Depok

BERIMBANG.com, Depok – Kehadiran Anggota Mencapai Korum Pada akhir pekan lalu, tepatnya pada Jumat tanggal 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2023. Gedung Paripurna DPRD Depok yang berlokasi di Jalan Boulevard, Grand Depok City menjadi tempat diadakannya rapat ini.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, ke-dua Wakil Ketua Dewan, unsur forkopimda Kota Depok serta Sekda Kota Depok, Nina Suzana. Pelaksanaan rapat dipimpin oleh ketua DPRD Kota Depok, TM. Yusufsyah Putra. Sebelum sidang dimulai, Ketua mengabsen anggota dewan yang datang untuk mencapai kesepakatan.

Dalam rapat, Yusufsyah Putra menyatakan kehadiran anggota DPRD sudah mencapai korum. Berdasarkan daftar hadir dari 49 orang anggota DPRD, yang hadir hari itu sebanyak 34 orang anggota, terdiri dari 27 orang hadir tatap muka dan 7 orang hadir secara virtual.

Sebelumnya, Badan Anggaran telah mengadakan rapat pembahasan pada tanggal 28 sampai 30 Juni 2024 lalu bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Depok serta seluruh perangkat daerah. Dari rapat pembahasan tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilaporkan dan dapat disimpulkan.

Pertama, LPJ yang disampaikan oleh tim anggaran pemerintah daerah Kota Depok masih perlu disempurnakan. Kedua, perlu dikaji lagi mata anggaran terutama belanja, yang menyebabkan pelaksanaan anggaran mendapatkan penilaian tidak efesien pada indikator efesien. Supaya dapat ditemukan permasalahan, penyebabnya dan pemecahannya. Ketiga, terkait pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun 2023 sebesar 5,05%. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran 6,97%, tingkat kemiskinan 2,38%, dan rasio dini 0,402% di Kota Depok tidak sesuai dengan laporan realisasi belanja daerah yang serapannya 92,06%.

Edi Masturo, saat menyampaikan hasil laporan badan anggaran di rapat paripurna, mengapresiasi Pemkot Depok yang telah 13 kali berturut-turut memperoleh nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Edi, kinerja Pemkot Depok yang mendapatkan nilai tersebut merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan.

Dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok, terlihat bagaimana kerjasama antara lembaga pemerintah dan DPRD bisa berjalan dengan baik. Melalui hasil rapat pembahasan Badan Anggaran, dapat ditemukan permasalahan, penyebab, dan solusinya. Pemkot Depok telah menunjukkan kinerja yang baik dengan penghargaan yang didapat dari BPK. Semoga, kerjasama ini dapat terus berjalan dengan baik hingga masa depan yang lebih baik.**

BERIMBANG.com, Depok  – Di era digital ini, media sosial bagaikan pisau bermata dua bagi remaja. Di satu sisi, platform ini menawarkan segudang manfaat, seperti edukasi, informasi, dan koneksi. Namun, di sisi lain, penyalahgunaan media sosial dapat menjerumuskan remaja ke dalam konten negatif, cyberbullying, dan bahkan pelecehan.

Menyadari hal ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hadir di SMPN 19 Kota Depok  dalam kegiatan MPLS untuk membekali para remaja dengan pengetahuan tajam dalam bermedia sosial.

Menurut Riyanto, salah satu guru SMPN 19, edukasi ini sangat penting karena banyak remaja yang masih belum memahami betul konsekuensi dari penggunaan media sosial. “Seringkali, media sosial dianggap membosankan dan tidak penting. Padahal, dampak negatifnya bisa sangat berbahaya,” tegas Riyanto.

Riyanto menjelaskan bahwa penggunaan media sosial yang bijak dapat membuka peluang positif seperti promosi diri, mencari informasi bermanfaat, dan membangun koneksi. Namun, di balik itu semua, terdapat risiko dan tanggung jawab yang harus dipikul.

“Kita harus menghindari pelecehan, bullying, cyberbullying, judi online, dan propaganda negatif. Dampaknya bisa menghancurkan diri sendiri dan orang lain,” jelas Riyanto.

