Berita Utama

BERIMBANG.COM, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas, Andalas Feri Amsari, menilai, dalam dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, banyak permasalahan hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang belum bisa diselesaikan. Pemerintah juga dianggap tidak mampu membangun birokrasi antikorupsi dengan baik

"Misalnya Jokowi tidak tegas bersikap dalam menyelesaikan kasus kriminalisasi terhadap pemimpin KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan para aktivis antikorupsi serta pembunuhan aktivis antitambang dan aktivis Muhammadiyah," ujarnya, Minggu, 23 Oktober 2016.

Menurut Feri, Jokowi tidak pernah secara langsung memerintahkan kepolisian dan kejaksaan mengusut tuntas kasus-kasus tersebut. Padahal Presiden memiliki kewenangan melakukan reformasi terhadap dua institusi itu jika ditemukan ada penyimpangan di sana.

Catatan lain ada pada pelaksanaan agenda pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Misalnya Jokowi justru meminta kepolisian dan kejaksaan tidak memidanakan kebijakan diskresi yang diambil para kepala daerah. Padahal, melalui diskresi ini, kepala daerah berpotensi mempermainkan anggaran keuangan negara.

"Sikap Jokowi tersebut memperlihatkan ketidakpahamannya dalam hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara," ujarnya.

Selain itu, Feri menilai pemerintahan Jokowi-Kalla belum mampu membangun birokrasi antikorupsi dengan baik.(temp)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan, Sabtu (17/9/2016) dini hari.

Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menangkap empat orang berinisial XSS sebagai dirut CVSB, istri XSS berinisial MMI, WS adalah WS yang merupakan adik dari XSS, serta IG yang disebut “bapak” .

Ketua KPK Agus Rahardjo lalu menuturkan kronologi operasi tangkap tangan keempat orang ini di rumah milik IG.

“Pada tanggal 16 September 2016, sekitar pukul 22.15, XSS, MMI, dan WS mendatangi rumah bapak IG di Jakarta. Pada pukul 00.30, ketiganya keluar dari rumah dan tim KPK menghampiri ketiganya di dalam mobil di halaman rumah bapak IG,” kata Agus.

“Tim KPK lalu minta tolong masuk ke rumah bapak IG dan di dalam rumah, penyidik KPK meminta bapak IG untuk menyerahkan bungkusan yang diduga merupakan pemberian dari saudara XSS dan MMI. Kemudian sekitar pukul 01.00, tim membawa saudara XSS, MMI WS dan IG ke gedung KPK,” tambahnya kemudian.

Dari operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan uang Rp 100 juta. Diduga, uang itu merupakan pemberian kepada IG terkait pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh Bulog kepada CVSB pada tahun 2016 untuk Provinsi Sumatera Barat.

Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam, KPK lalu menetapkan XSS, MMI dan IG sebagai tersangka.

Sumber : Kompas

BERIMBANG.COM, Jakarta – Mantan Ketua DPR periode 2004-2009 HR Agung Laksono menilai perlu ada wacana kocok ulang pimpinan DPR jika nantinya Ketua DPR Setya Novanto mengundurkan diri atau dimundurkan dari jabatannya berdasarkan hasil sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pergantian pimpinan DPR bukanlah sesuatu yang mustahil menyusul dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto atas kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia.

“Menurut saya kalau saudara Novanto dimundurkan atau mengundurkan diri, sebaiknya kocok ulang ketua DPR harus dilakukan,” kata Agung Laksono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (6/12/2015).

Agung menyebutkan, pada periode sebelumnya , posisi K etua DPR selalu dari partai politik pemenang pemilu dan begitu seterusnya. “Ketua DPR periode 2004-2009 dipimpin Golkar di mana saya jadi ketua DPR-nya, dan pada periode 2009-2014 dipimpin Pak Marzuki Alie karena Partai Demokrat menang pemilu,” jelasnya.

