Oktober 2016 -

30 Oktober 2016 Admin Berimbang

Ikarta Meriahkan Lomba Lintas Alam Di Kampung Bohlam

BERIMBANG.COM, Bogor – Dalam rangka Hari Ulang Tahun ( HUT ) Ikatan Karang Taruna ( IKARTA) Ke – 9, acara di meriahkan dengan lomba Lintas Alam yang di gelar di Kampung Bohlam, Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Minggu (30/10/16)

Acara tersebut di hadiri oleh 138 perserta Lintas Alam Diantaranya adalah: Parades, Rapi, Muspika Kecamatan, Rapi Tripel C, Mako Ciawi, Ormas dan KNPI Kecamatan Cigombong.

Saat di temui berimbang.com, Ketua panitia Nanang (gonel) di tengah keramaian mengatakan, mengucapkan Allhamdulilah dalam rangka ulang tahun karang taruna ini sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda.

Kita dapat berkumpul bersama di acara yang berbahagia ini, Sebagai bentuk kesemangatan kepada para pemuda dan pemudi yang mana disini kita adakan lomba lintas alam dan lomba kostum yang nanti kita nilai bersama, untuk regu lintas alam kami libatkan kepada para Siswa Dan siswi sekolah yang ada di kecamatan cigombong dan Kecamatan Caringin," Ungkapnya.

Di tempat yang sama Ketua (KNPI) H. Iwan sofwan Zaqi menambahkan, Harapan kedepannya, kepada para pemuda agar lebih semangat untuk membangun Bangsa ini, karena menurutnya, para pemuda konci utama untuk membangun masa depan bangsa Indonesia, di tahun depan insya Allah acara seperti ini akan bisa lebih meriah lagi. (Nn/Yosef)

Bogor Jabodetabek

27 Oktober 2016 Admin Berimbang

Pelajar SMPN Kab. Bogor Menjadi Korban Peredaran Obat-Obatan Terlarang

BERIMBANG.COM, Bogor – Peredaran obat – obatan terlarang di kalangan pelajar di wilayah selatan Kabupaten Bogor sangat mengkwatirkan.

Kali ini SMPN 1 Cigombong, Kecamatan Cigombong, kabupaten bogor menjadi sorotan masyarakat banyak, di duga siswa siswinya menjadi korban pengguna Obat-obatan yang masuk kategori psycotropica golongan empat, diantaranya alprazolam, trihexypenidil, hexymer dan megadon,

Saat di komfirmasi awak media Kepala Sekolah SMPN 1 Cigombong, Wahyudin mengatakan, awal mulanya kami aneh dengan sikap-sikap anak tersebut, Dari segi penampilan dan dari pembicaraan pun tidak nyambung, lama kelamaan kami curiga bahwa anak itu sudah menggunakan Obat-obatan terlarang lalu pihak sekolah memeriksa semua isi dalam tasnya di temukan lahh obat-obatan semacan alrpazolam, trihexypenidil, kami langsung melaporkan ke aparat kepolisian untuk mencari pengedar obat-obatan terlarang itu.

Selanjutnya pihak sekolah memeriksa anak tersebut, sehingga ada empat orang korban pengguna obata-obatan diantaranya dua siswa dan dua siswi yang masih duduk di kelas 7 dan 9. "Kami langsung memberitahukan kepada orang tuanya masing-masing, setelah kami panggil orang tuanya mereka begitu kaget sehingga ada orang tuanya yang pingsan," Ungkap Wahyudin kepada sejumlah awak media, Rabu (26/10/16) kemarin.