Lebih lanjut, Riyanto menekankan pentingnya memilah konten yang dikonsumsi dan mengatur waktu penggunaan media sosial. “Hindari penggunaan media sosial di waktu yang salah. Batasi waktunya agar tidak kecanduan. Gunakan waktu yang tersisa untuk aktivitas yang lebih bermanfaat,” pesannya.

Melalui edukasi ini, PWI berharap para remaja SMPN 19 dapat menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bertanggung jawab, dan selalu mengedepankan nilai-nilai positif.

“Semoga dengan edukasi ini, para siswa dapat memaksimalkan manfaat media sosial dan berkontribusi untuk kebaikan bersama,” pungkas Riyanto.

Inisiatif PWI ini patut diapresiasi sebagai langkah nyata dalam membangun generasi muda yang cerdas dan berbudaya di era digital. Dengan membekali mereka dengan pengetahuan dan pemahaman yang tepat, diharapkan para remaja dapat memanfaatkan media sosial secara bertanggung jawab dan menjadi agen perubahan positif bagi masyarakat.

iik

BERIMBANG.com, Depok – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 jenjang SMAN di Kota Depok menghadapi masalah serius, yakni mengenai temuan manipulasi nilai dari sejumlah siswa. Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar mencoret setidaknya 51 siswa melalui Jalur Prestasi karena melakukan tindakan tersebut.

Hal ini dilakukan setelah Disdik Jabar menerima instruksi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Itjen Kemendikbudristek).

Kemudian Itjen Kemendikbudristek melakukan rapat dengan berbagai pihak yang terkait seperti Disdik Kota Depok, Perwakilan SMAN di Kota Depok, Inspektorat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Ombudsman dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan diputuskan untuk mencoret sebanyak 51 siswa yang namanya sudah tercantum di Jalur Prestasi PPDB Online 2024 jenjang SMAN di Kota Depok.

Plt Kepala Disdik Jabar, Ade Afriandi mengungkapkan, selain manipulasi nilai, terdapat pula kecurangan lainnya yakni manipulasi Kartu Keluarga (KK) yang terjadi pada PPDB SMAN/SMKN. Secara keseluruhan ada 274 siswa yang terbukti melakukan kecurangan dan dicoret oleh Disdik Jabar. Dari jumlah tersebut, 223 siswa dicoret pada tahap I Jalur Zonasi dan 51 siswa dicoret di Kota Depok karena terbukti memanipulasi nilai. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menegaskan tidak akan mentoleransi kecurangan pada proses PPDB 2024. Jika calon peserta didik yang telah dinyatakan lulus kemudian terbukti melakukan kecurangan maka akan langsung dicoret dari PPDB.

Ade mengatakan, “Dengan dicoretnya 51 siswa, akan diganti siswa dengan peringkat dibawahnya. Kami sedang melakukan sinkron data di 8 SMAN.” Adapun, 51 siswa yang dicoret tersebut berasal dari 3 SMPN di Kota Depok yang diterima melalui Jalur Prestasi nilai. Terdapat rincian 21 siswa di SMAN 1 Depok, 2 siswa di SMAN 2 Depok, 5 siswa di SMAN 3 Depok, 1 siswa di SMAN 4 Depok, 4 siswa di SMAN 5 Depok, 9 siswa di SMAN 6 Depok, 5 siswa di SMAN 12 Depok, dan 4 siswa di SMAN 14 Depok.

Salah satu kepala sekolah di Kota Depok mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap kejadian tersebut. Sekolah yang melakukan manipulasi nilai tersebut diduga melakukan hal tersebut atas persetujuan atau permintaan orang tua. Hal ini dinilai sangat menciderai psikologis anak. Saat ini, sekolah yang terlibat masih dalam tahap pemeriksaan Itjen Kemendikbudristek.

Kabid Kesiswaan SMP Disdik Kota Depok, Joko Sutrisno menegaskan, bagi 51 siswa yang dicoret akan segera difasilitasi untuk mencari sekolah swasta. Joko mengatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab untuk membantu keterlibatan siswa agar segera dapat bersekolah di sekolah swasta jika siswa tersebut belum berhasil mendapatkan sekolah lain.**

BERIMBANG.com, Depok – Proyek Pembangunan UPTD SD. Cisalak 1 dengan nilai anggaran hampir 7 Milyar molor pembangunannya, nampak bangunan sekolah SD  tersebut masih dikerjakan oleh pelaksana sedangkan masa pelaksanaan harus selesai di akhir bulan Desember 2023. Terkait molornya pekerjaan belum diketahui sebabnya. Kamis ( 12/1/2024).

