Jakarta

BERIMBANG.com Jakarta – Anggota Komisi I, TB Hasanuddin menyatakan setuju dengan usulan audit publik terhadap keuangan TVRI yang menjadi salah satu pemicu kisruh antar Dewan Pengawas dan Direktur Utama yang berujung pada pemecatan Helmy Yahya.

Ia menyatakan audit itu nantinya bisa mengkonfirmasi kebenaran terkait keterlambatan honor karyawan hingga hutang TVRI karena pembelian hak siar Liga Inggris.

“Kita harus perdalam, mengapa nggak cukupnya, mengapa sekian bulan nggak terbayarkan,” kata Hasanuddin, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, kemarin (21/01/2020).

Selain audit investigatif, Hasanuddin menyatakan perlu melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi soal polemik mutasi dan promosi di internal TVRI.

Hasanuddin mengatakan Kementerian PAN-RB nantinya bisa menganalisis apakah tindakan mutasi di internal TVRI sudah seusai prosedur atau tidak.

“Kita minta ahlinya Kementerian PAN-RB, betul nggak tindakan ini, jadi kita fair mengambil keputusan,” kata dia.

Sebelumnya, Dewas TVRI menyatakan banyak karyawan yang diancam dimutasi keluar daerah akibat terlalu vokal terhadap direksi.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari menyatakan pihaknya mendorong audit investigatif terhadap kondisi keuangan TVRI yang berdampak pada konflik antara Dewan Pengawas dan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya.

Hal itu tak lepas dari pembelian hak siar Liga Inggris oleh TVRI hingga menimbulkan hutang dan honor SKK karyawan TVRI yang belum dibayar.

“Salah satu usulan rapat tadi mengusulkan audit investigasi, ya tentunya pada permasalahan ini oleh BPK. Kalau audit investigasi itu oleh BPK,” kata Kharis.

Sementara itu, Anggota Komisi I lainnya, DPR Effendi Simbolon mengatakan pemecatan Direktur Utama TVRI atau direksi TVRI harus melalui proses yang benar. Effendi menuturkan DPR dapat memecat Dewan Pengawas (Dewas) TVRI jika pemecatan Helmy Yahya tidak sesuai prosedur.

“Media memecat direktur utama atau direksi BUMN saja, Pak, ada prosesnya, Pak, baru RUPS (rapat umum pemegang saham) nanti yang bisa memutuskan. Nah saya minta, karena perpanjang tangan kita Dewas, agar itu di-suspend dulu, direhabilitir dulu, sampai yang disampaikan Pak TB (Hasanuddin) tadi kita masuk audit investigasi dengan tujuan tertentu, baru hasil audit itulah menyatakan bahwa benar atau tidak benar,” kata Effendi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I dengan Dewas TVRI di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/01/2020).

Effendy menilai konflik yang terjadi di internal TVRI dipicu persaingan bisnis. “Ini kan sebenarnya persoalannya tidak seperti yang di permukaan. Ini kan persoalannya ada persoalan yang lebih mendasar. Persoalan persaingan bisnis,” kata Effendy.

Effendy menyatakan ada pihak-pihak yang sengaja mendesain agar Helmy Yahya keluar dari TVRI. Namun ia tak merinci siapa pihak yang mendesain agar Helmy keluar tersebut. Hanya saja Effendy mendorong agar Helmy segera membawa persoalan tersebut ke ranah pidana karena ada unsur yang berbau pelanggaran hukum.

“Dan ini kelompok politik tertentu, kelompok pelaku ekonomi tertentu dan pelaku ekonomi media juga,” kata dia. Effendy menilai kerja Helmy cukup baik saat memimpin TVRI. Apabila kinerjanya dirasa kurang, Dewas tinggal memperingatkan saja dan tak perlu dipecat.

“Tapi kan tidak serta merta dengan kekuasaan melabrak. Akhirnya kan membuat kita bertanya-tanya. Ada apa sih. Dan ini pihak yang bermain juga mudah sekali kok ditebak siapa,” kata dia.

