Depok

BERIMBANG.com, Depok — Pemerintah Kota Depok melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan penertiban terhadap puluhan bangunan yang berdiri di sepanjang sempadan Kali Baru, Jalan Raya Citayam. Penertiban ini dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan SP 1, 2, 3, serta surat perintah bongkar yang telah diterbitkan sebelumnya.

Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pengamanan Pengawalan (Trantibum Pamwal) Satpol PP Kota Depok, R. Agus Mohammad, menjelaskan bahwa total 92 bangunan, bangli, dan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) ditertibkan dalam kegiatan tersebut.

“Ini penertiban sesuai standar pasional SP 123 dan surat perintah bongkar. Ada 1.792 bangunan, bangli, dan PKL yang berada di sempadan kali, kita tertibkan semua. Termasuk bangunan-bangunan yang seperti ini, yang sifatnya sudah agak permanen, tetap kita tertibkan. Alhamdulillah berjalan kondusif, aman, tertib, dan lancar,” ujar Agus Mohammad. Rabu (26/11).

Ia menegaskan bahwa keberadaan bangunan liar di sempadan kali tidak hanya melanggar aturan ruang terbuka hijau dan garis sempadan, tetapi juga berpotensi menghambat aliran air serta menimbulkan risiko banjir.

Agus juga menyampaikan bahwa sebelum pelaksanaan pembongkaran, pihaknya telah memberikan sosialisasi, peringatan, dan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri, namun sebagian besar tidak dilakukan sehingga Satpol PP harus turun melakukan penertiban.

“Kita pastikan seluruh proses mengikuti prosedur. Warga sudah diberikan pemberitahuan dan waktu, jadi langkah ini merupakan upaya menjaga fungsi kali dan keselamatan lingkungan,” tambahnya.

Penertiban ini merupakan rangkaian upaya Pemkot Depok dalam menata kawasan bantaran sungai agar kembali sesuai peruntukan dan mengurangi potensi bencana, terutama di musim penghujan.

Kegiatan penertiban dilaporkan berjalan tanpa kendala berarti, dengan dukungan aparat gabungan dan pengamanan di lapangan.

Iik

BERIMBANG.com, DEPOK – Aktivitas pemotongan ayam di Pasar Kemirimuka, Beji, Depok kembali dipersoalkan warga. Proses pemotongan yang berlangsung setiap dini hari dinilai tidak memenuhi ketentuan Pemerintah Kota Depok, terutama terkait pengelolaan limbah dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Ketua RW 15 Kelurahan Kemirimuka, Arif Afifulah, menyampaikan bahwa keberadaan beberapa tempat pemotongan ayam di area pasar berada sangat dekat dengan pemukiman warga serta tidak memiliki prosedur pengolahan limbah yang memadai.

“Ada beberapa pemotongan ayam di Pasar Kemirimuka, tetapi tidak sesuai aturan. Limbahnya mengganggu sekali bagi pengguna jalan maupun warga sekitar. Banyak masyarakat mengadu agar aktivitas pemotongan dipindah atau dibuatkan instalasi limbah agar tidak mencemari lingkungan,” ujar Arif Afifullah aktivis sosial dan kemanusiaan kota depok yang juga founder aspera Indonesia dengan nada kesal saat ditemui di area pasar, Minggu (23/10).

Arif menambahkan, pada musim kemarau kondisi jalan di sekitar pasar justru menjadi becek dan berbau menyengat akibat genangan limbah pemotongan ayam yang tidak tertangani dengan baik. Selain mencemari aliran Kali Cabang Tengah, limbah tersebut juga merusak kualitas infrastruktur jalan yang dilalui masyarakat setiap hari.

” Di musim hujan pun, limbahnya sampai ke bawa dan mengalir  ke saluran air warga, ” pungkas Arif.

Kritik serupa juga disampaikan aktivis Kota Depok, Anton Sujarwo. Ia menilai aktivitas pemotongan ayam di Pasar Kemirimuka dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan maupun kenyamanan masyarakat.

