Jakarta

BERIMBANG.com Jakarta – Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi mengatakan sejak diberlakukannya UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), membawa konsekuensi logis di tubuh institusi penegak hukum di Indonesia.

UU tersebut menuntut aparatur hukum memahami dan menguasai teknologi informasi secara komprehensif.

“Dulu, perbuatan secara konvensional mudah diselesaikan, kini berhadapan dengan perbuatan hukum yang hanya dapat dirasakan akibatnya saja tanpa diketahui siapa pelaku dan dimana perbuatan itu dilakukan karena terjadi di dunia maya,” kata Setia Untung dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (28/02/2020).

Setia Untung saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang Sumatera Barat, pada 25 Februari 2020, ia menekankan kepada dihadapan 500 mahasiswa dan akademisi Unand.

Bahwa, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi secara global membawa dampak luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat nasional dan internasional.

“Karennya para penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat harus mereposisi diri era disruption atau era revolusi industri 4.O ini,” papar dia.

Menurutnya, profesionalisme sangat dituntut dalam menyelesaikan tugas-tugas berat dalam bidang hukum ke depan. Sebab ditangan para penegak hukum itu kepastian hukum dapat diwujudkan bagi para pencari keadilan.

“Tantangan bukanlah sesuatu yang harus dielakkan melainkan harus dihadapi dengan cara dan strategi yang tepat, hingga semuanya mendapatkan ruang dalam ilmu hukum dan implementatif,” ujarnya.

Karena itu mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung itu menjelaskan, perlu menguatkan sumber daya manusia yang mempunyai integritas tinggi, misalnya dengan mulai mengubah proses penanganan perkara. Sehingga terjaminnya kepastian hukum yang menjunjung tinggi hak azasi manusia.

“Ini tak lepas bagaimana penguasaan terhadap teknologi (cyber crime), Dan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ungkapnya.

Setia Untung yang pernah menjadi Kepala Kejati Jawa Barat dan Riau itu menekankan kemajuan pesat dalam masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia, perlu dibarengi dengan sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan.

“Artinya, dukungan pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi harus diikuti dengan perkembangan hukum, hingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara serta dapat mendorong masuknya investor ke Indonesia,” ucapnya.

Untung yang juga tim asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI ini menambahkan bahwa dampak kemajuan teknologi tak hanya menciptakan perdagangan elektronik (electronic commerce – e-commerce) hingga melenyapkan konsep jual beli konvensional.

“Tapi juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap ekses-ekses negatif teknologi tersebut. Seperti kejahatan terhadap credit card atau Anjung Tunai Mandiri (ATM) serta ancaman keadidayaan teknologi informasi sebagai pengganti tenaga manusia dalam dunia kerja seperti maraknya online shopping,” tandasnya dihadapan ratusan mahasiswa Unand itu.

Untuk diketahui, Badiklat Kejaksaan RI telah memperoleh predikat WBK/WBBM, lantaran adanya inovasi jajaranya dalam penggunaan IT dan mengubah prilaku jaksa yang profesional dan berintegritas sehingga oleh Kementerian PAN RB kampus yang mendidik para jaksa itu masuk dalam predikat zona integritas.

Pada kesempatan di Sumatera Barat, Setia Untung juga meresmikan layanan pegawai ‘No Pungli, No Money” dan Reading Corner di Perpustakaan Kejati Sumatera Barat.

(Edo/Red)

BERIMBANG.com Jakarta – Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi,

khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Penerapan zona integritas ini langsung kepada pusat-pusat pelayanan,” kata Kabadiklat Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi,

Ia menyampaikan itu saat menjadi narasumber Workshop pembangunan Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada UPT Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, di Hotel Salak Pajajaran Bogor hari Kemarin kamis malam (270/2/2020).

Kaban Diklat menjelaskan bahwa untuk mencapai Predikat Wilayah Bersih dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) unit satuan kerja harus memenuhi 6 unsur perubahan.

