Depok

DEPOK — Dugaan pungutan liar (pungli) retribusi sampah di TPS Pasar Kemiri Muka terus bergulir. Namun, UPT Pasar Kemiri Muka dengan tegas membantah terlibat dalam pungli yang disebut-sebut membebani warga Kelurahan Kemiri Muka.

Kepala UPT Pasar Kemiri Muka, Budi Setianto, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menarik retribusi pengangkutan sampah dari warga, apalagi menerima uang di luar ketentuan.

“Enggak ada. Bisa dipastikan 100 persen kami tidak berurusan dengan itu,” ujarnya dikutip Kompas di kantor UPT, Kamis (4/12/2025).

Retribusi Resmi Hanya untuk Pedagang

Budi menjelaskan bahwa UPT hanya menarik retribusi kebersihan kepada 245 pedagang di dalam area pasar, sebesar Rp 3.500 per hari, sesuai Peraturan Daerah.
Nilainya diperkirakan mencapai Rp 820.000–850.000 per hari, dan langsung disetor ke kas daerah.

“Yang di luar pasar itu PKL, bukan kewenangan kami,” tambahnya.

Iuran Warga Mengalir ke Paguyuban, Bukan UPT

Meski membantah pungli, Budi mengakui bahwa sejumlah RW sempat mengeluarkan iuran Rp 150.000–Rp 200.000 untuk memperbaiki TPS yang rusak.
Namun, uang itu diserahkan ke Paguyuban Pedagang Pasar, bukan ke UPT.

Ia bahkan menunggu arahan Pemkot bila iuran itu dianggap menyalahi aturan.

TPS Pasar Jadi Tampungan Sampah Warga Sejak 2023

Situasi makin rumit karena TPS Pasar Kemiri Muka kini juga menampung limpahan sampah dari warga Kelurahan Kemiri Muka. Kelurahan ini memang tidak memiliki TPS sendiri, sehingga Pemkot Depok meminta UPT menampung sementara.

“Katanya DLHK yang akan bantu angkut. Itu yang pernah disampaikan dulu,” jelas Budi.

Ia menegaskan kembali bahwa retribusi pengangkutan sampah adalah ranah DLHK, bukan UPT pasar.

Pemkot Depok Telusuri Dugaan Pungli

Dugaan pungli pertama kali mencuat setelah Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menerima laporan adanya pungutan dari warga saat meninjau TPS pada 17 November 2025.
Pemkot kini tengah melakukan penelusuran untuk memastikan apakah ada oknum yang memanfaatkan kekosongan TPS warga.**”

GROGOL, DEPOK – Demi memperluas syiar kegiatan keagamaan sekaligus memperkuat eksistensi di tengah masyarakat, Majelis Taklim (MT) Balai Wartawan Kota Depok menggelar Roadshow Pengajian Bulanan di Kantor Travel Adeem Tours Kota Depok, Kamis (27/11/2025).

Kegiatan yang dihadiri para pengurus, jamaah, serta jajaran manajemen Adeem Tours ini menghadirkan pembimbing ibadah sekaligus Penasehat Travel Adeem Tours, KH. Fatkhuri Wahmad, MA, sebagai penceramah. Hadir pula Kepala Cabang Adeem Tours Depok, H. Acep Azhari, serta Direktur Operasional, H. Erik Saputra.

Acara dimulai dengan pembacaan sholawat, disusul tahlil dan tahmid yang dipimpin Ustadz Salwani, dan pembacaan doa oleh Ustadz Syahruddin El Fikri.

Ketua MT Balai Wartawan Kota Depok, Adie Rakasiwi, menegaskan bahwa roadshow ini menjadi bagian dari upaya memperkuat silaturahmi antarwartawan dan masyarakat.

“Kami ingin majelis taklim ini menjadi wadah memperkaya spiritualitas dan menjaga kebersamaan dalam meningkatkan keimanan serta ukhuwah,” ujar Adie.

Adie menambahkan, di usia ke-4 tahun, MT Balai Wartawan sudah dikenal di kalangan wartawan dan instansi pemerintahan. Namun melalui roadshow ini, ia berharap keberadaan majelis semakin dekat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Pengajian wartawan harus lebih dikenal publik, bukan hanya di lingkungan pers dan pemerintahan,” tegasnya.

Sementara itu, H. Acep Azhari mengapresiasi kehadiran MT Balai Wartawan.