(Edo/Red)

BERIMBANG.com Jakarta – Pengamat politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam menilai, kinerja Kejaksaan Agung dibawah ST Burhanudin yang menetapkan lima tersangka dalam kasus PT Jiwasraya membuat Jaksa Agung dan pemerintah Jokowi menuai apresiasi dan dapat mendongkrak kepercayaan masyarakat pada pemerintah Jokowi.

“Sikap kejaksaan Agung dalam menangani kasus Jiwasraya, selain merupakan catatan positif bagi Jaksa Agung juga akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat pada institusi hukum dan pemerintah Jokowi,” ujar Arif Nurul Imam.

Menurut Arif, sikap Kejaksaan Agung yang berani menetapkan tersangka dalam kasus Jiwasraya tentu merupakan langkah maju dan patut diapresiasi.

Sebab kata dia, kasus Jiwasraya merupakan kasus yang menjadi sorotan publik dan menjadi perbincangan masyarakat luas.

“Kasus ini juga harus didorong agar tidak hanya fokus pada persoalan hukum namun juga fokus pada pengembalian uang nasabah. Itu sebabnya, ada baiknya berkomunikasi dengan pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian BUMN,” tuturnya.

Sikap Kejaksaan Agung demikian, lanjut Arif, juga secara tidak langsung memberi dampak pada meningkatnya kepercayaan publik pada pemerintahan Jokowi.

Karena, lanjutnya, pemerintah Jokowi hari ini dituntut untuk menunaikan janji-janji politiknya termasuk dalam hal penegakan hukum.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka Perusahaan Asuransi Negara PT. Jiwasraya yakni mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, eks Direktur Utama Hendrisman Rahim, bekas pejabat Jiwasraya Syahmirwan, Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat.

(Edo/Red)

BERIMBANG.com Jakarta – Anggota komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Palestina. Seluruh fraksi di DPR RI masing-masing memiliki utusan yang tergabung ke dalam satu grup.

Di mana mereka akan melakukan lawatan ke negara tersebut dan menggelar pertemuan Focus Group Discussion (FGD) dengan parlemen kedua negara tersebut yang akan membahas berbagai isu.

“Misi utamanya adalah untuk mempererat tali persahabatan serta saling meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dan bidang lain yang dapat dikembangkan antara kedua negara Indonesia dan Palestina,” kata Syahrul Aidi di kompleks DPR RI Jakarta, Kamis (16/01/2020).

Selain itu anggota Komisi V fraksi PKS itu menyebut, misi GKSB ini juga semacam pertukaran pandangan dan mencari solusi mengenai permasalahan-permasalahan dalam hubungan kedua negara, peningkatan investasi dan kerjasama diberbagai bidang baik Palestina maupun sebaliknya.

“Peningkatan kerjasama dalam bidang-bidang lain dan penyamaan visi terhadap beberapa masalah bilateral, regional maupun internasional yang dihadapi oleh kedua negara tersebut,” terang dia.

Sebagai informasi, Kunjungan GKSB DPR RI ke Palestina belum dijadwalkan, namun menjadi vocal point dalam peningkatan hubungan kedua Parlemen secara lebih khusus,

dan kunjungan GKSB ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama kedua Negara secara umum baik dalam bidang ekonomi, politik, perdagangan, investasi, sosial budaya dan untuk menjembatani hal-hal yang masih menjadi pending matters bagi kedua negara.

Saat ini, total GKSB baru hanya 53 negara yang dibentuk, sudah aktif menjalankan tugasnya dan berkunjung ke negara-negara sahabat.