“Keenam unsur perubahan WBK adalah, Manajemen Perubahan,  Penataan Tata Laksana,  Penataan Sistem Manajeman, Penguatan Akuntabilitas,  Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik,” terang Untung

Berdasarkan informasi bahwa dari 41 Satker, 5 Satker UPT di lingkungan Dirjen Rehabilitasi Sosial yang telah memperoleh predikat WBK, hal ini perlu diapresiasi karena menjadi pionir terciptanya WBK di dalam memberikan pelayanan.

Untung, menyadari memang sulit untuk membangun WBK di unit kerja. “Ada 5 langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan WBK,” ujarnya.

Pertama adalah tekad dan komitmen pimpinan. Setiap Kepala Satuan Kerja harus mempunyai komitmen. “Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, Pimpinan menjadi Role Model ,” jelas untung.

Berikutnya, kata dia, memberikan kemudahan pelayanan, yakni memberikan fasilitas yang lebih baik dan semangat melayani untuk kepuasan publik.

“Pastikan pelayanan ini lebih baik dan dapat dikembangkan dengan semangat jajaran Satuan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dirjen Rehabilitasi Kemensos,” kata Kabadiklat Untung.

Setia Untung Arimuladi juga menyarankan agar setiap unit kerja dapat menciptakan program-program yang menyentuh masyarakat.

“Berikutnya adalah terkait manajemen komunikasi. Bagaimana kita dapat
menyampaikan ke masyarakat bahwa kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dirjen Rehabilitasi Kemensos. telah banyak berubah,” kata Untung yang mantan Kajati Jabar.

Manajemen Komunikasi juga diperlukan yang bertujuan agar unit kerja menjadi lebih terbuka dengan masyarakat. “agar masyarakat dapat menilai bagaimana pelayanan yang diberikannya, dan apa tanggapan masyarakat,” kata untung.

Terakhir, setiap langkah tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi. “Harus dipastikan agar langkah yang kita lakukan berjalan tetap di alurnya sesuai dengan standar operasional prosedur,” kita perlu kerja cepat, tepat waktu, terukur dan produktif, itu yang diperlukan saat ini, kata untung

Sebagai catatan, Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Setia Untung Arimuladi ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemenpan RB sebagai salah satu dari satuan kerja (Satker) Eselon I di Kejaksaan Agung RI yang meraih sekaligus predikat Zona Integritas WBK tahun 2018 dan WBBM tahun 2019.

Workshop Pembangunan Zona Integritas yang diikuti oleh 41 UPT dengan jumlah peserta sebanyak 108 orang dari UPT Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, yang dilaksanakan dari tanggal 26 s/d 28 februari 2020 dan dihadiri Inspektur jenderal Dadang Iskandar.

(Edo/TYr)

BERIMBANG.com Jakarta – Sekelompok orang berseragam lengkap dengan atribut dan senjata tiba-tiba masuk ke tempat keramaian Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, pada Rabu 26/02/2020 kemarin dimulai sekira pukul 20.00 WIB.

Setelah dilihat dari dekat ternyata aksi itu hanya simulasi alias sebatas latihan rutin dalam pembebasan Sandera aksi teroris oleh Satuan Perlawanan Teror (Wanteror) Korps Brimob tersebut.

“Ini latihan rutin kami,” singkat anggota Brimob yang enggan menyebutkan namanya.

Dijelaskannya biasanya latihan wanteror para personil itu kerap dilakukan di kesatuan yang telah disediakan, namun tempatnya di alihkan ke arena yang sebenarnya guna meningkatkan kemampuan personil.

“Cuma memang tempatnya saja yang kita alihkan di medan yang sebenarnya, hal ini untuk meningkatkan kemampuan kami dalam menghadapi tugas tugas kedepan yang semakin kompleks, khususnya menghadapi ancaman teror,” ucap Personil tersebut.

