10 November 2025
Terbaru:

Daerah

Daerah
admin berimbang

Kunker ke Polda Jatim, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo Beri Penghargaan Anggota Bidpropam

BERIMBANG.com Surabaya – Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo didampingi Karopaminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Karoprovos Brigjen Pol Benny Ali serta Karowabprof Brigjen Pol Anggoro Sukartono lakukan kunjungan kerja (Kunker) di Polda Jawa Timur, Jumat (21/1/2022).

Kunker disambut hangat oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo beserta seluruh Pejabat utama polda jatim dan para Kapolres jajaran Polda Jawa Timur.

Sebelumnya telah melakukan kunjungan kerja di dua Polda dan beberapa Polres dan juga Polsek. Tujuannya, untuk memastikan implementasi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri.

Kadivpropam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, usai memberikan pengarahan Anggota Polri jajaran Polda Jatim dilanjutkan dengan memberi penghargaan terhadap anggota Bidpropam Polda Jatim dengan kinerja terbaik yang dilaksanakan di gedung Mahameru Polda Jatim yang juga dihadiri oleh anggota Polres jajaran Polda Jatim secara virtual ditiap-tiap Polres.

Kemudian dihadapan awak media Irjen Ferdy Sambo menjelaskan kegiatan ini sebagai upaya pencegahan dan Mitigasi dalam rangka mengurangi pelanggaran anggota yang terjadi di lapangan.

“Dalam pelaksanaan ini kami melaksanakan di tiga Polda. Selain itu juga kami laksanakan di beberapa Polres dan Polsek untuk mengetahui kegiatan kegiatan operasional yang dilakukan oleh anggota di lapangan,” kata Irjen Pol Ferdy Sambo, Jumat (21/1).

“Apakah sudah sesuai prosedur, apakah sudah sesuai dengan pelaksanaan tugas yang sudah diatur dalam standart operasional,” lanjutnya.

Beberapa temuan yang dilakukannya, kta dia, bahwa standart operasional dan kegiatan ini harus terus ditingkatkan. Mulai dari tingkat mendasar, kegiatan tugas pokok ini bertahun tahun sudah ada standartnya.

“Sehingga kita hadir untuk mengingatkan kembali kepada anggota di lapangan, sehingga dalam pelaksanaan tugas ini sesuai dengan aturan sehingga bisa tidak terjadi pelanggaran yang kita lakukan,” jelasnya.

Propam melakukan peninjauan terhadap ruang ruang sel tahanan dan ruang pelayanan, “ini kita lakukan, bahwa selain penanganan Covid-19 yang dilakukan secara maksimal oleh anggota. Tidak mengurangi pelayanan maksimal anggota polri kepada masyarakat,” katanya.

“Harapan kami kedepan, dengan upaya pencegahan dan mitigasi ini kita bisa menurunkan atau bisa mengatasi dan mengurangi pelanggaran pelanggaran anggota,” terangnya.

Tentunya kerjasama Kapolda dan Wakapolda dan seluruh pejabat utama di polda jatim, kita harapkan bisa mendukung kemudian bersama sama pencegahan dan mitigasi dalam upaya yang maksimal sehingga kami semua bisa melaksanakan tugas tugas pelayanan masyarakat yang terbaik.

Sebelumnya, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo, beserta rombongan telah melaksanakan kunjungan kerja di Polda Jateng yang kemudian dilanjutkan ke Polda Jatim.

Selain polda jatim dan jateng, Divpropam juga melaksanakan pengecekan sistem manajemen operasional dan pembinaan. Di beberapa Polres jajaran Polda Jateng dan Polres Jajaran Polda Jatim, termasuk di Polrestabes Surabaya.***

DaerahJakarta
admin berimbang

Rangkaian HPN 2022, KLH dan PWI Pusat Gelar Workhsop Rehabilitasi Mangrove

BERIMBANG.com Jakarta – Ekosistem mangrove memiliki fungsi sangat penting karena berperan sebagai sabuk hijau bagi area pesisir dan sebagai ekosistem dengan simpanan karbon terbesar. Tak hanya itu, melalui skema perdagangan karbon, Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan pendapatan hingga 350 trilun rupiah dari transaksi jual beli sertifikat emisi karbon ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan hutan mangrove memiliki sejumlah fungsi penting.