“Saya apresiasi kiprah MT Balai Wartawan yang konsisten mengajak wartawan untuk ngaji tiap bulan. Majelis taklim membentuk pribadi yang cerdas dan bertakwa,” ujarnya.

Dalam tausyiah, KH. Fatkhuri Wahmad menekankan pentingnya keseimbangan hidup.

“Manusia menjadi pribadi utuh ketika seimbang antara akal, hati, dan ruhani. Jika hanya condong pada salah satunya, kehidupan akan timpang,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan para wartawan untuk tidak menunda ibadah di tengah kesibukan liputan.

“Saat adzan berkumandang, segeralah ambil wudhu dan tunaikan salat. Itu penyeimbang hidup dan pekerjaan,” tutupnya.

(**)

BERIMBANG.COM – Depok.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp 4,39 triliun pada rapat paripurna, Kamis (27/11/2025). Angka tersebut menurun tajam dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp 4,64 triliun, atau berkurang sekitar Rp 342 miliar.

Ketua DPRD Depok, Ade Supriatna, mengungkapkan bahwa penurunan anggaran ini memaksa pemerintah daerah melakukan pemangkasan pada banyak pos belanja.

“Pertama makan minum dipangkas, disederhanakan standar harga. Kemudian perjalanan dinas dikurangi, ATK, hingga kegiatan narasumber BIMTEK juga ikut dipotong,” jelas Ade.

Namun pemangkasan tidak hanya menyasar pos-pos operasional. Program strategis pemerintah seperti Universal Health Coverage (UHC)—yang sebelumnya dijanjikan menyentuh seluruh warga Depok—turut terkena imbas.

Ade menjelaskan, idealnya UHC membutuhkan alokasi Rp 152 miliar. Namun dalam APBD 2026, anggaran yang disiapkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) hanya Rp 102 miliar.

“Sehingga level UHC-nya masih cut off. Kita masih harus intervensi lewat anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT),” ujar Ade.

Program UHC Depok sendiri dimaksudkan agar seluruh warga—baik peserta BPJS aktif maupun tidak—dapat memperoleh layanan kesehatan gratis. Dengan adanya pemangkasan anggaran, layanan tersebut belum bisa berjalan penuh sesuai rencana.

Keputusan ini membuka pertanyaan publik mengenai efektivitas penataan prioritas anggaran daerah di tengah meningkatnya kebutuhan layanan dasar seperti kesehatan.***

DEPOK – Di tengah ramainya tren olahraga padel yang merebak di berbagai kota besar, Depok kini bersiap memiliki fasilitas baru dengan hadirnya Padel Lago & Luna di kawasan Jalan Juanda. Manajemen memastikan seluruh proses perizinan telah tuntas, setelah sempat menjadi sorotan publik.

Manajer Operasional Padel Lago & Luna, Gishela Pramandani, menyampaikan bahwa pembangunan lapangan padel tersebut sudah memasuki tahap akhir dan manajemen akan mulai melakukan rekrutmen karyawan pada awal Desember.

“Soal izin sudah tidak ada masalah. IMB kami sudah ada dan plangnya juga terpasang di lokasi. Semua persyaratan kami penuhi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Gishela, menanggapi isu perizinan yang sempat mencuat.

Selain memastikan legalitas, manajemen juga berkomitmen menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal. “Kami ingin membuka kesempatan kerja untuk warga Depok. Silakan yang berminat datang langsung ke lokasi,” tambahnya.

Fasilitas yang disiapkan antara lain area parkir untuk sekitar 30 mobil, Luna Coffee Shop, penyewaan raket, dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. “Kami ingin pemain merasa nyaman,” kata Gishela.

Sementara untuk tarif sewa lapangan, pihak manajemen masih melakukan pembahasan internal. “Kalau di Jakarta itu sekitar Rp 200 ribu per jam. Di Depok belum kami putuskan,” ujarnya.

Padel Lago & Luna ditargetkan menjadi salah satu pusat olahraga padel terbesar di Depok sekaligus ruang baru bagi warga dalam menikmati olahraga yang tengah naik daun tersebut.***

BERIMBANG.com, Depok — Pemerintah Kota Depok melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan penertiban terhadap puluhan bangunan yang berdiri di sepanjang sempadan Kali Baru, Jalan Raya Citayam. Penertiban ini dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan SP 1, 2, 3, serta surat perintah bongkar yang telah diterbitkan sebelumnya.

Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pengamanan Pengawalan (Trantibum Pamwal) Satpol PP Kota Depok, R. Agus Mohammad, menjelaskan bahwa total 92 bangunan, bangli, dan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) ditertibkan dalam kegiatan tersebut.

“Ini penertiban sesuai standar pasional SP 123 dan surat perintah bongkar. Ada 1.792 bangunan, bangli, dan PKL yang berada di sempadan kali, kita tertibkan semua. Termasuk bangunan-bangunan yang seperti ini, yang sifatnya sudah agak permanen, tetap kita tertibkan. Alhamdulillah berjalan kondusif, aman, tertib, dan lancar,” ujar Agus Mohammad. Rabu (26/11).

Ia menegaskan bahwa keberadaan bangunan liar di sempadan kali tidak hanya melanggar aturan ruang terbuka hijau dan garis sempadan, tetapi juga berpotensi menghambat aliran air serta menimbulkan risiko banjir.

Agus juga menyampaikan bahwa sebelum pelaksanaan pembongkaran, pihaknya telah memberikan sosialisasi, peringatan, dan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri, namun sebagian besar tidak dilakukan sehingga Satpol PP harus turun melakukan penertiban.

“Kita pastikan seluruh proses mengikuti prosedur. Warga sudah diberikan pemberitahuan dan waktu, jadi langkah ini merupakan upaya menjaga fungsi kali dan keselamatan lingkungan,” tambahnya.

Penertiban ini merupakan rangkaian upaya Pemkot Depok dalam menata kawasan bantaran sungai agar kembali sesuai peruntukan dan mengurangi potensi bencana, terutama di musim penghujan.

Kegiatan penertiban dilaporkan berjalan tanpa kendala berarti, dengan dukungan aparat gabungan dan pengamanan di lapangan.

Iik

BERIMBANG.com, DEPOK – Aktivitas pemotongan ayam di Pasar Kemirimuka, Beji, Depok kembali dipersoalkan warga. Proses pemotongan yang berlangsung setiap dini hari dinilai tidak memenuhi ketentuan Pemerintah Kota Depok, terutama terkait pengelolaan limbah dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Ketua RW 15 Kelurahan Kemirimuka, Arif Afifulah, menyampaikan bahwa keberadaan beberapa tempat pemotongan ayam di area pasar berada sangat dekat dengan pemukiman warga serta tidak memiliki prosedur pengolahan limbah yang memadai.

“Ada beberapa pemotongan ayam di Pasar Kemirimuka, tetapi tidak sesuai aturan. Limbahnya mengganggu sekali bagi pengguna jalan maupun warga sekitar. Banyak masyarakat mengadu agar aktivitas pemotongan dipindah atau dibuatkan instalasi limbah agar tidak mencemari lingkungan,” ujar Arif Afifullah aktivis sosial dan kemanusiaan kota depok yang juga founder aspera Indonesia dengan nada kesal saat ditemui di area pasar, Minggu (23/10).

Arif menambahkan, pada musim kemarau kondisi jalan di sekitar pasar justru menjadi becek dan berbau menyengat akibat genangan limbah pemotongan ayam yang tidak tertangani dengan baik. Selain mencemari aliran Kali Cabang Tengah, limbah tersebut juga merusak kualitas infrastruktur jalan yang dilalui masyarakat setiap hari.

” Di musim hujan pun, limbahnya sampai ke bawa dan mengalir  ke saluran air warga, ” pungkas Arif.

Kritik serupa juga disampaikan aktivis Kota Depok, Anton Sujarwo. Ia menilai aktivitas pemotongan ayam di Pasar Kemirimuka dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan maupun kenyamanan masyarakat.

“Ini kegiatan yang menyangkut kepentingan banyak orang, khususnya para pengunjung pasar. Pemerintah Kota Depok perlu segera mengambil tindakan konkret agar persoalan limbah ini tidak berlarut-larut,” tegas Anton.

Anton mendorong Pemkot Depok melakukan penertiban, termasuk evaluasi izin usaha, pengawasan standar sanitasi, serta pembangunan instalasi pengolahan limbah mandiri yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha
pemotongan unggas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah kota maupun pengelola Pasar Kemirimuka terkait keluhan warga tersebut.

