Depok

Berimbang.com – Depok, 24 Juli 2025
Rencana pembangunan stadion bertaraf internasional di kawasan Tanah Merah, Cipayungjaya, Kota Depok kembali menuai polemik. Kali ini, PT. Tjitajam secara terbuka mengklaim bahwa lahan yang direncanakan untuk proyek stadion tersebut adalah milik mereka secara sah.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Depok Supian Suri menyerahkan penyelesaian sengketa kepada proses hukum.

“Terkait dengan apa yang disampaikan PT. Tjitajam, ya silakan itu menjadi proses hukum,” ujar Supian kepada wartawan di Balai Kota Depok, Kamis (24/7/2025).

Supian menjelaskan bahwa lahan tersebut selama ini diketahui merupakan bagian dari aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berada dalam penguasaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, ia mengakui bahwa hingga saat ini, Pemerintah Kota Depok belum menerima persetujuan resmi dari pihak BLBI.

“Cerita BLBI ini masih dalam bentuk proposal yang kami ajukan. Jadi belum ada keputusan atau persetujuan yang resmi,” tegasnya.

Sementara itu, pihak PT. Tjitajam melalui kuasa hukumnya, Reynold Thohak, menyatakan bahwa kliennya adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 257/Cipayung Jaya tertanggal 25 Agustus 1999. Lebih lanjut, Reynold mengklaim kepemilikan itu telah diperkuat oleh 10 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Tanah tersebut sekarang juga dalam status sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” ungkap Reynold.

Di sisi lain, Pemkot Depok tetap berharap agar pembangunan stadion dapat menjadi salah satu tonggak kemajuan infrastruktur kota. Dalam beberapa kesempatan, Supian Suri menegaskan keinginannya membangun stadion sebagai bagian dari aspirasi masyarakat, di samping pelebaran Jalan Raya Sawangan dan penambahan akses tol.

Meski demikian, sengketa ini menunjukkan bahwa rencana ambisius tersebut masih dihadapkan pada persoalan legalitas yang belum tuntas.*””

BERIMBANG.com, Depok – Ribuan warga Depok, Jawa Barat, menyerbu Kantor Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kamis (24/7), demi mendapatkan bantuan beras 20 kilogram dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digelontorkan pemerintah lewat Perum Bulog.

Sebanyak lebih dari 1.300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengantre sejak pagi dalam penyaluran bansos yang dilakukan serentak di seluruh kelurahan di Kota Depok. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menstabilkan daya beli rakyat miskin di tengah tekanan ekonomi dan inflasi yang belum juga reda.

“Lumayan bisa buat seminggu lebih, soalnya harga beras di pasar mahal banget,” kata Sulastri (48), warga RW 03, yang mengaku harus mengencangkan ikat pinggang untuk kebutuhan sehari-hari.

Program bansos ini direncanakan berlangsung hingga akhir Juli 2025. Pemerintah mengklaim bahwa distribusi beras murah ini adalah bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan, terutama untuk masyarakat kelas bawah yang paling terpukul oleh melonjaknya harga bahan pokok.

Namun di balik antusiasme, kritik pun tetap mengemuka. Sejumlah pengamat menilai program seperti ini tidak menyentuh akar persoalan, yakni ketergantungan pada impor, lemahnya produksi lokal, serta minimnya proteksi terhadap petani kecil.

“Bansos itu ibarat obat penenang sementara. Tapi kalau sistem pangan tidak dibenahi, rakyat akan terus jadi pasien tetap,” ujar pengamat kebijakan publik dari UI, Dini Rahmawati.

Sementara itu, warga berharap program ini tak berhenti hanya sebagai “pemanis” menjelang agenda-agenda politik besar, tapi menjadi komitmen jangka panjang dalam melindungi perut rakyat.***

Berimbang.com – Depok | Ribuan pengendara terjaring dalam pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2025 di Kota Depok. Selama sembilan hari pertama, Polres Metro Depok mencatat 5.758 pelanggaran lalu lintas, dengan titik-titik pelanggaran tertinggi terjadi di Jalan Margonda Raya, Jalan Raya Bogor, dan Jalan Ir. H. Juanda.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok, Kompol Joko Sembodo, menjelaskan bahwa titik-titik tersebut dipilih karena tingginya intensitas kendaraan dan rawan kecelakaan.