“Ini kegiatan yang menyangkut kepentingan banyak orang, khususnya para pengunjung pasar. Pemerintah Kota Depok perlu segera mengambil tindakan konkret agar persoalan limbah ini tidak berlarut-larut,” tegas Anton.

Anton mendorong Pemkot Depok melakukan penertiban, termasuk evaluasi izin usaha, pengawasan standar sanitasi, serta pembangunan instalasi pengolahan limbah mandiri yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha
pemotongan unggas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah kota maupun pengelola Pasar Kemirimuka terkait keluhan warga tersebut.

Iik

BERIMBANG.COM – DEPOK.
Kemacetan di Kota Depok kini telah mencapai titik kritis. Sebagai kota penyangga ibu kota, pertumbuhan penduduk dan pembangunan perumahan yang pesat membuat arus lalu lintas di Depok kian semrawut. Ironisnya, pembangunan infrastruktur transportasi belum mampu mengimbangi laju mobilitas warganya.

Meski jalan tol dan transportasi publik mulai diperbanyak, kemacetan justru makin meluas hingga ke pintu-pintu keluar tol. Contohnya di Tol Sawangan arah BDN dan Jalan Raya Sawangan–Parung Bingung, antrean kendaraan terjadi hampir setiap jam sibuk. Hal serupa juga tampak di Pintu Tol Pamulang arah Bojongsari. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan transportasi Depok tak cukup diselesaikan hanya dengan menambah jalan baru.

Pemerintah Kota Depok sejatinya telah berupaya menghadirkan Bus Trans Depok (Biskita) serta membuka rute menuju Jakarta dan Bandara. Namun, efektivitasnya masih jauh dari harapan. Volume kendaraan pribadi tetap mendominasi, terutama pagi dan sore hari, menandakan solusi publik belum menyentuh akar masalah.

Akar Masalah: Tidak Terintegrasi dan Kurang Terencana

Menurut pengamat transportasi sekaligus Ketua BPD KKSS Depok, Prof. Dr. Ir. Ridwan, MT, kemacetan Depok bersumber dari tata kelola mobilitas yang belum menyeluruh. Ia menilai, ada beberapa langkah strategis yang perlu segera dilakukan agar Depok tidak semakin tertinggal dalam urusan transportasi.

1. Akses Terbatas Melalui Kawasan UI

Selama ini, kawasan Universitas Indonesia (UI) tertutup bagi kendaraan umum maupun pribadi. Padahal, jalur tersebut berpotensi menjadi koridor penghubung penting dari Margonda ke Kukusan hingga Sawangan. Pembukaan akses terbatas dengan sistem pengaturan yang baik dinilai bisa membantu distribusi kendaraan dan mengurangi beban Margonda yang kerap macet parah.

2. Pelebaran Jalan Raya Sawangan

Beberapa titik seperti Parung Bingung dan Tugu Sawangan Permai sudah lama menjadi “simpul neraka” kemacetan. Pelebaran jalan di kawasan tersebut, ditambah penerapan lampu lalu lintas cerdas, diyakini bisa memberikan efek signifikan terhadap kelancaran arus kendaraan.

3. Pengembangan Angkutan Feeder

Transportasi pengumpan atau feeder dari kawasan perumahan ke stasiun kereta terdekat sangat dibutuhkan. Pemerintah daerah disarankan menggandeng swasta untuk menyediakan layanan ini, sehingga warga Depok yang bekerja di Jakarta tidak perlu selalu menggunakan mobil pribadi.

4. Fasilitas Park and Ride di Stasiun

Area parkir di sekitar Stasiun Depok dan Citayam saat ini sangat terbatas. Akibatnya, warga dari Sawangan dan Cipayung terpaksa membawa kendaraan pribadi hingga ke Jakarta. Penyediaan lahan parkir yang luas dan tarif terjangkau akan mendorong masyarakat beralih ke transportasi massal.