Namun, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI berencana melebarkan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB), jumlah tersebut dinilai sebagai kuantitas yang sesuai dengan negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Penulis: Anhar Rosal
Editor: Tengku Yusrizal

BERIMBANG COM, Jakarta – Sukses dalam penyajian pelayanan ekstra dan mendapatkan banyak pujian pengguna jasa transportasi darat dari Manca Negara, PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dibawah kepemimpinan Edi Sukmoro kembali membentuk perusahaan patungan dengan PT Mass Transportation System (MRT) yang diberi nama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

Dikabarkan, perusahaan patungan tersebut akan mengelola 72 stasiun termasuk stasiun kereta api, bandara dan commuterline. Hal itu dikatakan Direktur Utama PT MRT William Sabandar, Jum’at (10/1/2020).

Ia juga belum mengungkap berapa nilai investasi. Namun, dia menjelaskan kepemilikan saham mayoritas ada di MRT sebesar 51 persen dan 49 persen KAI.

“Kita lakukan perjanjian ini sebagai langkah konkret pasca penandatanganan Head of Agreement (HOA) yang telah dilakukan sebelumnya pada Senin, 6 Desember 2019. “Ucapnya.

Struktur pembagian lingkup kerja dua perusahaan ini diutarakannya, PT KAI akan menjadi pelaksana aksi penataan kawasan stasiun-stasiun kereta api, sedangkan PT MRT akan bertindak sebagai Project Management Unit yang memfasilitasi dan memonitor perkembangan pelaksanaan penataan.

Proyek jangka pendek dan jangka panjang atau quick win yang dimiliki MITJ sebagai target pencapaian, “Untuk jangka pendek akan langsung dikerjakan dan ditargetkan selesai pada Maret 2020. “Singkat William.

Dijelaskannya, untuk target jangka pendek meliputi penataan empat stasiun yang akan menjadi visual awal dari gambar keseluruhan proyek kongsian BUMN-BUMD ini, dan pengintegrasian akan dilakukan pada stasiun Tanah Abang, Sudirman, Senen dan Juanda. “Ulas dia.

William juga menegaskan untuk pencapaian target jangka panjang pengintegrasian akan dilakukan pada rute, pengelolaan, kartu dan karcis masuk, kedepannya MITJ akan menjadi penyedia jasa dan Pemprov DKI Jakarta sebagai pengendali.

“Kita berharap nantinya para penyedia transportasi swasta seperti ojek online akan diintegrasikan pada target jangka panjang yang kami yakini dapat menjadi kunci penata lalu lintas masuk dan keluarnya kendaraan di sekitar stasiun. “Paparnya.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Kadishub Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo, Dirut MRT Jakarta William P. Sabandar, dan Dirut KAI Edi Sukmoro yang disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dilakulan di Kantor Kementerian BUMN hari Jum’at (10/1/2020).

“Perjanjian hari ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai pengelolaan sistem moda transportasi yang terintegrasi guna membentuk sebuah perusahaan patungan dengan nama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ). “Terang Edi Sukmoro.

Edi berkeyakinan, bersama Pemprov DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta, PT KAI akan mengembangkan kawasan stasiun dan mengintegrasikan transportasi kereta api di ibukota.

“Kami optimis langkah-langkah tersebut dapat mengurangi kemacetan dan memberikan nilai lebih untuk kawasan DKI Jakarta. “Jelas Edi Sukmoro.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyikapi MITJ akan menjadi garda utama pencapaian target ratio commuter sebesar 75:25 pada 2030.

“Artinya akan ada 75 persen masyarakat Jabodetabek yang menggunakan kendaraan umum dan 25 persen lainnya kendaraan pribadi. “Ujar Anies.[]

BERIMBANG COM,Jakarta  – Transportasi darat yang satu ini telah menjadi salah satu moda massal andalan dan prioritas di Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mampu melakukan pembenahan secara intensif dan berkala sejak beberapa tahun lalu.

Peningkatan pelayanan PT. KAI mulai dari kebersihan dan kerapihan, sehingga membuat masyarakat makin nyaman dan menggemari transportasi darat ini ketimbang armada lainnya.

Itu terbukti dengan intensitas kenyamanan, kebersihan, dan kerapian yang ditampilkan PT KAI, baik disetiap stasiun hingga dalam gerbong.

