Nasional

BERIMBANG.COM, Banjarmasin – Pada tahun 2016 pemerintah pusat menaikkan anggaran dana desa yang berasal dari APBN sebesar Rp46,9 triliun atau naik dua kalilipat lebih dibanding 2015 sebesar Rp20,7 triliun.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat membuka sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan dana desa bagi kepala desa dan perangkat desa se Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, mengungkapkan, dengan naiknya dana desa tersebut, maka dana yang dikelola desa juga naik.

“Kalau saat ini rata-rata setiap desa mendapatkan Rp280 juta, maka pada 2016 masing-masing desa rata-rata mendapatkan Rp628 juta,” katanya, Selasa (10/11).

Jumlah tersebut, tambah Bambang, akan kembali naik pada 2017 di mana setiap desa, sudah akan mendapatkan dana desa dari APBN sebesar Rp1 miliar.

Dana tersebut, belum termasuk dana desa yang dialokasikan dari APBD, sehingga total desa bisa lebih dari Rp1 miliar.

Jumlah uang tersebut, kata dia, bukanlah jumlah yang kecil, sehingga mulai sekarang seluruh aparat desa dan kepala desa sudah harus mempersiapakan diri, untuk bisa mengelola dana desa dengan baik.

“Mengelola dana dari awalnya Rp280 juta menjadi Rp600 juta lebih, bukanlah persoalan mudah, apalagi menjadi Rp1 miliar. Itu berarti, seluruh aparat yang terkait, harus benar-benar siap dan membekali diri dengan berbagai kemampuan untuk memanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.

Pemerintah desa, kata dia, juga harus mulai mencari potensi yang ada di desa masing-masing untuk dikembangkan menjadi potensi unggulan, sehingg desa akan lebih mudah berkembang bersama dengan dana yang telah dikucurkan.

Bambang mencontohkan, salah satu desa di Jepang, mengembangkan daun untuk menyajikan ikan mentah di berbagai rumah makan maupun keluarga. Kendati hanya daun, namun akhirnya desa tersebut bisa berkembang karena menjadi satu-satunya desa pemasok daun tersebut ke seluruh Jepang.

“Saya berharap contoh tersebut bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, untuk terus menggali dan mencari potensi yang ada di daerah masing-masing yang bisa dikembangkan,” katanya.

Poin penting yang harus diingat oleh seluruh pemegang kebijakan keuangan adalah, niat untuk mengelola keuangan yang bersih, karena dari niat yang bersih maka akan melahirkan kebijakan yang bersih dari penyimpangan.

Khusus Kalsel, tambah dia, dana desa juga naik menjadi dua kali lipat lebih, pada 2015 dana desa sebesar Rp500 juta lebih dan 2016 diperkirakan mencapai Rp1 triliun lebih.(B1)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mengkaji kebijakan pemerintah untuk menempatkan para bandar, mafia, dan pengedar narkotika kelas kakap di penjara yang berada di pulau terpencil di negeri ini.

Langkah itu ditempuh untuk mengisolasi para pelaku kejahatan narkotika yang selama ini menjadi ancaman bagi kelangsungan generasi muda Indonesia.

“Ada beberapa pulau yang sedang dikaji, dievaluasi, dan akan diajukan. Salah satunya di Pulau Papua,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso (Buwas) usai rapat terbatas Bidang Polhukam di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/9).

Dia mengatakan, saat ini, jaringan narkotika internasional asal Tiongkok, Taiwan, Nigeria, dan sejumlah negara lainnya telah menjadikan Indonesia sebagai sasaran penjualan barang haram itu. Oleh sebab itu, para bandar, mafia, dan pengedar narkotika wajib diisolasi untuk memutuskan mata rantai komunikasi dengan dunia luar.

“Pulau Nusakambangan terlalu dekat daratan dan mudah dijangkau menggunakan kapal kecil. Mereka juga masih bisa berkomunikasi dengan jaringan telepon. Diharapkan benar-benar berada di pulau terpencil. Pemerintah yang akan menentukan,” jelas Buwas.

Di sisi lain, Buwas mengatakan, pemerintah akan memilah-milah jenis pengguna narkotika sesuai kurun waktu penggunaan. “Artinya, orang yang wajib direhabilitasi adalah mereka yang menjadi korban atau pengguna. Pengguna juga akan dipilah-pilah, pengguna yang relatif baru, 1-6 bulan mungkin programnya beda. Setahun juga beda,” katanya.(B1)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Sekitar enam ribu guru honorer unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta Pusat. Mereka berharap, pemerintah merealisasikan 10 tuntutan di bawah ini.

