Jakarta

BERIMBANG.com Jakarta – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengagendakan, bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PPWI tahun 2020.

Kegiatan yang akan menghadirkan 300 orang pengurus dan anggota PPWI se-Indonesia ini akan digelar di Gedung Nusantara V komplek Parlemen DPR/MPR, pada 4-5 April 2020 mendatang.

Untuk memantapkan persiapan pelaksanaan Rakernas dimaksud. Pengurus Nasional PPWI mengundang segenap panitia pelaksana dalam sebuah rapat khusus bertempat di Gora Cafe Sarinah, Jakarta, Rabu (11/03/2020).

Pada rapat ini dibahas secara serius terkait persiapan teknis untuk kelancaran pelaksanaan acara Rakernas PPWI tahun 2020.

Wilson Lalengke selaku Ketua Umum PPWI menyatakan bahwa Rakernas PPWI yang akan dilaksanakan nanti diagendakan membahas dan mencari solusi tentang 3 masalah pokok Bangsa Indonesia yakni: Pembudayaan Ideologi, Ketahanan Pangan, dan Bahaya Narkoba.

“Penting kiranya kita sebagai anak bangsa untuk ikut dapat bekerja sama dan melakukan karya nyata untuk bersama sama mencari solusi agar bangsa Indonesia bisa membudayakan ideologi Pancasila dalam keseharian,”

“ikut bekerja sama dalam membangun ketahanan pangan, dan aktif dalam peran kita sebagai pewarta warga untuk meningkatkan kewaspadaan bersama akan bahaya narkoba” ujar Ketum PPWI Wilson Lalengke.

Pada rapat yang sama, Sekjen PPWI yang juga merupakan Senator DPD asal Aceh, H. Fachrul Razi menyatakan bahwa Rakernas nanti akan menghadirkan pembicara para Tokoh Nasional.

Juga Rakernas ini akan dihadiri oleh para pengurus dan perwakilan anggota PPWI dari seluruh daerah di Indonesia.

“Penting untuk PPWI menunjukkan kiprah kita sebagai organisasi pewarta warga, rakernas nanti akan menghadirkan sejumlah tokoh Nasional untuk menyampaikan gagasannya,” ujar Fachrul Razi.

Para pejabat tingkat nasional yang akan diundang memberikan arahannya antara lain Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja.

Selain itu, panitia juga akan menghadirkan para pembicara ahli di bidang media dan publikasi, manajemen organisasi, dan entrepreneurship.

Selain Ketua Umum dan Sekjen PPWI, tampak hadir juga dalam rapat kali ini beberapa pimpinan PPWI Nasional, Mung Pujanarko, Danny Siagian, dan Winarsih;

Serta penasehat Hukum PPWI Dolfie Rompas, Wakil Ketua Panitia Pelaksana, Yusron Fuadi dan belasan aktivis PPWI di seputaran Jabodetabek.

(MUNG/Red)

BERIMBANG.com Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengandeng Badan Diklat Kejaksaan RI guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparat penegak hukum pada sektor Sumber Daya Alam (SDA).

Kordinator Wilayah Pencegahan KPK Dian Patria mengatakan kerjasama dengan Badiklat terkait dengan tindak lanjut program peningkatan kapasitas penegakan hukum dan Penyidik PNS di sektor SDA.

“Tadi Pak Kaban Diklat, membuka diri siap untuk menindaklanjuti, kira-kira apa saja model modulnya dan termasuk spesifik kebutuhan pelatihan,” kata Dian usai audensi dengan Kepala Badan Diklat Setia Untung Arimuladi, di Kompleks Badiklat, Ragunan, Jakarta, Kamis (05/03/2020).

Kata Dian, alasan bersinergi dengan Badiklat Kejaksaan lantaran SDM yang mampuni, terkait sistem modul pelatihan, pihaknya siap bersinergi dalam penyusunan modul yang disesuaikan dengan kondisi riil saat ini, khususnya sektor SDA. Rencananya sasaran tempat pelatihan dilakukan di 12 Propinsi yang berbeda.