5. Optimalisasi Jalur Alternatif

Pembukaan akses Jalan atau Gang 2000 dari Perumahan Sawangan Permai ke Rawa Denok dan Rumah Sakit Anak Negeri juga dianggap penting. Jalur ini dapat menjadi rute alternatif bagi kendaraan roda empat dan mengurangi beban lalu lintas di jalan utama Sawangan.

Transportasi Publik yang Nyaman dan Aman

Ridwan menegaskan, kunci perubahan juga ada pada peningkatan kualitas layanan transportasi publik. “Angkutan yang bersih, aman, dan tepat waktu akan membuat warga mau meninggalkan kendaraan pribadinya,” ujarnya. Ia juga menyoroti perlunya penertiban pengamen dan pungli di angkutan kota yang selama ini membuat warga enggan beralih ke moda umum.

Depok kini berada di persimpangan: antara menjadi kota maju dengan sistem transportasi modern, atau terus menjadi kota padat yang tertinggal karena mobilitas warganya tersendat. “Tanpa keberanian menata ulang tata ruang dan sistem transportasi secara terintegrasi, kemacetan Depok hanya akan menjadi kisah tanpa akhir,” tegas Ridwan.

Iik

DEPOK, BERIMBANG.com —
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Golkar, Fanny Fatwati Putri, S.H., M.I.Kom, meninjau langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Sabtu (8/11/2025).

Kunjungan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan program pemerintah pusat itu benar-benar tepat sasaran, sesuai rencana, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam kesempatan itu, Fanny meninjau sejumlah rumah warga penerima bantuan. Beberapa rumah sudah selesai direnovasi, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

“Monitoring langsung di lapangan sangat penting agar kualitas bangunan sesuai standar dan penerima manfaat tepat sasaran,” ujar Fanny kepada wartawan di sela kunjungan.

Politisi muda Golkar itu menjelaskan, program BSPS merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat MBR meningkatkan kualitas rumah dan lingkungannya. Melalui bantuan dana stimulan, warga dapat memperbaiki atau membangun rumah yang lebih layak huni.

“Alhamdulillah, sebanyak 25 rumah di Kelurahan Jatijajar sudah mulai direnovasi. Ini bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Selain di Jatijajar, lanjut Fanny, program serupa juga menyasar 30 rumah di Kelurahan Cilangkap. Ia menekankan, dalam pelaksanaannya kualitas bangunan harus menjadi prioritas utama, baik dari segi struktur, kelayakan huni, maupun administrasi pekerjaan agar sesuai ketentuan.

“Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan agar proses renovasi tidak tersendat dan hasilnya sesuai spesifikasi,” tambahnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Tapos dan Cilodong, Fanny menegaskan Komisi D DPRD Kota Depok akan terus mengawal agar program BSPS berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.

“Insyaallah, saya di DPRD Kota Depok akan terus berupaya menjembatani agar masyarakat bisa merasakan bantuan pemerintah. Harapannya, jumlah rumah tidak layak huni yang direnovasi ke depan bisa terus meningkat,” ujarnya optimistis.

Fanny juga mendorong agar rumah yang sudah rampung segera ditempati warga sehingga manfaat program bisa langsung dirasakan. Ia berharap pemerintah daerah turut mendampingi masyarakat pasca-renovasi, termasuk memberikan edukasi tentang perawatan rumah agar tetap layak huni dalam jangka panjang.

“Tidak cukup hanya dibangun, tapi juga harus dijaga bersama,” pungkasnya.***

BEJI, BERIMBANG.com – Siapa sangka, dari sekadar nongkrong santai anak-anak muda di lingkungan Kelurahan Beji, Depok, lahir gagasan besar yang kini menjelma jadi perayaan kreatif: Hajatan 13 Beji. Digerakkan oleh generasi muda Beji—gabungan Gen Z dan kaum milenial—acara ini menjadi simbol semangat kolaborasi lintas komunitas yang ingin menyatukan potensi kreatif anak muda di wilayahnya.