Isu di luaran yang terdengar, Lanjut Wahyudin, bahwa pihak sekolah telah mengeluarkan siswa- siswi tersebut. " Isu itu kami bantah dan tidak benar, Kami tidak pernah mengeluarkan yang ada kami meminta kerja sama kepada orang tua siswa yang anaknya terlibat untuk memeperbaiki sikap anak dan untuk tidak lagi menggunakan obat-obatan yang terlarang itu, tetapi keluarnya empat siswa-siswi atas kemauan orang tua dan anaknya sehingga meminta surat pengantar pindah ke sekolah lain dan untuk melanjutkan sekolahnya di daerah jawa tengah sampai ada yang pindah ke malaysia," jelasnya. (Red)

Daerah

27 Oktober 2016 Admin Berimbang

3 Pelajar SMPN 3 Terlindas Truk Di Cikarang

BERIMBANG.COM, Cikarang-Kecelakaan menimpa tiga pelajar SMPN 3 Cikarang Barat di Jalan Irian, kawasan industri MM2100 dekat PT. JST, Senin (24/10/2016) belum lama ini.

Humas Polres Metro Bekasi Kabupaten, AKP Endang Longla, A.Md menceritakan kronologi kepada wartawan di lokasi, kecelakaan bermula ketiga pelajar atas nama Haerul (14) kelas 7, Erlangga (14) kelas 8, Trisna Jodi Setiawan (14) kelas 8 berboncengan motor Scoppy B 3369 FOS melintas di Jl. Irian kawasan industri MM2100, ketiganya terlihat mengobrol, kemudian dari arah berlawanan melintas truk jenis wingbox Hino B 9591 BXR yang dikemudikan Aditya Permana (30). Haerul pengendara terlihat lengah kemudian ketiganya menabrak truk.

"Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, ketiga pelajar berboncengan menggunakan motor Honda Scoopy, karena asik mengobrol, tanpa sadar motor yang mereka kendarai menabrak dan terlindas truk wingbox warna hijau, ketiganya tidak menggunakan helm, baru pulang sekolah," ungkap Endang.

Satu korban meninggal dunia atas nama Trisna warga Jl. Perjuangan, Kampung Tangsi, Desa Sukadanau, Cikarang Barat dengan kondisi mengenaskan, sementara dua pelajar lainnya mengalami luka yang sama parah masih menjalani perawatan di RS. Karya Medika.

"Kami mengingatkan kepada orang tua agar tidak mengijinkan anak-anak mereka yang masih belum cukup umur untuk tidak mengendarai roda dua, karena akibatnya bisa seperti ini" tandasnya.(nana/yosef)

Depok

26 Oktober 2016 Admin Berimbang

Kota Depok Lakukan Terobosan Tingkatkan Pajak Daerah

BERIMBANG.COM, Depok – Untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah, perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, hal ini dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan yang dimaksud yaitu Pajak Daerah sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terbitnya undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi menjadi dasar bagi Pemerintah melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti :1.Pajak Hotel, 2. Pajak Restoran, 3. Pajak Hiburan, 4. Pajak Reklame, 5. Pajak Penerangan Jalan, 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 7. Pajak Parkir, 8. Pajak Air Tanah, 9. Pajak Sarang Burung Walet, 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sebelas jenis pajak ini yang boleh dipungut oleh Pemerintah, dan Pemerintah Daerah diberikan juga kebijakan untuk tidak memungut Pajak tersebut apabila potensi wajib pajak kurang memadai. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dari sebelas jenis pajak yang boleh dipungut, namun ada tiga jenis pajak yang tidak dipungut karena potensinya kurang memadai yaitu pajak Miner Bukan Logam dan Bebatuan serta Pajak Sarang Burung Walet. Hal ini hanya sembilan jenis pajak yang dipungut oleh Kota Depok melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Depok (DPPKA).