Pertama, pemerintah harus mengangkat tenaga honorer di bidang kependidikan, kesehatan, dan teknis atau administrasi lainnya, secara bertahap menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui kebijakan penundaan (moratorium) seleksi penerimaan ASN reguler, seperti tertuang di surat menteri PAN-RB B/2163/M.PAN/06/2015.

Kedua, menuntut upah layak bagi guru honorer menjadi sebesar upah minimum provinsi (UMP). Selama ini gaji guru honorer hanya sebesar Rp300 ribu per bulan.

Ketiga, mendesak Panja ASN Komisi II DPR serta meminta Kementerian PAN-RB untuk menuntaskan masalah tenaga honorer K2 yang dinyatakan tidak lulus seleksi sebanyak kurang lebih 439.956 orang dengan meningkatkan statusnya menjadi ASN tanpa tes ulang. Serta, menuntut adanya revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.

Keempat, meminta adanya peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer melalui program kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) dalam RAPBD tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Kelima, pemerintah harus menetapkan data base seluruh tenaga honorer dalam anjab dan ABK “e-formasi” aparatur sipil negara, untuk mengisi formasi instansi pemerintah pusat di 76 kementerian atau lembaga dan 572 pemerintah daerah.

Keenam, pemerintah harus mengangkat guru honerer menjadi PNS.

Ketujuh, harus ada sertifikasi guru honorer. Selama ini, hanya ada 50 ribu dari 1,2 juta guru honorer yang mendapatkan sertifikasi.

Kedelapan, menolak adanya ujian kompetensi guru (UKG).

Kesembilan, hapus keputusan menteri tentang petunjuk teknis tunjangan profesi guru.

Terakhir, pemerintah harus mencabut peraturan menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2009. Pertimbangannya, guru tidak wajib melakukan penelitian atau membuat karya ilmiah untuk kenaikan pangkat. (Mtv)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia ‎sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan. ‎Mengutip Presiden Jokowi, pada tahun 2015, penderita narkotika mencapai 4,3 juta orang. Setiap hari ada 50 orang yang meninggal karena penyalahgunaan narkotika dan kerugian mencapai Rp 60 triliun per tahun.

“Sebagai kejahatan luar biasa, penyalahgunaan narkotika harus dihadapi dengan cara-cara luar biasa pula. Saya yakin, dengan karakter dan kepemimpinannya yang kuat, Saudara Budi Waseso mampu mengemban tugas baru ini, membebaskan Indonesia dari bahaya narkotika,” kata Kapolri Badrodin Haiti dalam sambutannya seusai melantik Budi Waseso sebagai kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Selasa (8/9). Acara pelantikan langsung diikuti serah terima jabatan dari Anang Iskandar, kepala BNN sebelumnya, ke Budi Waseso atau Buwas.

Dampak narkotika sangat buruk bagi masyarakat. Narkotika tidak saja menimbulkan kematian, tapi juga menimbulkan kemerosotan moral dan membunuh masa depan bangsa. “Narkotika adalah kejahatan luar biasa yang harus dibasmi hingga ke akar-akarnya,” kata kapolri.

Karena itu, berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika harus dilakukan dengan lebih sistematis. Indonesia tidak saja menjadi konsumen narkotika terbesar, tapi juga tempat operasi para pengedar narkotika internasional.

Sekitar 350 jenis narkotika baru kini beredar di dunia. Dari jumlah itu, sebanyak 51 jenis sudah beredar di Indonesia.

“Untuk mengatasi bahaya penyalahgunaan narkotika yang kian masif dan canggih, diperlukan upaya preventif dan represif yang inovatif dan terpadu. Koordinasi dengan berbagai lembaga dan komponen masyarakat menjadi penentu sukses pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia,” kata kapolri.(B1)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono (AL) diperiksa oleh Penyidik Unit IV Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara.

Agung diperiksa lantaran Ketua DPD II Golkar versi Agung Laksono (AL) Kabupaten Labusel Maladi Hasibuan SE, melaporkan oknum anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan berinisial MRN ke Polda Sumut tentang dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar.

MRN yang disebut-sebut orang yang diduga memalsukan SK DPP Partai Golkar, yakni SK No. Kep-1117/DPP/Golkar/VII/2015 yang menjelaskan penunjukan MRN sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD II Golkar Kabupaten Labusel.