“Misalnya di Papua kita bicara illegal logging, di Kalimantan pun demikian, kita juga bersama-sama temen Kejaksaan, Kepolisian dan Penyidik PNS dari lembaga lainnya,” ujarnya.

Rencana pelatihan terpadu ini ditargetkan mulai pertengahan tahun 2020 atau sekitar September 2020 sudah terlaksana pelatihan bersama Diklat Terpadu.

“ya KPK siap selain panitia Kordinasi perprovinsi, termasuk juga Widyaiswaranya,” terang Dian.

Ditempat sama, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi, menyambut baik rencana pelatihan Diklat bersama peningkatan SDM bagi aparat penegak hukum pada SDA.

“Kami rapat kordinasi dengan rekan KPK terkait tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam kediklatan,” ujar Setia Untung.

Lanjut dia, pelaksanaan kegiatan ini nantinya akan disinergiskan, apakah dilakukan di Jakarta atau di daerah lain. Pasalnya hal ini berkaitan dengan para aparat penegakan hukum lainnya.

“Pertemuan ini penekanannya untuk mensinergikan penentuan waktu pelatihan, bentuk modul, materi, jenis kediklatan, pengajar dan tempat pelatihan,” ujar Setia Untung.

“Kontennya (materinya) adalah terkait dengan kejahatan sumber daya alam. Kan kejahatan dibidang SDA itu banyak contohnya Satwa Liar, Karhutla, Illegal fishing, Illegal loging dan lain sebagainya,” papar Untung.

Setia Untung menekankan bahwa kerjasama ini kelanjutan dari MoU antara Jaksa Agung, Ketua KPK dan Kapolri khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

(Edo)

BERIMBANG.com Jakarta – Setelah mendapat predikat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, mendirikan monumen sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kepala Badandiklat Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi mengatakan monumen ini simbol sejarah, lantaran Kampus para Jaksa itu berhasil membangun Zona Integritas menjadi wilayah WBK/WBBM.

“Sebujur batu marmer hitam yang keras bagai komitmen bersama yang kuat dalam melakukan perubahan. Bersanding dengan Trapsila Adhyaksa yang agung dan luhur yakni Tri Krama Adhyaksa, menjadi landasan jiwa dan raihan cita cita Adhyaksa,” ucap Untung kepada Wartawan, Jakarta, Selasa (03/02/2020).

Pencanangan dan peresmian monumen zona integritas itu dibuka bersama oleh Kabandiklat Setia Untung selaku Pelapor Perubahan dan Sekretaris Badiklat Abdoel Kadiroen selaku Agen Perubahan dan disaksikan oleh seluruh jaksa, widyaswara, staf Badiklat dan petugas kebersihan taman dan lingkungan serta pegawai honorer pada Senin 2 Februari 2020, kemarin.

Saat disinggung makna dari monumen itu, Setia Untung dengan rendah hati mengatakan sebagai tanggung jawab bersama untuk mempertahankan predikat tersebut.

“Dibangunnya monumen ini setidaknya secara psikologis adalah bagian agar seluruh pegawai Badiklat punya tanggungjawab bersama, harus merawat dan menjaga predikat WBK/WBBM itu,” tegas dia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejati Jawa Barat dan Riau itu.

Sebelum selubung monunen dibuka secara bersama, Setia Untung mengatakan bahwa manajemen komunikasi diperlukan yang bertujuan agar satuan unit kerja menjadi lebih terbuka. Agar dapat menilai bagaimana pelayanan yang diberikannya, dan apa tanggapan masyarakat atau penilaiannya dalam setiap kegiatan.

“Setiap kegiatan yang dilakukan oleh satuan unit kerja, harus dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev). Untuk memastikan dan mengetahui apakah langkah yang dilakukan oleh satuan unit kerja telah berjalan sesuai dengan alurnya atau Standar Operasional Prosedur (SOP),” ungkap mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung ini.