“Kami fokuskan personel di area rawan pelanggaran. Tujuannya bukan semata menindak, tapi menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan,” ujar Joko, Selasa (22/7/2025).

Fokus Pelanggaran: dari Helm Hingga Lawan Arus

Operasi yang berlangsung sejak 14 Juli hingga 27 Juli ini menargetkan berbagai pelanggaran fatal, antara lain:

• Tidak menggunakan helm SNI
• Tidak mengenakan sabuk pengaman
• Penggunaan ponsel saat berkendara
• Pengemudi di bawah umur
• Berboncengan lebih dari dua orang
• Mengemudi dalam pengaruh alkohol
• Melawan arus lalu lintas
• Melebihi batas kecepatan
• Kendaraan dengan ODOL (Over Dimensi Over Loading)

“Jenis pelanggaran ini sering menjadi penyebab utama kecelakaan dengan korban jiwa,” tambah Joko.

Hasil Sementara Operasi: Ribuan Teguran dan ETLE Aktif

Selama sembilan hari operasi, Polres Metro Depok mencatat:

• 2.158 pengendara mendapat teguran langsung
• 2.005 pengendara menerima edukasi langsung di lapangan
• 1.595 pelanggaran terekam melalui sistem ETLE statis

Polisi menerapkan strategi preemtif, preventif, dan represif untuk menciptakan kesadaran yang lebih menyeluruh.

“Kami tidak ingin masyarakat hanya takut pada tilang. Mereka perlu memahami bahwa disiplin berlalu lintas menyelamatkan nyawa,” tegas Joko.

Operasi Serentak Polda Metro Jaya: Tertib Lalu Lintas Bukan Sekadar Musiman

Operasi Patuh Jaya 2025 digelar serentak di wilayah Polda Metro Jaya, termasuk Kota Depok, sebagai bagian dari upaya nasional menekan angka kecelakaan dan membudayakan tertib lalu lintas.

Dengan bantuan ETLE, polisi dapat menindak pelanggaran secara lebih objektif, transparan, dan akurat, meminimalisir potensi suap serta mempercepat proses penindakan.

“Keselamatan bukan tanggung jawab polisi saja, tapi kita semua sebagai pengguna jalan,” tutup Joko.

iik

BERIMBANG.com – Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) SMP Negeri se-Kota Depok menyampaikan kegelisahan warga Kecamatan Cilodong terkait mandeknya pembangunan gedung SMP Negeri 31 yang telah diajukan sejak 2017 namun belum terealisasi hingga tahun 2025 ini.

Keresahan warga tersebut disampaikan oleh Diantoro KL selaku perwakilan FKKS dalam surat terbuka yang ditujukan kepada para pemegang kewenangan di Kota Depok.

“Kami hanya ingin bertanya, kenapa pembangunan gedung SMP Negeri 31 di wilayah kami yang seharusnya sudah berjalan sejak 2020 justru ditunda tanpa kejelasan?” ujar Diantoro, Jumat (19/7/2025).

Menurutnya, warga telah menyampaikan permohonan secara tertulis sejak tahun 2017. Namun ironisnya, pada anggaran 2022, rencana pembangunan sekolah tersebut justru dialihkan ke wilayah Kecamatan Sukmajaya untuk membangun SMP Negeri 32.

“Ini membuat kami bertanya-tanya, apakah pembangunan ini telah dipolitisasi? Padahal wilayah kami sangat membutuhkan. Potensi lulusan SD di Cilodong yang rawan tidak tertampung mencapai hampir 300 siswa per tahun,” jelasnya.