Iik

BERIMBANG.COM – DEPOK.
Kemacetan di Kota Depok kini telah mencapai titik kritis. Sebagai kota penyangga ibu kota, pertumbuhan penduduk dan pembangunan perumahan yang pesat membuat arus lalu lintas di Depok kian semrawut. Ironisnya, pembangunan infrastruktur transportasi belum mampu mengimbangi laju mobilitas warganya.

Meski jalan tol dan transportasi publik mulai diperbanyak, kemacetan justru makin meluas hingga ke pintu-pintu keluar tol. Contohnya di Tol Sawangan arah BDN dan Jalan Raya Sawangan–Parung Bingung, antrean kendaraan terjadi hampir setiap jam sibuk. Hal serupa juga tampak di Pintu Tol Pamulang arah Bojongsari. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan transportasi Depok tak cukup diselesaikan hanya dengan menambah jalan baru.

Pemerintah Kota Depok sejatinya telah berupaya menghadirkan Bus Trans Depok (Biskita) serta membuka rute menuju Jakarta dan Bandara. Namun, efektivitasnya masih jauh dari harapan. Volume kendaraan pribadi tetap mendominasi, terutama pagi dan sore hari, menandakan solusi publik belum menyentuh akar masalah.

Akar Masalah: Tidak Terintegrasi dan Kurang Terencana

Menurut pengamat transportasi sekaligus Ketua BPD KKSS Depok, Prof. Dr. Ir. Ridwan, MT, kemacetan Depok bersumber dari tata kelola mobilitas yang belum menyeluruh. Ia menilai, ada beberapa langkah strategis yang perlu segera dilakukan agar Depok tidak semakin tertinggal dalam urusan transportasi.

1. Akses Terbatas Melalui Kawasan UI

Selama ini, kawasan Universitas Indonesia (UI) tertutup bagi kendaraan umum maupun pribadi. Padahal, jalur tersebut berpotensi menjadi koridor penghubung penting dari Margonda ke Kukusan hingga Sawangan. Pembukaan akses terbatas dengan sistem pengaturan yang baik dinilai bisa membantu distribusi kendaraan dan mengurangi beban Margonda yang kerap macet parah.

2. Pelebaran Jalan Raya Sawangan

Beberapa titik seperti Parung Bingung dan Tugu Sawangan Permai sudah lama menjadi “simpul neraka” kemacetan. Pelebaran jalan di kawasan tersebut, ditambah penerapan lampu lalu lintas cerdas, diyakini bisa memberikan efek signifikan terhadap kelancaran arus kendaraan.

3. Pengembangan Angkutan Feeder

Transportasi pengumpan atau feeder dari kawasan perumahan ke stasiun kereta terdekat sangat dibutuhkan. Pemerintah daerah disarankan menggandeng swasta untuk menyediakan layanan ini, sehingga warga Depok yang bekerja di Jakarta tidak perlu selalu menggunakan mobil pribadi.

4. Fasilitas Park and Ride di Stasiun

Area parkir di sekitar Stasiun Depok dan Citayam saat ini sangat terbatas. Akibatnya, warga dari Sawangan dan Cipayung terpaksa membawa kendaraan pribadi hingga ke Jakarta. Penyediaan lahan parkir yang luas dan tarif terjangkau akan mendorong masyarakat beralih ke transportasi massal.

5. Optimalisasi Jalur Alternatif

Pembukaan akses Jalan atau Gang 2000 dari Perumahan Sawangan Permai ke Rawa Denok dan Rumah Sakit Anak Negeri juga dianggap penting. Jalur ini dapat menjadi rute alternatif bagi kendaraan roda empat dan mengurangi beban lalu lintas di jalan utama Sawangan.

Transportasi Publik yang Nyaman dan Aman

Ridwan menegaskan, kunci perubahan juga ada pada peningkatan kualitas layanan transportasi publik. “Angkutan yang bersih, aman, dan tepat waktu akan membuat warga mau meninggalkan kendaraan pribadinya,” ujarnya. Ia juga menyoroti perlunya penertiban pengamen dan pungli di angkutan kota yang selama ini membuat warga enggan beralih ke moda umum.

Depok kini berada di persimpangan: antara menjadi kota maju dengan sistem transportasi modern, atau terus menjadi kota padat yang tertinggal karena mobilitas warganya tersendat. “Tanpa keberanian menata ulang tata ruang dan sistem transportasi secara terintegrasi, kemacetan Depok hanya akan menjadi kisah tanpa akhir,” tegas Ridwan.