Lalu, dia mengajak kepada seluruh peserta apel agar merenung dan mengingat kembali kenangan saat perjuangan berat dan melelahkan ketika awal meraih zona integritas WBK/WBBM tersebut. Monumen itu hadir sebagai pengingat atas perjuangan bersama.

“Kita hadir sebagai catatan sejarah bahwa ditempat ini telah terjadi perubahan yang fundamental tentang mindset dan perilaku kerja menuju kearah yang lebih baik,” ujarnya.

Setia Untung yang juga Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia itu juga menyampaikan penghargaan dan terimakasihnya kepada para agen-agen perubahan yang telah bekerja keras untuk mewujudkan mimpi Badan Diklat ini.

Kata dia, kepada para OB (office Boy) dan petugas kebersihan taman yang telah memberi perhatian besar sehingga lingkungan Badan Diklat ini menjadi bersih dan asri.

“Sekarang kita semua berdiri disini, untuk membuka selubung dan melihat sebuah monumen tentang kekuatan perubahan yang telah dijalankan sebagai pengingat dan pemelihara komitmen bersama kita semua,” tegas dia.

Karenanya, dia mengajak seluruh pegawainya dan menyampaikan harapannya, mari bekerja dengan cepat, tepat waktu, terukur dan produktif, sebab saat ini dibutuhkan.

Sekedar Informasi, monumen yang terbuat dari batu marmer berwarna hitam berbentuk buku dan diatasnya terletak bintang tiga dan di situ terstempel pin WBK dan dibawahnya tertulis Tri Krama Adhyaksa, dengan penjelasan satya, adhi, wicaksana.

Kemudian di sebelahnya terstempel pin WBBM dan tertulis dibawahnya pesan mulia untuk mereka yang bertugas di Badiklat khususnya para calon jaksa yang menempuh pendidikan di kampus para Korps Adhayksa tersebut. Berikut torehan tangan bertinta emas yang tertera di monumen tersebut dibawah ini:

Ditempat ini tertulis secarik catatan indah…
Tentang kekuatan sebuah harapan untuk perubahan…
Ketika perubahan menyatu biru…

Segenggam tekad bergandeng tangan…
Menyatukan langkah, seberkas asa…
Menghilangkan ego-ego tak bertepi
Mengandalkan keteladanan
Menyandarkan konsistensi
Keikhlasan adalah pusakanya
Ketulusan adalah jiwanya
Disiplin dan tertib itu obat
Gerakan hati nurani itu semangat
Berbuat… bertindak…
Untuk masa depan penuh impian
Untuk Kejaksaan maju
Untuk Indonesia Jaya

Tertanda Agen Perubahan Abdoel Kadiroen dan Pelopor Perubahan Setia Untung Arimuladi.

(Edo/TYr)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Forum Wartawan Jakarta (FWJ) kembali lakukan gebrakan kebudayaan yang ketiga kalinya setelah di Irti Monas dan Tapos Depok. Gelaran Kebudayaan yang ditampilkan dengan penuh warna warni budaya Betawi ini digelar di The Sunrise Com Timur Taman Inpian Jaya Ancol, 28 Februari – 1 Maret 2020.

Dengan mengusung tema ‘Jalih Kasih Karnaval Budaya Satoe Hati’ Forum Wartawan Jakarta (FWJ) tidak pernah letih mengibarkan Kebudayaan sebagai harga diri bangsa. Hal itu dikatakan Ketua Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa bang Opan saat membuka sambutannya di hadapan para tamu undangan, Jum’at (28/2/2020).

Ia juga berharap semua pihak dapat mendukung setiap kegiatan sosial dan kebudayaan sebagai bentuk terwujudnya bangsa yang berbudaya.

“Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga keutuhan bangsa ini. Kita sepakat NKRI harga mati, tetapi jangan pernah dilupakan bahwa Kebudayaan Harga diri bangsa. Alhamdulillah sudah 3 kali kami gelar kegiatan event kebudayaan, namun tanpa dukungan semua pihak, kami rasakan sukit karena sudah tidak ada lagi yang kami jual untuk gaungkan kebudayaan. “Kata Opan.

