Daerah

BERIMBANG.COM, Tasikmalaya – Salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUD Kabupaten Tasikmalaya, Iman Firman Nugraha (42) warga Perum Andalusia, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya akan dipanggil oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah atau BKPLD yang diduga melakukan pungutan liar kepada pasien penerima Jamkesda.

Pengusutan dugaan kasus pungli itupun akan terus berlanjut meskipun Iman sudah mengembalikan uang pungli kepada pasien yang bersangkutan.

“Kita akan panggil yang bersangkutan, kita juga akan berkoordinasi dengan inpsktorat. Hasilnya akan keluar setelah pemeriksaan,” ujar Kepala BKLD, Iin Aminudin seperti di kutip  warta priangan  disela helaran seni budaya, Senin (24/8).

Sanksi bagi PNS yang melakukan indisipliner tergantung dari tingkat kesalahan. Mulai dari sanksi ringan berupa teguran lisan, sanksi sedang berupa penangguhan kenaikan pangkat, penurunan pangkat dan mutasi serta sanksi berat yakni pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat.

“Paling berat sih hingga dipecat,” singkat Iin.

Hasil pemeriksaan terhadap Iman nantinya akan dibahas bersama inspektorat untuk menjatuhkan sanksi yang akan diterima Iman. Inspektorat hanya mengklarifikasi kaitanya dngan tindakan indisipliner.

“Sesuai PP No 54, sanksi disiplin PNS merupakan wewenang pimpinan,” terang Inspektur pembantu wilayah 3 Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, Agus Salim kepada wartawan, Senin (24/8).(wp)

BERIMBANG.COM, Sekadau – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sekadau Gusti Mahmud Buang, membacakan berita acara hasil rapat pleno tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sekdau 2015.

Pembacaan berita acara digelar di aula KPU Sekadau, yang dihadiri oleh ke empat pasanag calon yang diwakili oleh LO masing-masing, pada Senin (24/8), pukul 16:30 WIB. Adapaun hasil rapat pleno yang diabcakan melalui berita acara, KPU menetapkan 3 pasangan calon yang akan maju pada pemilukada Desember mendatang.

Ketiga calon tersebut yaitu, pasangan calon dari Rupinus-Aloysius, Pensong-Amon, dan Simson-Subarno. Adapun pasangan yang tidak lolos yaitu pasangan calon dari pasangan Yansen-Saharudin.

Dari berita acara yang dibacakan, berdasarkan hasil rapat pleno pasangan Yansen-Saharudin tidak lolos disebabkan karena tidak memenuhi syarat.

“Ada pun pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, yaitu dokumen LHKPN milik Saharudin pada 5 Agustus, setelah di klarifikasi oleh KPU Provinsi dan KPK terbukti tidak pernah dikeluarkan oleh KPK,” ujar Ketua KPU dalam penyampainnya. (KN)

BERIMBANG.COM, Makasar – Artis sekaligus model seksi, Amel Alvi mengamuk saat petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan menggelar razia di sebuah diskotek di bilangan Jl. AP Pettarani, Sabtu (22/8) dini hari Wita.

Wanita cantik yang pernah terseret dalam kasus prostitusi online itu memarahi manajemen diskotek karena merasa razia narkoba, termasuk keharusan melakukan tes urine tidak tercantum di dalam kontraknya sebagai disc jokey (DJ).

“Di dalam kontrak kita tak ada razia-razia. Terus ini juga kenapa banyak wartawan di sini? Apa maksudnya ini semua,” bentak Amel Alvi di hadapan manajemen diskotek maupun petugas BNNP.

Artis yang masih menyandang status sebagai tersangka itu juga sempat memaki wartawan dengan kata-kata kotor saat disorot kamera dan didekati para ‘kuli tinta’. Kondisi ini memantik suasana menjadi gadung. Beruntung, kegaduhan bisa diredam petugas BNNP maupun kepolisian yang turut mengamankan razia narkoba.