Usai sukses dengan kegiatan Keriaan Beji, mereka kembali menyalakan semangat lewat Hajatan 13 Beji 2025. Di bawah komando Riza, sang koordinator acara, para relawan muda membentuk wadah bernama KOMPAK (Komunitas Pemuda Kreatif Depok). Wadah ini menekankan pengembangan Usaha Mikro, Pertanian Kota, dan gerakan penanggulangan sampah lingkungan—sebuah kombinasi cerdas antara kreativitas dan tanggung jawab sosial.

Dukungan dari Tokoh dan Pemerintah

Acara puncak Hajatan 13 Beji digelar pada Minggu, 9 November 2025, di Lapangan Serbaguna Jl. Komodo, Beji. Hadir dalam kegiatan ini, Anggota DPRD Kota Depok, TM Yusufsyah Putra, atau yang akrab disapa Bang Putra.

Dalam sambutannya, Bang Putra menegaskan pentingnya peran generasi muda di wilayah Beji:

“Salah satu bonus demografi terbesar di Kota Depok ada di wilayah Beji. Ini merupakan anugerah, dan saya mengapresiasi para pemangku wilayah, RT, dan RW yang mampu membina remaja sehingga bisa mengembangkan potensi positif yang ada. Salah satunya adalah Hajatan 13 Beji,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Beji yang juga Plt. Lurah Beji menyoroti sinergi antara generasi muda dan pelaku usaha kecil:

“Ujung tombak perekonomian kota ada di tangan usaha mikro. Saya sangat mengapresiasi generasi muda Beji yang mengedepankan kemitraan dengan pelaku usaha mikro dalam setiap kegiatan mereka,” katanya.

Didukung Banyak Pihak

Hajatan 13 Beji juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Viberlink sebagai penyedia internet cepat dan murah, Sosro, Diplomasi Kopi, Tatanata Studio, Brodie Talkie, Hiko Studio, Blue Parking, serta Karang Taruna tingkat Kelurahan Beji dan Kota Depok.

Panggung Seni dan Kebudayaan

Acara berlangsung meriah dengan beragam pertunjukan seni dan budaya tradisional, termasuk tarian dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Borneo. Tak hanya itu, seni kontemporer dan modern juga turut hadir, salah satunya dari Sanggar Ayodyapala, yang menyuguhkan perpaduan budaya lama dan baru.

Menurut Riza, Ketua Pelaksana Hajatan 13 Beji 2025, kegiatan ini bukan sekadar hiburan.

“Hajatan 13 Beji 2025 adalah upaya untuk menyatukan seluruh potensi muda yang banyak terserak di Kota Depok. Kami mulai dari Beji, dan berharap kegiatan ini bisa jadi agenda tahunan, bersinergi dengan Keriaan Beji dan agenda kebudayaan Kota Depok lainnya,” tuturnya.

Menyatukan yang Terserak

Dengan semangat kolaborasi, Hajatan 13 Beji menjadi simbol harapan baru bagi Beji dan Depok: bahwa dari tangan anak muda, perubahan positif bisa dimulai.***

BERIMBANG.com, DEPOK – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menegaskan pentingnya semangat keberlanjutan dalam pembangunan daerah. Ia berharap pergantian kepemimpinan di Kota Depok ke depan dapat berjalan mulus tanpa mengorbankan program dan kebijakan baik yang sudah dijalankan oleh pemimpin sebelumnya.

“Sejarah akan mencatat bagaimana kita bisa jadi negarawan ketika sudah melayani publik,” ujar Ade saat menghadiri kegiatan sosialisasi kinerja DPRD di Kantor PWI Depok, Selasa (4/11).

Menurutnya, makna keberlanjutan dari satu pimpinan ke pimpinan berikutnya harus menjadi budaya dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Pemimpin yang akan datang harus menghormati apa yang sudah direncanakan dan dilakukan oleh pemimpin terdahulu. Begitu juga sebaliknya, pemimpin sebelumnya menghormati keterpilihan pemimpin yang baru. Nah, ini jadinya bagus,” ucapnya.

