Jabodetabek

BERIMBANG.COM, Depok  – Wakil Ketua DPRD Kota Depok H.M.Supariyono,Amd. Ak , memimpin rapat, dalam sambutannya mengatakan bahwa rapat paripurna ini masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baik Komisi maupun Badan, menyampaikan rencana kerjanya selama masa sidang kedua tersebut.

 “Berbagai kegiatan akan dilaksanakan dengan semangat tinggi dalam rangka untuk pembenahan di semua sektor guna meningkatkan pengawasan serta melaksanakan program kerja yang telah diagendakan”, kata Supariyono.

Adapun rencana kerja dari masing-masing AKD adalah sebagai berikut :
Komisi A yang membidangkan masalah pemerintahan, disampaikan oleh Hj.Siti Sutinah anggota Komisi A dari Fraksi PDIP, mengucapan selamat memasuki Tahun Baru 2018 , “mari kita tingkatkan kualitas kehidupan dengan berbuat dan bekerja dengan baik untuk kemajuan dan kesejahteraan pribadi, keluarga dan masyarakat, ujarnya pada penyampaian rencana kerjanya selama masa sidang kedua.

 "Hj.Siti Sutinah mengatakan, bahwa Komisi A akan melanjutkan beberapa agenda kegiatan yang belum terselesaikan pada masa sidang kedua ini, antara lain Pengawasan terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan serta evaluasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan, memfasilitasi penyelesian masalah aset fasos-fasum, koordinasi persiapan pelaksanaan pemilihan Gubernur di Kota Depok bersama KPUD. Panwas, Kesbangpol dan Disdukcapil, koordinasi perihal pengawasan terhadap warga negara asing, pengawasan terhadap penegakkan Perda tentang perijinan, penerapan garis sempadam situ dan sungai serta mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Depok.

Pada kesempatan lain, Komisi B yang membidangi masalah Perekonomian dan keuangan Daerah, dalam penyampaian rencana kerjanya oleh Wakil Ketua Komisi B Rienova Serry Donie,S.Sos dari Fraksi Gerindra atas nama pimpinan dan anggota Komisi B mengucapkan, selamat Tahu Baru 2018 semoga di Tahun yang baru ini kita semua akan menjadi lebih baik lagi dalam segala hal, "ujarnya". 

Lebih lanjut dia menyampaikan, bahwa Potensi ekonomi lokal harus di eksplorasi dengan baik dan tepat oleh Pemerintah Kota Depok, peran serta masyarakat pun harus lebih di efektifkan dan diberi informasi yang seluas-luasnya terutama terkait Pajak Daerah, apabila peran ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh yang luar biasa untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menumbuhkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Depok.

“Salah satu potensi Pajak yang akan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Parkir, selama ini Komisi B melihat dan menganalisa pajak parkir masih belum optimal karena banyak lahan parkir yang dikelola oleh Dishub masih belum tertib dan teratur, “untuk itu Komisi B mendorong dan mendukung upaya Pemerintah Kota Depok agar lahan parkir yang ada, dikerjasamakan dengan pihak ketiga secara professional untuk meningkatkan PAD melalui Pajak Parkir tersebut”, ujarnya.

Dikesempatan yang sama Komisi C yang membidangi masalah Pembangunan, dalam penyampaian rencana kerjanya disampaikan oleh Veronica wiwin widarini,SE. Anggota Komisi C dari fraksi PDIP, bahwa rencana kerja Komisi C pada masa sidang kedua ini fokus pada beberapa kegiatan penting dan segera melakukan rapat kerja dengan OPD terkait sebagai leading sektor Komisi C yaitu Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Dinas Perhubungan.

Hal ini dilakukan dalam rangka untuk membahas dan mendorong OPD tersebut agar melakukan percepatan pembangunan sesuai APBD yang telah ditetapkan, “karena dilihat dari kondisi yang ada saat ini pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan selalu dilaksanakan pada akhir tahun, terkesan tidak direncanakan dengan baik sehingga pekerjaan dilapangan terburu-buru mengakibatkan kualitas pekerjaan juga kurang baik dan terjadi penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun, ungkapnya.

