Jakarta

BERIMBANG.COM, Jakarta – Kematian Arum mahasiswi  dari Universitas Esa Unggul Jakarta Barat masih menjadi tanda tanya, pasalnya sampai saat ini pelaku pembunuh Arum masih belum bisa diungkap oleh pihak kepolisian, Minggu (29/1/17).

Pembunuhan sadis di rumah kost daerah Jakarta barat terhadap mahasiswi  bernama lengkap Tri Ari Puspon Arum (22 Tahun) masih menjadi misteri,  Arum meninggal dengan tragis di dalam kamar kost di daerah Kebun Jeruk  Jakarta barat dengan tubuh penuh luka tusuk di leher dan punggung.

Kejadian pembunuhan terhadap Arum belum menemui titik terang, hingga hari ke 20 dari kejadian pembunuhan Arum, pihak kepolisian masih belum menemukan pelaku dari pembunuhan tersebut.

Keluarga korban mengharapkan pihak kepolisian bisa bekerja lebih keras lagi agar pelaku pembunuh anaknya terungkap.

Kasim orangtua korban menuturkan,  sudah mengikhlaskan kepergian Arumi, karena merupakan takdir, tapi ia sangat berharap pihak kepolisian bisa bekerja lebih keras lagi, agar pelaku pembunuh anak saya cepat terungkap.

“ Saya mengetahui Arum meninggal dari pihak kepolisian, karena memang sudah dibawa ke rumah sakit, Jadi yang melapor ke polsek dari pihak rumah sakit “, tutur Kasim

” Untuk setiap penghuni kost saya memberitahukan untuk selalu menjaga keamanan lingkungan kost, dan saya juga memberikan dua kunci, pertama kunci kamar, kedua kunci gerbang, fungsi kunci gerbang itu memudahkan untuk membuka dan menutup gerbang ”, terangnya.

Pembunuhan Arum didalam kamar kostnya menjadi tanda tanya besar, pasalnya tidak sembarang orang yang bisa keluar masuk rumah kost tempat Arum tinggal, bagaimana pelaku bisa memasuki kamar kost.

Keterangan dari pemilik kost menyatakan bahwa Arum dibawa kerumah sakit  oleh temannya yang bernama   Zainal dan Herlina, kemudian pihak rumah sakit melaporkan kepada pihak kepolisian.
Mungkin terlalu rumit kasus pembunuhan Arum sehingga Pihak kepolisian masih belum bisa menetapkan tersangka dari pembunuhan sadis tersebut.

Namun pihak keluarga korban masih berharap besar pada pihak kepolisian untuk bisa mengungkap pelaku pembunuh Arum, pasalnya kejadian pembunuhan dari  berbagai kasus biasanya cepat terungkap oleh pihak kepolisian.
(SB/Ismail)

BERIMBANG.COM, Depok – Longsor yang terjadi di Kali Pluis di Jalan Kemandoran Pluis, Grogol Utara, Jakarta Selatan disebabkan pengerukan kali beberapa bulan yang lalu sehingga mengakibatkan belasan rumah mengalami penurunan tanah. 

Operator Pengerukan Kali, Ziki mengatakan kepada berimbang.com, pengerukan sedalam hampir 2 meter yang dilakukannya  memang tidak ada tembok penahan air hanya beberapa meter dari tembok penahan air dan selebihnya dilakukan pengerukan.

" Kami memang tidak melakukan pekerjaan penurapaan hanya pengerukan kali beberapa bulan yang lalu, saya tidak tahu akan terjadi seperti ini," ujar Ziki. Kamis (2/2/2017).

Sementara itu, salah satu warga terkena dampak longsor, Erik mengatakan, pengerukan yang dilakukan sekitar bulan Oktober 2016 tidak adanya himbauan kepada warga sehingga tidak adanya koordinasi diteknis pekerjaan.

" Pengerukan yang dilakukan merupakan kelalaian dari Sudin Tata Air Jakarta Selatan karena dalam pengerjaan yang dilakukan tidak memakai tembok penahan air," ucap Erik. 

Sedangkan kerugian kami, kata Erik, yang terkena dampak longsor 4 rumah yang harus segera diperbaiki sekitar 64 juta rupiah.

" Kami minta pihak terkait agar segera melakukan perbaikan secepat mungkin karena kami yang bermukim disini khawatir longsor akan semakin parah," harapnya. (Iik).