Ade menilai, contoh konkret keberlanjutan pembangunan sudah terlihat di Depok, khususnya melalui pembenahan kawasan jalan Margonda. Ia menyebut inisiatif seperti pembangunan Depok Open Space (DOS) oleh Wali Kota sebelumnya, Mohammad Idris, merupakan simbol ruang temu publik yang humanis.

“Pak Idris sudah membangun ruang temu yang luas, Depok Open Space 1 dan 2, dengan membongkar tembok Kantor Wali Kota Depok agar lebih terbuka dan bisa diakses warga. Sekarang ruang itu hidup dan sering dipakai berbagai kegiatan,” jelas Ade.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi Wali Kota Depok Supian Suri yang meneruskan semangat tersebut melalui kebijakan Car Free Day (CFD) di sepanjang Jalan Margonda dan penataan ruang publik tanpa beban anggaran besar.

“Ini bentuk keberlanjutan yang nyata. Dampaknya bukan hanya meningkatnya kebahagiaan warga, tapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Ruang publik itu jadi titik temu masyarakat dan pusat kegiatan ekonomi kecil menengah,” kata Ade.

Ketua DPRD Depok itu menegaskan, yang dibutuhkan Depok ke depan adalah sosok pemimpin politik yang setelah terpilih dapat segera bertransformasi menjadi negarawan, yakni pemimpin yang berpikir dan bertindak untuk seluruh warga tanpa sekat kepentingan politik.

“Ke depan, Depok butuh pemimpin yang berdiri di atas semua golongan, melanjutkan yang baik, dan membuka ruang partisipasi publik lebih luas,” tutup Ade Supriyatna optimistis.

Iik

TAPOS | berimbangcom — Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok, Siswanto, tengah menjadi sorotan usai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Depok Parliament Watch (DPW) melaporkannya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Depok.

Laporan itu dipicu oleh pernyataan Siswanto yang dinilai arogan dan melangkahi kewenangan BK, terkait langkahnya menonaktifkan salah satu anggota fraksi berinisial TR, yang sebelumnya telah mendapat sanksi etik dari BK.

Sekretaris Jenderal DPW, Mohammad Khalilou, menyampaikan kecaman keras terhadap sikap Siswanto dalam konferensi pers di sekretariat DPW, kawasan Tapos, Kamis (31/10) malam.

“Kami sangat menyayangkan pernyataan Saudara Siswanto yang terkesan arogan dan sepihak dalam mengambil keputusan,” ujar Khalilou dikutip dari platmerah.net.

DPW menegaskan dua poin utama dalam sikap resminya:

1. Dukungan terhadap Keputusan BK DPRD Depok.
   DPW mendukung penuh keputusan BK yang menjatuhkan sanksi sedang kepada TR atas pelanggaran kode etik. Sanksi ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota dewan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas.
2. Kritik terhadap Pernyataan Ketua Fraksi PKB.
   DPW menilai langkah Siswanto yang berencana menonaktifkan TR dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan tindakan offside dan berpotensi menimbulkan polemik baru.
   “BK sudah menjatuhkan hukuman. Mengapa Ketua Fraksi justru ingin menjatuhkan sanksi tambahan? Ini jelas melangkahi wewenang BK,” tegas Khalilou.

Sebagai tindak lanjut, DPW telah melayangkan laporan resmi ke BK DPRD Depok pada Senin (3/11/2025). Ketua DPW, Pardong, membenarkan langkah tersebut.

“Sudah tadi pagi surat pelaporannya kami serahkan ke BK DPRD Depok,” ujarnya.

DPW juga menuntut agar Siswanto mencabut pernyataannya yang dianggap kontroversial. Jika tidak, lembaga itu mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Depok untuk mendesak sanksi tegas terhadap yang bersangkutan.

“Jika hal ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi DPRD Depok. Kami tidak ingin lembaga legislatif ini tercoreng oleh tindakan yang tidak etis,” pungkas Khalilou.