Selain itu Kebijakan Sistim Satu Arah (SSA) agar pihak Dinas Perhubungan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan warga dan pedagang yang terkena dampak dari kebijakan tersebut untuk mencari solusi yang terbaik, selain itu Komisi C juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk mempercepat pembangunan Tol Desari dan Cijago dan juga akan membuat dan memperlebar jalan-jalan alternatif. Hal ini guna mengurai kemacetan di Kota Depok yang semakin parah terutama pada hari Sabtu dan Minggu.

Sedangkan pada penyampain rencana kerja Komisi D yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat, disampaikan oleh Lahnuddin Abdullah,S.Kom. Anggota Komisi D dari Fraksi PAN, menjelaskan bahwa Komisi D akan melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap OPD terkait sebagai mitra kerjanya yaitu bidang Pendidikan, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. Dengan telah disahkannya Perda tentang Budaya Gemar membaca, Komisi D akan mengundang Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk membahas langkah-langkah intensifikasi gerakan gemar membaca di Kota Depok , baik strateginya maupun bentuk yang ditetapkan apakah melalui Pemerintah, masyarakat maupun keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik.

Selain itu Dia juga menyampaikan bahwa,Pelayanan RSUD Depok perlu ditingkatkan lagi ke depan, karena RSUD Depok saat ini sudah menjadi kebutuhan Primer masyarakat Kota Depok dan untik Rumah Sakit Swasta agar ditambah lagi kerjasamanya dengan BPJS. Selain itu Komisi D juga akan melakukan Rapat Kerja dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Para Pengusaha untuk membuat program agar para siswa yang telah Lulus SMK & SMA yang tidak meneruskan pendidikannya agar bisa mendapatkan pekerjaan di wilayah Kota Depok serta melakukan sosialisasi bursa kerja sampai ke Level Kelurahan. Memberikan kemudahan perijinan kepada para investor untuk membuka usahanya di Depok dengan demikian dapat merekrut tenaga kerja khususnya warga Depok.

Adapun Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan pada Gedung Baru RSUD Depok, setelah melakukan rapat evaluasi dan berkoordinasi denga RSUD Depok pada Desember 2017 lalu, maka Komisi D akan memanggil Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok untuk meminta keterangan tentang kesiapan Gedung Baru RSUD tersebut agar segera dapat dioperasionalkan penggunaannya, Komisi D juga berencana akan turun melihat langsung kondisi Gedung Baru RSUD tersebut. (*)

BERIMBANG.COM, Bogor – Dinas Bina Marga dan Sumber daya air Kota Bogor, Kepala Bidang (KABID) Perencanaan dan Pengawasan, menjelaskan ketidaktahuan batas kali ciheuleut, yang diduga ada penyempitan kali dengan adanya pekerjaan turap, terlihat dalam photo. 

"Ada laporan kesini, tapi saya gak tau laporan darimana, ada photonya we, ga tau pak kasinya ga ada, saya mah lihat photonya doang," terang Satia Mulia kabid perencanaan dan pengawasan, beberapa waktu lalu kepada wartawan. 

"Masalah Batas tanah yang tahu kelurahan, kemaren juga kita (pemerintah) mah mundur," kata Satia. 

Lanjut Satia, "Dia (pemilik lahan) ngakunya tanah dia, makanya saya serahkan kekelurahan, kalau masalah batas tanahkan yang tahu kelurahan, kelurahankan punya data tanah," tegasnya. 

"Kalo batas kali gak ada, gak ada istilah batas kali, jangankan yang gitu (kali), yang gede aja sungai gak ada, karena itukan disebutnya batas alam," terangnya

Terpisah, Lurah Tanah Baru Kota Bogor, Dede Sugandi, tidak mengetahui adanya penurapan yang dilakukan pemilik lahan. 

"Tidak ada koordinasi seperti itu, dipanggil (pemilik lahan) kesini datang minta kejelasan, karena ini sudah menjadi berita laporan," kata Dede, diruang kerjanya 14/5/2018.

