Depok

BERIMBANG.com, Depok – Wali Kota Depok, Supian Suri, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Depok dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Acara berlangsung di Gedung DPRD Depok, Kecamatan Cilodong, Jumat (15/08/2025), dan diikuti secara daring.

Usai kegiatan, Supian Suri menyampaikan apresiasi atas pesan-pesan yang disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Alhamdulillah, dapat pencerahan luar biasa dari Pak Presiden. Banyak hal yang beliau sampaikan yang implementasinya ada di kota, kabupaten, atau langsung di masyarakat,” ujarnya,

Menurutnya, salah satu poin penting adalah program sekolah rakyat, makan bergizi gratis, serta pembangunan sarana pendidikan, mulai dari SD hingga SMP.

“Ini menjadi kebahagiaan buat kita, mengingat masih banyak sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan yang perlu diintervensi,” kata Supian.

Ia juga menyoroti pesan Presiden dan Ketua DPR RI untuk tidak membiarkan rakyat menunggu.

“Artinya, kita harus mempercepat gerak, berlari memberikan layanan terbaik, dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya di Kota Depok,” jelasnya.

Supian Suri menegaskan bahwa makna kemerdekaan bukan hanya memperingati tanggal bersejarah, tetapi juga bagaimana pemerintah hadir untuk menyejahterakan rakyat.

“Sejatinya hakikat merdeka adalah rakyat sejahtera,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, Penjabat (Pj) Sekda Depok, Nina Suzana, Pimpinan DPRD Depok, Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah serta serta stakeholder terkait.
(iik)

Berimbangcom – Depok | 1 Agustus 2025

Kota Depok kini menghadapi ancaman krisis air bersih. Fenomena antrean panjang truk tangki air di kawasan Tapos dan Cimpaeun jadi sinyal bahaya atas maraknya aktivitas pengeboran air tanah ilegal yang tak terkendali.

Puluhan truk tangki terlihat hilir-mudik setiap hari, diduga mengambil air dari sumur bor liar di permukiman padat. Warga mulai resah, apalagi musim kemarau telah menipiskan cadangan air tanah.

“Ini praktik yang mengabaikan kepentingan masyarakat. Air dijual ke luar kawasan, sementara warga sekitar rawan kekurangan,” ujar Abdul Khoir, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, kepada wartawan pada Jumat (1/8).

Khoir menyatakan bahwa pihak legislatif akan segera memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perizinan, serta perangkat kelurahan dan kecamatan untuk menertibkan praktik bor liar tersebut.

“Kami akan pastikan legalitasnya. Kalau tak berizin, harus ditindak. Ini soal hajat hidup warga,” tegasnya.

Pakar lingkungan menyebut eksploitasi air tanah tanpa izin dapat menurunkan muka air tanah dan menyebabkan intrusi air laut hingga tanah amblas. Dalam jangka panjang, krisis air bisa menjadi bencana kota.

Padahal, tata kelola air tanah diatur ketat dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP No. 43 Tahun 2008, serta Permen ESDM No. 14 Tahun 2024. Namun, lemahnya pengawasan membuka ruang penyalahgunaan.

Sementara itu, tak sedikit warga menduga praktik ini dilindungi oleh oknum yang bermain di balik bisnis air tangki.

“Kalau bukan ada bekingnya, mana mungkin bisa terang-terangan begitu?” kata seorang warga Tapos yang enggan disebutkan namanya.***

Berimbang.com | Jakarta, 31 Juli 2025 – Beban hidup warga Depok dan Bekasi kian terasa. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kedua kota penyangga Ibu Kota ini tercatat sebagai wilayah dengan biaya transportasi tertinggi di Indonesia berdasarkan persentase terhadap total pengeluaran rumah tangga.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Mohammad Risal Wasal, mengungkapkan bahwa warga Depok rata-rata mengeluarkan Rp 1,8 juta per bulan untuk transportasi—setara dengan 16,32 persen dari total pengeluaran mereka. Sementara itu, warga Bekasi membelanjakan Rp 1,9 juta per bulan, atau 14,02 persen dari total pengeluaran.

Sebagai perbandingan, warga Jakarta hanya menghabiskan sekitar Rp 1,59 juta (11,82 persen), sedangkan Surabaya sebesar Rp 1,6 juta (13,71 persen), dan Papua Rp 1,1 juta.

“Tarif KRL memang murah, tapi biaya ojol bisa Rp 25 ribu, belum parkir Rp 10 ribu. First mile dan last mile inilah yang bikin mahal,” ujar Risal dalam acara integrasi moda transportasi di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Kemenhub menyadari bahwa tingginya biaya tersebut tak hanya karena tarif utama, tetapi juga akibat kurangnya efisiensi perjalanan awal dan akhir. Untuk itu, Direktorat Jenderal ITM—yang baru dibentuk pada Mei 2025—ditugaskan menyusun kebijakan untuk mewujudkan sistem transportasi terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

Jakarta Lebih Padat dari Tokyo, Tapi Masih Didominasi Mobil

Dalam paparannya, Risal juga membandingkan karakteristik Jakarta dengan kota besar seperti Tokyo, Bangkok, dan Hanoi. Meski memiliki luas hanya 661,5 km persegi, Jakarta dihuni oleh lebih dari 10,6 juta jiwa dengan kepadatan 16.132 jiwa/km², hampir menyamai Tokyo.