Sementara itu, saat dihubungi berimbang.com melalui telepon selulernya Ketua Fraksi PKB DPRD Depok Siswanto belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut***

DEPOK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Farabi A Rafiq, mengingatkan Wali Kota Depok untuk menepati seluruh janji kampanye yang pernah disampaikan kepada masyarakat, seiring genap setahun masa kepemimpinannya.

Menurut Farabi, penilaian terhadap kinerja Wali Kota saat ini belum bisa diberikan secara menyeluruh karena sejumlah program masih dalam tahap penganggaran untuk tahun berikutnya. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya komitmen menjalankan visi dan janji kampanye yang sudah disampaikan kepada publik.

“Saya rasa penilaian belum bisa diberikan karena masih berjalan. Saya hanya titipkan saja visi-misi dan janji-janji yang dulu diberikan: bebas macet, bebas banjir, bebas sekolah, bebas kuliah. Itu dilaksanakan saja dengan baik supaya masyarakat mendapatkan apa yang pernah dijanjikan,” ujar Farabi di Depok saat silaturahmi ke PWI. Kamis (30/10).

Politikus Partai Golkar ini juga menyinggung salah satu isu yang sempat menjadi sorotan, yakni rencana pemindahan lokasi masjid di Jalan Raya Margonda. Farabi menegaskan, jika proyek tersebut sudah melalui proses perencanaan dan penganggaran, maka sebaiknya tetap dijalankan sesuai kesepakatan awal.

“Itu kan sudah dilakukan rapat dari berbagai tingkat hingga akhirnya ada penentuan. Jadi ya, dilaksanakan saja. Kalau sudah dianggarkan, jangan dipindah-pindah,” tegasnya.

Selain itu, Farabi mendorong pemerintah kota agar memperbanyak pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan fasilitas pendidikan lain yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi maupun instansi terkait.

“Kita harus membangun sekolah-sekolah seperti SLB, SMA, SMP, sesuai kemampuan keuangan daerah. Bikin sebanyak-banyaknya agar layanan pendidikan makin merata,” tambahnya.

Farabi juga berharap Wali Kota Depok beserta jajarannya dapat menjadi pemimpin bagi seluruh warga, tanpa membeda-bedakan kelompok atau kubu politik.

“Saya berharap Pak Wali Kota menjadi wali kota untuk seluruh rakyat. Tidak ada pecah kanan dan kiri lagi, semua bersatu menuju Depok yang lebih maju,” tuturnya.

Sebagai wakil rakyat, Farabi memastikan Fraksi Partai Golkar akan terus mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan agar visi pembangunan Kota Depok berjalan sesuai arah yang telah dijanjikan.

Iik

DEPOK — Drama baru menyeret nama Pablo Putra Benua dan istrinya Rey Utami. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik (STIHP) Pelopor Bangsa resmi melaporkan keduanya bersama Christopher Anggasastra ke Polres Metro Depok atas dugaan penggunaan ijazah palsu untuk sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Bandung.

Kasus ini mencuat setelah Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP PAI) melayangkan surat bernomor 006/DPP/PAI/VIII/2025 tertanggal 14 Agustus 2025, meminta verifikasi ijazah S1 Hukum atas nama ketiga orang tersebut. Surat itu dilampiri salinan ijazah, KTP, dan berita acara sumpah advokat.

Menindaklanjuti surat itu, pihak rektorat STIHP Pelopor Bangsa melakukan pemeriksaan internal dan menemukan kejanggalan besar. Kampus menegaskan tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Pablo Putra Benua, Rey Utami, maupun Christopher Anggasastra.

“Ketiganya memang pernah terdaftar sebagai mahasiswa pada 2023, namun tidak pernah aktif mengikuti perkuliahan atau memenuhi kewajiban akademik. Nama mereka sudah dicoret dari daftar mahasiswa aktif,” ungkap pihak rektorat.

Pihak kampus pun menerbitkan surat resmi Nomor 073/Akd/STIHP-PB/IX/2025 tertanggal 16 September 2025, yang menegaskan ketiga nama tersebut tidak pernah menerima ijazah dari Pelopor Bangsa. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa dokumen yang digunakan untuk mendaftar sumpah advokat adalah palsu.

