Depok

BERIMBANG.com, DEPOK – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menegaskan pentingnya semangat keberlanjutan dalam pembangunan daerah. Ia berharap pergantian kepemimpinan di Kota Depok ke depan dapat berjalan mulus tanpa mengorbankan program dan kebijakan baik yang sudah dijalankan oleh pemimpin sebelumnya.

“Sejarah akan mencatat bagaimana kita bisa jadi negarawan ketika sudah melayani publik,” ujar Ade saat menghadiri kegiatan sosialisasi kinerja DPRD di Kantor PWI Depok, Selasa (4/11).

Menurutnya, makna keberlanjutan dari satu pimpinan ke pimpinan berikutnya harus menjadi budaya dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Pemimpin yang akan datang harus menghormati apa yang sudah direncanakan dan dilakukan oleh pemimpin terdahulu. Begitu juga sebaliknya, pemimpin sebelumnya menghormati keterpilihan pemimpin yang baru. Nah, ini jadinya bagus,” ucapnya.

Ade menilai, contoh konkret keberlanjutan pembangunan sudah terlihat di Depok, khususnya melalui pembenahan kawasan jalan Margonda. Ia menyebut inisiatif seperti pembangunan Depok Open Space (DOS) oleh Wali Kota sebelumnya, Mohammad Idris, merupakan simbol ruang temu publik yang humanis.

“Pak Idris sudah membangun ruang temu yang luas, Depok Open Space 1 dan 2, dengan membongkar tembok Kantor Wali Kota Depok agar lebih terbuka dan bisa diakses warga. Sekarang ruang itu hidup dan sering dipakai berbagai kegiatan,” jelas Ade.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi Wali Kota Depok Supian Suri yang meneruskan semangat tersebut melalui kebijakan Car Free Day (CFD) di sepanjang Jalan Margonda dan penataan ruang publik tanpa beban anggaran besar.

“Ini bentuk keberlanjutan yang nyata. Dampaknya bukan hanya meningkatnya kebahagiaan warga, tapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Ruang publik itu jadi titik temu masyarakat dan pusat kegiatan ekonomi kecil menengah,” kata Ade.

Ketua DPRD Depok itu menegaskan, yang dibutuhkan Depok ke depan adalah sosok pemimpin politik yang setelah terpilih dapat segera bertransformasi menjadi negarawan, yakni pemimpin yang berpikir dan bertindak untuk seluruh warga tanpa sekat kepentingan politik.

“Ke depan, Depok butuh pemimpin yang berdiri di atas semua golongan, melanjutkan yang baik, dan membuka ruang partisipasi publik lebih luas,” tutup Ade Supriyatna optimistis.

Iik

TAPOS | berimbangcom — Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok, Siswanto, tengah menjadi sorotan usai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Depok Parliament Watch (DPW) melaporkannya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Depok.

Laporan itu dipicu oleh pernyataan Siswanto yang dinilai arogan dan melangkahi kewenangan BK, terkait langkahnya menonaktifkan salah satu anggota fraksi berinisial TR, yang sebelumnya telah mendapat sanksi etik dari BK.

Sekretaris Jenderal DPW, Mohammad Khalilou, menyampaikan kecaman keras terhadap sikap Siswanto dalam konferensi pers di sekretariat DPW, kawasan Tapos, Kamis (31/10) malam.

“Kami sangat menyayangkan pernyataan Saudara Siswanto yang terkesan arogan dan sepihak dalam mengambil keputusan,” ujar Khalilou dikutip dari platmerah.net.

DPW menegaskan dua poin utama dalam sikap resminya:

1. Dukungan terhadap Keputusan BK DPRD Depok.
   DPW mendukung penuh keputusan BK yang menjatuhkan sanksi sedang kepada TR atas pelanggaran kode etik. Sanksi ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota dewan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas.
2. Kritik terhadap Pernyataan Ketua Fraksi PKB.
   DPW menilai langkah Siswanto yang berencana menonaktifkan TR dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan tindakan offside dan berpotensi menimbulkan polemik baru.
   “BK sudah menjatuhkan hukuman. Mengapa Ketua Fraksi justru ingin menjatuhkan sanksi tambahan? Ini jelas melangkahi wewenang BK,” tegas Khalilou.

Sebagai tindak lanjut, DPW telah melayangkan laporan resmi ke BK DPRD Depok pada Senin (3/11/2025). Ketua DPW, Pardong, membenarkan langkah tersebut.

“Sudah tadi pagi surat pelaporannya kami serahkan ke BK DPRD Depok,” ujarnya.

