Jabodetabek

BERIMBANG.COM, Depok – Deklarasi Damai yang diselenggarakan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok di Pondok Salaras, Kalimulya Kota Depok mendapat aspirasi dari kalangan elemen masyarakat yang menghadiri acara tersebut untuk menjaga keamanan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Kamis (27/8/2015).

Acara Deklarasi Damai dibuka langsung Oleh Walikota Depok Nurmahmudi Ismail dan juga penandatanganan Deklarasi Damai oleh elemen masyarakat Kota Depok.

Walikota Depok, Nurmahmudi Ismail dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Aparat Kepolisian, TNI, Elemen masyarakat serta unsur lainnya untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Kota Depok agar berjalan dengan baik dan juga Nurmahmudi Ismail menyarankan kepada para media untuk menginformasikan kepada masyarakat sesuai dengan fakta selama pemilukada berlangsung.

Kepala Kesbangpol Kota Depok, Taufan Abdul Fatah dalam sambutannya mengajak  masyarakat Kota Depok harus menjaga suksesnya Pilkada Kota Depok supaya tetap kondusif dan aman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

” Kepada semua elemen masyarakat seperti Ormas, LSM, Kepemudaan dan unsur lainnya agar membantu terselenggaranya Pilkada Kota Depok agar berjalan lancar dan tidak ada kendala,” Ujar Taufan dalam sambutannya

Sementara itu Kapolres Kota Depok, Kombes Dwiyono mengatakan Aparat kepolisian siap mempertaruhkan jiwa raganya dalam mengamankan Pilkada Kota Depok dengan mempersiapkan anggota sebanyak 1500 personil dibantu oleh TNI, Polda Metrojaya  untuk mengamankan pilkada Depok.

“Mari kita saling menghormati dan menghargai pasangan calon dan tim sukses bahwa kita bersaudara, siapapun yang menang kita dukung,” Ucap Dwiyono. (Yuli Efendi)

BERIMBANG.COM, Depok – Kamis, 13 Agustus 2015, Kota Depok bersama 15 Kabupaten Kota lainnya yang masuk dalam nominasi Kota Cerdas Indonesia 2015 hadir di Ballroom Hotel Shangri-La Jakarta untuk menerima penghargaan dalam acara malam Penganugerahan Kota Cerdas 2015 yang merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) yang diluncurkan pada 24 Maret 2015. Pada acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia H. M. Yusuf Kalla diumumkan peringkat Kota Cerdas 2015 sebagai berikut: Kategori Kota berpenduduk kurang dari 200 ribu jiwa:

1. Magelang
2. Madiun
3. Bontang
4. Mojokerto
5. Salatiga

Kategori Kota berpenduduk di atas 200 ribu jiwa dan di bawah 1 juta jiwa:

1. Yogyakarta
2. Balikpapan
3. Surakarta
4. Pontianak
5. Malang

Kategori Kota berpenduduk di atas 1 juta jiwa:

1. Surabaya
2. Tangerang
3. Bandung
4. Depok
5. Semarang

Harian Kompas dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang didukung PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) akan mengumumkan penganugerahan Kota Cerdas 2015. Penganugerahan yang digelar di Grand Ballroom, Hotel Shangri-La, Jakarta, iin akan dihadiri Wakil Presiden republik Indonesia, Jusuf Kalla.

Penghargaan Kota Cerdas merupakan puncak rangkaian penyusunan Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 yang telah diluncurkan pada 24 Maret 2015 lalu. Penyusunan IKCI 2015 dilatarbelakangi semakin banyaknya penduduk di perkotaan dan kompleksitas permasalahan kota.

Kondisi inilah yang kemudian melahirkan tantangan bagaimana cara mengelola kota dengan cerdas dan bertujuan akhir meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup penduduknya. Perbaikan-perbaikan dan penerapan konsep kota cerdas pun muncul, termasuk di Indonesia.

Inovasi yang berhasil memperbaiki kualitas hidup warga inilah yang kemudian patut diapresiasi lewat penyusunan IKCI 2015 dan kegiatan penganugerahan Kota Cerdas 2015. Penghargaan ini diberikan untuk menghargai daerah yang sudah berhasil, sekaligu mendorong kota-kota lain untuk ikut bergerak bersama menerapkan konsep kota cerdas.

Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan IKCI 2015 meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sebuah kota dianggap bisa menerapkan konsep cerdas dalam perekonomian apabila kota tersebut ditopang perekonomian yang berjalan dengan baik, termasuk kegiatan industri, dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, terutama manusia sebagai aset dan aktor utama penggerak ekonomi.

Sementara dalam segi pengelolaan aspek sosial, sebuah kota dinilai berhasil jika masyarakat bisa menikmati keamanan, kemudahan dan kenyamanan di kota tersebut. Warga mendapatkan layanan kesehatan, transportasi, serta layanan publik lainnya yang mudah diakses dan layak.