Sebagai ketua umum FWJ, Opan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Diskominfo DKI Jakarta, Sudin Kebudayaan Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Polres Jakarta Utara, Polres Kepulauan Seribu, serta terkhusus Taman Impian Jaya Ancol.

“Trimakasih untuk Gubernur DKI Jakarta melalui Staf khususnya Naufal yang diwakili Diskominfo, Kapolda Metro Jaya yang diwakili Kabid Humas Kombes Pol Yusri Yunus, Pangdam Jaya yang diwakiki Dandim 0502/JU Kolenel Kav Tri Handaka, S.H, Taman Impian Jaya Ancol terkhusus Agung Praptono VP Corporate Secretary, Topan Marketing Ancol dan Midun, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta beserta Walikota Jakarta Utara yang diwakili Kasudin kebudayaan Jakarta Utara Asiantoro, Kapolres Jakarta Utara, Kapolres Kepulauan Seribu, teman-teman sanggar kebudayaan DKI Jakarta, serta para panitia Karnaval Budaya Satoe Hati. “Ucap Opan.

Ditempat yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri menyambut baik gelaran kebudayaan yang dilaksanakan Forum Wartawan Jakarta. Ia juga mengapresiasi bahwa FWJ memiliki corak tersendiri dalam berkarya.

“Polda Metro Jaya selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif yang digelar Forum Wartawan Jakarta ini, terlebih memberikan warna baru bagi perkembangan kebudayaan di DKI. Sukses selalu untuk Forum Wartawan Jakarta. “Jelas Yusri.

Sementara Asiantoro selaku Kasudin Kebudayaan Jakarta Utara juga mengatakan FWJ telah menyuguhkan kebudayaan yang luar biasa. Ia menilai FWJ telah memberikan bukti nyata dalam berkarya, bahkan Forum Wartawan Jakarta (FWJ) telah merangkul semua pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian kebudayaan Betawi.

“Bila ada seseorang atau kelompok yang memikirkan tentang budaya, maka itulah sejatinya mereka yang memahami pentingnya keutuhan bangsa. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan mempertahankan dan melestarikannya, jangan nanti pas kebudayaan kita diklaim oleh pihak lain, barulah kita marah, tapi kita sendiri tidak perduli dengan kebudayaan itu sendiri. “Beber Asiantoro.

Ia mengajak semua pihak untuk saling mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan Forum Wartawan Jakarta (FWJ), meski diakuinya anggaran terbatas, namun jika ditopang dari semua pihak pasti akan terselenggara dengan baik.

“Kita tetap komitmen meski minimnya anggaran dari dinas, tetapi semangat dan penuh perjuangan Forum Wartawan Jakarta untuk terus melestarikan kebudayaan Jakarta telah memberikan kesadaran kepada kita, semangat terus untuk Forum Wartawan Jakarta. “papar Asiantoro.

Terlepas dari itu, ketua panitia pelaksana event Jalin Kasih Karnaval Kebudayaan Satoe Hati, Tri Wulansari menyambut baik atas hadirnya para undangan sebagai bentuk penghormatan atas kepeduliaan bersama terhadap kebudayaan.

“Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung hingga terlaksananya kegiatan kami ini. Semua dukungan baik moril dan materil yang diberikan menjadi corong penyemangat kami. “Ujarnya.

Ia berharap juga kepada teman-teman jurnalis untuk terus berkarya dan bukan hanya sebagai sekedar sebagai pengkritik, namun apa yang dikritik bisa dilakukan apa solusi dari yang dikritik, “urai Wulan.

Dengan konsep Satoe Hati diharapkan dapat menjaga dan menjalin kesatuan persatuan meskipun beda pendapat dan beda keinginan, namun tetap bersatu dalam memberikan kontribusi positif. ” tutupnya. *

BERIMBANG.com Jakarta – Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi mengatakan sejak diberlakukannya UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), membawa konsekuensi logis di tubuh institusi penegak hukum di Indonesia.

UU tersebut menuntut aparatur hukum memahami dan menguasai teknologi informasi secara komprehensif.