Latihan di luar, karena itu bisa saja ada upaya-upaya teror terjadi, bukan tidak mungkin akan menyasar ke obyek-obyek vital nasional atau tempat keramaian yang aktivitasnya tinggi.

“Kenapa kita lakukan latihan dan mengalihkan latihan di medan yang sebenernya, misalnya di MRT, sebab bukan tidak mungkin dengan pesatnya perkembangan infrastruktur saat ini terutama soal sarana dan prasarana transportasi publik, para pelaku teror menjadikannya sasaran,” ujarnya.

Aksi pasukan Brimob itu mencuri perhatian masyarakat disekitar, tak terkecuali mereka yang kerap membawa handphone untuk mengabadikannya, lantaran aksi latihan ini jarang dilakukan di pusat keramaian, apalagi kelengkapan pakaian dan persenjataan yang dikenakan para personil anggota Polri tersebut.

Sejak pukul 20.00 para personil telah berkumpul, lalu aksi penyergapan teroris dimulai saat MRT berhenti beroperasi, supaya tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum khususnya pengguna MRT.

Salah seorang warga yang ikut menyaksikan kegiatan itu mengaku latihan sejak pukul 20.00 WIB sementara latihan praktek dilakukan pukul 00.30 WIB.

(Edo/Red)

BERIMBANG.com Jakarta – Setelah melewati proses politik dan hukum yang berkepanjangan, Elly Engelbert Lasut akhirnya resmi dilantik sebagai Bupati Talaud untuk ketiga kalinya.

Lasut dilantik langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama dengan Wakilnya Moktar Arunde Parapaga di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/02/2020).

Kemendagri sudah resmi memutuskan menerima pendapat hukum para pakar hukum tata negara bahwa jabatan Elly Lasut belum dua periode sehingga layak dan sah dilantik. Artinya Elly Lasut dilantik sebagai Bupati Talaud untuk ketiga kalinya tapi bukan 3 periode.

Sejatinya Elly Lasut dan Moktar Parapaga dilantik Gubernur atau Wakil Gubernur Sulut. Namun karena persoalan putusan MA yang menyatakan Elly Lasut akan menjabat 3 periode jika kembali dilantik menyebabkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey enggan melantik kedua pasangan yang terpilih pada Pilkada 2018 silam.

Bahkan Surat Keputusan (SK) terhadap Bupati Talaud sudah ada sejak era Mendagri Tjahjo Kumolo pada 1 Juli 2019.

Mendagri Tito Karnavian akhirnya memilih untuk melaksanakan pelantikan karena gubernur dan wakil gubernur dinilai berhalangan hadir.

Keputusan Mendagri tersebut dinilai sangat  menghormati hukum. Hal itu disampaikan Elly Lasut usai dilantik sebagai Bupati.

“Ini merupakan suatu penghargaan dan penghormatan pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat yang sudah diputuskan lewat pilkada, dan ternyata penegakan aturan undang-undang di Indonesia sangat tegas, dan kami sangat berterima kasih,” kata Elly kepada wartawan.

Elly juga mengatakan, penyelidikan hukum yang sempat menghambat dirinya dilantik sebagai Bupati Talaud sudah selesai.

“Para pakar tata negara, tokoh-tokoh hukum nasional seperti Pak Yusril, Refly Harun dan kawan-kawan yang sangat pakar di bidang hukum itu sudah memberikan pendapatnya sehingga pelantikan ini dilaksanakan,” tuturnya.

Bupati Lasut juga berjanji akan langsung menemui Gubernur Sulut untuk melaporkan pelantikan hari ini.

“Sebagai gubernur, beliau itu adalah pemimpin kami di Sulawesi Utara. Jadi langkah kami yang pertama adalah kami tetap mencoba untuk membangun kembali hubungan ini menjadi lebih baik,”

“Kami akan minta bimbingan dan arahan beliau sebagai Gubernur Sulawesi Utara,” kata Elly Lasut.

