Nasional

Berimbang.com – Jakarta | Ekonomi & Bisnis
Program ambisius Presiden Prabowo Subianto melalui pembentukan 80 ribu lebih unit Koperasi Desa Merah Putih diprediksi menghadapi tantangan serius dari sisi pembiayaan. Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan potensi gagal bayar hingga Rp 85,96 triliun dalam kurun enam tahun mendatang.

Dalam laporan berjudul “Dampak Ekonomi Koperasi Merah Putih”, Direktur Eksekutif Celios Nailul Huda mengingatkan adanya opportunity cost sebesar Rp 76 triliun yang harus ditanggung oleh bank pelat merah karena mengucurkan dana ke koperasi ini. Dana tersebut seharusnya bisa dialokasikan ke sektor dengan pengembalian lebih tinggi, seperti Surat Berharga Negara (SBN).

“Tingkat risiko cukup tinggi jika tidak ada mitigasi yang kuat. NPL koperasi bisa di atas 4 persen, bahkan potensi kredit macet bisa tembus Rp 28,33 triliun di tahun keenam,” ujar Nailul.

Program ini didanai melalui pinjaman bank milik negara (Himbara) dengan plafon Rp 3 miliar per koperasi, bunga 3 persen per tahun, dan tenor enam tahun. Namun, Celios menilai efisiensi pemanfaatan dana tergolong rendah dan bisa menjadi beban fiskal tersembunyi.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih mengkaji model bisnis koperasi ini karena masih dalam tahap uji coba (piloting). Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat desain bisnis koperasi agar bisa berkelanjutan dan menghindari dampak sistemik bagi sektor keuangan nasional.

OJK menyambut positif inisiatif ini karena dinilai mampu meningkatkan ekonomi desa, namun tetap menekankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik (good governance).***

Berimbang.com – Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menghapus Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA) mulai tahun ajaran 2025. Tes ini akan diterapkan secara bertahap pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK dengan jadwal khusus.

Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Laksmi Dewi, menyatakan bahwa TKA disiapkan untuk mengukur capaian akademik siswa secara terstandar, namun tidak bersifat wajib dan tidak menentukan kelulusan.

“Sebenarnya ujian nasional sudah tidak ada ya, yang ada ialah Tes Kemampuan Akademik yang akan dilaksanakan di bulan November itu,” kata Laksmi saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

Materi dan Bentuk TKA

Melalui Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025, TKA hanya akan mengujikan mata pelajaran inti. Untuk jenjang SMA sederajat, siswa akan mengikuti:

• 3 mata pelajaran wajib: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
• 2 mata pelajaran pilihan: Disesuaikan dengan program studi tujuan di perguruan tinggi

Sementara untuk jenjang SD dan SMP, hanya dua mata pelajaran yang diujikan, yakni Matematika dan Bahasa Indonesia, menggunakan model tes berbasis komputer (CBT).

Jadwal Pelaksanaan TKA SMA/SMK 2025

• Simulasi TKA: 6–12 Oktober 2025
• Gladi Bersih TKA: 27–31 Oktober 2025
• Pelaksanaan TKA: 1–9 November 2025

Meski menjadi pengganti UN, Laksmi menegaskan bahwa TKA bukan penentu kelulusan siswa, melainkan alat evaluasi akademik yang mendukung proses pembelajaran dan pemetaan mutu pendidikan.

Kebijakan ini sekaligus menandai pergeseran paradigma pendidikan nasional yang menitikberatkan pada penilaian holistik dan tidak semata-mata ujian akhir.***

SOLO, BERIMBANG.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menyambangi rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Minggu (20/7/2025) sore. Kunjungan tersebut menjadi pertemuan keempat antara Prabowo dan Jokowi sejak pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI.

Presiden Prabowo tiba di kediaman Jokowi sekitar pukul 18.10 WIB sebelum menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Pertemuan berlangsung tertutup selama kurang lebih 30 menit dan dijaga ketat oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Dari luar rumah, sesekali terdengar suara tawa akrab dari dalam, menandakan suasana yang hangat antara dua tokoh besar tersebut. Usai pertemuan, Prabowo tampak diantar keluar oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan putra sulung Jokowi.

Turut hadir mendampingi adalah sejumlah pejabat negara seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto.

Kepada wartawan, Prabowo menjelaskan bahwa dirinya melaporkan hasil lawatan luar negeri kepada Jokowi, termasuk terobosan penting dalam hubungan Indonesia dengan Uni Eropa.

“Saya cerita baru berkeliling dari luar negeri, ya. Beliau juga mengikuti rupanya. Saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa. Sepuluh tahun perundingan, akhirnya tembus,” ujar Prabowo.

Jokowi pun mengonfirmasi isi pertemuan tersebut. Menurutnya, diskusi mereka turut menyinggung pertemuan Prabowo dengan mantan Presiden AS, Donald Trump.

“Cerita tadi ketemu dengan Presiden Trump, ada hal-hal yang disampaikan juga. Ya, diselingi canda tawa sedikit,” ungkap Jokowi.

Pertemuan ini memperkuat sinyal komunikasi politik antara dua sosok yang sebelumnya sempat bersaing di panggung Pilpres, namun kini menunjukkan keharmonisan sebagai bagian dari kesinambungan pemerintahan.

Sebelumnya, Prabowo dan Jokowi juga sempat bertemu di beberapa kesempatan sejak November 2024, termasuk silaturahmi di Solo, makan malam di Jakarta, hingga pertemuan di resepsi pernikahan anak Akbar Tandjung.

