Categories: Berita UtamaNasional

Eggy Sudjana Siap Bela Wartawan yang Dikriminalisasi

Eggy Sudjana Siap Bela Wartawan yang Dikriminalisasi

BERIMBANG.COM, Jakarta – Ketua Dewan Etik DPP Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), Dr. Eggy Sudjana SH, siap memberikan pembelaan kepada wartawan yang dikriminalisasi dengan pendekatan hukum di luar pers.

"Tulis itu Fer, Abang siap jadi pembela mereka," tegas Eggy Sudjana kepada Koordinator Lapangan aksi gruduk Dewan, Feri Rusdiono lewat Wahattsup dan selularnya, 4/7 lalu.

Eggy terkaget-kaget mendengar report ada ratusan jurnalis yang bermasalah gara-gara penderitaan. Apalagi klimak dari kriminalisasi ini seorang wartawan Sinar Pagi Baru meregang nyawa di tahanan Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan. 

"Itu tidak bisa dibiarkan, seperti kasus Udin Bernas Yogya," tandasnya dengan suara tinggi. 
 
Menurut Eggy, maraknya kasus kriminalisasi itu menunjukkan ada aroma yang tidak beres terhadap profesi jurnalis di Tanah Air. "Ini harus diselesaikan secepat mungkin. Kalau tidak, bakal jadi preseden buruk," jelas Eggy, pengacara kondang yang membela kriminalisasi terhadap  ulama.

Padahal, menurut Eggy, sebagai profesi wartawan punya aturan khusus, yaitu UU NO 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

Di UU itu aturannya sangat jelas. Selain punya hak tolak, wartawan juga dalam menyelesaikan konflik berita dapat meminta yang dirugikan dengan menggunakan hak jawab dan koreksi. Lagipula ada Dewan Pers yang melindungi wartawan saat menjalankan profesinya.

"Artinya, benar atau salah, ditentukan oleh Dewan Pers, bukan polisi," ujarnya, seraya menyebut peran Dewan Pers tak jauh beda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ia menyebut, Dewan Pers harus mencontoh IDI yang kuat melindungi anggotanya dari tuduhan malpraktek masyarakat.

Bahkan, dengan dana miliaran rupiah dari APBN, Dewan Pers dapat "berpesta" dalam memberikan pendampingan kepada wartawan yang terjerat masalah. Apalagi UU Pers sifatnya lexs specialis.

"Jadi selesai persoalannya dengan menggunakan hak jawab bagi yang dirugikan. Kan hak jawab itu sama saja dengan uji informasi," jelasnya, menyebut Dewan Pers tak punya goodwill kuat melindungi wartawan. 

"Ini patut dicurigai.  Kok pendekatannya UTE, bukan UU Pers. Jadi tak salah,  bila ada usulan agar Dewan Pers perlu diaudit kinerjanya agar transparan," ujarnya mengakhiri.

Recent Posts

Karyawan PT Barazaki Bangun Negeri Tuntut Pesangon Dan Gaji

BERIMBANG.com, Depok - Karyawan Konsultan dan Legal PT Barazaki Bangun Negeri, Herdi Hermawan (46 th) menuntut Hlhak dan kewajiban gaji… Read More

10 jam ago

Beasiswa di Tengah COVID-19 dari PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

BERIMBANG.com Bogor - Di tengah dampak pandemi Covid-19 saat ini, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) Pabrik Narogong menyalurkan program… Read More

2 hari ago

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wabup Bogor: Kita Terus Bersinergi

BERIMBANG.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi… Read More

2 hari ago

Mamin Dalam RUP Pagu Rp 130miliar lebih, Asmin Kabupaten Bogor: Human Error

BERIMBANG.com - Masyarakat Bogor, memantau anggaran yang telah dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten… Read More

3 hari ago

Pradi Perjuangkan Hotel Di Depok Jadi Tempat Menampung Pasien Covid 19

BERIMBANG com, Depok - Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengaku, pihaknya saat ini sedang melobi sejumlah tempat penginapan untuk… Read More

3 hari ago