Lebih lanjut, Diantoro menyinggung dugaan adanya pejabat wilayah yang memilih “cari aman” dan enggan memperjuangkan aspirasi warga karena tekanan atasan.

“Kami sempat melakukan audiensi ke DPRD Depok. Namun dua bulan setelahnya, justru ada oknum anggota dewan yang menyebut pembangunan SMP Negeri di wilayah kami bisa menjadi mudharat. Kami bingung, di mana letak mudharatnya jika ini demi kepentingan pendidikan anak-anak?” ujarnya dengan nada kecewa.

FKKS bersama warga berharap agar pemerintah kota Depok bersikap adil dan transparan dalam menyusun prioritas pembangunan. Mereka meminta agar jeritan masyarakat Cilodong mendapat perhatian dan solusi nyata.

“Kami hanya ingin pendidikan yang merata dan layak bagi anak-anak kami di Cilodong,” tutup Diantoro.

iik

Berimbang.com — Masyarakat Kampung Panggulan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok kembali menggelar kegiatan santunan anak yatim dan duafa sebagai bagian dari peringatan bulan Muharram 1446 H. Kegiatan yang dikenal juga sebagai “Lebaran Anak Yatim” ini berlangsung meriah di Jl. Abdul Fatah, Minggu (16/7/2025).

Rojali atau akrab disapa Gompal, selaku Ketua Panitia, menyampaikan bahwa santunan diberikan kepada 77 anak yatim masing-masing sebesar Rp 2,5 juta per orang dan 213 orang duafa dengan nominal Rp 500 ribu per orang. Total anggaran yang terkumpul dari sumbangan warga, donatur, dan dukungan Ormas Pemuda Pancasila Kelurahan Pengasinan mencapai Rp 320 juta.

“Sudah menjadi kewajiban kita sebagai sesama manusia yang memiliki rasa kepedulian terhadap anak yatim dan duafa. Setidaknya, dengan santunan ini mereka merasa diperhatikan dan disenangkan hatinya. Semoga bermanfaat dan kelak menjadi anak-anak yang sukses, bahagia, dan soleh,” ujar Rojali dalam sambutannya.

Acara ini juga dimeriahkan dengan pembagian door prize berupa kipas angin dan dispenser dari Pemuda Pancasila Kelurahan Pengasinan, yang turut membantu dalam pengamanan dan pengaturan lalu lintas selama acara berlangsung.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut aparat pemerintah setempat, para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta anggota Ormas Pemuda Pancasila. Menurut Rojali, santunan anak yatim dan duafa ini telah menjadi agenda rutin tahunan di Kampung Panggulan setiap bulan Muharram, dengan tujuan membangun kepedulian sosial di kalangan masyarakat.

“Alhamdulillah, acara berjalan lancar sesuai rencana. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan menginspirasi lingkungan lain,” tambahnya.

iik

Depok | Berimbangcom — Penertiban bangunan liar (bangli) di Jalan Juanda Depok kembali molor tanpa kejelasan, meski sebelumnya dijadwalkan sudah dibongkar dua hari lalu. Ketidaktegasan Pemerintah Kota Depok dalam menegakkan Peraturan Daerah kembali menuai kritik warga.

Anton Sujarwo, tokoh masyarakat Depok sekaligus pembina Komunitas Arek Malang (Arema), mempertanyakan sikap Pemkot yang dinilai pilih kasih dalam menjalankan aturan.

> “Informasinya dua hari lalu harusnya dibongkar, tapi sampai hari ini tidak ada tindakan. Jangan tembang pilih dong,” tegas Anton kepada wartawan, Rabu (25/6/2025).

Lebih dari sekadar molor, Anton juga menuding adanya praktik tidak sehat di balik mandeknya penertiban. Ia menyebut ada dugaan “bagi-bagi hasil” dari praktik sewa lahan ilegal yang mencapai ratusan juta rupiah di atas jalur pipa gas milik Pertamina.