DPW juga menuntut agar Siswanto mencabut pernyataannya yang dianggap kontroversial. Jika tidak, lembaga itu mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Depok untuk mendesak sanksi tegas terhadap yang bersangkutan.

“Jika hal ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi DPRD Depok. Kami tidak ingin lembaga legislatif ini tercoreng oleh tindakan yang tidak etis,” pungkas Khalilou.

Sementara itu, saat dihubungi berimbang.com melalui telepon selulernya Ketua Fraksi PKB DPRD Depok Siswanto belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut***

DEPOK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Farabi A Rafiq, mengingatkan Wali Kota Depok untuk menepati seluruh janji kampanye yang pernah disampaikan kepada masyarakat, seiring genap setahun masa kepemimpinannya.

Menurut Farabi, penilaian terhadap kinerja Wali Kota saat ini belum bisa diberikan secara menyeluruh karena sejumlah program masih dalam tahap penganggaran untuk tahun berikutnya. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya komitmen menjalankan visi dan janji kampanye yang sudah disampaikan kepada publik.

“Saya rasa penilaian belum bisa diberikan karena masih berjalan. Saya hanya titipkan saja visi-misi dan janji-janji yang dulu diberikan: bebas macet, bebas banjir, bebas sekolah, bebas kuliah. Itu dilaksanakan saja dengan baik supaya masyarakat mendapatkan apa yang pernah dijanjikan,” ujar Farabi di Depok saat silaturahmi ke PWI. Kamis (30/10).

Politikus Partai Golkar ini juga menyinggung salah satu isu yang sempat menjadi sorotan, yakni rencana pemindahan lokasi masjid di Jalan Raya Margonda. Farabi menegaskan, jika proyek tersebut sudah melalui proses perencanaan dan penganggaran, maka sebaiknya tetap dijalankan sesuai kesepakatan awal.

“Itu kan sudah dilakukan rapat dari berbagai tingkat hingga akhirnya ada penentuan. Jadi ya, dilaksanakan saja. Kalau sudah dianggarkan, jangan dipindah-pindah,” tegasnya.

Selain itu, Farabi mendorong pemerintah kota agar memperbanyak pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan fasilitas pendidikan lain yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi maupun instansi terkait.

“Kita harus membangun sekolah-sekolah seperti SLB, SMA, SMP, sesuai kemampuan keuangan daerah. Bikin sebanyak-banyaknya agar layanan pendidikan makin merata,” tambahnya.

Farabi juga berharap Wali Kota Depok beserta jajarannya dapat menjadi pemimpin bagi seluruh warga, tanpa membeda-bedakan kelompok atau kubu politik.

“Saya berharap Pak Wali Kota menjadi wali kota untuk seluruh rakyat. Tidak ada pecah kanan dan kiri lagi, semua bersatu menuju Depok yang lebih maju,” tuturnya.

Sebagai wakil rakyat, Farabi memastikan Fraksi Partai Golkar akan terus mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan agar visi pembangunan Kota Depok berjalan sesuai arah yang telah dijanjikan.

Iik

DEPOK — Drama baru menyeret nama Pablo Putra Benua dan istrinya Rey Utami. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik (STIHP) Pelopor Bangsa resmi melaporkan keduanya bersama Christopher Anggasastra ke Polres Metro Depok atas dugaan penggunaan ijazah palsu untuk sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Bandung.

Kasus ini mencuat setelah Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP PAI) melayangkan surat bernomor 006/DPP/PAI/VIII/2025 tertanggal 14 Agustus 2025, meminta verifikasi ijazah S1 Hukum atas nama ketiga orang tersebut. Surat itu dilampiri salinan ijazah, KTP, dan berita acara sumpah advokat.

Menindaklanjuti surat itu, pihak rektorat STIHP Pelopor Bangsa melakukan pemeriksaan internal dan menemukan kejanggalan besar. Kampus menegaskan tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Pablo Putra Benua, Rey Utami, maupun Christopher Anggasastra.

“Ketiganya memang pernah terdaftar sebagai mahasiswa pada 2023, namun tidak pernah aktif mengikuti perkuliahan atau memenuhi kewajiban akademik. Nama mereka sudah dicoret dari daftar mahasiswa aktif,” ungkap pihak rektorat.

Pihak kampus pun menerbitkan surat resmi Nomor 073/Akd/STIHP-PB/IX/2025 tertanggal 16 September 2025, yang menegaskan ketiga nama tersebut tidak pernah menerima ijazah dari Pelopor Bangsa. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa dokumen yang digunakan untuk mendaftar sumpah advokat adalah palsu.