Namun, moda transportasi di Jakarta masih didominasi oleh mobil pribadi (43 persen), berbanding terbalik dengan Tokyo yang sudah 53,27 persen warganya menggunakan kereta. Di Hanoi, mayoritas masih bergantung pada motor (57,75 persen).

Soal kemacetan, Jakarta mencatat angka 43 persen, sedikit lebih baik dibanding Bangkok (50 persen), namun masih lebih buruk dibanding Hanoi (33 persen) dan Tokyo (30 persen).

Menuju Transportasi Terpadu dan Indeks Hidup yang Lebih Baik

Kemenhub menargetkan pembangunan sistem transportasi yang terhubung dan terpadu demi mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Upaya ini juga diharapkan dapat memperbaiki Indeks Kualitas Hidup (IKH) Jakarta yang saat ini berada di angka 90, menempati posisi 249 dunia.

“Ini pekerjaan rumah besar. Kami tidak hanya bicara tarif, tapi sistem secara keseluruhan: akses, kenyamanan, dan efisiensi,” kata Risal.

Jika integrasi ini berhasil, warga Depok, Bekasi, dan kota lain diharapkan tak lagi harus merogoh kocek terlalu dalam hanya untuk sampai ke tempat kerja atau sekolah.**

Berimbang.com – Depok, 30 Juli 2025
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok merencanakan proyek pelebaran sejumlah ruas jalan strategis di wilayah Cipayung pada tahun 2026. Proyek ini diklaim sebagai bagian dari penataan ruang kota dan peningkatan konektivitas antarwilayah, namun publik berharap proyek ini bukan sekadar wacana tahunan.

Wali Kota Depok Supian Suri menyebut, salah satu titik krusial yang akan diperlebar adalah jalur dari pertigaan Jembatan Serong ke arah Citayam, yang selama ini menjadi titik kemacetan parah terutama di jam sibuk.

“Tahun 2026 kita rencanakan membangun dan melebarkan jalan dari pertigaan Jembatan Serong menuju arah selatan, ke perbatasan Citayam,” ujar Supian saat meninjau proyek di TPA Cipayung, Selasa (29/7/2025).

Pembangunan Turap Jadi Kunci

Pelebaran jalan ini tidak bisa dilakukan tanpa pembangunan turap di beberapa titik rawan longsor, termasuk di Jalan Raya Cipayung arah Pitara. Turap ini diharapkan bisa menopang struktur jalan dan menjadi prasyarat teknis pelebaran.

“Hari ini kita sedang membangun turap untuk jalan menuju Pitara, agar ke depannya bisa sekaligus dilebarkan,” tambah Supian.

Fokus Jalur Alternatif: Jalan H. Muhidin

Selain jalur utama, jalur alternatif Jalan H. Muhidin di Cipayung Jaya yang menghubungkan ke Pasir Putih, Sawangan, juga masuk dalam prioritas.

“Jalur ini sekarang sangat padat, sementara kondisi jalan sangat sempit. Kita akan coba lebarkan agar bisa mengurangi beban jalur utama,” terang Supian.

PUPR Depok Bangun Turap Kali Baru

Dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok turut menguatkan proyek ini. Turap di sepanjang Kali Baru tengah dibangun dengan dua segmen besar:

• Segmen 2 sepanjang 45 meter, tinggi 10 meter
• Segmen 3 sepanjang 63 meter, tinggi 13 meter

Menurut Kepala Dinas PUPR, Citra Indah Yulianti, pelebaran jalan akan menyasar ruas yang kini hanya selebar 3–4 meter dan ditingkatkan menjadi sekitar 6–7 meter.

“Ini mempertimbangkan kebutuhan kendaraan besar yang mulai melintas di jalur tersebut,” jelasnya.

Warga Berharap Konsistensi

Meski Pemkot menyatakan komitmen penuh, warga berharap proyek ini tidak berhenti pada tahapan perencanaan seperti beberapa proyek sebelumnya. Keterbukaan anggaran, jadwal pengerjaan yang pasti, serta keterlibatan warga dalam proses pembebasan lahan juga menjadi sorotan utama masyarakat.**

Depok, Berimbang.com – Kegiatan Car Free Day (CFD) di sepanjang Jalan Margonda, Kota Depok, kembali menuai kritik dari warga. Pasalnya, tumpukan sampah seperti plastik, bungkus makanan, dan bekas minuman tampak mencemari area tersebut pada Minggu pagi (27/7/2025).