"ga diperlihatkan (oleh pemilik lahan),  batas-batas nya kan disini ngobrol nya (kantor lurah)" ketus Dede. 

Lebih lanjut, ketidaktahuan lurah yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, terkait letak batas tanah, mengatakan "Belum, waulohualam," pungkasnya. (TYr/EM)

BERIMBANG.COM, Bogor – Digelar di Bukit Gumati Convention Hotel, Perpisahan siswa dan siswi kelas XII SMK Negeri 1 Bogor, pada Kamis (03/05/2018) diwarnai isak tangis. Sejumlah siswa, guru, maupun orang tua terlihat tak kuasa menahan rasa haru.

Pelepasan siswa siswi SMK Negeri 1 Kota Bogor, yang tidak terlepasa dari upacara adat, menampilkan Raja dan Ratu, dari siswa siswi berprestasi, yang menjadi Raja. 

Angga Sopian, dari Jurusan Multi Media, sebagai pemenang lomba FLS. 2. N , juara dua tingkat Nasional di Menado, dan Ratu oleh Ismi, dari jurusan Akuntansi, upara adat terebut diiringi  oleh penari dan ki lengser, sehingga acara semakin meriah.

Dalam sambutannya, Kepala SMK Negeri 1 Bogor Chairil Anwar mengaku bangga atas pencapain seluruh siswa dan siswi.

“Saya berharap agar semua lulusan SMKN 1 Bogor mampu mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkompeten dibidangnya,” singkatnya.

Diantaranya ada penobatan raja dan ratu yang diraih oleh Angga sopyan sebagai raja dan Rizka Ismi Khoiriah sebagai tanda prestasi tertinggi yang diraihnya

“Saya bangga bisa menjadi bagian SMKN 1 BOGOR karena disini saya menemukan rumah kedua, dimana duka, canda dan tawa menjadi satu dan saya berharap SMKN 1 BOGOR bisa terus maju dan meningkatkan prestasi di tingkat nasional,” Ujar Angga peraih juara 3 lomba menyanyi solo tingkat nasional kepada wartawan. (EM)

BERIMBANG.COM, Bogor – Menyikapi anggapan miring warga Rt 3 dan 4 di Rw 2 Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor dalam polemik proyek Bogor Village yang diarahkan kepadanya, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Palasari angkat  bicara. Menurut Babinsa Palasari, informasi yang beredar itu tidak sesuai dengan fakta.

Peltu Adar Suhendar, Babinsa Palasari, kepada Berimbang.com, Sabtu (12/05/18) pagi menjelaskan, beberapa waktu lalu pihak pemborong pekerjaan perataan tanah (cutt and fill) di proyek Bogor Village menyampaikan tentang rencana perusahaan yang akan menurunkan alat berat ke lokasi proyek untuk pekerjaannya. Berkaitan dengan hal itu, pemborong itu memintanya untuk menjembatani komunikasi dengan perwakilan tokoh dan pengurus  masyarakat.  Peltu Adar menyebutkan, tokoh dan pengurus yang diundang pengembang itu diantaranya Haji Ade, Rt Jajat, Rt Sambas, dan Rw Uyung.

"Setelah saya informasikan ke perwakilan masyarakat tentang undangan pihak pemborong itu, rt ade meminta agar pertemuan jangan dilakukan di kantor bogor village tapi di rumah makan anis di bnr. Permintaan itu pun dikabulkan pemborong, sampai akhirnya pertemuan itu berlangsung disana. Yang hadir itu sesuai yang diundang, kecuali rw uyung. Saya sendiri selaku babinsa dan pak eza selaku bhabinkamtibmas juga hadir sebagai pendengar", kata Peltu Adar.

Dalam pertemuan itu, lanjut Peltu Adar, terjadi komunikasi antara perwakilan masyarakat dengan pihak Syam selaku pemborong. Dalam pertemuan itu, pihak pemborong menyampaikan tentang rencananya menurunkan alat berat untuk perataan tanah. Menyikapi rencana itu, Rt Ade meminta dana kompensasi untuk warga sebesar 20 juta. Setelah melalui negosiasi, akhirnya disepakati dana kompensasi untuk kebisingan itu sebesar 10 juta. Namun, Peltu Adar menyangkal keras atas informasi yang beredar di masyarakat bahwa dana kompensasi itu diserahkan pihak perusahaan melalui rekening pribadinya.