Merasa dirugikan, kampus melaporkan kasus tersebut ke polisi dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1584/VIII/2025/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA pada 29 Agustus 2025. Laporan itu menjerat Pablo dkk dengan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Pasca pelaporan, pihak kampus menyebut Pablo beberapa kali mencoba “musyawarah” untuk menyelesaikan masalah. Namun, bukannya klarifikasi, Pablo justru mengaku lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Ulum Lampung Timur tahun 2018 — klaim yang justru memunculkan pertanyaan baru.

Jika benar lulusan STIS Darul Ulum, mengapa Pablo dan Rey mendaftar sumpah advokat menggunakan ijazah Pelopor Bangsa?

Lebih janggal lagi, menurut Ketua Umum PAI, Pablo sempat mendaftar menggunakan ijazah Universitas Azzahra, namun ditolak karena ijazah itu tidak terdaftar di sistem Dikti. Tak lama setelah laporan polisi terbit, data kelulusan Pablo dan Rey di STIS Darul Ulum yang sebelumnya tidak ada di Dikti tiba-tiba muncul.

Fakta ini memunculkan dugaan kuat adanya rekayasa data dan jaringan mafia pendidikan di balik kasus ini.

Rektorat Pelopor Bangsa menyebut ada pihak-pihak yang sengaja membentuk opini di media sosial untuk menutupi dugaan pemalsuan ijazah. Pihak kampus berkomitmen mengawal proses hukum hingga tuntas agar kasus serupa tidak mencederai dunia pendidikan.

Kasus ini kini tengah dalam penyelidikan Polres Metro Depok. Publik menunggu langkah tegas aparat penegak hukum terhadap dugaan pemalsuan ijazah dan manipulasi data kampus yang menyeret nama publik figur tersebut.

Yosef Bonang

BERIMBANG.com, Depok – Anggaran perjalanan dinas Pemkot Depok tahun 2024 yang tembus Rp 83,7 miliar bukan sekadar angka di atas kertas. Itu adalah wajah nyata bagaimana prioritas pemerintah kota lebih condong pada kenyamanan pejabat daripada kebutuhan warganya.

Mari kita jujur. Untuk apa belanja perjalanan dinas dalam negeri hampir Rp 70 miliar dan perjalanan luar negeri hampir Rp 400 juta? Sementara jalan-jalan di Depok banyak yang rusak, Sampah Menggunung, pelayanan kesehatan masih antri panjang, sekolah negeri kekurangan ruang kelas, dan banjir masih jadi langganan tahunan.

Lebih ironis lagi, pos perjalanan dinas terbesar justru dinikmati oleh Sekretariat DPRD dengan Rp 32,65 miliar. Lembaga yang seharusnya mengawasi anggaran malah ikut jadi penikmat terbesar. Bukankah ini seperti menjaga ayam tapi ikut makan jagungnya?

Saya sebagai warga Depok tidak butuh pejabat sering jalan-jalan keluar kota apalagi ke luar negeri. Kami butuh jalan lingkungan yang layak, air bersih, dan ruang terbuka hijau. Uang rakyat seharusnya kembali ke rakyat, bukan ludes di tiket pesawat, hotel berbintang, dan rapat-rapat formalitas.

Transparansi anggaran memang sudah dibuka lewat PPID, tapi tanpa kesadaran moral, publikasi itu hanya jadi catatan angka tanpa makna. Wali Kota Supian Suri dan DPRD Depok harus menjawab: apakah perjalanan dinas ini benar-benar demi kepentingan rakyat, atau sekadar plesiran yang dibungkus alasan kerja?

Depok tidak butuh pemimpin yang sibuk bepergian, Depok butuh pemimpin yang hadir di lapangan, menuntaskan masalah warga, bukan menambah daftar nota perjalanan.

Penulis adalah warga Depok yang prihatin dengan pemborosan anggaran perjalanan dinas.

Penulis : Juli Efendi

BERIMBANG.com, Depok – Wali Kota Depok, Supian Suri, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Depok dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Acara berlangsung di Gedung DPRD Depok, Kecamatan Cilodong, Jumat (15/08/2025), dan diikuti secara daring.