Pengelolaan lingkungan yang cerdas juga dapat digambarkan sebagai kota yang bisa menyediakan hunian yang sehat, pengelolaan energi dengan prinsip hemat, dan kesesuaian tata ruang.

Bobot penilaian

Pengelolaan ekonomi, sosial, dan lingkungan tersebut harus didukung oleh teknologi informasi komunikasi, tata kelola, dan peran sumber daya manusia (SDM) yang baik. Ketiga hal yang disebut terakhir ini merupakan aspek enabler yang juga dipertimbangkan dalam penilaian. Aspek enabler adalah hal-hal yang dianggap bisa mempercepat munculnya inovasi dan solusi cerdas, juga dinilai.

Indikator di dalam masing-masing aspek diberi bobot dengan nilai bobot diperoleh dari pendapat 15 akademisi dan profesional yang terkait dengan kota cerdas. Agar semakin sesuai dengan kondisi perkotaan di Indonesia, isu-isu strategis nasional yang dirujuk dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional juga dimasukkan dalam pertimbangan penyusunan bobot.

Pada tahap awal, data sekunder dari 93 kota otonom yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan enabler dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga ditambah dengan data dari pemerintah kota diolah. Hasilnya, muncul 15 kota nomine yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni 5 kota untuk kategori kota berpenduduk sampai dengan 200.000 jiwa, 5 kota dengan penduduk di atas 200.000 sampai dengan 1 juta jiwa, dan 5 kota dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa.

Survei

Untuk mendapatkan penilaian dari masyarakat, Litbang Kompas melakukan survei tatap muka kepada 6.000 responden di 15 kota tersebut. Sebanyak 755 tenaga lapangan lepas terlibat dalam survei ini.

Pendapat masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penilaian IKCI 2015. Masyarakat memiliki peranan sentral dalam proses pengindeksan karena berhak memberikan penilaian langsung terhadap kinerja pelayanan birokrasi dan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota. Sementara, tim dari ITB juga melakukan verifikasi terhadap data-data sekunder yang sebelumnya sudah dikumpulkan, terutama aspek enabler.

Hasil survei masyarakat dan olahan data sekunder yang diverifikasi dikombinasikan dan menjadi dasar pemeringkatan kota dalam IKCI 2015. Ke-15 kota nomine kemudian menduduki peringkat pertama hingga kelima Kota Cerdas Indonesia 2015 yang terbagi dalam tiga kategori kota, yakni kelompok kota berpenduduk sampai dengan 200.000 jiwa, kota berpenduduk di atas 200.000 sampai dengan 1 juta jiwa, dan kota berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa.

Hasil penilaian juga memunculkan kota-kota yang unggul di aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kota yang mendapatkan nilai terbesar sehingga layak menjadi kota terbaik di antara 3 kategori kota juga akan disampaikan.

Menariknya, hasil survei membuahkan tingkat kematangan kota yang duduk di peringkat pertama hingga kelima di masing-masing kategori. Tingkat kematangan kota memperlihatkan sejauh mana konsep kota cerdas telah diterapkan oleh kota tersebut bidang ekonomi, sosial, lingkungan, serta aspek enabler.

Saat ini, seluruh proses penyusunan indeks kota cerdas sudah dirampungkan oleh Litbang Kompas dan ITB. Harian Kompas, ITB, PGN berikut Telkom sebagai mitra di bidang informasi, komunikasi dan teknologi siap mengumumkan 15 kategori Kota Cerdas di Indonesia.

15 Kota Cerdas

Ulasan mengenai 15 kategori Kota Cerdas Indonesia, dapat diikuti secara lengkap di  Harian Kompas edisi 14 Agustus 2015. Selain acara penganugerahan Kota Cerdas 2015, harian Kompas dan PGN juga menyelenggarakan diskusi panel dan sharing session. Pada sesi pertama, diskusi bertajuk “Tantangan dan Solusi Pengembangan Kota Cerdas Indoensia”.

Hadir sebagai narasumber dalam topik ini ialah Komara Djaya, Ketua Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan UI; Danang Parikesit, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia; dan Suhono Harso Supangkat, Ketua Lembaga Inovasi dan Kewirausahaan ITB.

Diskusi panel dan sharing session di sesi kedua akan membahas tema “Implementasi Pengembangan Kota Cerdas”.(*)

BERIMBANG.COM, Depok – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Depok dan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Mahasiswa Depok (IKMD) sepakat berkoalisi dalam menghadapi pilkada kota depok 9 Desember nanti. Koalisi ini diberi nama Koalisi Mahasiswa Independen Depok atau KOMANDO.