Iik

DEPOK, BERIMBANG.com —
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Golkar, Fanny Fatwati Putri, S.H., M.I.Kom, meninjau langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Sabtu (8/11/2025).

Kunjungan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan program pemerintah pusat itu benar-benar tepat sasaran, sesuai rencana, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam kesempatan itu, Fanny meninjau sejumlah rumah warga penerima bantuan. Beberapa rumah sudah selesai direnovasi, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

“Monitoring langsung di lapangan sangat penting agar kualitas bangunan sesuai standar dan penerima manfaat tepat sasaran,” ujar Fanny kepada wartawan di sela kunjungan.

Politisi muda Golkar itu menjelaskan, program BSPS merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat MBR meningkatkan kualitas rumah dan lingkungannya. Melalui bantuan dana stimulan, warga dapat memperbaiki atau membangun rumah yang lebih layak huni.

“Alhamdulillah, sebanyak 25 rumah di Kelurahan Jatijajar sudah mulai direnovasi. Ini bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Selain di Jatijajar, lanjut Fanny, program serupa juga menyasar 30 rumah di Kelurahan Cilangkap. Ia menekankan, dalam pelaksanaannya kualitas bangunan harus menjadi prioritas utama, baik dari segi struktur, kelayakan huni, maupun administrasi pekerjaan agar sesuai ketentuan.

“Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan agar proses renovasi tidak tersendat dan hasilnya sesuai spesifikasi,” tambahnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Tapos dan Cilodong, Fanny menegaskan Komisi D DPRD Kota Depok akan terus mengawal agar program BSPS berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.

“Insyaallah, saya di DPRD Kota Depok akan terus berupaya menjembatani agar masyarakat bisa merasakan bantuan pemerintah. Harapannya, jumlah rumah tidak layak huni yang direnovasi ke depan bisa terus meningkat,” ujarnya optimistis.

Fanny juga mendorong agar rumah yang sudah rampung segera ditempati warga sehingga manfaat program bisa langsung dirasakan. Ia berharap pemerintah daerah turut mendampingi masyarakat pasca-renovasi, termasuk memberikan edukasi tentang perawatan rumah agar tetap layak huni dalam jangka panjang.

“Tidak cukup hanya dibangun, tapi juga harus dijaga bersama,” pungkasnya.***

BEJI, BERIMBANG.com – Siapa sangka, dari sekadar nongkrong santai anak-anak muda di lingkungan Kelurahan Beji, Depok, lahir gagasan besar yang kini menjelma jadi perayaan kreatif: Hajatan 13 Beji. Digerakkan oleh generasi muda Beji—gabungan Gen Z dan kaum milenial—acara ini menjadi simbol semangat kolaborasi lintas komunitas yang ingin menyatukan potensi kreatif anak muda di wilayahnya.

Usai sukses dengan kegiatan Keriaan Beji, mereka kembali menyalakan semangat lewat Hajatan 13 Beji 2025. Di bawah komando Riza, sang koordinator acara, para relawan muda membentuk wadah bernama KOMPAK (Komunitas Pemuda Kreatif Depok). Wadah ini menekankan pengembangan Usaha Mikro, Pertanian Kota, dan gerakan penanggulangan sampah lingkungan—sebuah kombinasi cerdas antara kreativitas dan tanggung jawab sosial.

Dukungan dari Tokoh dan Pemerintah

Acara puncak Hajatan 13 Beji digelar pada Minggu, 9 November 2025, di Lapangan Serbaguna Jl. Komodo, Beji. Hadir dalam kegiatan ini, Anggota DPRD Kota Depok, TM Yusufsyah Putra, atau yang akrab disapa Bang Putra.

Dalam sambutannya, Bang Putra menegaskan pentingnya peran generasi muda di wilayah Beji:

“Salah satu bonus demografi terbesar di Kota Depok ada di wilayah Beji. Ini merupakan anugerah, dan saya mengapresiasi para pemangku wilayah, RT, dan RW yang mampu membina remaja sehingga bisa mengembangkan potensi positif yang ada. Salah satunya adalah Hajatan 13 Beji,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Beji yang juga Plt. Lurah Beji menyoroti sinergi antara generasi muda dan pelaku usaha kecil:

“Ujung tombak perekonomian kota ada di tangan usaha mikro. Saya sangat mengapresiasi generasi muda Beji yang mengedepankan kemitraan dengan pelaku usaha mikro dalam setiap kegiatan mereka,” katanya.