Tak hanya diminati masyarakat Indonesia, kereta api juga menjadi pilihan banyak warga asing yang melancong sebagai transportasi andalan. Hal itu diketahui dari video yang diunggah akun Instagram @railfans.indonesia, Selasa (7/1/2020).

Dalam video singkat itu terlihat para bule tengah menikmati perjalanan menggunakan kereta api. Salah satunya bernama Veronica yang mengaku telah dua kali naik kereta api di Indonesia.

Dia memuji makanan yang dijual di kereta api. Menurutnya nasi goreng ala Indonesia yang tersedia di gerbong memiliki cita rasa yang lezat.

“Ini kedua kalinya saya datang ke Yogyakarta menggunakan kereta dari Jakarta. Selain nasi gorengnya yang nikmat, saya juga sangat terkesan dengan kopinya. Karena kopi dalam kereta di Jerman sangat tidak enak dan di sini sangat-sangat enak. Kereta banyak ruang, dan sejauh ini cukup tepat waktu, “puji Veronica.

Veronica datang bersama temannya yang berasal dari Swedia bernama Annalogra. Mereka akan mengunjungi salah satu destinasi wisata yang berada di Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), yakni Gunung Bromo.

Terpisah, seorang WNA asal Jerman juga mengomentari kereta api Indonesia. Matias mengungkapkan kesannya menumpang kereta api jurusan Jakarta – Jogja, dan mengakui kereta api di Indonesia sangat bagus.

“Menaiki kereta dari Jakarta ke Yogyakarta, sangat bagus,” beber Matias.

Video – video yang diunggah oleh pengelola akun media sosial Instagram @railfans.indonesia, Selasa (7/1/2020) kemaren telah membuktikan bahwa para bule dari Mancanegara mengaku nyaman dan senang bisa merasakan moda transportasi kereta api di Indonesia.

Tentunya langkah PT KAI dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan kereta api patut diapresiasi. Hal itu tidak terlepas dari kerja keras Direktur Utama Edi Sukmoro, beserta jajarannya.

Mereka dinilai mampu membawa kemajuan kereta api Indonesia dengan terus berusaha meningkatkan pelayanan dan peremajaan serta membuat inovasi baru demi kenyamanan para pengguna jasa kereta api.

Publik menilai kedepannya PT KAI dibawah kepemimpinan Edi Sukmoro menjadi contoh yang harus ditiru oleh semua armada transportasi Darat, Laut maupun Udara.[]

BERIMBANG.com Jakarta – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin upacara peresmian Pusat Informasi Maritim (Pusinformar) TNI di Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (06/01/2020) kemarin. Acara peresmian dimulai dengan upacara pukul 08.30 WIB di lapangan Gatot Subroto, Mabes TNI.

Dalam kegiatan ini Panglima TNI selaku inspektur upacara juga menandatangani tanda diresmikannya pembentukan Pusinformar. Peresmian ini sekaligus pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Pusinforma yakni Kolonel Laut (P) Andi Abdul Aziz.

Panglima TNI menyampaikan bahwa Indonesia memiliki tantangan sangat besar dalam bidang maritim. Terlebih laut Indonesia menjadi lalu lintas perekonomian dunia dengan nilai ekonomi besar setiap tahunnya.

“Indonesia memerlukan upaya pengelolaan wilayah laut secara terintegrasi yang menggabungkan seluruh potensi sumer daya yang menjadi stakeholder kemaritiman,” Tegas Panglima TNI. Menurutnya salah satu bentuk sederhana dari sinergi tersebut adalah integrasi informasi dan upaya meningkatkan kesadaran bidang maritim.

“Maka itu dirasa perlu dibentuknya Pusinformar dalam mendukung tugas TNI di perairan nusantara dengan bekerja sama dengan seluruh stakeholder,” Terang Panglima TNI.