Adapun sistem pemungutan pajak terhadap jenis pajak yang dikelola oleh DPPKA, jenis pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, penerangan jalan, BPHTB adalah self assessment system. Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, dengan sistem ini maka kejujuran dari WP sangat diutamakan, karena WP itu sendiri yang menghitung, melapor dan membayar pajaknya, Sedangkan untuk jenis pajak reklame, air tanah dan PBB adalah official assessment system, suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah daerah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para wajib pajak dan apabila tidak melaksanakan wajib pajak maka ada sanksi bagi yang tidak mentaati hukum pajak yang berlaku. Sanksi terhadap wajib pajak yang tidak taat membayar pajak seperti mulai dari denda adminitrasi sampai hukuman pidana, sebagaimana dijelaskan dalam table sanksi berikut ini :

Uraian Jenis Pajak, Objek Pajak, Subjek Pajak Dan Besaran Pajak Terutang

No	Jenis Pajak	Objek Pajak	Subjek Pajak	Wajib Pajak	Besaran Pajak Terutang
1.	Pajak Hotel	Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk Jasa Penunjang kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan	Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel	Orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel	Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dikalikan 10%
2.	Pajak restoran	Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik ditempat pelayanan maupun tempat lain dengan omzet tidak melebihi Rp. 10.000.000/bulan.	Orang pribadi atau badan yang membeli makan dan/atau minuman dari restoran	Orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran	Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dikalikan 10%
3.	Pajak Hiburan	Jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran (tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, sirkus, akrobat, sulap, bilyar, boling, pacuan kuda, Pacuan kendaran bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran, pertandingan olahraga)	Orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan	Tontonan Film Harga tiket Masuk (HTM) diatas Rp. 50.000 x 15% Harga tiket Masuk (HTM) s.d. Rp. 50.000 x 10% pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana 10% kontes kecantikan, binaraga 20% Pameran 10% diskotik, karaoke, klab malam 75% Karaoke 35% sirkus, akrobat, sulap 10% bilyar, boling 30% panti pijat, mandi uap/spa, pusat kebugaran 20% refleksi 10% pertandingan olahraga 10% pacuan kuda, permainan 15% Pacuan kendaran bermotor 35%
4.	Pajak Reklame	Semua penyelenggara reklame (papan/bilboard/vidiotron/megatron, kain, stiker, selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, rekalme peragaan)	Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame	Orang pribadi atau badan yang menyelenggrakan reklame	Nilai sewa reklame dikalikan 25%
5.	Pajak Penerangan Jalan	Pengguna tenaga listrik	Orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik	Orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik	Nilai jual tenaga listrik dikalikan tarif
6.	Pajak parkir	Penyelenggara tempat parkir dan penitipan kendaran bermotor.	Orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaran bermotor	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir	Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dikalikan 20%
7.	Pajak Air Tanah	Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah	Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan/pemanfaatan air tanah	Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan/pemanfaatan air tanah	Nilai Perolehan air tanah dikalikan 20%
8.	Pajak Bumi dan Bangunan	Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan	Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, an/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.	Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, an/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.	Tarif pajak bumi dikalikan NJOP yang telah dikurangni NJOPTKP
9.	BPHTB	Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan	Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan	Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan	Nilai Perolehan Objek Pajak dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dikalikan 5% ((NPOP-NOPTKP)x5%))