Namun omelan Amel tidak membuatnya lolos dari tes urine sama seperti yang diterapkan petugas kepada seluruh pengunjung dan karyawan tempat hiburan malam tersebut.  Dalam razia tersebut, petugas hanya berhasil menjaring tiga pengunjung yang dinyatakan positif narkoba. Dua di antaranya perempuan.

Usai merampungkan hasil pemeriksaan, BNNP kembali melanjutkan razia di lokasi lainnya. Yakni sebuah rumah bernyanyi, milik salah satu hotel yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar.

Di lokasi tersebut, petugas hanya berhasil menjaring satu pengunjung pria yang positif narkoba. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan sebuah bong yang disembunyikan di atas plafon kamar 352.

Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sulsel, AKBP Rosnah Tombo, menegaskan bahwa pihaknya masih akan melanjutkan razia di beberapa lokasi. Bagi yang terjaring, masih akan dilakukan proses lebih lanjut.

“Apalagi yang kami duga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba,” terangnya.(jpnn)

BERIMBANG.COM, Bandung – Perum Bulog akan kembali menggelar operasi pasar(OP) bila aksi mogok masih dilakukan oleh para pedagang sapi.

Hal ini dilakukan karena masyarakat cukup banyak yang membutuhkan daging sapi.

Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jabar, Alip Afandi, mengatakan, Bulog menggelar OP Daging Sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menekan mahalnya harga jual komoditi tersebut.

Kebutuhan daging sapi di Jawa Barat termasuk kota Bandung cukup tinggi.

Bila tidak ada pedagang yang berjualan, masyarakat yang membutuhkan daging sapi akan mengalami kesulitan.

“Operasi pasar akan tetap kami lakukan bila besok pedagang belum berjualan. Tapi kalau pedagang sudah beraktivitas kembali, yah kami stop (OP),” kata Alip dalam rilis yang diterima Tribun, Minggu (9/8/2015).

Terkait adanya reaksi para pedagang saat digelar OP, pihaknya mengaku siap menggandeng para pedagang daging sapi untuk menggelar OP Daging Sapi.

Bulog siap mempercayakan pelaksanaan OP kepada para pedagang. Meski begitu, pihaknya tetap melakukan kontrol dan monitoring pelaksanaannya.

“Harga jual di bawah Rp 100 ribu per kilogram. Para pedagang siap menjualnya seharga Rp 95 ribu per kilogram,” katanya. (*)

BERIMBANG COM, Yogyakarta – PASCA pro-kontra keluarnya Sabdatama dan Sabdaraja, masyarakat Yogya dan keluarga besar Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dikejutkan oleh ulah delapan pemuda yang mengatas-namakan dirinya Paguyuban Trah Ki Ageng Giring – Ki Ageng Pemanahan. Tanpa latar belakang yang jelas, mereka menggelar acara pengukuhan Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo, yang tak lain adik dari Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, menjadi Sri Sultan HB XI.

Pengukuhan itu dilaksanakan di petilasan Keraton Ambarketawang Gamping Sleman.

Sontak, adik lain ibu dari Sri Sultan HB X, GBPH Prabukusomo angkat bicara kalau dirinya pun tidak mengetahui acara itu, bahkan merasa diadu-domba denga kakak dan adik-adiknya sekaligus.

Begitu juga Sri Sultan Hamengku Buwono X, enggan menanggapi peristiwa tersebut Sultan mengaku belum mengetahui secara pasti siapa sekelompok itu.

“Itu kan kabeh (semua) mengatas-namakan (Trah). Itu kan menyembunyikan identitas. Ora ngerti aku, saya belum baca, nanti saja kalau saya sudah baca, saya belum tahu,” kata Sultan.

Sultan juga mempetanyakan siapa yang menandatangani pengukuhan tersebut, bahkan meminta media lebih sensitif terhadap isu yang tidak bertanggung-jawab tersebut.