Ketika BERIMBANG.com menemui pelaksana bernama Edo dilokasi , Edo tidak memberikan jawaban molornya pembangunan tersebut.

” Saya tidak tahu mengapa pekerjaan belom selesai sampai sekarang, menurut saya sih di Ademdum karena faktor alam , nanti saya tanyakan bos, ” Jawab singkat Edo.

Edo juga mengatakan bahwa dirinya hanya bekerja untuk menyelesaikan proyek dan selesainya proyek juga belum diketahui kapan proyek cepat selesai.

Pantauan BERIMBANG.com dilokasi proyek, Papan Nama proyek yang seharusnya di pasang sudah di copot oleh pihak pelaksana.

” Awalnya Bedeng dan Papan nama proyek kami pasang tapi sekarang sudah kami copot, untuk nilai anggarannya 6.9 Milyar dan Pelaksananya CV Putra Karya Depok , ” ucap Edo.

Sementara itu Dinas Perumahan dan Pemukiman Depok ketika diminta untuk memberikan penjelasan belum ada jawaban.

Iik

BERIMBANG.com, Depok – Perasaan senang dan gembira beberapa orang tua murid (ortu) SDN Pondok Cina 1 dan 5 yang hadir saat tasyakuran atas selesainya pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk proses belajar mengajar siswa yang kembali masuk pada Senin 8 Januari 2024.

Para ortu siswa SDN Pondok Cina 1 Depok berharap polemik berkahir dan para siswa dapat belajar dengan tenang di gedung sekolah yang baru.

Dengan selesainya pembangunan RKB ini Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah memenuhi janjinya untuk menambahkan ruang kelas yang ada di SDN Pondok Cina 5 Depok untuk para siswa SDN Pondok Cina 1 Depok.

“Saya berharap seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 Depok sudah dapat mengikuti proses belajar mengajar di gedung sekolah yang baru,” ujar Sekertaris Dinas Pendidikan (Disdik) Depok, Sutarno saat dihubungi, Jumat (05/01/2023).

Dengan penambahan RKB ini, diharapkan seluruh siswa dari regrouping SDN Pondok Cina 1 dan 5 sudah bisa belajar seluruhnya di SDN Pondok Cina 1 yang baru yang lokasinya di SDN Pondok Cina 5 di Jalan Pinang, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok.

“Apa yang menjadi harapan ortu siswa agar anaknya belajar di satu tempat dan tidak belajar siang hari menjadi nyata. Seluruh siswa gabungan dari SDN Pondok Cina 1 dan 5 ini sudah bisa belajar di pagi hari dengan tenang, nyaman dan aman. Jauh dari kebisingan Jalan Margonda Raya di gedung sekolah yang baru dengan fasilitas serba baru,” jelas Sutarno.

Salah seorang ortu siswa SDN Pondok Cina 1 Depok, Misda Yuniarti mengaku senang anaknya dapat kembali bersekolah di gedung baru yang cukup megah dengan fasilitas yang semuanya baru.

“Semoga anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan aman, dan semoga anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak mulia,” harapnya.

Gedung sekolah SDN Pondok Cina 1 Depok yang berada tak jauh dari gedung yang lama dibangun Pemkot Depok didukung CSR Bank BJB dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pondok Cina Berdaya.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SD Disdik Kota Depok, Awang Abdurahman  berharap di awal semester 2 tahun Pelajaran 2023-2024 yang akan di mulai Senin 8 Januari 2024 seluruh siswa sudah bisa bergabung, belajar di SDN Pondok Cina 1 yang baru, yang sudah bergabung dengan SDN Pondok Cina 5.

“Semoga proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bisa lebih nyaman dan aman tentunya,” harap Awang Abdurahman yang menambahkan akan membantu seluruh proses perpindahan siswa dan mengimbau para ortu untuk kembali mengikuti program yang telah di tetapkan Disdik Kota Depok.