Upacara ini juga dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Aji, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Wakil Kepala Staf TNI Angakatan Darat Letjen TNI Tatang Sulaiman, Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito, perwakilan dari BMKG, serta perwakilan dari beberapa Atase Pertahanan.

Pusinformar merupakan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI dan bertanggung jawab kepada panglima TNI. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Pusinformar dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI dan dibina oleh Kepala Staf Angkatan Laut.

Pusinformar bertugas memelihara dan meningkatkan keamanan maritim melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi bersama di bidang pengumpulan, penyediaan, dan pertukaran informasi. Kolaborasi ini dilakukan antar pusat informasi maritin nasional dan internasional dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

(WL)

BERIMBANG.com Jakarta – Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan RI genap sudah meraih predikat  Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan penghargaan kepada badan yang dikomandoi Setia Untung Arimuladi ini pada tanggal 10 Desember 2019 lalu.

Untuk memberi semangat kepada jajaran Badiklat agar menjaga dan merawat predikat yang disematkan itu, Kepala Badiklat Setia Untung Arimuladi pun melaksanakan Apel sekaliguas penandatanganan Pakta Integritas dan Penyematan PIN WBK dan WBBM Tahun 2020 kepada jajarannya.

“Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyematan PIN WBK dan WBBM ini sebagai wujud Komitmen seluruh pegawai pada Badiklat untuk mewujudkan 7 Program Kebijakan Strategis Kejaksaan RI tahun 2020-2024 dalam penguatan Badiklat sebagai Zona Integritas sebagai optimalisasi  tugas pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntable,” ucap Untung dalam arahannya di Kampus Badiklat, Ragunan, Jakarta, Senin (06/01/2020).

Sebagai simbolisasi Kabandiklat menyematkan PIN WBK dan WBBM Tahun 2020 yang diwakili 8 orang Pegawai Badiklat, sekaligus penandatanganan pakta integritas yang berisi kesanggupan seluruh pegawai Badiklat Kejaksaan RI untuk melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, serta melaksanakan birokrasi yang bersih dan  Pelayanan yang terbaik.

“Optimalisasi Pemanfaatan IT untuk memberikan pelayanan publik secara optimal. Melaksanakan tugas pengawasan dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM, serta optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntable,” ujar dia.

Selain itu Setia Untung juga mengingatkan jajarannya agar terus membangun kreativitas dan inovasi dalam menjawab tantangan era disrupsi. Serta, memperkuat Badiklat Kejaksaan RI sebagai ZI WBK dan WBBM dengan menambah wawasan, meningkatkan kompetensi, menjaga integritas dan keikhlasan dalam melakukan pelayanan.

“Karennya mari kita seluruh pegawai Badiklat untuk  beradaptasi dengan semangat perubahan membangun kreativitas dan inovasi baru ditengah resolusi industri Jilid 4 ini,” kata dia mengingatkan.

Dia menegaskan revolusi Industri jilid 4 atau dikenal era rev 4.O ini telah mendisrupsi segala lini kehidupan, bukan hanya cara berkomunikasi dan berinovasi, namun juga dalam cara mengelola Aparatur Negara, atau PNS agar menjadi pegawai yang handal dan mampuni serta berdaya saing.

“Sebabnya dibutuhkan keterampilan dalam mengelola teknologi, talenta-talenta yang hebat telah tersedia selayaknya digunakan untuk memajukan organisasi, mendapat tempat sejajar dan sepadan falam berlomba mengejar prestasi,” ungkap dia.

Dia juga menghimbau dalam menghadapi perubahan dan persaingan tidak perlu takut dan lengah, namun tetap waspada dalam menghadapi persaingan yang baru dengan berbagai terobosan.

“Kecepatan, kreativitas dan inovasi adalah kunci, cara lama yang monoton dan tidak kompetitif tidak bisa diteruskan lagi, kita harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan sebelumnya,” pinta mantan Kapuspenkum Kejagung ini.