 “Saya belum tahu persis, jadi saya belum bisa menanggapi. Dari mana, siapa, aku tidak tahu. Aku tidak tahu, paguyuban kok bisa ngesahke? aku tidak tahu. Ya mungkin dia yang lebih tahu dari pada kita lah, gitu saja,” ucap Sultan.

Dalam pernyataan kelompok itu disebutkan bahwa terjadi kekosongan kekuasaan di Keraton diakibatkan adanya Sabdaraja 30 April lalu. Sabdaraja yang berisi perubahan gelar, dinilai tidak sesuai dengan budaya, paugeran, dan adat istiadat yang berlaku.

Dalam aksinya, sebelum mengukuhkan sosok Sri Sultan HB XI, terlebih dahulu mengukuhkan GBPH Prabukusumo menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamengkunegoro Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram, yang merupakan gelar bagi putra mahkota.

Mengubah nama dan gelar Sultan yang berkuasa dari Hamengku Buwono menjadi Kamengku Bawono itu tidak sesuai dengan budaya, paugeran, dan adat istiadat yang berlaku.

Sementara itu GBPH Prabukusumo yang dikukuhkan oleh kelompok tersebut mengatakan tak tahu-menahu adanya paguyuban trah tersebut. Bahkan, para adik dan sentono dalem tidak pernah mengetahui adanya paguyuban trah Ki Ageng Giring dan Pemanahan.  “Selama ini tidak ada pembicaraan apapun dari kami para adik semuanya, mengarah pada penggantian Sultan, itu tidak pernah ada. Sentono dalem juga sama sekali tidak mengetahui adanya paguyuban semacam itu,” ungkapnya.

Pengukuhan yang dianggap sah menurut Prabukusumo adalah yang dilakukan melalui rapat keluarga trah HB IX bersama sesepuh Kraton dan seluruh keluarga. “Jadi jikapun ada pengukuhan seperti yang diberitakan maka itu tidak sah,” tegas Gusti Prabu.

Menyikapi persoalan tersebut, sosiolog UGM Prof Dr Sunyoto Usman menilai bahwa telah terjadi pergeseran konflik di internal keluarga kraton, dari konflik kepentingan menjadi konflik identitas.

Memang semua bersumber dari keluarnya sabdaraja dan dhawuhraja terkesan bermotif kekuasaan ditandai dengan diangkatnya putri sulung Sultan, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi GKR Mangkubumi yang secara otomatis menjadi Putri Mahkota.

Namun kini, konflik lebih mengental pada kelompok-kelompok keluarga keturunan Hamengku Buwono yang sebelumnya pernah bertahta.

Menurutnya, kondisi internal Kraton Yogyakarta sangat heterogen, keluarga-keluarga dari para raja yang pernah bertahta, masing-masing ingin memperjuangkan eksistensinya, karena itu, sangat mungkin konflik tersebut menjadi triger dari munculnya petisi-petisi yang sesungguhnya tidak berhubungan secara langsung.

Menurutnya, upaya yang harus dilakukan untuk meredam konflik agar tidak berlarut-larut adalah dengan menghadirkan penengah yang disepakati oleh keluarga kraton.

Selain itu, keluarga kraton harus menempatkan ‘Paugeran’ yang telah dijadikan sebagai rujukan selama ratusan tahun sebagai spirit (semangat) dalam menyelesaikan konflik.

“Saya kira, baiknya keluarga kraton duduk kembali, dan bisa menahan diri karena Kraton Yogyakarta masih dan tetap menjadi poros panutan masyarakat adat Jawa,” ucap Dr Sunyoto Usman.

Menilik munculnya pengukuhan ‘abal-abal’ itu, Sunyoto menegaskan, bukan tidak mungkin ada pihak lain yang secara sengaja memainkan peran dengan tujuan tertentu. Memang tidak berkaitan langsung dengan tahta raja, tetapi nyatanya pengukuha ‘abal-abal’ tersebut sudah memunculkan banyak komentar.(bs)

BERIMBANG.COM, Sekayu – Penyaluran beras untuk keluarga miskin atau raskin di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan kini tertunda, karena terkendala biaya transportasi belum dapat dicairkan.