Jenis Pelanggaran, Sanksi dan Dasar Hukumnya

NO.	PELANGGARAN	SANKSI	DASAR HUKUM
1.	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)	Administrasi Berupa bunga sebesar 2% per bulan maksimal untuk 24 bulan	Pasal 83 ayat (2) Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010
2.	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)	Administrasi Berupa bunga sebesar 100%	Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010
3.	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	Administrasi Berupa bunga sebesar 2% per bulan maksimal untuk 15 bulan	Pasal 85 ayat (2) Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010
4.	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo	Administrasi Berupa bunga sebesar 2% per bulan	Pasal 85 ayat (3) Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010
5.	Orang pribadi atau badan yg menyelenggarakan Hotel, restoran, hiburan, reklame, Parkir, Pemakaian air tanah tidak ada izin tertulis dari Walikota Depok	Pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp.5.000.000	Pasal 106 ayat (1) Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010
6.	Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar/ tidak lengkap karenakealpaan	Pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terhutang	Pasal 106 ayat (2) Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010
7.	Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar/ tidak lengkap karena sengaja	Pidana kurungan paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang	Pasal 106 ayat (3) Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010
8.	Orang pribadi dan badan yang telah memenuhi syarat tetapi Tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	Surat Teguran	Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2015
9.	Tidak mengisi dan/atau mengembalikan formulir pendafatarn	Surat Teguran	Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2015
10.	Orang pribadi dan badan memenuhi syarat tetapi Tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan Tidak mengisi dan/atau mengembalikan formulir pendafatarn	Diperiksa dan pada tempat usahanya diberikan tanda belum menjadi wajib pajak	Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2015
11.	Tidak menyampaikan Data SPTPD yang benar dan lengkap dalam jangka waktu 15 hari setelah berakhirnya masa pajak	Administrasi berupa : Surat teguran, Pemeriksaan dan Penetapan secara Jabatan	Pasal 8 ayat (6), (7) dan (8) Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2015
12.	Kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT	Administrasi Berupa bunga sebesar 2% per bulan	Pasal 10 ayat (2) Poin (e) Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun2015 joPasal 85 ayat (3) Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010
13.	Utang pajak tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo	Administrasi berupa surat teguran	Pasal 19 ayat (3) Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2015
	Jika jumlah utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari sejak diterbitkan Surat Teguran	Administrasi berupa surat paksa	Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2015
	Wajib Pajak (WP) memindahtangankan barang yang dimiliki dalam rangka menghentikan atau mengecilkan usahanya atau terdapat tanda-tanda membubarkan usaha, menggabungkan usaha atau memindahtangankan perusahaan, penyitaan atas barang WP oleh pihak ketiga atau tanda-tanda pailit.	Dilakukan Penagihan Seketika tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran.	Pasal 21 ayat (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2015
	Jika setelah lewat waktu 7 hari sejak surat paksa diberitahukan dan utang pajak tidak dilunasi	Dilakukan penyitaan	Pasal 22 ayat (1) Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2015

(Advertorial DPPKA)

Daerah

25 Oktober 2016 Admin Berimbang

Kajati Sulsel Tetapkan Tersangka Bupati Takalar

BERIMBANG.COM, Makassar – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penjualan tanah negara. "Penyidik telah menemukan dua alat bukti yang sah," kata Kepala Kejati Sulawesi Selatan dan Barat, Hidayatullah, Selasa, 25 Oktober 2016.

Hidayatullah tidak mau menjelaskan dua alat bukti itu. Namun, kata dia, keterlibatan Burhanuddin sangat kuat dalam pembelian tanah seluas 150 hektare di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Takalar pada 2015. Nilai penjualan lahan itu sebesar Rp 15 miliar.

Burhanuddin adalah tersangka keempat dalam kasus ini. Sebelumnya, kejaksaan telah menetapkan Camat Mangarabombang, Muhammad Noer Utary; Kepala Desa Laikang, Sila Laidi; dan Sekretaris desa Andi Sose sebagai tersangka dalam kasus lahan Laikang.

Hidayatullah menjelaskan, tindakan Burhanuddin yang menjual lahan itu telah mengakibatkan negara kehilangan asetnya. Padahal, kata dia, Badan Pertahanan Nasional telah memberi peringatan agar lahan tersebut tidak dijual. "Tapi dia mengabaikan dan tetap menyetujui penjualan lahan tersebut," Ujar Hidayatullah.

Burhanuddin, lanjut dia, menjual lahan itu ke PT Karya Insan Cirebon untuk dijadikan kawasan industri. Padahal, sejak 1999, lahan itu sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dijadikan pembangunan kawasan transmigrasi.

PT Karya, ucap dia, mengajukan proposal ke Pemerintah Takalar. Lalu, kata Hidayatullah, Burhanuddin mengeluarkan izin prinsip pada 2015. "Izin keluar, camat, kepala desa menjual lahan dengan merekayasa kepemilikan lahan," ujarnya.