Karennya jaksa senior yang malang melintang di Korps Adhyaksa ini mengajak jalan perubahan dengan melakukan reformasi secara berkelanjutan dan tanggalkan pola pikir lama, kerja liner dan gaya rutinitas.

“Birokrasi harus berubah, kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, cepat beradaptasi dengan perubahan, prestasi ini awal langkah kita dalam kebaikan yang kita rasakan bersama untuk Kejaksaan dan terlebih untuk Masyarakat. Penyematan PIN WBK/WBBM sebagai tanda telah terjadi perubahan dihati kita semua,” lirihnya.

Sebagai mimpi Badiklat lebih baik dan modern dapat menjadi kenyataan dengan mencetak pemikir dan pejuang keadilan bagi negeri ini, Setia Untung pun memberi 7 pesan kepada jajarannya dengan menekankan, pertama jadikan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa sebagai landasan moral dalam berfikir, bersikap dan bertindak.

“Kedua, bekerja dengan sunguh-sunguh ikhlas, jadilah pelopor dan agen perubahan serta menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas WBK/WBBM,” ucapnya.

Ketiga lanjut mantan Kajati Riau dan Jawa Barat itu optimalkan pemanfaatan IT untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dalam menghadapi tantangan tugas kedepan.

“Keempat Tegakan Disiplin, peraturuan dan hukum serta jangan pernah berbuat pelanggaran moral, etika dan hukum sekecil apapun yang bisa mencederai nama baik organisasi, keluarga dan diri sendiri,” ungkapnya.

Kelima pesan dia, tumbuh kembangkan semangat jiwa korsa diantara sesama rekan dan jaga soliditas demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.

“Keenam, jadikan budaya malu dan budaya kerja sebagai kebutuhan diri dan organisasi yang tidak tergantikan, serta ciptakan inovasi menarik yang mampu memotivasi pencapaian kinerja yang lebih baik,” tegasnya.

Terakhir Setia Untuk berpesan teguhkan tekad dan semangat untuk selalu mengamalkan nilai-nilai tri krama Adhyaksa dalam kehidupan sehari-hari.

(Edo)

BERIMBANG.com Jakarta – PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum jenis bensin dan solar di awal tahun 2020.

Penyesuaian harga tersebut dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

Hal itu diungkapkan Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman melalui siaran pers di www.pertamina.com pada 4 Januari 2020, ia mengatakan, penyesuaian harga tersebut berlaku di seluruh Indonesia mulai Minggu, 5 Januari 2020 pukul 00.00 waktu setempat.

“Penyesuaian harga BBM Umum merupakan aksi korporasi yang mengacu pada ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah,”

“Kami telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan memastikan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dengan baik, terutama pelanggan setia produk-produk unggulan Pertamina,” ujar Fajriyah.

Penyesuaian harga yang dimaksud adalah untuk jenis BBM Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite. Harga baru yang berlaku di beberapa daerah bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di masing-masing daerah.

Berikut adalah penyesuaian harga untuk wilayah Jakarta:

Pertamax mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 9.850 menjadi Rp 9.200 per liter.

Pertamax Turbo mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 11.200 menjadi Rp 9.900 per liter.

Pertamina Dex mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 11.700 menjadi Rp 10.200 per liter.

Dexlite mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 10.200 menjadi Rp 9.500 per liter.

Untuk detail harga BBM dapat dilihat di www.pertamina.com. Dengan adanya penyesuaian harga ini, diharapkan dapat meningkatkan loyalitas masyarakat yang sudah menjadi pelanggan setia produk Pertamina. Sekaligus sebagai upaya perusahaan untuk mengajak masyarakat menggunakan produk-produk BBM berkualitas.

sumber: www.pertamina.com
Editor: Tengku Yusrizal

BERIMBANG.com Jakarta – Menjadi wartawan, mungkin sebagian orang menilai tidaklah begitu penting. Sebagian pula menghindar dan membenci wartawan. Bahkan, ada yang memenjarakan wartawan dengan berbagai alibi.