Dari Manado, Sulawesi Utara, Gubernur Olly Dondokambey sempat membuat pernyataan kepada wartawan tentang pelantikan Bupati Talaud. Kepada wartawan, Gubenur Olly mengatakan, dirinya lebih memilih untuk melakukan kegiatan lain. “Mendagri yang memulai, Mendagri yang mengakhiri,” ujar Olly kepada wartawan.

(HM/Red)

BERIMBANG.com Jakarta – Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengahadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2020.

Rakornas dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Prof H. Muhammad Tito Karnavian, Ph. D berlangsung di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/02/2020).

Mendagri Tito Karnavian menyatakan dukungannya untuk mengerakan literasi, utamanya dalam kaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, inovatif dan memiliki kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

“Kami di Kemendagri sungguh-sungguh mendukung rencana baik dan program yang dilaksanakan Perpurnas. Rakornas Perpustakaan ini merupakan acara besar dan penting bagi bangsa ini, salah satunya untuk mengupayakan gerakan literasi ini,” kata Tito.

Sementara ini, ditemui usai Rakornas Perpustakaan, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan sangat mendukung program-program yang direncanakan oleh Kemendagri dan Perpurnas.

“Saya pikir Rakornas ini sangat baik untuk semua masyarakat dan semua kalangan, karena menurut saya perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing tinggi,”

“Saya harap juga dengan Rakornas ini akan menular ilmunya untuk Dinas Perpustakaan Kabupaten Bogor, sehingga bisa membatu meningkatkan minat membaca dan mencerdaskan masyarakat Kabupaten Bogor lewat membaca,” ujar Iwan.

Selepas acara, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menghampiri stand pameran, salah satu stand yang ia kunjungi adalah stand dari Pusat Bidang Pustaka Preservasi Bahan Pustaka (Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno) yaitu sebuah Naskah Kuno bertuliskan Arab tetapi Berbahasa Melayu.

(Derima/Parman/Humas Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com Jakarta – Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kaban Diklat) Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi, selaku tim asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan turun memberikan motivasi ke jajaran Kejati Nusa Tenggara Barat.

Untung hadir selain memotivasi juga menularkan keberhasilan capaian kinerja dari unit kerja dilingkungan Badiklat yang telah memperoleh WBK-WBBM. Karenanya dia meminta Kajati NTB dan jajaran Kejari serius menerapkan zona integritas.

“Sesuai hasil pengecekan saya selama dua hari, saya berikan beberapa catatan, seperti, perlunya ditingkatkan perangkat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelayanan tilang dan layanan antar barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap kepada yang berhak,” ujar Untung dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (21/02/2020).

Kemudian kata dia, jajaran Kejati NTB untuk segera membentuk Tim Reformasi Birokrasi, sebagai tim agen perubahan serta meningkatkan layanan yang berbasis teknologi informasi.

Disisi lain Untung meminta kepada jajaran Kejati NTB untuk diadakan rotasi internal agar para jaksa dan staf tata usaha jangan terlalu asik di zona nyamannya.

“Kan tupoksi kita adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, mantan Kepala Kejati Jawa Barat itu mengingatkan untuk mencapai zona integritas menuju WBK/WBBM, diminta kepada jajaran jaksa diwilayah hukum Kejati NTB untuk berprilaku baik, dan tidak mempermainkan perkara atau, menerima suap dan gratifikasi dalam penanganan suatu kasus,

“Jangan jadi perilaku kolot, kebiasaan buruk harus ditinggalkan. Masyarakat sudah kritis. Ini eranya transparan, semua perilaku dapat terpantau,” kata mantan Kapuspenkum tersebut.

Selain itu dia juga mengingatkan kepada jaksa-jaksa untuk menangalkan sikap yang memiliki kepentingan pribadi dalam penanganan suatu perkara.