Burhanuddin belum memberikan konfirmasi ihwal penetapannya sebagai tersangka. Telepon dan pesan pendek yang dilayangkan Tempo juga tidak dibalas. Sebelumnya, seusai diperiksa penyidik pada Jumat 17 Oktober, Burhanuddin menyatakan lahan itu bukan milik negara. Menurut dia, total lahan yang ada di daerah itu mencapai 2.000 hektare dan baru 100 hektare yang telah dibebaskan.

Selain itu, penetapan tersangka Burhanuddin bertepatan dengan momen pemilihan kepala daerah di Kabupaten Takalar. Burhanuddin maju kembali bersama pasangannya Natsir Ibrahim dan diusung oleh tujuh partai politik. Yakni, Golkar, Hanura, Gerindra, PAN, PDI-Perjuangan, Demokrat, dan PPP.

Sedangkan, lawan Burhanuddin dalam pilkada nanti ialah Syamsari Kitta dan Ahmad Daeng Se’re yang diusung oleh PKS, NasDem, dan PKB.(Abd/Temp)

Berita Utama

23 Oktober 2016 Admin Berimbang

Era Pemerintahan Jokowi Banyak Permasalahan Hukum Dan Ham

BERIMBANG.COM, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas, Andalas Feri Amsari, menilai, dalam dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, banyak permasalahan hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang belum bisa diselesaikan. Pemerintah juga dianggap tidak mampu membangun birokrasi antikorupsi dengan baik

"Misalnya Jokowi tidak tegas bersikap dalam menyelesaikan kasus kriminalisasi terhadap pemimpin KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan para aktivis antikorupsi serta pembunuhan aktivis antitambang dan aktivis Muhammadiyah," ujarnya, Minggu, 23 Oktober 2016.

Menurut Feri, Jokowi tidak pernah secara langsung memerintahkan kepolisian dan kejaksaan mengusut tuntas kasus-kasus tersebut. Padahal Presiden memiliki kewenangan melakukan reformasi terhadap dua institusi itu jika ditemukan ada penyimpangan di sana.

Catatan lain ada pada pelaksanaan agenda pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Misalnya Jokowi justru meminta kepolisian dan kejaksaan tidak memidanakan kebijakan diskresi yang diambil para kepala daerah. Padahal, melalui diskresi ini, kepala daerah berpotensi mempermainkan anggaran keuangan negara.

"Sikap Jokowi tersebut memperlihatkan ketidakpahamannya dalam hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara," ujarnya.

Selain itu, Feri menilai pemerintahan Jokowi-Kalla belum mampu membangun birokrasi antikorupsi dengan baik.(temp)

Sejarah

22 Oktober 2016 Admin Berimbang

Budaya Ngumbah Pusaka, Pusaka Peninggalan Pejuang Dicuci

BERIMBANG.COM, Bogor – Sejumlah pusaka peninggalan Para Pejuang Kemerdekaan yang tersimpan di Museum Perjoangan Bogor, dicuci dalam acara budaya ngumbah pusaka di Museum Perjoangan Bogor , Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat dan Sabtu, (21-22/10/2016). Menurut salah satu pengumbah pusaka. Didi, tujuan pengumbah pusaka ini sebagai wujud dari bentuk penghormatan kepada para pejuang dan salah satu cara melestarikan budaya bangsa.

"Dengan simbolisasi ngumbah pusaka, kita bisa menyadari semua perilaku tahun kemarin agar tahun mendatang melangkah dengan tindakan dan pola pikir yang jernih," kata Didi kepada wartawan.

Beberapa Pusaka peninggalan Para Pejuang Kemerdekaan khususnya diwilayah Bogor raya ini terdiri dari beberapa pusaka ada yang berupa sebuah tombak lurus, dua trisula, beberapa Kujang serta keris. Kendati sudah berumur ratusan tahun, kondisi pusaka yang tersimpan di Museum Perjuangan Bogor ini tersimpan dalam keadaan yang baik dan terawat.