BERIMBANG.COM, Jakarta – Sekitar belasan warga diwilayah RT 02 RW 05 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama , Jakarta Selatan tertimpa longsor. Longsor diakibatkan guyuran hujan hampir dari sore hingga pagi hari. Rabu ( 1/2/2017).

Menurut warga yang terkena dampak, Suyono mengatakan, longsor terjadi sekitar pukul 04.00 subuh sudah dirasakan seperti ada pergerakan tanah di depan rumah, pukul 07.00 halaman depan rumah sudah terjadi kemiringan sehingga warga khawatir tanah akan semakin bergerak kebawah dan berdampak rumah terbawa longsor.

" Kami khawatir longsor akan semakin parah bila tidak segera diperbaiki, untuk itu kami langsung melaporkan kepada aparat pemerintahan setempat," ujar Suyono.

Suyono yakin bahwa longsor terjadi akibat pengerukan kali Pluis beberapa bulan yang lalu sedalam hampir 2 meter tanpa adanya pekerjaan penahan tembok kali.

Lurah Grogol Utara ketika memantau lokasi mengatakan kepada Suyono, pihak aparat kelurahan akan segera perbaiki longsor yang terjadi sekarang tetapi pihak kelurahan terbatas didalam anggaran perbaikan.

" Untuk itu, kami warga terkena dampak diminta oleh Lurah membantu biaya perbaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing warga tergantung parah dan tidaknya longsor selebihnya lurah yang akan membiayai. Lurah beralasan bila kita minta dana bencana ke pemerintah, prosesnya akan lama," ucap Suyono.(Iik)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab menegaskan tidak akan ada lagi Aksi Bela Islam 4 tapi yang ada adalah revolusi, bila tersangka penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dibebaskan.

"Jadi jangan coba-coba. Maka saya teriak revolusi. Siap turun lagi. Jadi jangan turun lagi di Istana, Monas, HI, langsung kita sambangi ke Gedung DPR/MPR," tegas Rizieq, di Jakarta, hari ini.

Habib Rizieq mengatakan, akan menduduki DPR bila Ahok lolos dari jerat hukum, karena menurutnya, DPR adalah rumah rakyat.

"Kalau tidur di sana itu makar atau bukan. Kalau DPR rumah siapa? Boleh datang ke DPR, duduk boleh. Kalau ada yang menduduki DPR berarti makar, ini Polisi keder. Kan boleh rakyat datang, boleh rakyat duduk, boleh rakyat nginap," sebut dia.

Aksi Bela Islam telah dilakukan hingga tiga kali. Terakhir, aksi digelar pada 2 Desember 2016. Ribuan massa turun ke jalan, menggelar doa bersama, dan berzikir. Massa meminta agar Ahok segera ditahan, tapi tuntutan massa belum terlaksana.

ikatakan Habib Rizieq, dia siap berdialog dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas persoalan bangsa, termasuk perkara Ahok agar tidak ada lagi Aksi Bela Islam Jilid 4, 5, 6 dan seterusnya. 

"Jika kami salah sangka maka kami akan minta maaf dan ikuti pemerintah. Tapi jika pemerintah melanggar, maka kami akan luruskan. Umat Islam tidak akan capek, berhentinya entar kalau sudah masuk surga," tandasnya.(Abd)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Akhir-akhir ini, banyak kasus penipuan dan sekaligus pemerasan yang mengatasnamakan atau mencatut nama KPK. Para penipu dan pemeras tersebut menyasar pada para pejabat mulai dari tingkat daerah hingga pejabat di tingkat kementerian.

Modus para penipu dan pemeras yang mengaku-ngaku dari KPK ini beragam. Namun begitu pada ujungnya tetap satu, yakni mendapatkan uang atau keuntungan lain dalam bentuk apapun. Dalam rangka mengantisipasi hal yang tidak diinginkan tersebut, KPK telah mengirimkan surat ke seluruh kementerian agar waspada dengan modus-modus penipuan yang mencatut nama lembaga anti rasuah itu.

"Hari ini pimpinan KPK mengirim surat pemberitahuan tentang maraknya penyalahgunaan nama KPK, pimpinan atau pejabat atau pegawai KPK sebagai sarana untuk penipuan, maupun pemerasan," kata Plt Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (8/9/2016) lalu.