“Jangan sampai ada faktor X, ini yang saya ingatkan kepada jaksa jaksa di sini, supaya bekerja sesuai SOP,” tegas Setia Untung.

Dengan itu dia menghimbau agar menjaga marwah Korps Adhyaksa dengan menjaga sikap, karena jaksa yang berintegritas saat bekerja secara profesional, ini akan menjadi bagian penilaian tim Kementerian PAN RB.

“Jaksa yang mampu secara personal dan kelembagaan bekerja sesuai prosedur, akan jadi modal meraih predikat zona integritas dan bebas dari korupsi,” ujar Untung.

Ikut dalam tim asistensi RB Kejaksaan yakni Sesjamintel Kejagung Sunarta, dan kegiatan ini juga didampingi langsung Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, Wakajati NTB Anwaruddin Sulistiono, serta para asisten dan seluruh Kejari se NTB.

(Edo)

BERIMBANG.com Jakarta – Kasus dugaan kriminalisasi terhadap dua aktivis Pelopor Angkatan Muda Indonesia John Fredi Rumengan dan Devi Roni Siwij yang sedang ditangani Resmob Polda Metro Jaya sampai juga ke telinga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Bahkan informasi mengenai penahanan kedua tersangka yang dilakukan polisi atas laporan pencemaran nama baik dari Rektor Unima Paulina Runtuwene sudah pula disampaikan ke Menkopolhukam Mahfud MD.

Kedua tersangka dilaporkan  memposting foto-foto di akun facebook terkait  aksi demonstrasi PAMI di sejumlah tempat di Jakarta  untuk mendesak Menristekdikti dan Presiden melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018 tentang maladministrasi dalam penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dianggap mencemarkan nama baik pelapor.

Menanggapi informasi tersebut, Mahfud menyarankan agar bukti-bukti tentang Rekomendasi Ombudsman tersebut diserahkan ke pihak Kepolisian. “Untuk membuktikan keduanya (tersangka) benar silahkan keluarga temui polisi dan serahkan bukti-bukti dari Ombudsman tersebut,” kata Mahfud menjawab konfirmasi melalui telpon genggamnya Kamis (20/02/2020) malam.

Mahfud juga sempat menanyakan nama rektor yang melaporkan kasus tersebut serta kronologis permasalahan sehingga kedua tersangka bisa ditahan.

Menutup pembicaraan, Mahfud meminta pihak keluarga tersangka bersabar sambil menunggu penyelesaian proses di Kepolisian.

(HM)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Event Jalin Kasih Budaya Satoe Hati yang rencananya akan digelar oleh Forum Wartawan Jakarta di Lagon Com2 (The Sunrise) Com Timur Taman Impian Jaya Ancol, tanggal 13 – 16 Februari 2020 mendatang diakui ketua panitia acara Tri Wulansari akan diundur hingga akhir Februari 2020.

Wulan merinci diundurnya pelaksanaan tersebut dikarenakan adanya oknum yang dengan sengaja mencatut nama event Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Jalin Kasih Karnaval Budaya Satoe Hati telah resmi dilaporkan Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta bersama rekan-rekan panitia event ke Polda Metro Jaya 5 Februari 2020 lalu.

“Kita menunda pelaksanaan acara tersebut karena muncul adanya oknum yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan event tersebut bukan event yang diselenggarakan FWJ. “Ucap Wulan saat menggelar konferensi pers nya di gedung dewan Pers, Senin (10/2/2020).

Surat pernyataan dan pemberitahuan kegiatan Jalin Kasih Karnaval Budaya Satoe Hati pun telah dikeluarkan pihak Ancol Bahkan Wulan juga menyampaikan berbagai pihak termasuk Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta juga telah menyatakan mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Jakarta.

“Atas pencatutan event kami itu, maka kami mengklarifikasi bahwa kepada pihak-pihak yang telah dirugikan oleh oknum yang mengatasnamakan pribadi maupun FWJ, maka panitia event dan ketua umum Forum Wartawan Jakarta tidak bertanggungjawab.

