat Depok

BERIMBANG.COM, Depok – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendapat dukungan dari masyarakat yang tergabung dalam organisasi lingkungan. Bahkan, organisasi seperti Sekretariat Bersama (Sekber) Ciliwung dan Forum Komunitas Hijau (FKH) tidak segan-segan mendukung upaya Pemkot Depok dengan turun langsung melakukan penanaman pohon mulai dari pinggir jalan hingga pinggir kali.

“Kami berupaya menjaga ekosistem alam dengan melakukan penanaman di Garis Sempadan Sungai (GSS) maupun situ. Beberapa lokasi yang pernah kita tanam di antaranya Situ Jatijajar, bantaran Ciliwung Ratujaya, bantaran Ciliwung Cilawet, bantaran Ciliwung Kemiri Muka dan bantaran Ciliwung Pondok Cina. Kita juga menanam di bantaran Kali Pesanggrahan bersama Komunitas Peduli Kali Pesanggrahan,” ujar Koordinator Sekber Sahabat Ciliwung, Hidayat Al Ramdani, Senin (19/02/18).

Dikatakannya, pihaknya kerap dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok. Menurutnya, sinergi ini perlu dilakukan agar pemenuhan RTH dapat terwujud.

“Pada dasarnya, kami siap bersinergi dengan Pemkot Depok. Karena memang untuk kegiatan penanaman, kami juga meminta bibit dari DLHK, selain juga dari pihak penyelenggara kegiatan yang sudah menyediakan,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Koordinator Forum Komunitas Hijau (FKH) Heri Syaefudin mengatakan, saat ini pihaknya berencana untuk membuat ‘sabuk hijau’ di GSS. Pembuatan sabuk hijau selain menambah asri Ciliwung, juga bagus buat menahan tebing dari bahaya longsor.

“FKH kerap melakukan aksi tanam pohon terutama di pinggir Ciliwung dan Pesanggrahan. Saat ini kami sedang meminta data ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok untuk memetakan dan mengidentifikasi, wilayah mana saja yang akan kita jadikan sabuk hijau,” ucapnya.

Dirinya menyebut, FKH  sangat peduli pada RTH agar keberadaannya dapat dirasakan masyarakat Kota Depok. Heri lantas mengajak seluruh elemen terlibat melestarikan serta menjaga lingkungan agar tetap asri.

”Jadi, warga tidak hanya menikmati RTH, tapi juga ikut membantu menjaga keasriannya,” pungkasnya.

Berita UtamaJakarta

Aturan Baru ASN Dilarang Menerima Uang Dari Sumber Lain Selain Gaji

BERIMBANG.COM, Jakarta – Pemerintah sudah merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) struktur gaji Pegawai Negeri Sipil atau gaji PNS. Dalam aturan baru ini, struktur penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) berubah. Bahkan, penghasilan Presiden bisa mencapai Rp 553,4 juta per bulan.

Dari data RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS yang menghasilkan Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Jumat (9/3/2018), untuk Presiden, indeks penghasilan pejabat negaranya mencapai 96.000.

Dengan indeks tersebut, maka penghasilan Presiden per bulan mencapai Rp 553,4 juta. Sementara Wakil Presiden menerima penghasilan Rp 368,9 juta per bulan dengan indeks penghasilan 64.000.

Sementara yang terakhir adalah para menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Polri, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua MA dan Ketua MK dengan indeks penghasilan 16.000, maka penghasilan yang diperoleh sebesar Rp 92,2 juta per bulan

Untuk Wakil Ketua MPR, DPR, DPD, KPK, BPK, MA dan MK masing-masing memilik indeks penghasilan 15.333 dan menerima penghasilan per bulan Rp 88,3 juta.

Sementara untuk wakil menteri, Wakil Kepala Polri, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota BPK, dan Hakim Agung MA per bulan diasumsikan Rp penghasilan Rp 80,7 juta.

Dengan ketentuan tersebut, ada larangan bagi PNS atau ASN untuk menerima penghasilan dari sumber lain. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS.

"Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah ini, PNS dilarang menerima penghasilan lain dan / atau honorarium apa pun yang dananya bersumber dari APBN / APBD, BUMN / BUMD, badan usaha milik swasta, dan / atau lembaga internasional," tulis Pasal 33 Ayat (1).

Apabila PNS menerima penghasilan lain atau honorarium yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka PNS tersebut harus mengembalikan penghasilan lain atau honorarium yang telah diterima tersebut ke kas negara.

PP STRUKTUR  GAJI PNS TUNGGU TANDA TANGAN PRESIDEN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menyatakan penyusunan peraturan pemerintah (PP) terkait struktur gaji pegawai negeri sipil (PNS) sudah selesai.

Kini bayar payung hukum tersebut tinggal menunggu Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Itu sudah final, tinggal diajukan PP-nya ke Presiden," kata dia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Menurut Asman, dalam PP ini tidak membahas soal kenaikan gaji PNS. "(Di PP itu ada soal kenaikan gaji PNS?) Belum ada," ucap dia.

Dia menyatakan bahwa saat ini belum membahas soal rencana kenaikan gaji para abdi negara tersebut di tahun depan.

Kementerian PANRB juga belum berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai hal ini. "(Koordinasi dengan Kemenkeu?) Belum," ucap dia.

Liputan6