“Ada laporan. Kami klarifikasi kasus. Dokumen pengangkatan Romadan Nasution sebagai Ketua Pelaksana Tugas DPD II Golkar di Labuhan Batu Selatan,” ujar Kanit IV Kamneg Ditreskrim Polda Sumatera Utara, Kompol Efendi Jambak, ditemui di Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta, pada Selasa (1/9/2015).

Dalam pemeriksaan ini, penyidik hanya meminta keterangan kepada Agung. Setelah dilakukan pemeriksaan, AL mengaku dirinya sama sekali tidak pernah menandatangi SK atas nama MRN.

“Kami menanyakan kepada beliau (AL). Kami cek tidak ada. Ini tidak pernah di tanda tangani. Ini klarifikasi untuk menanyakan benar atau tidak. Ternyata surat tidak benar, yang benar atas nama Maladi,” ujar dia.

Meski demikian, Efendi menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mengungkap kasus tersebut. Hingga saat ini, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.(vn)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri‎ mengungkapkan sudah banyak perusahaan yang memberhentikan atau PHK buruhnya lantaran rupiah melemah yang berdampak pada perekonomian dalam negeri. Bahkan sampai hari ini, Senin (31/8/2015) sudah terdapat 26.000 buruh dari berbagai perusahaan yang di PHK.

“Per hari ini ada 26.000 dari potensi 30.000 buruh (di PHK) yang saya sampaikan sebelumnya,” kata Hanif di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Senin sore.

Untuk mengatasi masalah PHK tersebut, Pemerintah tengah fokus untuk membenahi perekonomian dalam negeri. ‎Hanif telah mengkomunikasikan kepada para pengusaha agar tidak mengambil pilihan PHK buruh dalam situasi krisis saat ini.

‎”Kami sudah berkomunikasi dengan pengusaha untuk tidak menjadikan PHK sebagai pilihan pertama dalam menyiasati krisis, tapi sebagai pilihan terakhir. Harus disiasati dengan cara lain dulu,” terangnya.

Selain itu, ia mengklaim, Pemerintah juga tela‎h menyiapkan program-pogram bagi buruh yang di PHK. Sehingga para buruh yang menjadi korban PHK tidak terlalu menderita pada situasi krisis ekonomi saat ini.

“Kami juga menyiapkan program bemper bagi kasus PHK. Seperti pengembangan usaha padat karya, kewirausahaan dan sebagainya, agar daya tahan masyarakat bisa diperkuat,” tandasnya.(suara)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Polda Metro Jaya siap melakukan pengawalan unjuk rasa elemen serikat pekerja yang akan dilakukan pada Selasa 1 September 2015.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Mohammad Iqbal mengatakan, pihaknya akan menyiapkan 8.542 personel untuk mengamankan unjuk rasa yang rencananya dilakukan secara longmars dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Monumen Nasional (Monas).

PHK Massal di Depan Mata, Ribuan Buruh Akan Kepung Istana

“Kekuatan sebanyak 8.542 personel dari Polda Metro Jaya dan jajaran serta BKO dari Mabes Polri terdiri dari pengamanan dari polisi lalu lintas, Shabara, dan Brimob,” kata Iqbal kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Ia mengatakan, polisi akan membuat langkah-langkah proaktif guna membangun komunikasi intensif dengan semua elemen buruh.

Kami ingin demo yang rencananya diikuti kurang lebih 52 ribu buruh bisa berjalan efektif, aman, tertib, dan tidak anarkis,” ujarnya.

Lebih lanjut Iqbal mengatakan, dalam demo besok yang berlangsung sekira tujuh jam, rencananya mereka akan melakukan penuntutan terkait peningkatan kesejahteraan buruh.

“Isunya para buruh menuntut adanya kenaikan upah,” jelasnya.

Karena itu, mengenai pengalihan arus, pihaknya akan melakukan secara situasional bergantung dari peningkatan konsentrasi massa.

“Pengalihan arus akan dilakukan situasional tapi kami sarankan masyarakat menghindari jalan sepanjang Sudirman dan Thamrin. Buruh akan mulai aksi pada pukul 07.00 WIB,” imbuhnya.

Dirinya juga mengimbau kepada para buruh agar melakukan aksi unjuk rasa dengan tertib dan damai.