Yuyuk menjelaskan surat pemberitahuan itu disampaikan ke berbagai lembaga, antara lain seluruh kementerian/lembaga, gubernur, DPR dan DPRD. KPK meminta semua lembaga mewaspadai modus pemerasan dan penipuan yang dilakukan dengan mencatut nama KPK.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala bidang hukum Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI), Maskur Husain SH. di jakarta juga mengakui bahwa peristiwa semacam ini marak terjadi. Dia mengatakan, beberapa waktu lalu ada oknum LSM  melapor ke KPK terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang jumlahnya hingga belasan triliun rupiah oleh Bupati Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Kemudian, belakangan terungkap, berdasarkan laporannya ke KPK itu, Pelapor atau oknum tersebut mencoba melakukan pemerasan terhadap yang dilaporkan, yakni Bupati Malinau.

“Laporan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pelapor sendiri  untuk melakukan pemerasan, atas nama KPK,” kata Maskur.

Terkait dengan laporan tersebut, petugas KPK yang dilengkapi dengan surat tugas langsung turun ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan itu.

Maskur menjelaskan, oknum yang mencatut nama KPK tersebut, belakangan diketahui bernama Yunus Pedola. Hal tersebut diketahui dari telpon (HP) miliknya yang bernomor 081288556604 yang digunakan untuk memeras Bupati Malinau .   

Pesan singkat (SMS) Yunus Pedola yang ditujukan ke Bupati Malinau itu  berbunyi,”Mohon maaf pak, saya mengganggu sebentar, tadi pagi saya dapat telpon dari teman di KPK, orang tuanya meninggal di Bima.  Minta tolong kalau bisa dibantu pak. Sekali lagi moho maaf pak. Trims. GBU,”

Masih menurut Maskur, pesan singkat (SMS) tersebut tidak direspon oleh Bupati Malinau. Hingga pada suatu saat pada artikel Kompasiana, terungkap bahwa Yunus Pedola ternyata juru bicara dari tim kandidat pasangan “MANDAT” (Martin Labo-Datu Nasir) yang tidak lain adalah lawan politik Bupati Malinau yang kalah pada pilkada lalu.

Hal serupa juga disampaikan seorang narasumber kepada awak media. Memang ada dugaan percobaan pemerasan yang dilakukan salah seorang tim pemenangan MANDAT yang bernama Yunus Pedola. Tidak hanya melakukan pemerasan, sebelumnya Yunus Pedola juga seringkali menyerang Bupati Malinau, baik melalui surat kabar atau media online.

Di akhir perbincangan, pengacara yang sudah melanglang buana ke manca negara ini menegaskan, bahwa nama institusi KPK ini tidak boleh dicatut oleh siapapun karena hal ini sangat berbahaya.

“Saya berharap KPK dan Polri segera menindak tegas pihak manapun yang tidak bertangggungjawab dan dengan sengaja telah menjatuhkan  lawan politiknya atau melakukan pemerasan dengan cara tidak bermoral seperti yang dilakukan oleh Yunus Pedola ini,” pungkasnya.

Bukan yang Pertama, Terkait dengan maraknya penipuan dan pemerasan yang mengatasnamakan KPK, Wakil Ketua KPK Laode Syarif juga membenarkan bahwa hal tersebut memang kerap terjadi.

 "Sering sekali orang-orang di luar sana mengatasnamakan KPK untuk menipu, memeras dan sudah banyak korbannya," katanya.

Menurut Syarif, kebanyakan korban tidak berani lapor ke KPK lantaran sudah merasa bersalah. Lebih jauh Syarif mengatakan, apabila ada yang mengaku sebagai petugas KPK dan meminta uang dalam penanganan perkara bisa dipastikan itu palsu.

Dalam keterangannya, Syarif juga mengatakan bahhwa, pada waktu belakangan ini lembaga antirasuah tersebut juga sudah  menginventarisir sejumlah LSM yang mengaku-ngaku dari  KPK atau menjadi jejaring KPK. Bahkan nama beberapa LSM tersebut juga memakai singkatan KPK, tapi kepanjangannya bukanlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh karena itu tegasnya, KPK akan menempuh langkah hukum terhadap organisasi maupun individu yang melakukan penipuan dan pemerasan yang mengatasnamakan KPK.

Syarif juga mengatakan, tindak tanduk mereka dalam menjalankan modus operandinya terbilang sangat kasar  dan tidak manusiawi.