“Dulu, perbuatan secara konvensional mudah diselesaikan, kini berhadapan dengan perbuatan hukum yang hanya dapat dirasakan akibatnya saja tanpa diketahui siapa pelaku dan dimana perbuatan itu dilakukan karena terjadi di dunia maya,” kata Setia Untung dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (28/02/2020).

Setia Untung saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang Sumatera Barat, pada 25 Februari 2020, ia menekankan kepada dihadapan 500 mahasiswa dan akademisi Unand.

Bahwa, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi secara global membawa dampak luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat nasional dan internasional.

“Karennya para penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat harus mereposisi diri era disruption atau era revolusi industri 4.O ini,” papar dia.

Menurutnya, profesionalisme sangat dituntut dalam menyelesaikan tugas-tugas berat dalam bidang hukum ke depan. Sebab ditangan para penegak hukum itu kepastian hukum dapat diwujudkan bagi para pencari keadilan.

“Tantangan bukanlah sesuatu yang harus dielakkan melainkan harus dihadapi dengan cara dan strategi yang tepat, hingga semuanya mendapatkan ruang dalam ilmu hukum dan implementatif,” ujarnya.

Karena itu mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung itu menjelaskan, perlu menguatkan sumber daya manusia yang mempunyai integritas tinggi, misalnya dengan mulai mengubah proses penanganan perkara. Sehingga terjaminnya kepastian hukum yang menjunjung tinggi hak azasi manusia.

“Ini tak lepas bagaimana penguasaan terhadap teknologi (cyber crime), Dan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ungkapnya.

Setia Untung yang pernah menjadi Kepala Kejati Jawa Barat dan Riau itu menekankan kemajuan pesat dalam masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia, perlu dibarengi dengan sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan.

“Artinya, dukungan pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi harus diikuti dengan perkembangan hukum, hingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara serta dapat mendorong masuknya investor ke Indonesia,” ucapnya.

Untung yang juga tim asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI ini menambahkan bahwa dampak kemajuan teknologi tak hanya menciptakan perdagangan elektronik (electronic commerce – e-commerce) hingga melenyapkan konsep jual beli konvensional.

“Tapi juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap ekses-ekses negatif teknologi tersebut. Seperti kejahatan terhadap credit card atau Anjung Tunai Mandiri (ATM) serta ancaman keadidayaan teknologi informasi sebagai pengganti tenaga manusia dalam dunia kerja seperti maraknya online shopping,” tandasnya dihadapan ratusan mahasiswa Unand itu.

Untuk diketahui, Badiklat Kejaksaan RI telah memperoleh predikat WBK/WBBM, lantaran adanya inovasi jajaranya dalam penggunaan IT dan mengubah prilaku jaksa yang profesional dan berintegritas sehingga oleh Kementerian PAN RB kampus yang mendidik para jaksa itu masuk dalam predikat zona integritas.

Pada kesempatan di Sumatera Barat, Setia Untung juga meresmikan layanan pegawai ‘No Pungli, No Money” dan Reading Corner di Perpustakaan Kejati Sumatera Barat.

(Edo/Red)

BERIMBANG.com Jakarta – Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi,

khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Penerapan zona integritas ini langsung kepada pusat-pusat pelayanan,” kata Kabadiklat Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi,

Ia menyampaikan itu saat menjadi narasumber Workshop pembangunan Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada UPT Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, di Hotel Salak Pajajaran Bogor hari Kemarin kamis malam (270/2/2020).

Kaban Diklat menjelaskan bahwa untuk mencapai Predikat Wilayah Bersih dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) unit satuan kerja harus memenuhi 6 unsur perubahan.

“Keenam unsur perubahan WBK adalah, Manajemen Perubahan,  Penataan Tata Laksana,  Penataan Sistem Manajeman, Penguatan Akuntabilitas,  Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik,” terang Untung

Berdasarkan informasi bahwa dari 41 Satker, 5 Satker UPT di lingkungan Dirjen Rehabilitasi Sosial yang telah memperoleh predikat WBK, hal ini perlu diapresiasi karena menjadi pionir terciptanya WBK di dalam memberikan pelayanan.