Salah satunya mampu mencegah abrasi laut. “Dari sisi fisik, mangrove berakar banyak dan batangnya kukuh mampu mencegah bahaya tsunami, ombak, dan abrasi laut,” kata Siti Nurbaya dalam sambutannya sekaligus membuka Workshop Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Kempinski Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Dia juga menjelaskan mangrove memiliki fungsi ekologi yaitu menjadi filter polusi air dan udara karena sifatnya yang bisa tumbuh pada kondisi tanah berlumpur dan mampu menyerap polusi dari udara.

“Mangrove sebagai habitat tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya,” ujar politikus Partai NasDem itu.

Dia mengatakan mangrove memiliki fungsi ekonomi karena menghasilkan buah atau biji yang bisa dijadikan makanan atau minuman. Kulit batang dan daun mangrove juga bisa menjadi bahan baku pewarna batik.

Manfaat lainnya ialah hutan mangrove bisa dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi spot lokasi wisata alam. Menteri Siti mengungkapkan data Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 menunjukkan sebaran luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3,36 juta hektare.

Dia mengungkapkan, 2.6 juta hektare di antaranya berada di dalam kawasan dan 702 ribu hektare lainnya di luar Kawasan

Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari menegaskan, bangsa Indonesia punya tangggungjawab dan peran sangat penting mengawal perubahan iklim dunia menjadi lebih baik.

“Untuk kita tinggali dan wariskan ke anak cucu kita. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area sekitar 125 juta hektar yang didalamnya terdapat area hutan mangrove dan gambut,” jelas Atal.

Untuk itu kata Atal, fakta tersebut di atas menjadi salah satu alasan Panita Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2022 pada menggelar workshop tersebut untuk merumuskan komitmen bersama merehabilitasi mangrove.

“Untuk itu dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, akan kita gaungkan Gerakan Nasional Penyelamatan Mangrove yang salah satu kegiatannya adalah mengadakan workshop ini,” tutur Atal.

“Kami, insan pers Indonesia berharap, melalui kegiatan workshop ini, bisa dirumuskan komitmen dukungan percepatan rehabilitasi mangrove yang akan ditandatangani oleh Gubernur dari 9 (sembilan) Provinsi prioritas rehabilitasi mangrove pada puncak perayaan Hari Pers Nasional,” lanjut Atal menjelaskan dukungan PWI terhadap rehabilitasi mangrove.

Workshop ini juga menghadirkan pembicara antara lain,Hartono Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove,Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi,Dirjen PDAS Dyah Murtiningsih,Direktur Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman,Denny Nugroho dari Universitas Diponegoro dan Nurjaman Mochtar dari PWI Pusat.

Dalam Workshop ini juga akan dilakukan Penyusunan Drat Kesepakatan bersama 9 Gubernur dalam Mendukung Percepatan Rehabilitasi Mangrove, Provinsi Sumatra Utara,Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.

(HumasHPN2022)

DaerahJakarta
admin berimbang

FGD Sesi 3, Kajian Dirjen Minerba periode 2005-2008: 8 Pasal Rancu di UU No. 3/2020

BERIMBANG.com Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melanjutkan Focus Group Discussion (FGD) bidang energi dan pertambangan dengan menggelar FGD sesi 3 secara hybrid, Rabu, (19/1/2022) siang hingga petang.

Serial FGD ini merupakan kegiatan pra-seminar nasional dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang dipusatkan di Kendari, Sulawesi Tenggara, awal Februari nanti.