Pantauan langsung menunjukkan sampah berserakan di sejumlah titik, terutama di kawasan depan Hotel Fave, yang merupakan salah satu pusat keramaian saat CFD berlangsung.

Warga menilai, persoalan klasik ini terus berulang akibat minimnya fasilitas kebersihan, khususnya tempat sampah.

“Sudah beberapa bulan ini saya ikut CFD, tapi dari dulu enggak pernah lihat ada tempat sampah yang memadai. Jadi wajar kalau banyak yang buang sembarangan,” ujar Dedi, warga Beji.

Kegiatan CFD yang seharusnya menjadi momen untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan justru tercoreng oleh buruknya pengelolaan sampah. Beberapa pengunjung mengaku kecewa dan berharap ada tindakan konkret dari pemerintah.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok terkait kondisi tersebut.

Warga berharap Pemkot Depok segera memperbaiki sarana dan prasarana kebersihan, agar kegiatan CFD tidak justru meninggalkan jejak negatif berupa tumpukan sampah di ruang publik.***

Berimbang.com – Depok, 24 Juli 2025
Rencana pembangunan stadion bertaraf internasional di kawasan Tanah Merah, Cipayungjaya, Kota Depok kembali menuai polemik. Kali ini, PT. Tjitajam secara terbuka mengklaim bahwa lahan yang direncanakan untuk proyek stadion tersebut adalah milik mereka secara sah.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Depok Supian Suri menyerahkan penyelesaian sengketa kepada proses hukum.

“Terkait dengan apa yang disampaikan PT. Tjitajam, ya silakan itu menjadi proses hukum,” ujar Supian kepada wartawan di Balai Kota Depok, Kamis (24/7/2025).

Supian menjelaskan bahwa lahan tersebut selama ini diketahui merupakan bagian dari aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berada dalam penguasaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, ia mengakui bahwa hingga saat ini, Pemerintah Kota Depok belum menerima persetujuan resmi dari pihak BLBI.

“Cerita BLBI ini masih dalam bentuk proposal yang kami ajukan. Jadi belum ada keputusan atau persetujuan yang resmi,” tegasnya.

Sementara itu, pihak PT. Tjitajam melalui kuasa hukumnya, Reynold Thohak, menyatakan bahwa kliennya adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 257/Cipayung Jaya tertanggal 25 Agustus 1999. Lebih lanjut, Reynold mengklaim kepemilikan itu telah diperkuat oleh 10 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Tanah tersebut sekarang juga dalam status sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” ungkap Reynold.

Di sisi lain, Pemkot Depok tetap berharap agar pembangunan stadion dapat menjadi salah satu tonggak kemajuan infrastruktur kota. Dalam beberapa kesempatan, Supian Suri menegaskan keinginannya membangun stadion sebagai bagian dari aspirasi masyarakat, di samping pelebaran Jalan Raya Sawangan dan penambahan akses tol.

Meski demikian, sengketa ini menunjukkan bahwa rencana ambisius tersebut masih dihadapkan pada persoalan legalitas yang belum tuntas.*””

BERIMBANG.com, Depok – Ribuan warga Depok, Jawa Barat, menyerbu Kantor Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kamis (24/7), demi mendapatkan bantuan beras 20 kilogram dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digelontorkan pemerintah lewat Perum Bulog.

Sebanyak lebih dari 1.300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengantre sejak pagi dalam penyaluran bansos yang dilakukan serentak di seluruh kelurahan di Kota Depok. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menstabilkan daya beli rakyat miskin di tengah tekanan ekonomi dan inflasi yang belum juga reda.

“Lumayan bisa buat seminggu lebih, soalnya harga beras di pasar mahal banget,” kata Sulastri (48), warga RW 03, yang mengaku harus mengencangkan ikat pinggang untuk kebutuhan sehari-hari.

Program bansos ini direncanakan berlangsung hingga akhir Juli 2025. Pemerintah mengklaim bahwa distribusi beras murah ini adalah bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan, terutama untuk masyarakat kelas bawah yang paling terpukul oleh melonjaknya harga bahan pokok.

Namun di balik antusiasme, kritik pun tetap mengemuka. Sejumlah pengamat menilai program seperti ini tidak menyentuh akar persoalan, yakni ketergantungan pada impor, lemahnya produksi lokal, serta minimnya proteksi terhadap petani kecil.

“Bansos itu ibarat obat penenang sementara. Tapi kalau sistem pangan tidak dibenahi, rakyat akan terus jadi pasien tetap,” ujar pengamat kebijakan publik dari UI, Dini Rahmawati.

Sementara itu, warga berharap program ini tak berhenti hanya sebagai “pemanis” menjelang agenda-agenda politik besar, tapi menjadi komitmen jangka panjang dalam melindungi perut rakyat.***