“Itu lahan berbahaya, tapi dipakai usaha atas dasar bayar sewa ke oknum tertentu. Ini jelas mengandung unsur pidana dan bisa melibatkan pejabat tinggi di Depok,” ujarnya lagi.

Rapat koordinasi terakhir yang digelar Pemkot Depok, dipimpin langsung oleh Pj Sekda Nina Suzana, disebut telah menyepakati penertiban. Namun, keputusan pelaksanaan masih menggantung di tangan Satpol PP Kota Depok.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Satpol PP Dede Hidayat belum memberikan keterangan resmi.

Sementara itu, pihak Pertamina Gas menyatakan siap menertibkan bangunan liar tersebut lantaran berada di atas jalur pipa aktif yang berpotensi membahayakan publik. Bahkan sosialisasi penggusuran telah dilakukan dengan dukungan Kodim Depok.

Yang mengejutkan, sejumlah pemilik bangunan menunjukkan bukti kwitansi sewa lahan ilegal yang ditandatangani Ketua K3D berinisial HF. Nilai sewa bervariasi antara Rp 10 juta hingga Rp 100 juta.

“Saya bayar Rp 10 juta ke HF dan J, tapi ditagih lagi. Saya tolak, apalagi katanya dijamin setahun tidak akan digusur,” ungkap seorang pemilik rumah makan yang enggan disebut namanya.

Kasus ini bukan sekadar soal bangunan liar, melainkan mengarah pada dugaan mafia lahan dan pemalakan publik secara terstruktur. Ketegasan Pemkot Depok kini diuji.

iik

BERIMBANG.com,Depok – Majelis Taklim Balai Wartawan (MT. Balwan) Kota Depok kembali menggelar kegiatan rutin Pengajian Bulanan pada Kamis (22/5/2025). Dengan mengusung tema “Pentingnya Menjaga Lidah dan Ghibah”, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana memperkuat keimanan dan membangun kesadaran pentingnya menjaga lisan di tengah masyarakat.

Pengajian dimulai selepas salat Ashar berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan salawat, dzikir, tahlil, dan tahmid yang dipimpin oleh Ustadz Salwani. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan tausyiah agama yang disampaikan oleh Ustadz Syahruddin El Fikri, pimpinan Yayasan Rumah Berkah Nusantara, Depok. Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa bersama oleh Ustadz Irfan Lubis.

Ketua MT. Balwan Kota Depok, Adie Rakasiwi, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kembali kegiatan pengajian bulanan yang menjadi wadah silaturahmi dan peningkatan ilmu agama bagi para jemaah.

“Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat sehat, iman, dan Islam sehingga bisa berkumpul dan mengaji bersama,” ujar Adie.

Dalam kesempatan itu, Adie juga memaparkan sejumlah program MT. Balwan dalam tiga bulan ke depan, di antaranya perhelatan Semarak Muharram 1446 H, kegiatan ziarah dan wisata religi, serta program Jumat Berkah dan pengajian rutin.

Ustadz Syahruddin dalam tausyiahnya mengajak jamaah untuk memperbanyak dzikir dan tilawah Al-Qur’an sebagai bentuk penjagaan hati dan lisan. Ia menegaskan pentingnya menghindari perkataan kotor, caci maki, dan ghibah dalam kehidupan sehari-hari.

“Seorang muslim sejati akan selalu menjaga lisannya. Apa yang keluar dari mulutnya mencerminkan apa yang ada di hatinya,” ujar Ustadz Syahruddin.

Ia juga mengutip sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, “Barangsiapa yang dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara rahangnya (lisannya) dan di antara kedua pahanya (kemaluannya), maka Aku akan menjamin baginya surga.” (HR. Bukhari No. 6474).

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dari berbagai elemen, termasuk divisi rohis Forkabi Kota Depok serta sejumlah mitra dari Al Azhar Memorial Garden. Memorial Director Al Azhar Memorial Garden, Tri Yuniarti, menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan untuk memperkenalkan fasilitas pemakaman muslim yang dikelola secara profesional sesuai standar ISO 9001.