Berbeda dengan dua FGD sebelumnya yang mengkaji isu global antara lain terkait transisi energi dan perubahan iklim, FGD sesi 3 lebih fokus membahas kontroversi seputar terbitnya UU No. 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Diskusi yang melibatkan tujuh narasumber ahli itu utamanya mengkaji perihal peran, kewenangan, dan hak pemerintah daerah yang – dalam UU Minerba yang baru – tidak lagi masuk dalam konteks penguasaan pertambangan minerba. Sebab, kewenangan itu telah ditarik sehingga tersentralisasi ke pemerintah pusat.

Tampil mengawali diskusi, Dirjen Minerba periode 2005 – 2008 Simon F. Sembiring langsung menggebrak dengan menyebut UU No. 3/2020 hasil revisi itu sebagai sebuah kemunduran. ”Tidak mungkin pengelolaan sumber daya alam tambang dilakukan semua oleh pemerintah pusat. Itu omong kosong,” ungkapnya.

Dari hasil kajiannya, Simon menyebut setidaknya ada delapan pasal terkait kewenangan dalam UU No. 3/2020 yang rancu.

Salah satunya Pasal 6, yang menyatakan: (1) Pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berwewenang: sub f. Menetapkan wilayah pertambangan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan DPR RI.

Lalu, sub t: Melakukan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dalam menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan.

”Bunyi ayat 1 sub f dan sub t menunjukkan ada kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola usaha pertambangan yang telah dihapus pada Pasal 7 UU No. 4/2009. Hal itu menunjukkan, UU No. 3/2020 ini tidak konsisten,” kata Simon.

Kerancuan juga terdapat pada Pasal 8A, yang berbunyi (1) Menteri menetapkan rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

Lalu ayat (3) Rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional sebagaimana disebut pada ayat (1) harus disesuaikan dengan: d. Rencana pembangunan nasional, dan e. Rencana pembangunan daerah.

”Hal itu menunjukkan ada ketergantungan pemerintah pusat (menteri) kepada pemerintah daerah. Artinya, kewenangan menteri harus tunduk pada rencana pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi,” ujar Simon, seraya mengajak para pengambil keputusan untuk berpikir lebih jernih.

Simon Sembiring mengingatkan, kalau pun ada pelimpahan kewenangan dari pusat pada pemerintah provinsi, hal itu akan sangat rancu. Kenapa? Karena gubernur bukanlah bawahan menteri.

”Kalau dilanjutkan, maka menteri sebaiknya membentuk organisasi vertikal (kanwil), yang sejak UU Otonomi Daaerah telah dibubarkan dan dilebur ke dalam Dinas Pertambangan Provinsi maupun Dinas Pertambangan Kabupaten,” ujarnya.

Simon lalu menunjuk Pasal 4 dan Pasal 35 UU No. 3/2020. Di sana tegas dinyatakan, semua perizinan usaha pertambangan berada di pemerintah pusat.

”Karena itu, saya menyarankan agar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia mengkaji secara komprehensif UU Minerba No. 3/2020. Pemerintah daerah sekarang harus proaktif. Jangan diam, karena Anda sedang dilucuti,” cetusnya.

Menyambung diskusi, pakar hukum pertambangan Universitas Hasanuddin Makassar Abrar Saleng mengatakan, UU Minerba yang baru membuat pemerintah daerah menjadi apatis pada kelestarian lingkungan.

Ia mencontohkan, saat pengelolaan tambang mengancam lingkungan, bukan mustahil pemerintah daerah akan bersikap tak peduli.

”Itu bukan salah mereka. Mereka tidak memberi izin, tidak saling mengenal, lalu berharap ikut bertanggung jawab pada lingkungan di daerahnya? Sulit terjadi,” ujar Abrar.

Abrar Saleng mengingatkan, SDA tambang itu berlokasi di daerah. Mestinya, masyarakat yang dekat dengan SDA tambang harus lebih awal sejahtera, baru kemudian masyarakat yang jauh dari usaha pertambangan.

Masyarakat daerah juga harus sejahtera ketimbang hanya sebagai penerima dampak negatif dari usaha pertambangan.