"Bahkan mereka tidak ragu untuk melakukan penggeledahan dan penahanan orang secara paksa," ujar Syarif.

Senada dengan itu, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK Ranu Mihardja menghimbau kepada masyarakat  agar jangan takut untuk  menangkap orang yang mengaku petugas KPK, kemudian melaporkan ke  KPK atau Kepolisian setempat.

Ranu juga menjelaskan, sebagian besar korban adalah pejabat yang berada di luar Jakarta.

"Tangkap dulu baru lapor. Seringkali terjadi menginformasikan dulu ke saya kalau ada mengatasnamakan KPK. Otomatis, yang bersangkutan (pelaku) sudah lari duluan. Tangkap dulu baru laporkan kepada KPK atau Polda setempat," tutupnya.(Alex)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Muhamad Imdadun Rahmat menilai penetapan tersangka terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai ujian dalam kematangan menjalankan hukum. Gubernur nonaktif Ahok ditetapkan menjadi tersangka Rabu siang atas dugaan penistaan agama.

"Kita semua berharap proses hukum bisa berlangsung independen, imparsial, dan harus otonomi. Artinya tidak ada intervensi dari penguasa," katanya kepada Tempo, usai mengikuti Hari Toleransi se-Dunia yang digelar oleh Wahid Foundation di Theater Terbuka Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta, pada Rabu malam 16 November 2016.

Imdadun mengatakan, kemungkinan penggunaan isu SARA dalam pilkada akan ramai dimainkan, semisal di media sosial. Isu SARA itu dimainkan untuk kepentingan pasangan calon. "Kemungkinan isu SARA terbuka sekali, di media sosial pun mulai nampak, orang-orang yang menggunakan isu-isu kebencian agama, kebencian ras untuk kepentingan calon yang didukung." 

Menurut Imdadun, kasus yang menimpa Ahok cukup rumit. Menjelang Pilkada isu intoleransi ikut terbawa. "Isu itu sangat sensitif," kata dia.

Yang terpenting, kata dia, keputusan tersebut transparan dan terbuka sehingga masyarakat juga bisa mengawasi bahwa kepolisian serius dengan keputusan tersebut. "Apapun yang menjadi keputusan, itulah yang seharusnya dihormati. Itu harapan kita  semoga tidak ada intervensi penguasa," ujar dia. 

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengimbau masyarakat untuk menahan diri agar tidak menggunakan isu SARA dalam pentas politik yang tengah berlangsung.  "Karena, bagaiamana pun konflik di Indonesia banyak dipicu oleh isu SARA. Biasanya konflik sara kalau menjadi pemantik, masalahnya bisa panjang dan mematikan," kata Yenny. 

Menjelang Pilkada 2017 DKI Jakarta, kata Yenny, pemanfaatan isu SARA dalam kepentingan politik perlu dihentikan. Isu SARA yang marak tersebar di media sosial bisa berdampak negatif bagi bangsa yang menganut keberagaman.

"Kita berharap semua pihak menahan diri menggunakan isu tersebut dalam posisi politik mereka," ujar anak Presiden RI keempat itu.

Langkah penting untuk mengatasi sikap intoleransi itu adalah bersikap kritis terhadap informasi yang tersebar di media sosial. Isu intoleransi lebih mudah tersebar di media sosial, sehingga perlu cermat dalam mengantisipasi sikap intoleransi tersebut.

"Informasi itu harus dicermati, betul atau tidak. Jangan menelan mentah-mentah sehingga memicu sikap intoleransi," ujarnya. Pagelaran hari toleransi sedunia yang berlansung sejak Rabu siang bisa menjadi warna baru untuk mendukung sikap kebhinekaan tunggal ika.

Yenny menilai keputusan kepolisian terhadap Ahok sudah tepat. Apapun keputusan Pihak kepolisian, menurutnya itu sudah menjadi komitmennya untuk meyakini setiap keputusan ang dilakukan secara terbuka. "Sekarang keputusan hukum sudah berjalan, kita hormati keputusan itu," tutur dia.

Sumber : Tempo

BERIMBANG.COM, Jakarta – Organisasi kaum perempuan yang mengatasnamakan PPLIPI adakan pelantikan masa bakti periode 2016 – 2021 yang dimotori Indah Suryadharma Ali selaku Ketua Umum Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) dengan mengusung Bangkit Perempuan Indonesia menggelar pelatikan di K- link Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Rabu (9/11).