Untung, menyadari memang sulit untuk membangun WBK di unit kerja. “Ada 5 langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan WBK,” ujarnya.

Pertama adalah tekad dan komitmen pimpinan. Setiap Kepala Satuan Kerja harus mempunyai komitmen. “Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, Pimpinan menjadi Role Model ,” jelas untung.

Berikutnya, kata dia, memberikan kemudahan pelayanan, yakni memberikan fasilitas yang lebih baik dan semangat melayani untuk kepuasan publik.

“Pastikan pelayanan ini lebih baik dan dapat dikembangkan dengan semangat jajaran Satuan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dirjen Rehabilitasi Kemensos,” kata Kabadiklat Untung.

Setia Untung Arimuladi juga menyarankan agar setiap unit kerja dapat menciptakan program-program yang menyentuh masyarakat.

“Berikutnya adalah terkait manajemen komunikasi. Bagaimana kita dapat
menyampaikan ke masyarakat bahwa kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dirjen Rehabilitasi Kemensos. telah banyak berubah,” kata Untung yang mantan Kajati Jabar.

Manajemen Komunikasi juga diperlukan yang bertujuan agar unit kerja menjadi lebih terbuka dengan masyarakat. “agar masyarakat dapat menilai bagaimana pelayanan yang diberikannya, dan apa tanggapan masyarakat,” kata untung.

Terakhir, setiap langkah tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi. “Harus dipastikan agar langkah yang kita lakukan berjalan tetap di alurnya sesuai dengan standar operasional prosedur,” kita perlu kerja cepat, tepat waktu, terukur dan produktif, itu yang diperlukan saat ini, kata untung

Sebagai catatan, Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Setia Untung Arimuladi ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemenpan RB sebagai salah satu dari satuan kerja (Satker) Eselon I di Kejaksaan Agung RI yang meraih sekaligus predikat Zona Integritas WBK tahun 2018 dan WBBM tahun 2019.

Workshop Pembangunan Zona Integritas yang diikuti oleh 41 UPT dengan jumlah peserta sebanyak 108 orang dari UPT Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, yang dilaksanakan dari tanggal 26 s/d 28 februari 2020 dan dihadiri Inspektur jenderal Dadang Iskandar.

(Edo/TYr)

BERIMBANG.com Jakarta – Sekelompok orang berseragam lengkap dengan atribut dan senjata tiba-tiba masuk ke tempat keramaian Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, pada Rabu 26/02/2020 kemarin dimulai sekira pukul 20.00 WIB.

Setelah dilihat dari dekat ternyata aksi itu hanya simulasi alias sebatas latihan rutin dalam pembebasan Sandera aksi teroris oleh Satuan Perlawanan Teror (Wanteror) Korps Brimob tersebut.

“Ini latihan rutin kami,” singkat anggota Brimob yang enggan menyebutkan namanya.

Dijelaskannya biasanya latihan wanteror para personil itu kerap dilakukan di kesatuan yang telah disediakan, namun tempatnya di alihkan ke arena yang sebenarnya guna meningkatkan kemampuan personil.

“Cuma memang tempatnya saja yang kita alihkan di medan yang sebenarnya, hal ini untuk meningkatkan kemampuan kami dalam menghadapi tugas tugas kedepan yang semakin kompleks, khususnya menghadapi ancaman teror,” ucap Personil tersebut.

Latihan di luar, karena itu bisa saja ada upaya-upaya teror terjadi, bukan tidak mungkin akan menyasar ke obyek-obyek vital nasional atau tempat keramaian yang aktivitasnya tinggi.

“Kenapa kita lakukan latihan dan mengalihkan latihan di medan yang sebenernya, misalnya di MRT, sebab bukan tidak mungkin dengan pesatnya perkembangan infrastruktur saat ini terutama soal sarana dan prasarana transportasi publik, para pelaku teror menjadikannya sasaran,” ujarnya.