”Selain itu, prioritas penggunaan tenaga kerja lokal harus menjadi regulasi, bukan sekadar imbauan. Sehingga, seharusnya pemerintah daerah menolak TKA yang akan bekerja di usaha pertambangan,” pungkas Abrar.

Selain Simon dan Abrar, lima narasumber lain yang ikut berbagi pendapat dalam FGD kali ini adalah mantan Menteri Pertambangan Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Umum Asosiasi Tambang Batuan Indonesia (ATBI) Probo Yuniar, Ketua Umum Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Gatot Sugiharto, pakar hukum pertambangan Universitas Indonesia Tri Hayati dan koleganya dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi.

(HumasPWI)

CianjurDaerah
admin berimbang

Dandim 0608/Cianjur Suntikan Vaksin Booster bersama Forkopimda Cianjur

BERIMBANG.com – Komandan Kodim 0608/Cianjur, Letkol Arm Haryanto, S. Sos menerima suntikan Vaksin Booster di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam percepatan herd Immunity.

Pelaksanaan Vaksin Booster Covid 19 dilaksanakan di Halaman Pendopo Kabupaten Cianjur, Rabu (19/01/2022).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Cianjur, Herman Suherman, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan, Kejari Cianjur, Ricky Tommy Hasiholan, Ketua Pengadilan Agama
H. Sahidin Mustafa, serta Ketua MUI Kabupaten Cianjur, KH. Abdul Rouf, serta para pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur.

Dandim 608/Cianjur, Letkol Arm Haryanto mengatakan, pelaksanaan vaksin booster tahap 3 bersamaan dengan situasi di Wilayah Kabupaten Cianjur yang sudah memasuki Level satu.

Sehingga, pihaknya mengimbau seluruh warga yang sudah melaksanan vaksin ke dua, diharapkan bisa melaksanakan vaksin tahap ke tiga.

“Karena pada dasarnya ini bagi kesehatan kita bersama khususnya cianjur bisa terhindar dari virus covid 19,” harapnya.

Dandim juga mengajak, seluruh jajaran untuk bersama sama kita sambut pelaksanaan vaksin ke tiga khusus booster.

“Ayo kita sama sama sukseskan vaksin booster ini, dengan kebersamaan kita pasti bisa dengan berjalan bersama sama kita wujudkan masyarakat Cianjur sehat,” ungkapnya.

Selain itu, kata Dandim, pihaknya juga akan membantu proses pengamanan pelaksanaan vaksin booster, mulai dari mendukung pengamanan hingga sosialisasi kepada masyarakat.

“Kita sebagai garda terdepan wajib memberi contoh terlebih dahulu. Dengan begitu masyarakat akan percaya terhadap vaksin tersebut. Sehingga tidak ada keraguan ketika masyarakat mulai di vaksin,” tutupnya.

(Tatang/Pendim0608)

Daerah
admin berimbang

Gelar Vaksinasi Serentak Indonesia, Forkopimda Jatim Genjot Capaian Vaksinasi

BERIMBANG com – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta bersama Asisten Teritorial Kodam V/Brawijaya Kol Inf Ahmad Basuki yang mewakili Pangdam V/Brawijaya didampingi Pejabat Utama Polda Jatim dan Forkopimda serta Kadinkes Kabupaten Pamekasan, Madura. Rabu (19/1/2022) mengecek gelaran vaksinasi Serentak Indonesia di Bakorwil Kabupaten Pamekasan.

Dalam kesempatan tersebut Kapolda Jatim berdialog interaktif dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara virtual dari kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

Kegiatan vaksinasi serupa juga dilaksanakan di seluruh Jawa Timur, dengan target 26.109 dosis vaksinasi yang tersebar di 121 titik.