Menurut ketua umum HMI Cabang Depok Sdr. Ahmad Maulana dasar pembentukan koalisi ini adalah bahwa pada dasarnya HMI dan IKMD memiliki kesamaan pandangan tentang bagaimana momentum pilkada kedepan dapat berjalan baik dan melahirkan pemimpin baru sesuai harapan masyarakat kota depok.

Selain itu memang HMI dan IKMD memiliki kesamaan dalam sifat organisasi yang didalam AD/ART kedua organisasi ini menyatakan sebagai ogranisasi yang Independen.

Ahmad Maulana menambahkan bahwa mahasiswa sebagai kaum intelektual yang masih dalam proses belajar sebaiknya tidak berpolitik praktis dengan menjadi timses pasangan calon, mahasiswa dapat berbuat lebih dengan membantu komponen masyarakat dan pemerintah menjadikan pilkada kota depok yang kondusif dan berkualitas.

Ditambahkan pula oleh Dafid Hermawan Ketua umum PP-IKMD bahwa untuk membuat pilkada depok yang kondusif dan berkualitas maka seluruh element kemahasiswaan kota depok harus bergerak kemasyarakat. Dimoment inalah kapasitas mahasiswa sebagai agen perubahan perlu dibuktikan.

Dalam kesempatan ini KOMANDO mengundang seluruh unsur kemahasiswaan baik perseorangan maupun lembaga seperti OKP dan BEM-BEM kampus dikota depok dapat bergabung bersama KOMANDO untuk bersama-sama mengawal Pilkada kota depok.

Menurut ahmad maulana HMI berpendapat mahasiswa merupakan bagian dari produk politik dan terlibat baik langsung maupun tidak langsung, nyata maupun tidak nyata dalam kehidupan politik. Peran politik mahasiswa dapat dilihat dari: Pertama, partisipasi politik mahasiswa sebagai bagian dari sistem politik yakni dalam supra struktur politik dan infra struktur politik. Dalam supra struktur politik, mahasiswa merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pemerintahan. Sebagai warga negara setiap mahasiswa harus memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, termasuk melakukan bela Negara. Dalam infra struktur politik, mahasiswa dapat berkiprah dalam kegiatan partai politik, pada kelompok kepentingan, kelompok penekan maupun kelompok anomalis. Inilah arena politik yang dapat digunakan oleh mahasiswa dalam berpartisipasi

Pilkada langsung sebagai arena politik, memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk berpartisipasi. Pilkada langsung sebagai bentuk pengajawantahan sistem demokrasi langsung merupakan proses politik lokal, dimana rakyat di daerah diberikan hak politiknya untuk menentukan secara langsung pemimpinnya tanpa melalui perwakilan sebagaimana sistem pilkada tidak langsung.

Maka dalam waktu dekat KOMANDO akan melakukan dekarasi, dilanjutkan dengan membangun tim untuk melakukan sosialisasi, pengawasan sampai call canter untuk pengaduan masyarakat jika ada proses yang tidak benar dalam pelaksanaan pilkada kota depok.

Salain itu menurut dafid Partisipasi politik mahasiswa dapat pula dilakukan dengan berperan serta mengawasi, mengawal setiap proses penyelenggaraan tahapan pilkada agar dapat berjalan secara free dan fair. Keterlibatan mahasiswa dalam berpartisipasi akan sangat memberikan arti bagi proses penyelenggaraan pilkada dapat berjalan kondusif dan berkualitas. Dal ini sangat penting mengingat + 70 % pemilih kota depok dalam PILKADA yang akan dilaksanakan pada  Desember 2015 nanti adalah dari unsur pemuda yang didalamnya jelas adalah mahaiswa dan pelajar.

Intinya Kaolisi ini akan segera melakukan komunikasi dengan pelaksana dan pengawas pilkada kota depok dan mulai bergerak ketika calon sudah ditetapkan, tutup ahmad maulana. (*)

BERIMBANG.COM, Depok – Untuk mempererat tali silaturahmi anggota FBR Gardu 363 Cimanggis Depok dalam mempersatukan anggotanya dan dalam rangka silaturahmi FBR Gardu 363 menggelar acara Halal Bihalal di Jalan H.Icang , Tugu Depok.Sabtu malam (1/8/2015)

Dalam acara tersebut digelar marawis, Maulid Nabi, ceramah agama dan lain-lain dan dihadiri dari berbagai elemen serta ceramah agama di sampaikan oleh K.H Abdurahman Alparigi yang juga pimpinan Pondok Pesantren Ni’matul Ummah Bedahan Sawangan.

Ketua Gardu 363 Cimanggis, Heri Setiawan mengatakan Halal Bihalal yang digelar sudah menjadi agenda tahunan dan merupakan ajang kebersamaan dalam menciptakan kerempugan diwilayahnya.

Gardu 363 Cimanggis dibawah kepemimpinan Heri Setiawan dengan jumlah 510 anggota menjadikan anggota terbanyak dari Gardu FBR yang ada Di Kota Depok.