Usai kegiatan, Supian Suri menyampaikan apresiasi atas pesan-pesan yang disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Alhamdulillah, dapat pencerahan luar biasa dari Pak Presiden. Banyak hal yang beliau sampaikan yang implementasinya ada di kota, kabupaten, atau langsung di masyarakat,” ujarnya,

Menurutnya, salah satu poin penting adalah program sekolah rakyat, makan bergizi gratis, serta pembangunan sarana pendidikan, mulai dari SD hingga SMP.

“Ini menjadi kebahagiaan buat kita, mengingat masih banyak sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan yang perlu diintervensi,” kata Supian.

Ia juga menyoroti pesan Presiden dan Ketua DPR RI untuk tidak membiarkan rakyat menunggu.

“Artinya, kita harus mempercepat gerak, berlari memberikan layanan terbaik, dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya di Kota Depok,” jelasnya.

Supian Suri menegaskan bahwa makna kemerdekaan bukan hanya memperingati tanggal bersejarah, tetapi juga bagaimana pemerintah hadir untuk menyejahterakan rakyat.

“Sejatinya hakikat merdeka adalah rakyat sejahtera,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, Penjabat (Pj) Sekda Depok, Nina Suzana, Pimpinan DPRD Depok, Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah serta serta stakeholder terkait.
(iik)

Berimbangcom – Depok | 1 Agustus 2025

Kota Depok kini menghadapi ancaman krisis air bersih. Fenomena antrean panjang truk tangki air di kawasan Tapos dan Cimpaeun jadi sinyal bahaya atas maraknya aktivitas pengeboran air tanah ilegal yang tak terkendali.

Puluhan truk tangki terlihat hilir-mudik setiap hari, diduga mengambil air dari sumur bor liar di permukiman padat. Warga mulai resah, apalagi musim kemarau telah menipiskan cadangan air tanah.

“Ini praktik yang mengabaikan kepentingan masyarakat. Air dijual ke luar kawasan, sementara warga sekitar rawan kekurangan,” ujar Abdul Khoir, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, kepada wartawan pada Jumat (1/8).

Khoir menyatakan bahwa pihak legislatif akan segera memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perizinan, serta perangkat kelurahan dan kecamatan untuk menertibkan praktik bor liar tersebut.

“Kami akan pastikan legalitasnya. Kalau tak berizin, harus ditindak. Ini soal hajat hidup warga,” tegasnya.

Pakar lingkungan menyebut eksploitasi air tanah tanpa izin dapat menurunkan muka air tanah dan menyebabkan intrusi air laut hingga tanah amblas. Dalam jangka panjang, krisis air bisa menjadi bencana kota.

Padahal, tata kelola air tanah diatur ketat dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP No. 43 Tahun 2008, serta Permen ESDM No. 14 Tahun 2024. Namun, lemahnya pengawasan membuka ruang penyalahgunaan.

Sementara itu, tak sedikit warga menduga praktik ini dilindungi oleh oknum yang bermain di balik bisnis air tangki.

“Kalau bukan ada bekingnya, mana mungkin bisa terang-terangan begitu?” kata seorang warga Tapos yang enggan disebutkan namanya.***

Berimbang.com | Jakarta, 31 Juli 2025 – Beban hidup warga Depok dan Bekasi kian terasa. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kedua kota penyangga Ibu Kota ini tercatat sebagai wilayah dengan biaya transportasi tertinggi di Indonesia berdasarkan persentase terhadap total pengeluaran rumah tangga.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Mohammad Risal Wasal, mengungkapkan bahwa warga Depok rata-rata mengeluarkan Rp 1,8 juta per bulan untuk transportasi—setara dengan 16,32 persen dari total pengeluaran mereka. Sementara itu, warga Bekasi membelanjakan Rp 1,9 juta per bulan, atau 14,02 persen dari total pengeluaran.

Sebagai perbandingan, warga Jakarta hanya menghabiskan sekitar Rp 1,59 juta (11,82 persen), sedangkan Surabaya sebesar Rp 1,6 juta (13,71 persen), dan Papua Rp 1,1 juta.

“Tarif KRL memang murah, tapi biaya ojol bisa Rp 25 ribu, belum parkir Rp 10 ribu. First mile dan last mile inilah yang bikin mahal,” ujar Risal dalam acara integrasi moda transportasi di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Kemenhub menyadari bahwa tingginya biaya tersebut tak hanya karena tarif utama, tetapi juga akibat kurangnya efisiensi perjalanan awal dan akhir. Untuk itu, Direktorat Jenderal ITM—yang baru dibentuk pada Mei 2025—ditugaskan menyusun kebijakan untuk mewujudkan sistem transportasi terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

Jakarta Lebih Padat dari Tokyo, Tapi Masih Didominasi Mobil

Dalam paparannya, Risal juga membandingkan karakteristik Jakarta dengan kota besar seperti Tokyo, Bangkok, dan Hanoi. Meski memiliki luas hanya 661,5 km persegi, Jakarta dihuni oleh lebih dari 10,6 juta jiwa dengan kepadatan 16.132 jiwa/km², hampir menyamai Tokyo.