“Kami sarankan bagi para pihak yang telah dirugikan oleh oknum tersebut, panitia Event Jalin Kasih Karnaval Budaya Satoe Hati tidak akan bertanggungjawab, dan segeralah laporkan oknum itu ke Polda Metro Jaya. “Papar Wulan.

Sementara Koko Wakil Ketua Pelaksana juga angkat bicara. Dalam konteks pencatutan tersebut, ia mendesak Polda Metro Jaya untuk segera mengusut tuntas dan menangkapnya sebelum kembalinya hal-hal yang merugikan bagi orang banyak.

“Oknum itu jelas telah merugikan Forum kami baik materi maupun Imateriil, untuk itu kami mendesak kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera ambil langkah tegas dan mengusut tuntas kasus ini. “Tegas Koko.

Ia juga menegaskan bahwa meski agenda kegiatan FWJ diundur hingga tanggal 28, 29 Februari dan 1 Maret 2020, pihaknya optimis kegiatan kebudayaan yang akan digelarnya di Lagon com2 Ancol akan tetap meriah.

“Kami berikan apresiasi tinggi kepada pihak Taman Impian Jaya Ancol yang telah mendukung kegiatan FWJ tersebut, terlebih meski diundurnya acara itu, bahwa Ancol tidak akan memberikan event bazaar bagi siapapun ditanggal 13 – 16 Februari 2020, hal itu mengingat untuk menjaga adanya oknum yang masih berkeliaran dan mengambil manfaat kembali. “Bebernya pada wartawan.

Ucapan yang sama juga dilontarkan M. Usman Postnews selaku sekretaris pelaksana acara. Ia menjelaskan meski oknum tersebut memiliki nama yang sama dengan dirinya, disini ia berharap teman-teman media lebih bijak menyikapi kesamaan nama tersebut.

“Nama saya mungkin hampir ada kesamaan dengan oknum itu, akan tetapi beda orang dan beda sifat. Teman-teman agar bijak juga dan jangan salah menuduh yaa..”katanya di dewan pers.

Sebagai penyelamatan event Jalin Kasih Karnaval Budaya Satoe Hati, ia juga berikan apresiasi dan terimasih untuk ketua umum Forum Wartawan Jakarta Mustofa Hadi Karya yang akrab disapa bung Opan karena dengan sigap dan cepat lakukan penyelamatan event dan nama Forum.

Menyoroti adanya diluar kepanitian event dengan mengambil alih bazaar yang menjadi satu kesatuan di event Jalih Kasih Karnaval Budaya Satoe Hati, Ketua Forum Wartawan Jakarta (FWJ) langsung mengambil langkah upaya hukum sebagai penyelamatan kepanitiaan event dan juga nama organisasi.

Opan memproses hukum para oknum yang mencatut nama panitia dan event Jalin Kasih Budaya Satoe Hati, dan telah resmi dilaporkan ke Direskrimum Polda Metro Jaya, pada tanggal 5 Februari 2020, pukul 23.00 Wib dengan Nomor LP: TBL/772/II//YAN.2.5/2020/SPKT PMJ dengan dikenakan pasal 263 Pemalsuan, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

“Mereka yang mencatut event kami, jelas sudah merugikan Forum Wartawan Jakarta. Dan yang kami dengar dan kami terima bukti-buktinya, modus oknum tersebut yang dikomandoi si U (Pria) dengan memakai marketing M (wanita) itu telah menyebarkan informasi palsu dengan mencatut kegiatan yang akan digelar FWJ di Lagon Com2, tanggal 13-16 Februari 2020.