Kapolda Jawa Timur bersama Forkopimda Kabupaten Pamekasan melakukan pengecekan vaksinasi Indonesia, yang digelar di Bakorwil Kabupaten Pamekasan, meliputi pengecekan pendaftaran, skrining peserta vaksin, vaksinasi serta observasi.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, target vaksinasi di seluruh Jawa Timur sebanyak 26.109 dosis, sedangkan gelaran vaksinasi di Bakorwil Pamekasan ini ditargetkan 300 dosis vaksinasi dapat tercapai.

“Kegiatan kami vaksinasi sasaran seluruh Jawa Timur ada 26.109 dosis, sedangkan di bakorwil pamekasan ini sasarannya sebanyak 300 dosis, dan dilaksanakan secara serentak dengan sasaran baik orang dewasa, kemudian remaja maupun anak-anak,”

“Didalam prosesnya petugas dari TNI, Polri, kemudian dari pemerintahan daerah, lalu stakeholder yang lainnya. Untuk vaksinasi sendiri berasal dari dinas kesehatan, yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten,” jelasnya.

Dalam rangka meningkatkan animo masyarakat di Jawa Timur untuk melaksanakan vaksinasi, khususnya Wilayah Madura. Polda Jatim berinovasi dengan memberikan kupon undian kepada masyarakat yang mau mengikuti vaksinasi. Kupon undian berhadiah itu nantinya akan diundi setiap akhir bulannya.

“Kami mohon kepada masyarakat yang belum melaksanakan vaksin agar segera vaksin. Karena baik Pemkab maupun stakeholder yang lain menyediakan vaksinasi berhadiah,”

“Artinya setelah divaksin mendapatkan tanda atau kupon setelah itu kuponnya nanti dimasukkan di kotak di akhir bulan di undi, ini sebagai upaya untuk membangkitkan keinginan masyarakat untuk vaksin,” ujar Kapolda Jatim usai mengikuti vaksinasi serentak secara virtual bersama Kapolri.

“Tapi yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakat sendiri mau datang untuk divaksin, karena ini untuk kesehatan kita bersama,” pungkas Irjen Pol Nico.***

Daerah
admin berimbang

Tingkatkan Sinergitas, Kunker Kapolda Jatim ke BIN Jatim Bahas Ipoleksosbudhankam

BERIMBANG.com – Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta melakukan silaturahmi di kantor Badan Intelijen Negara (BIN) Provinsi Jawa Timur, Senin (17/1/2022). Kunjungan kerja (Kunker) ini dalam rangka meningkatkan sinergitas antara Kepolisian daerah Jawa Timur dengan BIN Jatim, dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Jatim.

Kedatangan Kapolda Jatim di kantor BIN Jatim ini disambut hangat oleh Kepala BIN Daerah (Kabinda) Jatim Marsma TNI Rudy Iskandar, dan melakukan diskusi santai dengan membahas terkait ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam) di jawa timur sehingga kedepan kamtibmas dan kondusifitas dapat terus terjaga di Jatim.

Dalam kesempatan ini Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta yang didampingi pejabat utama Polda Jatim, juga mengucapkan terima masih kepada Kabinda Jatim beserta seluruh personil Binda Jatim atas kerjasamanya selama ini dalam menjaga kondusifitas dan keamanan di Jatim.

“Terimakasih, khususnya kepada Bapak Kabinda Jatim dan seluruh personil Binda Jatim, yang telah atas kerjasama selama ini dalam menjaga kondusifitas dan keamanan di Jatim.” ucapnya.

Kabinda Jatim juga menyampaikan ucapan terima kasih balik kepada Kapolda, atas kunjungannya di Kantor BIN Jatim. Selain itu, Kabinda Jatim Marsma TNI Rudy Iskandar juga mengatakan, kesiapan Binda Jatim untuk membantu Polda Jatim dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif.

“Binda Jatim siap bekerja sama dengan Polda Jatim, dalam menjaga situasi keamanan Jawa Timur tetap kondusif,” ucap Kabinda Jatim.