Red

BERIMBANG.com, Jakarta— Presiden  RI, Prabowo Subianto, kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan rencana evakuasi besar-besaran warga sipil dari Gaza yang menjadi korban konflik berkepanjangan. Rencana kemanusiaan ini disambut apresiasi, namun juga memunculkan kritik dari sejumlah kalangan yang menyoroti kondisi rakyat Indonesia sendiri.

Baca Juga :  Mudik Lebaran, Forkopimda Jatim Aktif Mengecek Pos Pam, Pos Yan dan Pos Terpadu

Rencana tersebut diungkap Prabowo dalam forum internasional dan mendapat dukungan moral dari berbagai pihak. Indonesia disebut siap menampung warga Gaza yang ingin mencari perlindungan, dengan fasilitas yang akan disiapkan oleh pemerintah.

Namun, di balik niat mulia ini, sejumlah warganet dan pengamat sosial mempertanyakan prioritas pemerintah. “Kita paham soal kemanusiaan, tapi bagaimana dengan rakyat Indonesia sendiri yang masih banyak hidup dalam kemiskinan?” kata Dwi Rahayu, peneliti kebijakan sosial dari Lembaga Kajian Publik Nusantara.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir 2024 mencatat sekitar 9,4 persen penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Beberapa wilayah seperti Papua, NTT, dan sejumlah daerah pesisir masih menghadapi tantangan gizi buruk, pengangguran, dan akses pendidikan yang terbatas.

“Bukan berarti kita tak peduli pada Gaza, tapi pemerintah juga harus adil dalam mengalokasikan anggaran dan perhatian. Jangan sampai rakyat sendiri merasa dianaktirikan,” tambah Dwi.

Publik kini menantikan langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa solidaritas global tidak mengorbankan kesejahteraan nasional. Debat publik pun terus bergulir, memperlihatkan betapa kompleksnya mengelola kepentingan dalam dan luar negeri secara bersamaan. Red

BERIMBANG.com, Jakarta, – Presiden Majelis Dzikir RI-1 Habib Salim Jindan mengadakan acara tasyakuran atau tahrib Ramadhan pada hari Minggu 17 Maret 2024, sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan atas berkah bulan suci Ramadhan.

Majelis Dzikir RI-1 majelis dzikir Prabowo RI-1 ucap terimakasih atas doa dan dukungannya Prabowo RI-1. Bersama para ulama, para habaib, kyai, ustadz, ustadzah, santri, para artis, para advokad, pondok-pondok pesantren, majelis ta’lim, relawan dan tokoh ormas – TKN Prabowo Gibran mengadakan tasyakuran buka puasa bersama, puncak pengajian dzikir dan do’a akbar jilid ll.

Diharapkan acara ini dapat menjalin kedekatan umat, memperkuat ikatan persaudaraan, dan membagi keberkahan yang melimpah pada bulan penuh berkah ini. Kami merasa terhormat dapat berbagi momen berharga ini dengan seluruh umat beragama khususnya Islam, jelas Habib Salim Jindan.

Habib Salim Jidan juga menjelaskan pesta demokrasi sudah usai dan kita semua masyarakat juga sudah bisa mendapat informasi yang pemenang pemilihan presiden RI adalah Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam adab beragama setiap perjuangan yang mencapai hasil gemilang harus kita syukuri dan untuk yang kalah bukan kiamat namun sebuah kewajaran dalam sebuah kompetisi.

Marilah kita bersama-sama………**

BERIMBANG.com – Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J terus bergulir. Sejumlah nama perwira tinggi (Pati) Polri pun ikut terseret dalam pusaran kasus kematian Brigadir J yang diotaki oleh eks Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.

Adapun isu yang berkembang di medsos Pati Polri yang disebut-sebut ikut diperiksa soal kasus itu satu di antaranya adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.

Namun, isu itu ditepis oleh Mabes Polri. Inspektorat Khusus (Itsus) Polri tidak memeriksa Fadil Imran dalam kasus itu.

“Tidak ada (pemeriksaan Fadil Imran), info dari Itsus,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo saat ditemui awak media, Minggu (21/8/2022).

Selain itu, ada dua nama Kapolda lagi yang disebut-sebut juga diperiksa terkait kasus ini. Mereka adalah Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak.
Namun, Dedi juga menyebut tidak ada pemeriksaan terhadap keduanya.***

BERIMBANG.com – Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan saat pemaparan hasil survei kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, pada Minggu (24/7/2022) mengatakan, di antara seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia, Polri mendapatkan tingkat kepercayaan publik tertinggi.

“Jadi kalau kita highlight dari sisi lembaga-lembaga hukumnya, untuk sementara Polri mendapatkan tingkat kepercayaan tertinggi disusul Kejaksaan, baru Pengadilan, setelah itu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Jadi KPK nomor buncit dalam tingkat kepercayaan,” papar Djayadi.

Secara keseluruhan, hasil survei tersebut menunjukkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menempati posisi tertinggi dengan 89 persen. Kemudian disusul Presiden 77 persen, lalu Polri 72 persen, Kejaksaan 70 persen, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 68 persen, dan Pengadilan 66 persen.

Selanjutnya ada lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 64 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 63 persen, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 56 persen, lalu terakhir Partai Politik (Parpol) 51 persen.

Adapun survei ini dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD).

RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak dengan sampel sebanyak 1206 responden.

Margin of error dalam survei diperkirakan ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.

“Meski begitu, tingkat kepercayaan masyarakat ke lembaga penegak hukum masih di angka 60-an persen ke atas, beda dengan Parpol, kalau Parpol 51 persen,” pungkas Djayadi.***