Aksi pasukan Brimob itu mencuri perhatian masyarakat disekitar, tak terkecuali mereka yang kerap membawa handphone untuk mengabadikannya, lantaran aksi latihan ini jarang dilakukan di pusat keramaian, apalagi kelengkapan pakaian dan persenjataan yang dikenakan para personil anggota Polri tersebut.

Sejak pukul 20.00 para personil telah berkumpul, lalu aksi penyergapan teroris dimulai saat MRT berhenti beroperasi, supaya tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum khususnya pengguna MRT.

Salah seorang warga yang ikut menyaksikan kegiatan itu mengaku latihan sejak pukul 20.00 WIB sementara latihan praktek dilakukan pukul 00.30 WIB.

(Edo/Red)

BERIMBANG.com Jakarta – Setelah melewati proses politik dan hukum yang berkepanjangan, Elly Engelbert Lasut akhirnya resmi dilantik sebagai Bupati Talaud untuk ketiga kalinya.

Lasut dilantik langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama dengan Wakilnya Moktar Arunde Parapaga di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/02/2020).

Kemendagri sudah resmi memutuskan menerima pendapat hukum para pakar hukum tata negara bahwa jabatan Elly Lasut belum dua periode sehingga layak dan sah dilantik. Artinya Elly Lasut dilantik sebagai Bupati Talaud untuk ketiga kalinya tapi bukan 3 periode.

Sejatinya Elly Lasut dan Moktar Parapaga dilantik Gubernur atau Wakil Gubernur Sulut. Namun karena persoalan putusan MA yang menyatakan Elly Lasut akan menjabat 3 periode jika kembali dilantik menyebabkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey enggan melantik kedua pasangan yang terpilih pada Pilkada 2018 silam.

Bahkan Surat Keputusan (SK) terhadap Bupati Talaud sudah ada sejak era Mendagri Tjahjo Kumolo pada 1 Juli 2019.

Mendagri Tito Karnavian akhirnya memilih untuk melaksanakan pelantikan karena gubernur dan wakil gubernur dinilai berhalangan hadir.

Keputusan Mendagri tersebut dinilai sangat  menghormati hukum. Hal itu disampaikan Elly Lasut usai dilantik sebagai Bupati.

“Ini merupakan suatu penghargaan dan penghormatan pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat yang sudah diputuskan lewat pilkada, dan ternyata penegakan aturan undang-undang di Indonesia sangat tegas, dan kami sangat berterima kasih,” kata Elly kepada wartawan.

Elly juga mengatakan, penyelidikan hukum yang sempat menghambat dirinya dilantik sebagai Bupati Talaud sudah selesai.

“Para pakar tata negara, tokoh-tokoh hukum nasional seperti Pak Yusril, Refly Harun dan kawan-kawan yang sangat pakar di bidang hukum itu sudah memberikan pendapatnya sehingga pelantikan ini dilaksanakan,” tuturnya.

Bupati Lasut juga berjanji akan langsung menemui Gubernur Sulut untuk melaporkan pelantikan hari ini.

“Sebagai gubernur, beliau itu adalah pemimpin kami di Sulawesi Utara. Jadi langkah kami yang pertama adalah kami tetap mencoba untuk membangun kembali hubungan ini menjadi lebih baik,”

“Kami akan minta bimbingan dan arahan beliau sebagai Gubernur Sulawesi Utara,” kata Elly Lasut.

Dari Manado, Sulawesi Utara, Gubernur Olly Dondokambey sempat membuat pernyataan kepada wartawan tentang pelantikan Bupati Talaud. Kepada wartawan, Gubenur Olly mengatakan, dirinya lebih memilih untuk melakukan kegiatan lain. “Mendagri yang memulai, Mendagri yang mengakhiri,” ujar Olly kepada wartawan.

(HM/Red)

BERIMBANG.com Jakarta – Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengahadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2020.

Rakornas dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Prof H. Muhammad Tito Karnavian, Ph. D berlangsung di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/02/2020).