Fakta lainnya, Opan mendapatkan bukti percakapan WhatsApp antara U dengan M yang mrnyebut ‘Ini sudah fik gak ada acara dia Anto ama anak anak FWJ ya, itu percakapan saya sama Manager Ancol yang ada cuman acara saya (si U) tanggal 14-15-16 Februari dalam rangka meriahkan hari falentin, klau bu Mely ada yang ikut, masih ada 8 dari 20 peserta, klau acaranya meriah ya saya rubah 30 peserta,” tertera dalam tulisan (U) ke WA (M), beberapa pekan lalu.

Bukan hanya itu, U juga telah menjual nama Manager Ancol sebagai penguat keyakinan ke M, dalam chatingannya dengan M, terbaca, ‘Bisa mulai besok melakukan transaksi, dan di informasikan ke team yang ikut, agar saya (si U) eksekusi Ancolnya bisa langsung ngak tawar tawar karena harus langsung ada uang. “Tulis (U) lagi di WA (M)

Opan juga menyebut, data yang telah dikantonginya salah satu fyler kegiatan yang dibuat diawal panitia dengan mengganti nama penghubung atas nama M, serta merubah jadwal acara yang semula dari tanggal 13 – 16 Februari 2020, dirubah menjadi tanggal 14 – 16 Februari 2020.

“Hasil rekaman yang diterimanya, oknum tersebut telah merekrut sedikitnya 12 peserta bazaar, dan semua peserta bazaar diduga dikenakan biaya Rp. 5.000.000.

“Ada buktinya kok, kita sudah siapkan bukti-bukti itu, ada rekamannya juga, mereka sudah menerima uang Rp. 5.000.000 per stand secara cash, dan dalam rekaman itu jelas disebut ketua acara bernama U, “ulas Opan.[]

BERIMBANG.com Jakarta – Kementerian Pertanian mencanangkan peningkatan produksi dan gerakan ekspor tiga kali lipat (Gratieks) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pertanian nasional.

Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terus berupaya memenuhi potensi pasar produk peternakan yang masih terbuka luas. Salah satu komoditas dengan potensi pasar yang besar adalah sarang burung walet (SBW).

Di Indonesia, terdapat 18 provinsi penghasil SBW dengan potensi lebih dari 800 unit rumah walet per provinsinya, dan sebanyak 520 rumah walet yang telah diregistrasi di Kementerian Pertanian (Badan Karantina Pertanian).

“Indonesia saat ini merupakan produsen terbesar sarang burung walet dunia. Produksi kita mencapai sekitar 79,55% produksi sarang burung walet dunia. Dari segi penjaminan, kita dorong semua produsen memiliki Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV),” ungkap I Ketut Diarmita, Dirjen PKH di Jakarta, (07/02/2020).

Berdasarkan data BPS, data ekspor sarang burung walet Indonesia tahun 2018 adalah sebanyak 1.291,9 ton dengan nilai USD 291.233.100 atau setara dengan 4,077 triliun.

Sedangkan selama rentang waktu Januari sampai dengan November tahun 2019, Indonesia telah mengekspor 1.128,3 Ton sarang walet atau setara dengan 4.472 Triliun (Pusdatin Ditjen PKH 2019).

Ada 12 negara tujuan ekspor SBW yaitu China, Hongkong, Vietnam, Singapura, USA, Canada, Thailand, Australia, Malaysia, Jepang, Laos, Korea. Sedangkan pangsa pasar terbesar untuk ekspor sarang burung walet dari Indonesia adalah Hongkong.

“Ekspor SBW ke Hongkong mencapai 48% dari total ekspor Indonesia, menyusul Vietnam 28%, dan China 10%,” tambah Ketut.

Lebih lanjut, Dirjen PKH menerangkan bahwa salah satu upaya dalam peningkatan mutu dan daya saing sarang burung walet adalah melengkapinya dengan NKV. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higienis dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

Sementara, sebagai bentuk penjaminan serta pelaksanaan amanat undang-undang juga dilakukan pengawasan berbasis pengujian.