Silaturahmi ini semakin hangat terasa, pasalnya, Kapolda Jatim dengan Kabinda Jatim sembari berdiskusi santai, juga menikmati secangkir kopi hitam dari biji kopi Banyuwangi dan makanan ringan.***

Daerah
admin berimbang

Perkuat Toleransi, Forkopimda Jatim Gelar Natal Bersama TNI-POLRI-ASN dan Masyarakat

BERIMBANG.com – Forkopimda Jatim menggelar Perayaan Natal Tahun 2021 bersama TNI, Polri, ASN, dan masyarakat di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, pada Jumat (14/1/2022).

Perayaan Natal bersama ini dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto beserta Pejabat utama Kodam V/Brawijaya, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta beserta pejabat utama Polda Jatim, dan Kapok Sahli Koarmada II Laksma TNI Eko Gajah Seno yang mewakili Pangkoarmada II, Kasgartap III Surabaya, Dankodikopsla Kodiklatal, Danlanud Muljono serta pejabat Pemprov Jatim.

Perayaan ini juga dihadiri anggota Polri dari polda Jatim dan perwakilan dari seluruh Polres, anggota TNI yang berdinas di wilayah Jatim, Taruna AAL serta ASN pemprov Jatin serta perwakilan elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Jatim mengajak semua elemen masyarakat agar dalam Perayaan Natal bersama ini merupakan dapat membangun cinta kasih antar sesama umat beragama.

“Dengan adanya hal tersebut akan menghindarkan dari perspektif negatif dan perpecahan antar umat masyarakat,” kata Gubernur.

Melalui toleransi antar umat yang tulus dan ikhlas lanjut Khofifah, akan memunculkan sikap respek, saling percaya, kerukunan dan persaudaraan sehingga akan semakin memperkuat kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia.

Sementara itu, Romo Felix Otong menyampaikan pesan yakni marilah kita ciptakan cinta kasih Kristus yang dapat menggerakkan persatuan dan kesatuan antar seluruh umat manusia.

“Dengan tercipta cinta kasih dapat mempererat persatuan dan kesatuan antar umat manusia,” ujar Romo.***

Daerah
admin berimbang

Forkopimda Jatim Ikuti Pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Dharma Samudera

BERIMBANG.com – Forkopimda Jatim mengikuti pelaksanaan Upacara Tabur Bunga memperingati Hari Dharma Samudera di KRI dr.Wahidin Sudirohusodo-991, pada Sabtu, (15/1/2022).

Upacara guna mengenang pertempuran di Laut Arufuru pada 15 Januari 1962 ini dipimpin langsung oleh KASAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Upacara yang dilaksanakan di Selat Madura ditandai dengan pelarungan karangan bunga oleh KASAL, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dan pejabat lainnya.

“Hari ini pada tahun 1962 terjadi pertempuran di Laut Arafuru yang menggugurkan salah putra terbaik bangsa Komodor Yos Sudarso dan ABK KRI Macan Tutul. Upacara ini untuk menghormati dan menghargai jasa pahlawan tersebut,” kata KASAL Laksamana TNI Yudo Margono..

KASAL berharap agar setiap prajurit Angkatan Laut dan masyarakat Indonesia dapat memiliki semangat prajurit. Terutama dalam menegakkan kedaulatan Indonesia saat ini suasana situasinya damai.

“Sekarang ini situasi damai, namun tetap harus menegakkan kedaulatan hukum di laut, khusunya bagi prajurit Angkatan Laut,” tutur Yudo.

Upacara peringatan ini juga mengenang gugurnya prajurit KRI Nanggala-402 pada April 2021 lalu. Untuk mengenang gugurnya para prajurit tersebut, diresmikan Monumen KRI Nanggala-402.