Penyaluran raskin di beberapa kecamatan dalam wilayah kabupaten masih terkendala biaya angkut yang belum dapat dicairkan, sehingga perlu dicarikan solusinya, kata Asisten II Pemkab Musi Banyuasin (Muba), Sulaiman Zakaria pada rapat koordinasi masalah distribusi raskin di Sekayu, Senin (29/6).

Menurut dia, diperlukan solusi mengatasi masalah tersebut, karena raskin adalah program nasional yang diberikan ke daerah harus disukseskan untuk membantu warga kurang mampu di daerah ini.

Namun, kata dia, sejumlah kecamatan di Muba, seperti Kecamatan Bayung Lencir, Lawang Wetan dan Sungai Lilin telah menerima kontribusi Raskin selama empat bulan dari Januari hingga April, dan untuk bulan berikutnya belum bisa dicairkan.

Sedangkan di kecamatan lain belum dapat didistribusikan, karena terkendala biaya transportasi yang belum dapat dicairkan.

Menurut Sulaiman Zakaria, untuk mencairkan dana biaya transportasi raskin dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), diperlukan kelengkapan data agar memiliki payung hukum.

Ia berharap, ke depan jika sudah ada data pendukung pencairan dana transportasi dapat dilakukan secara bersamaan dan memiliki data patokan yang sama, sehingga penyaluran raskin dapat direalisasikan tepat waktu.

Kabag Ekonomi Pemkab Muba, Zulkarnain pada rapat koordinasi itu menawarkan solusi untuk membuat Surat Keputusan (SK) sebagai dasar dan payung hukum supaya bisa mencairkan dana biaya transportasi raskin segera terealisasikan, dan disetujui oleh peserta rapat.

Ia berharap, dengan disetujui tawaran solusi itu, maka raskin segera disalurkan kepada yang berhak menerima.(tf)

BERIMBANG.COM, Tembagapura – Setelah membangun terowongan sepanjang 500 km dan berbagai fasilitas penambangan underground, PT Freeport Indonesia (FI) berencana membangun lagi jalan 500 km untuk menopang kegiatan eksploitasi tambang bawah tanah di wilayah operasi seluas 10.000 hektare (ha). Sambil mengharapkan datangnya kepastian perpanjangan kontrak pasca 2021, perusahaan tembaga terbesar di Tanah Air ini telah menginvestasikan dana US$ 4 miliar untuk kegiatan penambangan underground.

Sejak mendapat izin operasi 1967 dan beroperasi komersial 1973, Freeport sudah menginvestasikan dana US$ 11 miliar dan kini perusahaan yang masa kontrak karya (KK) II akan habis tahun 2021 itu menyiapkan US$ 17 miliar untuk investasi hingga tahun 2041.

“Begitu ada kepastian, investasi baru akan dikucurkan,” kata Presdir PT FI Maroef Sjamsuddin kepada sejumlah pemimpin redaksi (pemred) Ibukota di Tembagapura, Mimika, Papua, Sabtu (20/6). Selain tambang terbuka di Grasberg, para pemred juga meninjau proses pengolahan ore atau material bijih menjadi konsentrat dan kegiatan penambangan bawah tanah.

Mengantisipasi penurunan produksi di tambang terbuka Grasberg, PT FI sejak 2008 mulai membangun infrastruktur untuk kegiatan penambangan bawah tanah, antara lain, terowongan yang saat ini sudah mencapai 500 km. Lewat terowongan ini, ore akan diambil untuk diolah menjadi konsentrat. Pada September tahun ini, dua motor fan berkapasitas 2.200 KW –yang berfungsi untuk memasuk angin segar bagi para pekerja–, mesin pemecah batu, dan ban berjalan sudah bisa dioperasikan.