Penanggungjawab pelaksana acara budaya ngumbah pusaka para pejuang, Rosiyana mengatakan, bahwa acara tersebut adalah bentuk dari tanggungjawab masyarakat yang mecintai pusaka peninggalan dari para leluhur di nusantara.

"Pusaka ini tidak sebatas pusaka saja tetapi merupakan hasil dari karya seni yang adiluhung pada saat itu, dan merupakan pusaka turun-temurun yang dimiliki sejak zaman nenek moyang kita terdahulu," ujar Rosiyana.

Acara Budaya ngumbah pusaka pejuang itu dihadiri oleh perwakilan pengurus Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kota Bogor (DK3B) Safari Budiman, dan beberapa orang dari pencinta barang pusaka.

"Kalau terjemahan saya, intinya ngumbah pusaka itu adalah sebagai bentuk membersihkan pola pikir dan tingkah laku kita dalam menghadapi kehidupan dan prilaku budaya yang sudah hampir tergerus oleh perubahan zaman," tutur Safari Budiman.

Lanjut dia, bahwa kegiatan ini merupakan ritual budaya belaka. Manusia tidak boleh menyandarkan sesuatu kepada benda-benda, tetapi harus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prosesi budaya ngumbah pusaka tersebut diharapkan akan berlanjut pada event yang skalanya lebih besar lagi dan akan diusulkan untuk masuk dalam kalender budaya Dewan Kesenian dan Kebudayaan di Kota Bogor.

"jangan menyembah pusaka, tapi menyembahlah pada tuhan," pungkasnya.(Andi/Yosep)

Depok

22 Oktober 2016 Admin Berimbang

Lagi Lagi, Mobil Tabrak Pembatas Di Jalan Margonda

Mobil tersangkut pembatas jalan di Jalan Margonda ( Foto : Yuli Efendi )

BERIMBANG.COM, Depok – Dengan tidak ada rambu – rambu lalulintas, lagi lagi mobil Toyota Kijang dengan Nopol B 1138 A tabrak pembatas jalan Margonda Raya, persisnya di Kelurahan Kemirimuka dari arah Jakarta, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sabtu (22/10/2016) tadi malam.

Pantauan Berimbang.com, mobil tersebut tersangkut 5 meter dari batas pembatas jalan tanpa adanya tanda – tanda rambu yang terpasang oleh dinas terkait sehingga menyebabkan pengendara mobil agak samar melihat kejalan karena muka pembatas agak landai menyerupai jalanan.

Warga Sukmajaya yang jadi Korban, Zalimi menuturkan, ketika mengendarai mobil tidak melihat adanya pembatas jalan yang terpasang karena sama sekali tidak melihatnya.

" Saya agak terkejut tiba – tiba mobil saya tersangkut agak jauh, ternyata saya nabrak pembatas jalan, untungnya tidak terjadi apa- apa terhadap saya," terang Zalimi dengan wajah agak pucat.

" Ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan, bayangkan kalau kendaraan roda dua yang menabrak, bagaimana jadinya," tegas Zalimi.

Sementara itu, Warga Kelurahan Kemirimuka, Anton mengatakan, dengan adanya pembatas jalan disini sering terjadi kecelakaan. Untuk itu, Anton menegaskan agar aparat terkait untuk segera membuatkan rambu agar pengendara yang melintas dapat melihat rambu bahwa di sana ada pembatas jalan.

" Kami tidak menginginkan ada korban-korban lainnya, segeralah aparat yang berwenang melakukan antisipasi agar tidak terulang lagi kejadian ini," Pintanya. (Iik)

Daerah

21 Oktober 2016 Admin Berimbang

Ancaman Narkoba Lebih Mengerikan Daripada Serangan Militer

BERIMBANG.COM, Kalimantan – Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang atau narkoba adalah ancaman paling serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wakil Ketua DPR RI Oesman Sapta mengatakan narkoba akan melumpuhkan pola pikir, nilai budaya, dan segala yang menyangkut kepribadian bangsa Indonesia.