"Saya tidak pernah merasa menerima uang kompensasi dari perusahaan yang diminta perwakilan warga dalam pertemuan itu, baik secara langsung atau melalui rekening pribadi saya. Kalo rt ade bilang seperti itu, silahkan tunjukan buktinya kepada saya. Memang saat itu rt jajat bilang ke pak Syam kalo dana itu sudah ada tolong titip transfer aja ke rekening saya tapi saya tolak. Bahkan pihak pemborong pernah akan menyerahkan dana secara tunai ke saya tapi saya tolak juga karena kondisi di bawah masih belum kondusif. Saya hanya diminta pihak perusahaan untuk menjembatani kepentingan pemborong dengan masyarakat. Dan saya pun sudah fasilitasi kedua belah pihak sesuai posisi dan fungsi saya sebagai Babinsa", tegasnya.

Sebagai tambahan informasi, PT Rivella Kurnia Kasih berencana akan membangun perumahan dan hotel Bogor Village yang lokasinya berada di dua wilayah, kota dan kabupaten Bogor, yakni di wilayah Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dan wilayah Rt 3 dan 4 di Rw 2, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Namun perjalanan rencana pembangunan itu tidak berjalan mulus. Kerap terjadi polemik di lingkungan masyarakat sekitar.

Warga menuding, ada oknum di internal perusahaan yang sengaja memicu kekisruhan, hingga menimbulkan gesekan antar warga. Jum'at (11/05/18) warga Palasari menggelar pertemuan di kediaman ketua paguyuban Basamu di Jalan Cagak Cijeruk dan menyepakati penolakan turunnya alat berat milik pemborong ke lokasi proyek karena belum adanya komunikasi dan kesepakatan yang jelas antara warga dengan pihak perusahaan. (Na)

BERIMBANG.COM, Depok – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bogor mengundang audiensi Jajaran Ikatan Wartawan Online (IWO) Bogor Raya dengan tema pembahasan tentang Pemilukada serentak di Hotel M-One Sukaraja Kab. Bogor, (8/05/2018).

Ridwan Arifin, ST Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor mengapresiasi kedatangan jajaran IWO Bogor Raya, mengajak serta berperan aktif dalam pengawasan dan menginformasikan pilkada agar tercipta kondusif dan aman. "Kami Panwaslu menekankan bahwa pemilu ini adalah hajat kita bersama, dan tugas teman-teman wartawan juga mengabarkan kebenaran informasi ke masyarakat," ungkap ketua Panwaslu.

"Luasnya kabupaten bogor dengan 7.535 TPS yang tersebar memerlukan peran serta partisipatif masyarakat dan berbagai elemen termasuk wartawan tentunya, di kabupaten Bogor ini," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Wartawan Online, Didin juga menyambut baik silaturahmi diantara IWO dan Panwaslu. "Di era digital ini, Kami wartawan dalam naungan  IWO, juga turut serta berperan aktif mengahalau berita hoax, turut serta menciptakan suasana yang kondusif apalagi jelang Pemilukada, Pileg sampai Pilpres nantinya, semoga kabupaten Bogor kondusif, aman dan nyaman", tuturnya.

"Ketua Umum kami Jhodi Yudono, senior editor kompas.com menciptakan lagu mars IWO, yang diantara syair lagunya, 'Kebohongan adalah musuh kami', itu semangat spirit IWO Memerangi hoax, yang menjadi garda terdepan di era digital ini," tambahnya.

Selanjutnya Pihak Panwaslu mengajak serta Jajaran Ikatan Wartawan Online menyaksikan Dukungan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Bogor yang dikomandoi Dian Firmansyah, dengan 3.000 anggotanya, berikan dukungan ke Panwaslu untuk mengawasi dan mensukseskan Pilkada 2018 aman dan kondusif.  (Red)