Namun ada yang sangat membutuhkan wartawan, yaitu orang-orang yang memiliki pola pikir profesional dan mengetahui persis tentang tugas wartawan atau jurnalis. Sebagai pekerja kontrol sosial, ada resiko besar dalam melaksanakan kewajiban sebagai wartawan.

Wartawan orang bebas. Dia bebas menulis apa yang ia lihat dan dengar berdasarkan hati nurani, namun tidak terlepas dari kode etik dan UU Pers. Meskipun wartawan dilindungi UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, tetapi masih saja ada yang sengaja membungkam atau mencekal wartawan dalam menjalankan fungsinya dengan berbagai pasal yang tidak sesuai UU Pers yang ada.

Hal itu di ulas oleh Pimpinan Redaksi  (Pemred) Portalindo.co.id Amran Muktar, usai silaturahmi di kediaman Ketum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, Minggu (30/12/2019).

“Seorang wartawan tidak memiliki kategori status sosial yang pasti. Pagi ia bisa ngobrol dengan abang becak, siang dia bisa makan bersama para pejabat, sore bisa bincang-bincang dengan pemuka agama, dan malam dia juga bisa berada di cafe, diskotik, dan bar,” katanya.

Wartawan, kata Amran, setiap hari menyapa publik dengan informasi. Tak peduli apakah informasi yang disajikan itu diapresiasi atau dicaci. Semuanya semata untuk memenuhi kewajibannya terhadap publik.

Wartawan memberikan informasi berdasarkan kebenaran yang diyakininya benar dan hasil check and recheck. “Terkadang risiko kehilangan nyawa tanpa ia sadari mengancam diri dan keluarganya,” tambah Amran yang juga salah seorang aktivis PPWI Jakarta.

Wartawan tidak ada istilah libur meskipun tanggal merah. Sekalipun di hari raya nasional dan keagamaan, mereka tetap bertugas memburu berita. Bahkan, secara seloroh, pada saat datangnya kiamatpun, wartawan tetap bekerja memberitakan tentang peristiwa kiamat yang sedang berlangsung.

Demi tugas sebagai agen sosial control dan untuk menyajikan berita bagi masyarakat, seorang wartawan akan terus bekerja tanpa henti, tanpa jedah.

Menyajikan Informasi tentang kondisi dan perkembangan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan masyarakat. Termasuk berbagai kejadian, peristiwa dan fenomena di tempat lainnya di setiap sudut negeri, dunia dan alam semesta ini.

“Sungguh sebuah profesi yang amat agung, dimana seorang wartawan berperan besar dalam seluruh aspek kehidupan,”

“Sejarah mencatat, kemerdekaan Indonesia dikumandangkan ke seantero dunia melalui media oleh para wartawan,” ujar Amran yang juga menjabat Kabag Kemitraan Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI).

Lanjut dia, Begitu penting peran wartawan dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, namun mengapa kini wartawan banyak dipenjarakan dengan cara-cara yang sangat bertentangan dengan UU Pers, UU KIP, dan UU HAM.

“Wartawan tak perlu dibungkam, wartawan tak perlu dipidana, wartawan itu hanya butuh dibina dan diawasi secara profesional. Jadikan UU Pers sebagai satu-satunya alat mengontrol, mengawasi, dan mengembangkan kebebasan pers di negeri ini,” tegas Amran.

Wartawan bukan untuk ditakuti. Wartawan bukan untuk dibasmi. Wartawan penentu masa depan sebuah negara. Wartawan mutlak diperlukan dalam mendorong kemajuan sebuah bangsa serta menjaga pertahanan dan keamanan negara.

“Saya sangat berharap kepada para pejabat di seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta agar memberi ruang kepada wartawan untuk menjalankan tugasnya. Jangan merasa alergi dan takut kepada wartawan, apalagi membencinya. Wartawan mengemban tugas sosial control bangsa, bahkan dunia,” pinta Amran menambahkan.