Mendagri Tito Karnavian menyatakan dukungannya untuk mengerakan literasi, utamanya dalam kaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, inovatif dan memiliki kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

“Kami di Kemendagri sungguh-sungguh mendukung rencana baik dan program yang dilaksanakan Perpurnas. Rakornas Perpustakaan ini merupakan acara besar dan penting bagi bangsa ini, salah satunya untuk mengupayakan gerakan literasi ini,” kata Tito.

Sementara ini, ditemui usai Rakornas Perpustakaan, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan sangat mendukung program-program yang direncanakan oleh Kemendagri dan Perpurnas.

“Saya pikir Rakornas ini sangat baik untuk semua masyarakat dan semua kalangan, karena menurut saya perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing tinggi,”

“Saya harap juga dengan Rakornas ini akan menular ilmunya untuk Dinas Perpustakaan Kabupaten Bogor, sehingga bisa membatu meningkatkan minat membaca dan mencerdaskan masyarakat Kabupaten Bogor lewat membaca,” ujar Iwan.

Selepas acara, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menghampiri stand pameran, salah satu stand yang ia kunjungi adalah stand dari Pusat Bidang Pustaka Preservasi Bahan Pustaka (Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno) yaitu sebuah Naskah Kuno bertuliskan Arab tetapi Berbahasa Melayu.

(Derima/Parman/Humas Diskominfo Kab. Bogor)

BERIMBANG.com Jakarta – Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kaban Diklat) Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi, selaku tim asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan turun memberikan motivasi ke jajaran Kejati Nusa Tenggara Barat.

Untung hadir selain memotivasi juga menularkan keberhasilan capaian kinerja dari unit kerja dilingkungan Badiklat yang telah memperoleh WBK-WBBM. Karenanya dia meminta Kajati NTB dan jajaran Kejari serius menerapkan zona integritas.

“Sesuai hasil pengecekan saya selama dua hari, saya berikan beberapa catatan, seperti, perlunya ditingkatkan perangkat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelayanan tilang dan layanan antar barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap kepada yang berhak,” ujar Untung dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (21/02/2020).

Kemudian kata dia, jajaran Kejati NTB untuk segera membentuk Tim Reformasi Birokrasi, sebagai tim agen perubahan serta meningkatkan layanan yang berbasis teknologi informasi.

Disisi lain Untung meminta kepada jajaran Kejati NTB untuk diadakan rotasi internal agar para jaksa dan staf tata usaha jangan terlalu asik di zona nyamannya.

“Kan tupoksi kita adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, mantan Kepala Kejati Jawa Barat itu mengingatkan untuk mencapai zona integritas menuju WBK/WBBM, diminta kepada jajaran jaksa diwilayah hukum Kejati NTB untuk berprilaku baik, dan tidak mempermainkan perkara atau, menerima suap dan gratifikasi dalam penanganan suatu kasus,

“Jangan jadi perilaku kolot, kebiasaan buruk harus ditinggalkan. Masyarakat sudah kritis. Ini eranya transparan, semua perilaku dapat terpantau,” kata mantan Kapuspenkum tersebut.

Selain itu dia juga mengingatkan kepada jaksa-jaksa untuk menangalkan sikap yang memiliki kepentingan pribadi dalam penanganan suatu perkara.

“Jangan sampai ada faktor X, ini yang saya ingatkan kepada jaksa jaksa di sini, supaya bekerja sesuai SOP,” tegas Setia Untung.

Dengan itu dia menghimbau agar menjaga marwah Korps Adhyaksa dengan menjaga sikap, karena jaksa yang berintegritas saat bekerja secara profesional, ini akan menjadi bagian penilaian tim Kementerian PAN RB.

“Jaksa yang mampu secara personal dan kelembagaan bekerja sesuai prosedur, akan jadi modal meraih predikat zona integritas dan bebas dari korupsi,” ujar Untung.

Ikut dalam tim asistensi RB Kejaksaan yakni Sesjamintel Kejagung Sunarta, dan kegiatan ini juga didampingi langsung Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, Wakajati NTB Anwaruddin Sulistiono, serta para asisten dan seluruh Kejari se NTB.

(Edo)