Dalam kondisi normal, PT FI mengolah sekitar 200.000-240.000 ton bijih. Mencapai puncak tahun 2008 dengan produksi ore 238.000 ton, produksi PT FI merosot akibat ketidakpastian investasi, khususnya pasca lahirnya UU. Pada tahun 2014, produksi PT FI sebesar 118.000 ton bijih per hari, turun dari 179.000 ton tahun sebelumnya. Perusahaan ini pun terkena pembatasan ekspor konsentrat. Pada periode periode Januari-Juli 2015, PT FI hanya mendapat kuota ekspor 580.000 ton konsentrat. Izin tersebut merupakan perpanjangan dari periode enam bulan sebelumnya, yakni Juli 2014 hingga Januari 2015.

Izin ekspor digunakan pemerintah untuk menekan PT FI membangun smelter. Sesuai UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setiap perusahaan yang bergerak di bidang mineral dan batubara wajib membangun smelter selambatnya Januari 2014. Kewajiban ini membuat perusahaan pertambangan kelabakan. Untuk bisa mendapat perpanjangan izin ekspor, PT FI pun wajib menunjukkan kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral konsentrat.

PT FI tengah mempersiapkan pembangunan smelter di Gresik, Jatim berkapasitas 2 juta ton dengan nilai investasi US$ 2,3 miliar. Saat ini, PT FI bersama Mishubishi mengoperasikan smelter di Gresik berkapasitas 1 juta ton. Dengan tambahan smelter baru berkapasitas 2 juta ton, PT FI akan memiliki pabrik pengolahan dan permurnian konsentrat berkapasitas 3 juta ton per tahun.

Untuk menunjang smelter yang hendak dibangun, kepastian investasi di hulu sangat penting. Dari produksi 179.000 ton bijih tahun lalu, tambang underground sudah mengontribusi 50.000 ton ore. Pada tahun 2017, ketika produksi tambang terbuka sudah jauh menurun, tambang bawah tanah Freeport akan mampu menghasilkan 160.000 ton ore per hari dan menjadi satu dari empat tambang bawah tanah terbesar di dunia.

“Ini kalau semua berjalan sesuai rencana dan itu berarti kami perlu mendapatkan kepastian usaha. Jika tidak, produksi Freeport akan merosot 70% tahun 2017,” kata Maroef.

Pihaknya sudah mengajukan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar PT FI segera mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak. Selain itu, pada Juli 2015, PT FI kembali mendapatkan perpanjangan izin ekspor untuk enam bulan ke depan.

Ketidakpastian investasi di hulu, kata Maroef, juga berdampak buruk pada investasi di hilir. Rencana pembangunan smelter berkapasitas 2 juta ton per tahun akan mubazir.

“Dari mana Freeport mendapat konsentrat untuk diolah jika produksi di hulu tak ada lagi?” tanya Maroef.

Kepastian Usaha
Merespons perubahan, PT FI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyepakati perubahan sistem Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah KK tahap II berakhir tahun 2021. Dengan IUPK ini, PT FI mendapatkan perpanjangan usaha di Indonesia hingga 2041. Tapi, realisasi kesepakatan ini masih harus menunggu lampu hijau dari Presiden Joko Widodo.

Maroef menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan proposal lengkap kepada Menteri ESDM pekan lalu. Sesuai aturan dan sopan santun, pihaknya harus menyampaikan semua laporan kegiatan dan rencana ke depan kepada Kementerian ESDM.
“Nanti, Pak Menteri (Menteri ESDM –Red) yang berurusan dengan Presiden,” ujar jenderal bintang dua (Pur) TNI Angkatan Udara dan wakil kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) itu dalam diskusi dengan para pemred.

Pada keterangan pers yang disampaikan Mensesneg Pratikno, 25 Mei 2015, disebutkan, Presiden Jokowi memutuskan, pengelolaan Blok Mahakam sepenuhnya diambil alih oleh Pertamina. Sedangkan untuk PT FI, karena KK II baru selesai tahun 2021, Kementerian ESDM akan menjaga agar secara bertahap, kepemilikan Indonesia semakin besar. Di samping itu, manfaat fiskal dan ekonomi Indonesia dari PT FI juga akan semakin besar.