Dalam sambutannya, Heri menghimbau agar FBR lebih berpikir ke depan dalam memperdayakan anggota untuk menciptakan wilayah agar kondusif dan juga menciptakan lapangan kerja bagi anggota yang belum bekerja.

” Pembinaan yang kami lakukan juga telah kami jalankan kesetiap anggota agar lebih bermanfaat bagi masyarakat Kota Depok dan juga bisa membantu masyarakat yang memerlukan bantuan,” Ujar Heri.(Yuli Efendi)

BERIMBANG COM, Depok – Lelang rekonstruksi Pasar Cisalak di Jalan Raya Bogor Cimanggis Kota Depok yang dimenangkan oleh PT. Brantas menuai kritikan di kalangan masyarakat Kota Depok, Nilai anggaran sebelumnya Rp. 114,207,482,000. berkurang menjadi 83,512,456,000. menjadi pertanyaan dari berbagai pihak termasuk LSM.

LSM LAKRI juga mempertanyakan kejanggalan pengurangan anggaran lelang proyek senilai Rp. 30,251,173,000. dimana menimbulkan kebocoran negara yang harus dipertanggungjawabkan dan akan merugikan keuangan negara hingga puluhan milyar.

Bejo Sumantoro yang juga Sekjen LAKRI menilai lelang rekonstruksi Pasar Cisalak jelas melanggar aturan dan tidak mempunyai payung hukum yang jelas.

” Payung hukumnya harus jelas , jangan sampai anggaran yang diambil dari APBD Kota Depok dimanfaatkan oleh oknum-oknum pejabat yang secara sengaja dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi,”ujar Bejo belum lama ini di bilangan Jalan Margonda, Depok.

“Anggaran yg disetujui bersama DPRD kota Depok dan sudah menjadi APBD adalah Rp. 114 Milyar lebih, adapun pengurangan dan penambahan anggaran yang sudah menjadi APBD diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini kami (LAKRI) menduga ada kesalahan dalam perencanaan Pembangunan Pasar Cisalak, maka rencana pembangunan pasar Cisalak adalah cacat dan batal demi hukum,”Tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Kania Parwati ketika dikonfirmasi berimbang. com melalui pesan singkat selulernya membantah telah terjadi pelanggaran dalam pelelangan karena sudah sesuai aturan yang ada.

Menurut Kania, lelang pasar cisalak  sudah berdasarkan aturan yang ada dan dari hasil konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan kewenangan menentukan HPS merupakan kewenangan dari (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) berdasarkan dengan kemampuan pelaksanaan.

Yang penting menurut Kania sudah sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, kalau melebihi pagu baru tidak sesuai aturan.

” BLP kita juga sangat hati-hati dan ketat dalam melaksankan lelang kalau tidak sesuai aturan tidak akan melelangkan,” Kata Kania (Yuli Efendi)

BERIMBANG.COM, Depok – Masyarakat pasir putih menolak dan mengepung kantor kelurahan yang berada di rt04/02 karena kecewa dengan mutasi pejabat terlebih untuk plt kelurahan pasir putih pada Jumat (24/7).

Walikota Depok merotasi pejabat tingkat ekselon 1,2 dan 4 dibalaikota pada Jumat (24/7/2015) bertepatan denga pelantikan, warga langsung mengepung kantor kelurahan Pasir Putih kecamatan Sawangan, Depok sekitar pukul 17:30 wib.

Warga sudah merasa nyaman dengan PLT lurah Pasir Putih, hal ini diungkapkan M. Yudi selaku masyarakat yang sekaligus mengamini kejadian seperti ini.

Dikatakannya, lanjut Yudi, masyarakat sudah memberikan permohonan kepada pemkot (walikota-red) untuk tidak menganti plt lurah Pasir Putih namun tidak ada tanggapan.

Disamping itu, ketua karang taruna Pasir Putih,  Saiful Bahri mengatakan, hal ini dilakukan karena warga  sangat kecewa dengan  pergantian plt lurah pasir putih.

“Kondisi di wilayah kelurahan Pasir Putih sudah sangat kondusif, pasalnya masyarakat sudah merasa nyaman dengan keberadaan plt lurah Sudadih, “kesalnya.

Lebih lanjut, seharusnya dengan adanya pergantian pejabat, PLT lurah yang dijadikan sebagai lurah depinitif lurah Pasir Putih bukan dipindahkan.

Kondisi kantor kelurahan saat ini rusak berat, warga menyegel kantor kelurahan dengan spanduk yang bertuliskan “Masyarakat Pasput Menolak Lurah PLT Diganti”.

Petugas kepolisian yang diturunkan kapolsek Sawangan dan Babinsa masih menjaga lokasi untuk menghindari amukan susulan sementara lokasi diberikan polis line.(ik)