Menurut Awang, penggabungan SDN Pondok Cina 1 dan Pondok Cina 5 dengan nama SD Pondok Cina RKB 1 dan akan memastikan bahwa siswa dapat masuk serempak tanpa gangguan.

“Dengan penambahan enam Ruang Kelas Baru, diharapkan mampu mengakomodasi semua siswa SDN Pondok Cina 1,” terangnya.

Ketua LSM Kapok, Kasno mengkritik keras para ortu siswa yang masih menolak proses belajar mengajar SDN Pondok Cina 1 yang baru dengan fasilitas yang cukup bagus, nyaman dan aman

  “Kami kritik para ortu yang menganggap penolakan tersebut sebagai perilaku yang salah kaprah, terkecuali direlokasi di sekolah yang kurang dari segi bangunan dan fasilitas belajar mengajar,” ujar Kasno, Kamis (04/02/2024).

Maka dari itu, lanjut Kasno, pihaknya sangat mengharapkan sekaligus mengimbau para orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 Depok yang menolak direlokasi dapat mempertimbangkan dan berpikir jernih demi untuk masa depan anaknya sendiri.

“Janganlah mengikuti oknum-oknum tertentu yang sengaja mempolitisasi dan memperkeruh suasana yang berdampak terhadap masa depan siswa. Jangan korbankan para siswa, karena ego para ortu yang sudah terlanjur mempolitisasi kasus relokasi SDN Pondok Cina 2,” jelasnya geram dengan oknum ortu siswa yang masih menolak.

Ia menegaskan, jika penolakan tersebut tetap saja berlanjut, pihaknya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk tegas.

“Kali ini harus ambil tindakan tegas, jangan karena politisasi segelintir oknum, mengorbankan dunia pendidikan. Kelakuan para oknum sudah tak elok menjadi tontonan siswa SD yang semestinya nyaman dan aman bersekolah dengan kegembiraan,” tegas Kasno.

BERIMBANG.com, Depok – Depok, 27 Desember 2023 – Bertempat di Kantor PWI Kota Depok, BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Depok periode 2022 – 2025 menyampaikan hak jawab dan penyampaian sanggahan/bantahan terkait pemberitaan yang merugikan nama baik pribadi Bp. Herik Yosiswardinata serta nama baik dan marwah BPC HIPMI Kota Depok yang telah diterbitkan di beberapa media online.

Berikut sanggahan yang di sampaikan melalui Press Release yang kami terima

Ada 4 Sanggahan/bantahan yang di sampaikan yaitu :

1. Bahwa terhadap saudara Anggayuda Prabu Mesta justru memiliki permasalahan di internal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) BPC kota Depok, padaperiode 2018 – 2022 yaitu adanya laporan pertanggungjawaban permasalahankeuangan iuran pendaftaran anggota yang pada saat di buatkan nya hak jawab ini belum terselesaikan pengembaliannya uang kepada beberapa calon anggota HIPMI BPC kota Depok periode 2018 – 2022. Bahwa perbuatan Anggayuda Prabu Mesta yang telah melakukan pemberitaan di media – media online kepada Bp. Herik Yosiswardinata selaku Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) BPC kota Depok periode 2022 – 2025 dapat kami sampaikan secara de facto dan de yure perilaku tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi HIPMI Nomor: 07/POHIPMI/II/2021anggaran rumah tangga HIPMI BAB I pasal 7 ayat 2 yang dapat disebutkan bahwa Anggota HIPMI tidak akan secara sadar dan dengan itikad jahat merusak nama baik atau reputasi bisnis sesama anggota.

2. Bahwa kemudian terhadap seseorang yang di sebutkan di dalam media tersebut dengan sebutan “lim” atau saudara Ahmad Alimuddin dapat kami sampaikan pada kesempatan ini adalah saudara Ahmad Alimuddin tidak pernah masuk kedalam kepengurusan inti maupun anggota BPC HIPMI Kota Depok, yang bersangkutan hanya “mengaku-mengaku” saja sebagai anggota HIPMI BPC kota Depok, dikarenakan menurut catatan kami di kepengurusan periode 2022 – 2025, Ahmad Alimuddin tidak pernah membayar uang pendaftaran sebagai anggota BPC HIPMI Kota Depok serta membayar iuran sebagai anggota BPC HIPMI Kota Depok, sebagai syarat wajib menjadi anggota HIPMI BPC kota Depok hal tersebut di amanatkan dalam Peraturan Organisasi HIPMI.