“Terobosan yang tengah dilakukan adalah melalui UU Minerba. Pola hubungan antara negara dan Freeport yang semula setara dalam format kontrak karya, akan diubah menjadi izin usaha pertambangan yang menempatkan posisi negara kita lebih kuat,” kata Pratikno.

Ditegaskan pula, “Jalan pikiran yang menuntut untuk melakukan pemutusan sepihak (terhadap Freeport –Red) tidak akan menyelesaikan masalah, namun justru menimbulkan masalah baru, yakni ekonomi Papua akan menderita. Itu akan berdampak pada urusan politik. Iklim investasi akan rusak dan geopolitik Indonesia sebagai ‘leader’ di Kawasan Asia Pasifik akan dilemahkan.”

Kementerian ESDM saat ini, kata Muhammad Said Didu, staf khusus Menteri ESDM, tengah mencari terobosan hukum agar PT FI mendapatkan kepastian usaha. Selambatnya, dua tahun sebelum KK II berakhir, yakni tahun 2019, PT FI sudah mendapatkan kepastian akan masa depannya. Tapi, mengingat PT FI tengah membangun penambangan underground dan smelter, kepastian perpanjangan kontrak harus dipercepat.

Untuk memberikan manfaat kepada semua pihak, kata Maroef, PT FI sudah menyetujui kenaikan royalti tembaga dari 3,5% menjadi 4%, emas dari 1% menjadi 3,75%, perak dari 1% menjadi 3,25%. PPh badan sebesar 35% dari laba bersih yang harus dibayar PT FI tetap berlaku. Semua korporasi Indonesia membayar PPh 25% sesuai UU PPh. Sedang PT FI diperlakukan beda. Selain itu, PT FI juga sepakat divestasi saham ditingkatkan dari 9,36% menjadi 30%. Penggunaan barang dan jasa dalam negeri akan dinaikkan dari 71% ke 90%.

Dalam 42 tahun beroperasi di Indonesia, PT FI sudah berkontribusi secara langsung dan tidak langsung kepada Indonesia dan Papua. Pada kurun waktu 1992-2014 atau 22 tahun beroperasi, kontribusi langsung PT FI kepada Indonesia US$ 15,6 miliar dan secara tidak langsung US$ 29,5 miliar.

Kontribusi langsung adalah pajak, royalti, dividen, dan biaya lain. Sedangkan kontribusi tidak langsung mencakup gaji dan upah, pembelian dalam negeri, pembangunan daerah, dan investasi dalam negeri. Pajak dan pungutan lainnya yang diterima pemerintah dari PT FI selama 22 tahun itu mencapai US$ 12,8 miliar, dividen US$ 1,3 miliar, dan royalti US$ 1,6 miliar.

Total tenaga kerja yang diserap PT FI mencapai 30.000 orang, 97,4% di antaranya adalah orang Indonesia.

“Para insinyur yang bekerja di pertambangan bawah tanah semuanya orang Indonesia. Keahlian mereka tidak kalah dari asing, bahkan sejumlah prestasi mereka jauh di atas para insinyur di negara lain,” ujar Maroef.

Dari jumlah tenaga kerja Indonesia, sekitar 27% adalah warga asli Papua. Lebih dari 95% pendapatan regional bruto (PDRB) Kabupaten Mimika berasal dari PT FI. Dalam kurun waktu 1992-2014, total investasi pengembangan masyarakat setempat yang diberkan PT FI mencapai US$ 1,3 miliar. PT FI, antara lain, membangun infrastruktur jalan, pelabuhan udara, sekolah, dan rumah sakit.

