Ketua Apdesi Cigombong Keluhkan Kinerja UPT Jalan Dan Jembatan Dan UPT Pengairan Karena Jarang Berkoordinasi
BERIMBANG.COM, Bogor – Para Kepala Desa di Kecamatan Cigombong mengeluh terkait kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan Dan Jembatan (Jajem) wilayah Ciomas dan UPT Pengairan Wilayah Ciawi. Karena setiap melaksanakan kegiatan proyek pembangunan di wilayah jarang berkoordinasi.
- Ketua APDESI Kecamatan Cigombong Asep Irawan Kuswara mengaku, para Kepala Desa sering menjadi sasaran warganya disaat adanya kegiatan proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBD, yang dikerjakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan Dan Jembatan (Jajem) wilayah Ciomas dan UPT Pengairan Ciawi. Hal tersebut terungkap pada saat Musrenbang Kecamatan Cigombong yang digelar di Vila Cuklik, Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Rabu (12/2/2025).
“Selama ini jika ada proyek pembangunan dari UPT Jalan dan Jembatan maupun UPT Pengairan, mereka tidak koordinasi. Tiba-tiba kegiatan berjalan, sementara warga mempertanyakan kepada Kepala Desa,” kata Asep Irawan Kuswara, saat mengadu ke Anggota DPRD Kabupaten Bogor Edwin Sumarga.
Dirinya menegaskan, selama ini pembagunan dari Pemkab Bogor di setiap Desa baik irigasi maupun jalan dan jembatan itu istilahnya ‘slonong boy’. Sementara kami para Kepala Desa yang punya wilayah tidak tahu menahu.
“Setiap tahun kami di Desa selalu menjadi sasaran, makanya saya ngadu saat Musrenbang. Minimal Desa tahu dan ada koordinasi berjalan baik soal proyek itu,” pintanya.
Sementara itu, dalam kegiatan Musrenbang tersebut, dari 10 Anggota DPRD Dapil 3 yang diundang hanya satu anggota DPRD yang hadir. Yaitu, Edwin Sumarga. Sementara dari Pemkab yang hadir, Deni Humaidi Staf Ahli Bupati Bogor yang mewakili Pj. Bupati Bogor.
Camat Cigombong RE. Iirwan Soemantri dalam sambutannya menegaskan, bahwa musrenbang menjadi wadah utama dalam menyusun program pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap musrenbang ini menghasilkan program yang benar-benar tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Cigombong,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PKB dari Dapil 3, Edwin Sumarga menjeskan, kesembilan anggota DPRD lainnya memiliki kegiatan lain sehingga berbagi tugas. Jadi, menurutnya semua bisa berjalan dengan baik.
Menanggapi tidak ada koordinasi pihak UPT Jajem dan Pengairan kepada para Pepala Desa, politisi PKB itu berjanji, akan memanggil UPT Jajem dan UPT Pengairan Ciawi sehingga untuk kedepannya Kepala Desa tidak menjadi sasaran pertanyaan setiap ada proyek pembangunan.
“Kami akan komunikasinya sehingga kedepannya tidak ada bahasa tidak koordinasi atau Slonong Boy,” pungkasnya.
Reporter: Nana/Akew