Namun, moda transportasi di Jakarta masih didominasi oleh mobil pribadi (43 persen), berbanding terbalik dengan Tokyo yang sudah 53,27 persen warganya menggunakan kereta. Di Hanoi, mayoritas masih bergantung pada motor (57,75 persen).

Soal kemacetan, Jakarta mencatat angka 43 persen, sedikit lebih baik dibanding Bangkok (50 persen), namun masih lebih buruk dibanding Hanoi (33 persen) dan Tokyo (30 persen).

Menuju Transportasi Terpadu dan Indeks Hidup yang Lebih Baik

Kemenhub menargetkan pembangunan sistem transportasi yang terhubung dan terpadu demi mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Upaya ini juga diharapkan dapat memperbaiki Indeks Kualitas Hidup (IKH) Jakarta yang saat ini berada di angka 90, menempati posisi 249 dunia.

“Ini pekerjaan rumah besar. Kami tidak hanya bicara tarif, tapi sistem secara keseluruhan: akses, kenyamanan, dan efisiensi,” kata Risal.

Jika integrasi ini berhasil, warga Depok, Bekasi, dan kota lain diharapkan tak lagi harus merogoh kocek terlalu dalam hanya untuk sampai ke tempat kerja atau sekolah.**

Berimbang.com – Depok, 30 Juli 2025
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok merencanakan proyek pelebaran sejumlah ruas jalan strategis di wilayah Cipayung pada tahun 2026. Proyek ini diklaim sebagai bagian dari penataan ruang kota dan peningkatan konektivitas antarwilayah, namun publik berharap proyek ini bukan sekadar wacana tahunan.

Wali Kota Depok Supian Suri menyebut, salah satu titik krusial yang akan diperlebar adalah jalur dari pertigaan Jembatan Serong ke arah Citayam, yang selama ini menjadi titik kemacetan parah terutama di jam sibuk.

“Tahun 2026 kita rencanakan membangun dan melebarkan jalan dari pertigaan Jembatan Serong menuju arah selatan, ke perbatasan Citayam,” ujar Supian saat meninjau proyek di TPA Cipayung, Selasa (29/7/2025).

Pembangunan Turap Jadi Kunci

Pelebaran jalan ini tidak bisa dilakukan tanpa pembangunan turap di beberapa titik rawan longsor, termasuk di Jalan Raya Cipayung arah Pitara. Turap ini diharapkan bisa menopang struktur jalan dan menjadi prasyarat teknis pelebaran.

“Hari ini kita sedang membangun turap untuk jalan menuju Pitara, agar ke depannya bisa sekaligus dilebarkan,” tambah Supian.

Fokus Jalur Alternatif: Jalan H. Muhidin

Selain jalur utama, jalur alternatif Jalan H. Muhidin di Cipayung Jaya yang menghubungkan ke Pasir Putih, Sawangan, juga masuk dalam prioritas.

“Jalur ini sekarang sangat padat, sementara kondisi jalan sangat sempit. Kita akan coba lebarkan agar bisa mengurangi beban jalur utama,” terang Supian.

PUPR Depok Bangun Turap Kali Baru

Dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok turut menguatkan proyek ini. Turap di sepanjang Kali Baru tengah dibangun dengan dua segmen besar:

• Segmen 2 sepanjang 45 meter, tinggi 10 meter
• Segmen 3 sepanjang 63 meter, tinggi 13 meter

Menurut Kepala Dinas PUPR, Citra Indah Yulianti, pelebaran jalan akan menyasar ruas yang kini hanya selebar 3–4 meter dan ditingkatkan menjadi sekitar 6–7 meter.

“Ini mempertimbangkan kebutuhan kendaraan besar yang mulai melintas di jalur tersebut,” jelasnya.

Warga Berharap Konsistensi

Meski Pemkot menyatakan komitmen penuh, warga berharap proyek ini tidak berhenti pada tahapan perencanaan seperti beberapa proyek sebelumnya. Keterbukaan anggaran, jadwal pengerjaan yang pasti, serta keterlibatan warga dalam proses pembebasan lahan juga menjadi sorotan utama masyarakat.**