Luas daratan Papua sekitar 40,7 juta ha. Sedang wilayah operasi PT FI 10.000 ha atau 0,02% dari wilayah Papua dengan wilayah pendukung 201.950 ha. (BS)

BERIMBANG.COM, Medan – Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Langkat menggagalkan penyelundupan ganja kering sebanyak 34 bal dari Aceh ke Kota Medan, Sumatera Utara. Penggagalan penyelundupan itu dilakukan di kawasan Jalan Lintas Medan-Aceh, Simpang Aroma, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Helfi Assegaf, mengatakan penangkapan tersebut berawal dari kecurigaan petugas patroli rutin yang dilakukan oleh Satlantas Polres Langkat di Jalinsum pukul 09.30 WIB hari ini. Personel Satlantas curiga dengan gerak-gerik sebuah Kijang kapsul dengan pelat BK 1287 QE.

Petugas mencoba menghentikan kendaraan tersebut untuk memeriksa kelengkapan suratnya. Namun, pengendara malah tancap gas dan mencoba kabur.

Petugas pun mengejarnya. Ketika kendaran berhasil dihentikan, salah seorang tersangka langsung melarikan diri.

Curiga, petugas langsung memeriksa kendaraan dan mengamankan seorang tersangka atas nama Abden (21) warga Aceh.

“Dalam pemeriksaan, petugas menemukan barang bukti ganja kering sebanyak 34 bal beserta 3 paket sabu pipet dan plastik bekas sabu. Setelah diperiksa, tersangka Abden mengaku jika temannya yang lari bernama Zul dan juga warga Aceh,” kata Helfi Assegaf di Medan, Minggu (21/6/2015).

Setelah diperiksa, lanjut Helfi, tersangka yang ditangkap mengaku ganja kering tersebut akan dibawa ke Jalan Bintang, Medan. Di sana sudah ada orang yang menunggu untuk serah terima.

“Tersangka masih diperiksa di Polres Langkat. Kasus ini masih dikembangkan lagi untuk mengetahui dan mengejar siapa yang memesannya,” terang Helfi. (ter)

BERIMBANG.COM, Bandung – Petugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandung, Jawa Barat, menggerebek gudang makanan di Jalan Otto Iskandardinata, karena diduga menyimpan dan mengedarkan produk makanan impor ilegal.

Dari hasil penggerebekan, petugas menyita 11 jenis produk makanan kemasan seperti sereal, susu, dan makanan ringan dengan total sekitar 10 ribu produk makanan asal Eropa, Amerika dan Asia.

Kepala BPOM Kota Bandung, Abdul Rahim menjelaskan penyitaan ini dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Ia menegaskan bahwa saat bulan Ramadan tiba, praktik curang ini kerap dilakukan para oknum pengusaha nakal.

“Saat Ramadan konsumsi pangan masyarakat akan meningkat kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mendatangkan barang yang tidak seharusnya,” kata dia usai penggerebekan, Jumat (19/6/2015).

“Kemudian dari hasil razia ini kita temukan produk pangan tanpa izin edar dan tidak terdaftar serta tidak memenuhi syarat. Di sini ada 11 jenis produk dengan jumlah sekitar 10 ribu,” tambah dia.

Abdul menuturkan dirinya belum bisa memastikan apakah makanan ini layak dikonsumsi atau tidak. Sebab masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut apakah produk ini berbahaya atau tidak.

Diedarkan secara Online

Disinggung peredarannya sendiri, Abdul mengatakan produk ini diedarkan secara online. Hal ini dilakukan untuk mengelabui para petugas.

“Dari hasil pemeriksaan sementara ini dijual secara online baik dalam jumlah sedikit atau dengan pengambilan banyak. Itu modus untuk mengelabui aktivitasnya dan bangunan digunakan sebagai gudang,” terang dia.

Abdul mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam setiap transaksi pangan. Apabila menemukan hal mencurigakan segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas.

“Harus dicek dulu apakah produknya ilegal atau tidak, karena kita tidak tahu apakah produknya aman atau tidaknya,” pungkas dia.(l6)