3. Bahwa di dalam pemberitaan tersebut di sebutkan Bp. Herik Yosiswardinata memberhentikan sepihak sekretaris umumnya bernama saudara Jennudin, pada kesempatan ini dapat kami sampaikan hal tersebut TIDAK BENAR, dikarenakan saudara Jennudin telah di lakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) pengurus sesuai mekanisme Peraturan Organisasi HIPMI, dikarenakan adanya etika organisasi & berperilaku yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di sebutkan di atas, maka dengan ini kami BPC Himpunan Pengusaha Muda Kota Depok, menyatakan pemberitaan dalam media secara de facto dan de yure

TIDAK BENAR, TIDAK BERDASAR sehingga telah merugikan nama baik secara pribadi Bp. Herik Yosiswardinata maupun organisasi BPC HIPMI kota Depok.

Kegiatan dihadiri oleh Bendahara Umum, Bidang OKK, perwakilan Ketua Bidang HIPMI serta beberapa kompartemen BPC HIPMI Kota Depok.**

BERIMBANG.COM Depok – Dalam rangka memelihara kamtibmas menuju pemilu yang aman dan damai, Subsatgas Binmas Satgas Pre-Emtif Korbinmas Baharkam Polri menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kampus dan mahasiswa.

Kali ini acara digelar di aula gedung Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa Kota Depok, Kamis 21 Desember 2023.

Acara sosialisasi dan edukasi dihadiri IPDA Mario Anggota tim Subsatgas Preemtif Binmas dan jajarannya, sementara itu pihak kampus dihadiri struktural, dosen, serta jajaran pengurus BEM. Bambang Soenaryo,SH.,MH,. Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Jamal Muttaqien, ST.,MH., Wakil Ketua II, Tatang, SE.,SH.,MH Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan serta puluhan mahasiswa-mahasiswi prodi hukum dan ilmu politik.

Dalam sambutannya IPDA Mario mengapresiasi antusias pihak kampus dan mahasiswa STIHP Pelopor Bangsa.

Selanjutnya, dalam pemaparan materi menjelaskan terkait Cooling System merupakan upaya pendinginan suasana panas jelang pemilu sebagai akibat meningkatnya dukungan partisipan yang berlebihan dan dapat menimbulkan potensi konflik sosial.

Tujuan dari Cooling System untuk mengalihkan perhatian masyarakat bukan menghambat masyarakat dalam berdemokrasi, agar tidak terjadi polarisasi yang tinggi di masyarakat.

Selain itu juga meniadakan segala bentuk potensi konflik berlatar belakang Primordialisme (sara) yang terjadi di masyarakat baik di lapangan dan dunia maya/media sosial, sehingga tidak menjadi gangguan nyata.

“Untuk menimalisir segala bentuk potensi konflik sebelum, pada saat dan setelah pemilu tahun 2024, Polri membentuk Operasi Nusantara Cooling System yang merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dalam konteks pemilu damai di wilayah Polda dan Polres,” beber IPDA Mario.

Lebih lanjut, IPDA Mario menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan manifestasi konkrit dari keinginan bersama untuk menciptakan suasana pemilihan yang damai dan kondusif, melalui keterpaduan kendali, komunikasi dan informasi (K3I) yang memanfaatkan teknologi informasi.

“Saya berharap mahasiswa sekalian dapat berpartisipasi dalam proses menciptakan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat, sehingga nantinya proses pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar,” harapnya.

Di tempat yang sama, Tatang Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih kepada Baharkam Polri telah menjadikan kampus STIHP Pelopor Bangsa dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi sekaligus edukasi pemilu 2024.

Menurut Tatang momentum ini merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat bagi para mahasiswa dan mengambil ilmu dari kegiatan ini.

“Dikarenakan tahun depan kita akan menghadapi pesta demokrasi dan saya harapkan seluruh para hadirin nanti dapat berpartisipasi untuk mendukung dan melancarkan pelaksanaan pemilu damai,” pungkasnya.

Acara ditutup dengan penyerahan cinderamata, poto bersama serta saran dan masukan dari mahasiswa untuk Polri.***