“Upaya untuk mengintervensi bangsa Indonesia adalah dengan cara merusak moral generasi bangsa. Kalau intervensi fisik merebut kedaulatan, itu dilakukan TNI. TNI kita luar biasa, mampu mengatasi hal-hal yang bersifat keamanan,” kata Oesman saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR di aula Makodam XII Tanjungpura di Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat pagi, 21 Oktober 2016.

Sosialisasi ini diikuti 530 peserta, terdiri atas para perwira, tamtama, dan bintara se-garnisun Pontianak.

Lebih lanjut, Oesman mengatakan ancaman narkoba tidak hanya merusak diri sendiri, tapi juga menghancurkan martabat bangsa. Sebab, keluarga korban atau pelaku penyalahgunaan narkoba akan berupaya melindungi diri mereka sendiri agar tidak diketahui orang lain, khususnya penegak hukum.

“Ancaman narkoba ini lebih mengerikan daripada serangan militer. Musuhnya tidak ketahuan," katanya.

Karena itu, sosialisasi Empat Pilar penting dilakukan. Sebab, dinding pertahanan bagi bangsa dan generasi muda dalam mencegah ancaman narkoba adalah Empat Pilar.

Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Andhika Perkasa menyatakan acara sosialisasi ini merupakan peristiwa istimewa untuk Kodam XII Tanjungpura karena dihadiri oleh pimpinan lembaga tinggi negara beserta anggota MPR, juga Sekjen MPR.

Turut hadir anggota MPR Bachtiar Aly, anggota MPR Zainut Tauhid Sa'adi, dan Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono. (*)

Daerah

21 Oktober 2016 Admin Berimbang

Babinsa dan Binmas Kelurahan Kemirimuka Gagalkan Pencurian

Babinsa, Binmas, RT dan RW setempat ( Foto : Juli Efendi)

BERIMBANG.COM, Depok – Babinsa dan Binmas Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji Kota Depok gagalkan pencurian diwilayah jalan kemirimuka, pelaku yang diamankan sedang masuk ke warung bumbu, aksi tersebut diketahui langsung oleh aparat keamanan lalu diamankan ke sekretariat RT 02 komplek PJKA.

Babinsa Kelurahan Kemirimuka, Serka, A. Suhana menuturkan, awalnya dirinya melihat wanita yang mencurigakan, lalu karena gerak gerik pelaku dan ada petugas babinsa dan Bimas kelurahan kemirimuka, Aiptu Rojuddin, pelaku yang seorang wanita paruh baya tersebut lari meninggalkan sasarannya warung yang akan dicuri ke arah komplek PJKA dan hampir tertabrak kereta yang sedang melintas, beruntung wanita tersebut ditolong oleh penjaga rel.

" Kami berdua sedang melaksanakan tugas untuk kontrol wilayah, karena kami lihat ada wanita mencurigakan akhirnya saya hampiri pelaku dan dia langsung kabur ke arah komplek PJKA, hampir saja dia tertabrak kereta," ujar Suhana kepada berimbang.com. Jum'at 21 Oktober 2016.

Lanjutnya, Serka A.Suhana menghimbau kepada warga masyarakat agar lebih waspada dan curigai orang yang belum dikenal dan bergaya aneh.

" Apabila masyarakat menemukan hal tersebut segera melaporkan kepada RT RW setempat selanjutnya kepada pihak yang berwajib," pungkasnya.

Ketua RT 02 RW 10, Aji Sudrajat mengatakan, dengan hadirnya Babinsa dan Bimas sangat membantu untuk meminimalkan angka kriminalitas yang ada diwilayah.

" Kami berharap kepada masyarakat untuk lebih hati – hati dan waspada terhadap orang yang mencurigakan.

Sementara itu Ketua RW 13, Mulyono berharap agar lebih hati- hati kepada pedagang untuk tidak menjaga dagangannya karena pelaku kejahatan akan melakukan aksinya bila ada kesempatan. (Iik)