“Sejak tahun 2005 sampai saat ini, tercatat sebanyak 2633 unit usaha bidang peternakan telah memiliki NKV, termasuk 64 unit usaha sarang burung walet,” imbuh Ketut

Dalam rangka mendukung Gratieks, Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan ekspor SBW sebesar 30% pada tahun 2020 menjadi 1.466 ton, dan meningkat menjadi 2.200 Ton pada tahun 2022.

“Untuk meningkatkan daya saing, kita dorong terus agar produk SBW tersertifikasi NKV, dan ekspor SBW ke depan akan lebih diarahkan kepada produk yang sudah diolah atau yang sudah mengalami proses pencucian,” pungkasnya.

(WL/Red)

BERIMBANG.com Jakarta – Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) meraih penghargaan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) terbaik dan menerima Kartu Santri (Kartu Tidak Antri) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.

Penghargaan diberikan pada acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dan Sosialisasi Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPPN Jakarta V di Ged Auditorium Kanpus Kementerian Pertanian, (06/02/2020).

Apresiasi untuk Satker Ditjen PKH ini, diberikan karena tata kelola keuangan Ditjen PKH dinilai terbaik ke-2 untuk kategori pagu sedang dengan nilai 96.53, sedangkan posisi pertama di terima oleh Sekjen Kemenkum HAM dengan nilai 97.01.

Dari lingkup Kementan, penghargaan diterima juga oleh Ditjen Hortilkultura pada posisi ke-3, dan Badan Ketahanan Pangan di posisi ke-5.

Selain mendapatkan penghargaan terbaik, Ditjen PKH juga menerima “Kartu Santri”. Kartu ini membuat Ditjen PKH berhak mendapatkan layanan prioritas berupa bebas antrian sebagai apresiasi kepada para pengguna layanan karena telah melaksanakan pengelolaan dana APBN dengan baik.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen PKH, I Ketut Diarmita menyampaikan bahwa penghargaan diterima atas penguatan program tata kelola keuangan yang telah dilakukan.

“Penghargaan ini merupakan buah hasil sinergi seluruh bagian di Ditjen PKH, yang dimulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, proses, metode kerja, sistem pengendalian, dan koordinasi yang didasari oleh kerja professional, mengikuti aturan serta integritas dan komitmen diri yang kuat,” jelasnya.

Ketut, menegaskan bahwa hal-hal tersebut merupakan dasar bagi kita untuk mengubah performa institusi. “Kita harus hormati institusi dengan integritas dan loyalitas, serta jalankan amanah. Terintegrasi dari atas ke bawah,” jelasnya.

Ketut menerangkan bahwa penguatan dalam tata kelola keuangan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam mengembangkan proses dan layanan yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang lebih baik.

Selain itu, Ditjen PKH berupaya untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja laporan keuangan melalui program elektronik Rekonsiliasi Laporan Keuangan.

“Saya selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran di Ditjen PKH, anggaran merupakan amanat yang sangat penting yang harus digunakan dan dikelola dengan baik dan bertanggung jawab” ungkap I Ketut Diarmita.

Sementara itu Kepala KPPN Jakarta V, Lasmaria Manurung menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam penilaian untuk pemberian penghargaan apresiasi satker terbaik mitra KPPN, dan pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai apresiasi kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2019.

Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada beberapa indikator dalam pelaksanaan APBN yang dilakukan secara adil dan transparan pada kategori pagu besar, sedang dan kecil.

“Nilai semua satker bagus, artinya petugas pengunduh data bekerja dengan optimal, dan semua mitra KPPN Jakarta V telah menjalankan E-Rekon LK dengan baik,'” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Ludiro mengapresiasi sinergi Satker dalam memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas secara efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.

“Kedepan, Kami mengajak Satker untuk memastikan pelaksanaan anggaran 2020 dapat berjalan optimal dan lebih baik dari sebelumnya,” imbaunya.

(WL/TYr)