Dalam Upacara Hari Dharma Samudera dan peresmian Monumen KRI Nanggala-402 ini dihadiri juga oleh Pangkogabwilhan I, Pangkoarmada I, Pangkoarmada III, Danpushidrosal, Pangkolinlamil, Danseskoal, Dankormar, Danlanud Moeljono, Dir Polairud Polda Jatim, Dirsamapta Polda Jatim, Kabidpropam Polda Jatim, Warakawuri Eks KRI Nanggala, Sesepuh Purna Kapal Selam serta Atase Pertahanan Negara Sahabat.(***)

DaerahJakarta
admin berimbang

FGD Pertambangan Sesi-2 HPN: Mengkaji Skenario Transisi Energi yang Minim Risiko

BERIMBANG.com Jakarta – Focus Group Discussion (FGD) sesi kedua yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 Februari mendatang, berlangsung kian menarik di Gedung Dewan Pers Lantai 4, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (13/1/2021).

Diskusi terbatas yang digelar secara hybrid itu menghadirkan secara daring peneliti energi asal Swiss, Lars Schernikau, ketua umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli, peneliti ketimpangan energi (energy inequality) Ambarsari Dwi Cahyani, juga dua anggota Tim Pakar: mantan Menteri Pertambangan Kuntoro Mangkusubroto dan mantan Dirut PT Timah yang juga mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas.

Sementara secara luring, FGD yang dimoderatori mantan Dirut PTBA Milawarma ini menghadirkan Executive Director Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma, dan Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widajatno Soewanto.

Diskusi yang membahas tema besar ”Masa Depan Energi dan Pertambangan Sumber Daya Mineral di Era Teknologi Baru dan Perubahan Iklim” ini tak lepas dari perdebatan klasik seputar urgensi melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Sudah saatnyakah kita meninggalkan batubara (dengan dalih memicu perubahan iklim) dan sepenuhnya beralih ke energi terbarukan? Bagaimana skenario konkret yang minim risiko?

Direktur Eksekutif IMA Djoko Widajatno Soewanto misalnya, termasuk yang keukeuh pada pendapat bahwa potensi batubara masih menjanjikan, termasuk untuk ekspor. ”Keinginan untuk mewujudkan Net-Zero Emission (NZE) atau nol bersih emisi pada tahun 2050 boleh saja, tapi mesti dilakukan bertahap. Kalau mau jujur, batubara saat ini masih menjadi primadona,” ungkapnya.

Di pihak lain, Executive Director IESR Fabby Tumiwa mengungkapkan, permintaan batubara Indonesia akan terus mengalami penurunan menuju tahun 2050. ”Di semua skenario proyek, pada 2050 batubara sudah bukan lagi komoditas yang menguntungkan,” ujarnya.

Sementara, di sisi lain, harapan pemerintah untuk meningkatkan bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) akan sulit diwujudkan. ”Pemerintah menargetkan bauran EBT 23 persen di 2025, namun praktiknya banyak mengalami kendala,” kata Fabby.

Menurut dia, untuk mencapai EBT 23 persen pada 2025 paling sedikit harus ada penambahan 855 megawatt (MW) setiap tahun. Namun, pada 2021 saja, pemerintah hanya mampu merealisasikan tambahan 376 MW.

Kenapa? ”Karena dalam tiga tahun terakhir, ada regulasi yang masih berlaku dan tidak mendukung pengembangan energi terbarukan sesuai harapan pemerintah di 2025,” tambahnya.

Fabby mencontohkan dua aturan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 50/2017 dan Permen ESDM No. 10/2017 di era Menteri ESDM Ignasius Jonan yang menyandera bauran EBT hingga 2025.

Kedua permen ini membuat proyek pembangkit energi EBT di Indonesia menjadi tidak bankable. Padahal potensi EBT banyak diminati para investor, namun aturan permen menjadi penghalang. ”Bahkan, ada perusahaan yang sudah tanda tangan Power Purchase Agreement (PPA), akhirnya batal dibangun,” ungkapnya.

Untuk menuju Indonesia NZE 2050, langkah perbaikan semestinya sudah harus dilakukan. ”Paling tidak, perbaiki iklim usaha menuju peningkatan EBT. Mulailah dengan menyelesaikan dua permen ESDM yang menghambat,” cetusnya.