“Kita menghargai demo yang dilakukan para buruh tapi kita juga mengimbau kepada buruh melakukan aksi dengan tertib, damai, dan tidak mengganggu masyarakat yang lainnya,” tutup Iqbal.(mtv)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Puluhan personel Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bersama Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggeledah Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau Indonesia Port Corporation (IPC), di Jalan Pasoso Nomor 1, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (28/08/2015)

Penggeledahan yang diduga terkait kasus ‘Dwelling Time’ di Pelabuhan Tanjung Priok dan menjadi sorotan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ini membuat wajah Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), RJ Lino pucat.

Pantauan wartawan, nampak RJ Lino kaget saat keluar dari sebuah ruangan. Ia kaget lantaran melihat puluhan polisi di Lantai VII, dekat ruangannya.

Terlihat, RJ Lino dengan kemeja putih yang dikenakannya berdiri terdiam beberapa menit melihat polisi yang tengah berkerumun di depan ruangan yang diketahui ruang rapat.

Ia pun nampak lebih shock saat melihat beberapa anggota kepolisian membawa senjata laras panjang. Melihat kejadian ini, RJ Lino langsung mengeluarkan telepon seluler dari kantung celananya.

Sembari membenarkan posisi kacamata yang dipakainya, ia pun nampak sibuk menelepon seseorang tepat di depan kerumunan polisi tersebut.

Hingga kini, polisi masih melakukan penggeledahan di gedung tersebut. Dalam penggeledahan ini juga, tampak hadir Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Eksus) Bareskrim Polri, Brigjen Victor Edi Simanjuntak, Kapolres Pelabuhan AKBP Hengki Hariadi, beserta puluhan personel pengaman lainnya.(wk)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Sidang lanjutan praperadilan mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) menghadirkan saksi ahli pidana dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Made Darma Weda.

Dalam keterangannya, Made mengatakan, praperadilan merupakan alat kontrol bagi kekuasaan negara dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Menurutnya, putusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang memperluas kewenangan praperadilan pada penetapan tersangka harus dipatuhi semua pihak.

“Karena kekuasaan negara ini akan menggunakan aparatnya terhadap masyarakat, sehingga dikhawatirkan  ada kesewenang-wenangan,” ujar Made di PN Jaksel, Kamis (30/7/2015).

Dia mengakui soal praperadilan tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). MK kemudian, kata dia menafsirkan untuk diperluas kewenangannya dan bersifat final dan banding.

“Sehingga lembaga penyidik ini harus hati-hati dalam memutuskan siapa tersangka sesuai putusan MK Pasal 184 jo 183 KUHAP,” tukasnya.

Dahlan Iskan yang diwakilkan ketua tim kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya oleh Kejati DKI Jakarta.

Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan Gardu Induk (GI) di Unit Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara PT PLN Persero tahun anggaran 2011-2013.(sn)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Proses penjaringan calon kepala daerah yang dilakukan oleh Partai Golkar kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie (Ical) sudah hampir paripurna. Partai berlambang pohon beringin ini dipastikan dapat mengkuti pilkada serentak 2015.

Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin mengatakan, perbedaan pendapat antara dua kubu yang tengah berseteru kini sudah memudar. Pertemuan-pertemuan tim penjaringan calon kepala daerah telah berhasil menjaring sebagian besar kader Golkar guna bertarung dalam pilkada di penghujung tahun 2015 nanti.

‎”Kita bersyukur pada Tuhan akhirnya Partai Golkar bisa berpartisipasi dalam pemilukada. Buat kami terus terang saja, kami gembira di tengah perjuangan yang luar biasa,” kata Ade di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/7/2015).

Diakui Ade, Partai Golkar telah menghadapi jalan berliku agar dapat mengikuti pilkada. Konflik dualisme kepengurusan yang berlarut-larut telah mendegradasi kesolidan Golkar.

wakil ketua umum Partai Golkar hasil Munas Bali ini pun berharap, konflik internal yang berlangsung cukup lama bisa menjadi pelajaran bagi internal partai maupun bagi partai politik lainnya.

“Tidak mudah buat Partai Golkar sekarang bisa ikut pilkada. Kalau tidak bisa ikut, Golkar sendiri dan bangsa ini akan rugi. Karena akan ada potensi terjadi konflik horizontal.”

“Itu sangat membahayakan, konflik horizontal akan merugikan pertumbuhan ekonomi. Apalagi ekonomi global yang berdampak pada Indonesia,” imbuhnya (sn)