Didukung Banyak Pihak

Hajatan 13 Beji juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Viberlink sebagai penyedia internet cepat dan murah, Sosro, Diplomasi Kopi, Tatanata Studio, Brodie Talkie, Hiko Studio, Blue Parking, serta Karang Taruna tingkat Kelurahan Beji dan Kota Depok.

Panggung Seni dan Kebudayaan

Acara berlangsung meriah dengan beragam pertunjukan seni dan budaya tradisional, termasuk tarian dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Borneo. Tak hanya itu, seni kontemporer dan modern juga turut hadir, salah satunya dari Sanggar Ayodyapala, yang menyuguhkan perpaduan budaya lama dan baru.

Menurut Riza, Ketua Pelaksana Hajatan 13 Beji 2025, kegiatan ini bukan sekadar hiburan.

“Hajatan 13 Beji 2025 adalah upaya untuk menyatukan seluruh potensi muda yang banyak terserak di Kota Depok. Kami mulai dari Beji, dan berharap kegiatan ini bisa jadi agenda tahunan, bersinergi dengan Keriaan Beji dan agenda kebudayaan Kota Depok lainnya,” tuturnya.

Menyatukan yang Terserak

Dengan semangat kolaborasi, Hajatan 13 Beji menjadi simbol harapan baru bagi Beji dan Depok: bahwa dari tangan anak muda, perubahan positif bisa dimulai.***

BERIMBANG.com, DEPOK – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menegaskan pentingnya semangat keberlanjutan dalam pembangunan daerah. Ia berharap pergantian kepemimpinan di Kota Depok ke depan dapat berjalan mulus tanpa mengorbankan program dan kebijakan baik yang sudah dijalankan oleh pemimpin sebelumnya.

“Sejarah akan mencatat bagaimana kita bisa jadi negarawan ketika sudah melayani publik,” ujar Ade saat menghadiri kegiatan sosialisasi kinerja DPRD di Kantor PWI Depok, Selasa (4/11).

Menurutnya, makna keberlanjutan dari satu pimpinan ke pimpinan berikutnya harus menjadi budaya dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Pemimpin yang akan datang harus menghormati apa yang sudah direncanakan dan dilakukan oleh pemimpin terdahulu. Begitu juga sebaliknya, pemimpin sebelumnya menghormati keterpilihan pemimpin yang baru. Nah, ini jadinya bagus,” ucapnya.

Ade menilai, contoh konkret keberlanjutan pembangunan sudah terlihat di Depok, khususnya melalui pembenahan kawasan jalan Margonda. Ia menyebut inisiatif seperti pembangunan Depok Open Space (DOS) oleh Wali Kota sebelumnya, Mohammad Idris, merupakan simbol ruang temu publik yang humanis.

“Pak Idris sudah membangun ruang temu yang luas, Depok Open Space 1 dan 2, dengan membongkar tembok Kantor Wali Kota Depok agar lebih terbuka dan bisa diakses warga. Sekarang ruang itu hidup dan sering dipakai berbagai kegiatan,” jelas Ade.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi Wali Kota Depok Supian Suri yang meneruskan semangat tersebut melalui kebijakan Car Free Day (CFD) di sepanjang Jalan Margonda dan penataan ruang publik tanpa beban anggaran besar.

“Ini bentuk keberlanjutan yang nyata. Dampaknya bukan hanya meningkatnya kebahagiaan warga, tapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Ruang publik itu jadi titik temu masyarakat dan pusat kegiatan ekonomi kecil menengah,” kata Ade.

Ketua DPRD Depok itu menegaskan, yang dibutuhkan Depok ke depan adalah sosok pemimpin politik yang setelah terpilih dapat segera bertransformasi menjadi negarawan, yakni pemimpin yang berpikir dan bertindak untuk seluruh warga tanpa sekat kepentingan politik.

“Ke depan, Depok butuh pemimpin yang berdiri di atas semua golongan, melanjutkan yang baik, dan membuka ruang partisipasi publik lebih luas,” tutup Ade Supriyatna optimistis.

Iik