Fabby Tumiwa menilai, untuk memperbaiki dan mempercepat daya tarik investasi energi terbarukan di Indonesia, Perpres harga energi terbarukan seharusnya dapat mengganti Permen ESDM No. 50/2017. Termasuk perbaikan Perturan Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) atau Power Purchase Agreement antara PLN dengan pengembang. Pembagian risiko seharusnya adil dilakukan,” ujarnya.

Menutup diskusi para pakar, Kuntoro Mangkusubroto mengungkapkan harapannya agar kegiatan FGD yang dinisiasi PWI ini benar-benar dapat menghasilkan rekomendasi terbaik untuk diserahkan kepada pemerintah terkait dengan pengelolaan energi dan pertambangan sumber daya mineral Indonesia pada masa mendatang.

“FGD sesi kedua ini semakin menarik dan tajam dalam membahas secara detail potensi energi dan pertambangan serta rancangan bauran EBT untuk negeri yang kita cintai ini,” kata Kuntoro. Masih ada satu gelaran FGD lagi pada 19 Januari mendatang, yang akan membahas tema aktual seputar peran, kewenangan, dan hak pemerintah daerah pasca revisi UU Minerba. (*)

Daerah
admin berimbang

Forkopimda Jatim Dampingi Kunjungan Kerja Wapres RI di Madura

BERIMBANG.com – Forkopimda Jawa timur, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta dan Kabinda Jatim Marsma TNI Rudy Iskandar, Kamis (13/1/2022) siang, mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin beserta rombongan, di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Pada kesempatan ini, Wapres K.H Ma’ruf Amin berkesempatan memberikan orasi ilmiah pada kegiatan wisuda ke X Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) Syaichona Moh. Cholil Bangkalan.

Dalam orasinya Wakil Presiden RI terlebih dulu menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan di STAIS Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang S-1.

Selain itu, K.H Ma’ruf Amin juga berpesan kepada para wisudawan, agar ilmu yang di dapatkan dapat berguna bagi kemajuan bangsa.

“Saya berpesan agar ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang didapatkan diaplikasikan secara seimbang sehingga dapat berguna bagi kemajuan bangsa Indonesia,” ucapnya di gedung serbaguna Ratu Ebuh Kabupaten Bangkalan.

Usai memberikan orasi ilmiah, Wapres RI lanjut melakukan ziarah di makam Syaichona Moh. Cholil Martajasah, Kabupaten Bangkalan, dengan didampingi Forkopimda Provinsi Jawa Timur dan Keluarga Syaichona Moh. Cholil Martajasah.

Setelah melakukan ziarah kubur, Wapres RI bersama rombongan lanjut melakukan dialog bersama para ulama anggota keluarga Syaichona Moh. Cholil, di pendopo Agung Bupati Kabupaten Bangkalan.

Selanjutnya, Wapres RI dan rombongan menuju Universitas Trunojoyo Madura, untuk meresmikan gedung Halal Center, Universitas Trunojoyo Madura, ditandai dengan penandatanganan Prasasti oleh Wapres RI, didampingi oleh Forkopimda Provinsi Jawa Timur.

Perlu diketahui, Halal Center Universitas Trunojoyo Madura berfungsi sebagai edukasi, pembinaan, riset dan audit untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, yang diharapkan dapat mendukung tumbuhnya produk-produk industri halal yang mengarah menjadi gaya hidup di wilayah madura.

Usai meresmikan Halal Center, Rombongan Wapres RI menyempatkan waktu untuk meninjau pameran produk UMKM.

Setelah di Universitas Trunojoyo, Wapres RI bersama rombongan lanjut ke Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatullah Al-Muhajirin Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan.

Di Ponpes ini, Wapres RI K.H Ma’ruf Amin juga melakukan peresmian, namun kali ini Wapres RI meresmikan menara Masjid Syaikhona K.H. Ghozali Bin Abdussalam, dengan melakukan penandatanganan Prasasti, didampingi Forkopimda Jatim dan Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin.(***)