Pelayanan Buruk, Komisi D DPRD Minta Kepala BPJS Depok Mundur

BERIMBANG.COM, Depok.- Tidak diundang dalam kegiatan sosialisasi kenaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan Kota Depok, anggota Komisi D DPRD Kota Depok Pradana Mulyoyunanda berang. Bahkan meminta mundur Kepala BPJS Depok jika tidak sanggup bertugas di Depok, apalagi pelayanan yang di berikan BPJS Depok sangat buruk.

Berdasarkan pantauan, beberapa anggota Komisi D DPRD Depok datang diantaranya Pradana, Qonita, Rezky Noor. Namun mereka hanya di luar ruangan acara press konferensi BPJS Kesehatan, anggota dewan tersebut tidak masuk dan langsung meninggalkan ruangan Balaikota Depok.

Anggota Dewan Komisi D, Pradana mengatakan, kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena kebijakan kenaikkan iuran yang sebagian besar banyak masyarakat yang mengeluh keberatan. Komisi D yang membidangi masalah sosial, tidak diundang sosialisasi, alasan BPjS karena ini baru sosialisasi dengan media saja. Harusnya sebelum preskon pihaknya diajak diskusi dulu.

“Kalau suara kami tidak didengar lebih baik kepala BPJS Kesehatan mundur saja kalau tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan kami, tentu kami sangat tersinggung,” ujar Pradana saat ditemui di kegiatan press konferensi BPjS di Aula Bougenville Balkot Depok, Rabu (16/3/2016) yang lalu.

Menurut Pradana ini adalah bentuk komunikasi yang tidak bagus dari BPJS kesehatan Depok sebagai penyelenggara kesehatan. Karena pihaknya tidak mau sampai masyarakat jadi korban lagi. Pihaknya pun meminta agar kenaikan iuran BPJS perlu dikaji kembali karena belum adanya kesepahaman dari semua unsur, misalnya pihak Pemerintah dengan Dewan.

“Saya juga meminta kepada DPR melalui fraksi Demokrat agar ditinjau kembali kenaikan iuran BPJS. Kenaikan BBM saja bisa ditinjau kenapa masalah kesehatan ini tidak bisa. Kami kecewa kenapa tidak diundang untuk membicarakan kenaikan ini,” papar Politisi dari Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Kepala Departemen Hukum Komunikasi Publik Kepatuhan dan Keuangan Divisi Regional IV, Radiatun menjelaskan bahwa bukan tidak mau mengundang. Namun dari kantor pusat, pres konferensi ini dilakukan secara nasional dan serentak di seluruh provinsi di kantor cabang. Kantor pusat dilakukan di rumah sakit Darmais. Namun bukan berarti tidak ada kapasitas DPRD dalam hal ini.

“Saya sudah berjumpa dengan pak Pradana, lain waktu kami akan melakukan sosialisasi bersama, kami akan mengundang beliau untuk hadir. Kami senang beliau ikut bersama menyosialisasikan JKN, ini program pemerintah,” jelas Radiatun.

Radiatun melanjutkan, jika press konferensi ini berkaitan dengan layanan kesehatan, rumah sakit swasta, dokter dan beberapa hal mengenai benefit yang BPjS berikan maka pihaknya mengundang dari ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok, Asosiasi Rumah Sakit Swasta (ARSI) dan Kadinkes.

“Kami senang dengan DPRD, mereka mitra kami dan kami siap bersinergi,” pungkasnya.(Adi).