“Terima kasih kepada MT. Balwan yang telah memberi ruang untuk mengenalkan Al Azhar Memorial Garden sebagai rumah masa depan bagi kaum muslim,” kata Tri.

Ia juga membuka peluang kerja sama dengan MT. Balwan dalam hal edukasi dan pemasaran, sekaligus mengajak jemaah untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi pemakaman di Karawang.

iik

BERIMBANG.com, Depok – Kabar gembira buat warga Depok! Mulai Minggu, 4 Mei 2025, Jalan Margonda Raya bakal jadi arena bebas kendaraan setiap akhir pekan. Yap, Pemkot Depok resmi menetapkan Car Free Day (CFD) yang berlaku setiap hari Minggu dari pukul 05.30 sampai 08.30 pagi.

Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan langsung kabar ini seusai Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-26 Kota Depok, Jumat (25/4). Menurutnya, CFD ini adalah hasil koordinasi dengan Kapolres dan akan dimulai dari Balai Kota hingga simpang Jalan Juanda.

Tenang, buat yang tetap harus lewat, nggak semua jalur ditutup kok. Hanya satu jalur yang bebas kendaraan, sementara jalur satunya masih bisa dilewati motor dan mobil.

“Ini bagian dari semangat kami untuk mengajak warga hidup sehat. Bisa olahraga, jalan santai, atau sekadar nongkrong bareng keluarga,” ujar Supian.

Nah, siap-siap ya warga Depok! Yuk, manfaatkan CFD ini buat rehat dari polusi, nikmatin udara pagi, dan tentunya… spot Instagramable yang lebih leluasa di Margonda!

Red

BERIMBANG.com,Depok – Optimisme terhadap pemanfaatan potensi air di Kota Depok mencuat dalam kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat ke Balai Kota Depok, Senin (21/04/25). Bertempat di Ruang Edelweis, Wali Kota Depok Supian Suri menyambut langsung rombongan yang dipimpin oleh Pradi Supriatna, didampingi Pj. Sekda Kota Depok serta sejumlah OPD terkait.

Dalam sambutannya, Supian Suri menyoroti pentingnya pemanfaatan setu sebagai aset strategis kota. Bukan hanya sebagai kawasan resapan air, tetapi juga potensi ekonomi, wisata, hingga olahraga.

Baca juga: PT. Tirta Asasta Depok Sosialikan Dampak Penggunaan Air Tanah Berlebihan Bagi Lingkungan

> “Depok punya banyak setu besar. Jangan hanya jadi tempat tampung air, tapi juga bisa mendongkrak ekonomi warga,” ujarnya penuh harap.

Tak hanya soal setu, kunjungan ini juga membahas isu serius: perizinan air bawah tanah dan pengelolaan air bersih oleh PDAM Tirta Asasta. Salah satu perhatian utama adalah potensi besar Kali Pesanggrahan yang melintasi Sawangan, Limo, dan Cinere. Sayangnya, sampai saat ini, Depok belum mengantongi izin resmi untuk pemanfaatan air dari kali tersebut.

> “Kami ingin sinergi ini membuka jalan agar Depok bisa kelola airnya secara mandiri dan maksimal,” tambah Supian.

Sementara itu, Pradi Supriatna dari DPRD Jabar menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas pemerintah. Ia mendorong agar seluruh isu strategis, terutama soal pengelolaan air, digarap serius dengan asas keadilan dan manfaat langsung bagi masyarakat.

> “Kita ingin bantu secara tepat sasaran. Tapi semua dimulai dari data, perizinan, dan komitmen bersama. Air adalah kebutuhan pokok, harus dikelola bijak,” tegas Pradi.

Pertemuan ini diharapkan menjadi tonggak awal penguatan sinergitas antara Pemkot Depok dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Harapannya, berbagai potensi sumber daya air di Kota Depok bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan dan optimal untuk kepentingan warga.

iik