Merasa dirugikan, kampus melaporkan kasus tersebut ke polisi dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1584/VIII/2025/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA pada 29 Agustus 2025. Laporan itu menjerat Pablo dkk dengan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Pasca pelaporan, pihak kampus menyebut Pablo beberapa kali mencoba “musyawarah” untuk menyelesaikan masalah. Namun, bukannya klarifikasi, Pablo justru mengaku lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Ulum Lampung Timur tahun 2018 — klaim yang justru memunculkan pertanyaan baru.

Jika benar lulusan STIS Darul Ulum, mengapa Pablo dan Rey mendaftar sumpah advokat menggunakan ijazah Pelopor Bangsa?

Lebih janggal lagi, menurut Ketua Umum PAI, Pablo sempat mendaftar menggunakan ijazah Universitas Azzahra, namun ditolak karena ijazah itu tidak terdaftar di sistem Dikti. Tak lama setelah laporan polisi terbit, data kelulusan Pablo dan Rey di STIS Darul Ulum yang sebelumnya tidak ada di Dikti tiba-tiba muncul.

Fakta ini memunculkan dugaan kuat adanya rekayasa data dan jaringan mafia pendidikan di balik kasus ini.

Rektorat Pelopor Bangsa menyebut ada pihak-pihak yang sengaja membentuk opini di media sosial untuk menutupi dugaan pemalsuan ijazah. Pihak kampus berkomitmen mengawal proses hukum hingga tuntas agar kasus serupa tidak mencederai dunia pendidikan.

Kasus ini kini tengah dalam penyelidikan Polres Metro Depok. Publik menunggu langkah tegas aparat penegak hukum terhadap dugaan pemalsuan ijazah dan manipulasi data kampus yang menyeret nama publik figur tersebut.

Yosef Bonang

BERIMBANG.com, Depok – Anggaran perjalanan dinas Pemkot Depok tahun 2024 yang tembus Rp 83,7 miliar bukan sekadar angka di atas kertas. Itu adalah wajah nyata bagaimana prioritas pemerintah kota lebih condong pada kenyamanan pejabat daripada kebutuhan warganya.

Mari kita jujur. Untuk apa belanja perjalanan dinas dalam negeri hampir Rp 70 miliar dan perjalanan luar negeri hampir Rp 400 juta? Sementara jalan-jalan di Depok banyak yang rusak, Sampah Menggunung, pelayanan kesehatan masih antri panjang, sekolah negeri kekurangan ruang kelas, dan banjir masih jadi langganan tahunan.

Lebih ironis lagi, pos perjalanan dinas terbesar justru dinikmati oleh Sekretariat DPRD dengan Rp 32,65 miliar. Lembaga yang seharusnya mengawasi anggaran malah ikut jadi penikmat terbesar. Bukankah ini seperti menjaga ayam tapi ikut makan jagungnya?

Saya sebagai warga Depok tidak butuh pejabat sering jalan-jalan keluar kota apalagi ke luar negeri. Kami butuh jalan lingkungan yang layak, air bersih, dan ruang terbuka hijau. Uang rakyat seharusnya kembali ke rakyat, bukan ludes di tiket pesawat, hotel berbintang, dan rapat-rapat formalitas.

Transparansi anggaran memang sudah dibuka lewat PPID, tapi tanpa kesadaran moral, publikasi itu hanya jadi catatan angka tanpa makna. Wali Kota Supian Suri dan DPRD Depok harus menjawab: apakah perjalanan dinas ini benar-benar demi kepentingan rakyat, atau sekadar plesiran yang dibungkus alasan kerja?

Depok tidak butuh pemimpin yang sibuk bepergian, Depok butuh pemimpin yang hadir di lapangan, menuntaskan masalah warga, bukan menambah daftar nota perjalanan.

Penulis adalah warga Depok yang prihatin dengan pemborosan anggaran perjalanan dinas.

Penulis : Juli Efendi