Dalam sambutannya Indah Suryadharma Ali Ketua Umum PPLIPI mengatakan,bahwa organisasi PPLIPI sebagai wadah bagi para perempuan untuk menyumbangkan aspirasi kaum perempuan serta tenaga,pikiran dan materi dalam rangka mengangkat harkat dan martabat perempuan Indonesia melalui peberdayaan dibidang politik,ekonomi,sosial dan kesehatan.

“Tugas strategis kaum perempuan dalam kancah nasional dan internasional sangat dibutuhkan dimasa yang akan datang,karena itu PPLIPI sebagai wadah organisasi sosial kemasyarakatan turut serta menyalurkan hak – hak dan kewajiban kaum perempuan secara kreatif dan mandiri dalam konteks membangun bangsa Indonesia agar menjadi lebih kuat.

Kedepannya Indah berharap solidaritas dan soliditas sesama kaum perempuan dapat terwujud didalam wadah PPLIPI yang akan memperjuangkan aspirasi perempuan dalam lintas profesi,”harap Ketua Umum PPLIPI.

Sementara itu hadir perwakilan Kementrian sosial,Kementrian Industri dan Perdagangan,serta melibatkan artis Elma Teana dan Angel Olga didalam kepengurusan PPLIPI.(Iik)

BERIMBANG.COM,Jakarta – Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat Harlem Simanjuntak mengatakan reklame tidak berizin paling banyak menempel di jembatan penyeberangan yang berada di wilayahnya. Setidaknya, ada 74 reklame yang menempel di JPO ternyata tidak memiliki izin. "Dari 74 reklame tidak berizin, sebanyak 32 reklame terpasang di Jakarta Pusat," kata Harlem saat dijumpai di JPO Tosari, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari, 15 Oktober 2016. Sejak pukul 21.00 WIB kemarin, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencopot dua reklame yang berada di dua lokasi, yakni di JPO Tosari, Jakarta Pusat, dan JPO Setia Budi, Jakarta Selatan. Empat mobil crane dari Dinas Perhubungan dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan digunakan untuk membantu pembongkaran reklame. Setidaknya 120 personel dikerahkan untuk membongkar dua reklame tersebut. Pembongkaran melibatkan Wali Kota Jakarta Selatan, Wali Kota Jakarta Pusat, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Penataan Kota, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kebersihan. Sementara untuk keamanan, Dishub mengandeng Satuan Kepolisian Pamong Praja (Satpol PP), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisan RI (Polri). Selain itu, juga tampak Komando Rayon Militer (Koramil) Setia Budi. Rencananya, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat akan kembali mengawal pembongkaran reklame tak berizin pada Selasa pekan depan. Target berikutnya adalah pembongkaran reklame di antara dua JPO, yakni di JPO Gajah Mada atau Kramat. "Tergantung hasil evaluasi nanti," kata Harlem.(Far)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Polda Metro Jaya menyiapkan 2.800 personel untul mengamankan unjuk rasa Organisasi Keagaaman di sejumlah titik di Jakarta. Rencananya FPI akan menggelar unjuk rasa hari ini, Jumat 14 Oktober 2016.

Kepala bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono mengatakan, 2.800 personel yang diturunkan terbagi dalam 28 satuan tingkat Kompk(SSK). "Kami menyiapkan 28 SSK. Sewaktu-waktu bisa ditambah sesuai kekuatan massa," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat.

Awi mengimbau para pengunjuk rasa agar tetap menaati peraturan saat menyampaikan aspirasinya. "Kami berharap aturan dan koridor yang sudah jelas bisa ditaati," ujarnya. 

Polda Metro Jaya juga tengah menyiapkan rekayasa lalu lintas. Namun hal itu masih beraifat situasional, tergantung kondisi di lapangan saat unjuk rasa berlangsung. 

"Kalau tidak cukup, besok atau lusa bisa dilakukan lagi. Demokrasi kan bisa dibicarakan," ujarnya menjelaskan. 

Rencananya, ada sekitar 5.000 orang yang akan ikut dalam injuk rasa ini. Mereka akan berkumpul di Masjid Istiqlal dan berniat long march ke Gedung Balai Kota DKI Jakarta. (Har)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Pengusaha ikan Muara Baru mogok kerja sejak Senin lalu. Mereka memprotes keputusan Menteri Keuangan menaikkan tarif sewa lahan di pelabuhan di Jakarta Utara itu menjadi Rp 61.500 per meter persegi mulai Agustus lalu.