Ia juga mengatakan, sebagai pemimpin redaksi, tentunya sangat memperhatikan apa yang menjadi kendala para wartawan di lapangan.

“Saya akan mengikuti jejak Ketum PPWI yang membela wartawan dari media manapun jika mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, seperti yang sudah dilakukan Ketum PPWI, Wilson Lalengke, yang membela dan memperjuangkan para wartawan di tanah air selama ini,” tutup Amran penuh semangat.

(Red)

BERIMBANG.com Jakarta – Dengan mulai terungkapnya pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan oleh Polri, Indonesia Police Watch (IPW) meminta Jaksa Agung bersikap adil dan profesional untuk melimpahkan kasus pembunuhan yang diduga dilakukan penyidik KPK itu di Bengkulu beberapa tahun lalu ke pengadilan.

“IPW mengingatkan, kasus dugaan pembunuhan itu dilakukan Novel saat masih menjadi penyidik di Polda Bengkulu. Novel memimpin penangkapan terhadap sejumlah tersangka yang diduga mencuri sarang burung walet,”

“Akibat para pelaku tidak mau mengakui perbuatannya, Novel diduga melakukan penganiayaan dan menembak tersangka hingga satu tersangka tewas dan empat lainnya cacat permanen,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, dalam keterangan resminya, Sabtu (28/12/2019).

Keluarga korban, lanjut Neta, sudah bertahun-tahun mencari keadilan atas peristiwa ini, tapi hingga kini tak kunjung mendapatkannya. Ia bilang, Novel seperti begitu digdaya, super power, dan kebal hukum hingga tak tersentuh, sampai sampai para aktivis hak asasi manusia pun lebih membela Novel ketimbang keluarga korban yang didzalimi.

“Sebab itu, IPW mengingatkan semua pihak, Novel adalah tersangka kasus penembakan di Bengkulu, yang menyebabkan satu orang tewas dan empat luka permanen,”

“Kasusnya sudah di-deponering Presiden Jokowi. Tapi keluarga korban memenangkan prapradilan atas deponering presiden tersebut. Ironisnya, hingga saat ini, Jaksa Agung tak kunjung melimpahkan kasus itu ke pengadilan,” tutur Neta.

Lebih jauh, Neta mengimbau para elit kekuasaan, seperti Presiden, Jaksa Agung, dan Kapolri harus fair terhadap rasa keadilan keluarga korban penembakan yang diduga dilakukan Novel di Bengkulu. Sebab, semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum.

“Presiden, Jaksa Agung, dan Kapolri harus tahu bahwa Novel hanya luka dan cacat akibat penyerangan terhadap dirinya, sementara apa yang diduga dilakukan Novel di Bengkulu sudah menbuat satu orang tewas dan empat lainnya cacat permanen,” tegas Neta.

Ia meminta agar Presiden, Jaksa Agung, dan Kapolri jangan memberikan keistimewaan terhadap Novel, hanya karena dia penyidik KPK. “Presiden, Jaksa Agung, dan Kapolri tidak boleh takut untuk menyeret Novel ke pengadilan,” sambung Neta.

IPW juga mengimbau, Ketua KPK, Komjen Firli, agar memberi kesadaran kepada Novel untuk bersikap ksatria dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.

“Bagaimana pun, sebagai mantan polisi dan penegak hukum serta penyidik senior di KPK, Novel harus mampu menunjukkan sikap kesatrianya. Novel jangan jadi pengecut saat dia berkasus, sementara terlihat begitu perkasa ketika mengkasuskan orang lain dan begitu gagah saat mendesak Polri agar menangkap pelaku penyerangan terhadap dirinya,” tegas Neta lagi.

IPW berharap semua pihak bisa membuka mata bahwa rasa keadilan harus diciptakan seadil-adilnya terhadap semua orang. “Sehingga tidak ada kesan KPK melindungi para pengecut yang merasa dirinya kebal hukum, seperti Novel Baswedan,” pungkas Neta.

(LKI/Red)