Tarif ini hanya sekali naik pada 2013 menjadi Rp 41.318 per meter persegi dari tarif yang tak berubah sejak 1989 sebesar Rp 865 per meter. “Kami sudah mensosialisasikan tarif baru ini berkali-kali,” kata Sekretaris Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo) Agung Pamujo seperti dikutip Koran Tempo edisi 12 Oktober 2016. Perindo merupakan pemilik lahan tersebut.

Agung menduga penolakan pengusaha itu dipengaruhi makelar tanah. Selama ini, menurut dia, pengusaha ikan banyak yang mencari untung tambahan dengan menyewakan lagi tanah ke pihak lain dengan harga mahal. "Kami pernah mendengar ada penawaran Rp 1 juta per tahun. Padahal harga dari kami hanya Rp 60 ribu," kata Agung.

Dari 70 hektare lahan kawasan pelabuhan itu, 26 hektare di antaranya disewakan untuk 20 perusahaan perikanan swasta. Mulai dari perusahaan penyewaan ruang pendingin, industri pengolahan ikan, dan perusahaan ekspor-impor ikan. Dari jumlah itu hanya lima perusahaan yang menguasai sepertiga lahan di sana.

Sebanyak 15 pengusaha bahkan memiliki kavling yang diisi perusahaan lain dan sebagian kavling kosong menunggu penyewa baru. "Mereka tidak mengoptimalkan pemakaian lahannya karena mau disewakan ke pihak ketiga," kata Agung.

Setelah mogok itu, kawasan industri perikanan di Muara Baru sepi. Tak ada bongkar muat hasil laut seperti biasanya. Kapal nelayan juga terparkir di pelabuhan.

Akibat mogok pekerja dan pengusaha perikanan ini, Komisi Pangan Dewan Perwakilan Rakyat mengunjungi Muara Baru, kemarin. Wakil Ketua Komisi Daniel Johan dan anggota Ono Surono mendatangi direksi Perum Perikanan untuk meminta penjelasan. Salah satunya perihal makelar tanah tersebut. "Kenapa Perum Perindo tidak mengawasi peralihan penggunaan lahan ke pihak ketiga?" tanya Ono.

Direktur Usaha Pelabuhan dan Pengembangan Usaha Dendi Anggi Gumilang mengakui makelar tanah pengusaha bekerjasama dengan pejabat di perusahaannya. Soalnya, peralihan hak guna bangunan harus atas persetujuan direksi. "Kami mengakui ini kesalahan praktik zaman dulu. Makanya kami sekarang mau menata dengan baik," katanya.

Selain itu, kata Dendi, aturan direksi lama memperbolehkan sewa maksimal 30 tahun tanpa perpanjangan. Harusnya, menurut dia, sewa tanah diperpanjang setiap lima tahun sehingga harga bisa mengikuti perkembangan pasar.

Di depan Daniel dan Ono, Dendi meyakinkan kenaikan harga sewa akan memberantas makelar tanah dengan tak lagi menerbitkan hak guna bangunan baru. Agung menjelaskan kenaikan harga sewa lahan penting karena Perum memiliki rencana memperbarui kawasan Muara Baru. "Kalau uang sewanya hanya segini, untuk operasional saja tidak cukup," kata Agung.

Seharusnya, kata Agung, sewa lahan di kawasan itu adalah Rp 351 ribu per tahun. Ini sesuai aturan Menteri Keuangan bahwa sewa wajar tanah negara adalah 3,3 persen dari nilai aset. Untuk Muara Baru, berdasarkan aturan itu adalah Rp 241 ribu. Sedangkan berdasarkan penilaian lembaga appraisal adalah Rp 351 ribu.

Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru Tachmid Ridiasto adalah satu pengusaha yang disebut Perindo sebagai makelar tanah. Ia menyewa lima kavling seluas 20.177 meter persegi sejak 1989. Hanya setengahnya yang digunakan untuk usaha. "Saya siapkan lahan untuk ekspansi pengolahan ikan," kata pemilik PT Indo Thai Fishery Value itu. "Apakah itu salah?"

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai kenaikan harga sewa wajar agar pelabuhan bisa untuk orang banyak. “Bukan lima atau sepuluh orang yang menguasai hampir 80 persen tanah negara," ujar dia. (Abd)