Menurut Agung, menjelang habis masa jabatan DPR periode 2009-2014, ada persekongkolan di Koalisi Merah Putih (KMP) yang berusaha mengubah itu semua. “Menjelang berakhirnya masa jabatan dewan, di situ diubah bukan pemenang pemilu . Kita tahu pemilu 2014 yang menang adalah PDIP. Tapi karena persekongkolan KMP , ada perombakan UU MD3 yang seolah dipaksakan,” katanya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali itu berharap , kocok ulang pimpinan DPR dikembalikan kepada yang berhak sesuai desain politik sebelumnya, di mana pemenang pemilu berhak mendapat jatah ketua DPR. “Kita kembali saja pada aturan MD3 yang lama, bahwa pemenang yang mendapatkan posisi ketua DPR yakni untuk sekarang ini adalah PDIP,” ujarnya .

Ia menambahkan, kalau MKD menyatakan Setya Novanto bersalah dan harus turun dari jabatannya atau mengundurkan diri, maka kepemimpinan DPR harus dikocok ulang. Partai Golkar sendiri harus ikhlas jika posisi tersebut diserahkan ke PDIP, selanjutnya sebagai wakil sesuai urutan pemenang Pemilu 2014.

“Dengan demikian maka pengisiannya dengan kocok ulang dan komposisinya PDIP sebagai K etua DPR. Diikuti Partai Golkar, Partai Gerindra dan berturut seterusnya,” katanya.(*)

BERIMBANG.COM, Jakarta – Tarif listrik pelanggan rumah tangga berdaya 1.300 dan 2.200 VA pada Desember 2015 akan mengalami kenaikan sebesar 11,6 persen dibandingkan November 2015 menyusul pemberlakuan mekanisme penyesuaian tarif kedua golongan tersebut.

Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) Benny Marbun di Jakarta, Minggu mengatakan, pada Desember 2015, tarif listrik pelanggan rumah tangga golongan berdaya 1.300 dan 2.200 VA ditetapkan sebesar Rp1.509 per kWh.

Sementara, pada November 2015, tarif golongan berdaya 1.300 dan 2.200 VA masih ditetapkan tarif sebesar Rp1.352 per kWh.

Dengan demikian, terdapat kenaikan Rp157 per kWh atau 11,6 persen.

Mulai Desember 2015, PLN memberlakukan mekanisme penyesuaian tarif (tariff adjustment) atau tidak mendapat subsidi lagi untuk pelanggan golongan rumah tangga berdaya 1.300 dan 2.200 VA.

Plt Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto mengatakan, sebenarnya, tarif listrik bagi rumah tangga daya 1.300 dan 2.200 VA sudah harus mengikuti mekanisme “tariff adjustment” per 1 Januari 2015 bersamaan dengan pelanggan 10 golongan lainnya.

Namun, lanjutnya, pemerintah dan PLN mengambil kebijakan untuk menunda penerapan “tariff adjustment” pada pelanggan rumah tangga daya 1.300 dan 2.200 VA tersebut.

Pertimbangannya, menurut dia, saat itu pelanggan golongan rumah tangga tersebut sudah mengalami kenaikan tarif listrik secara bertahap sejak Juli 2014 hingga November 2014.

“Penundaan itu untuk meringankan beban ekonomi pelanggan kedua golongan tersebut,” katanya.

Dengan demikian, per Desember 2015, sebanyak 12 golongan tarif listrik sudah mengikuti mekanisme “tariff adjusment”.

Ke-12 golongan tarif listrik tersebut adalah rumah tangga R-1/tegangan rendah (TR) daya 1.300 VA, rumah tangga R-1/TR daya 2.200 VA, rumah tangga R-2/TR daya 3.500 VA sampai 5.500 VA, dan rumah tangga R-3/TR daya 6.600 VA ke atas.

Selanjutnya, golongan bisnis B-2/TR daya 6.600VA sampai 200 kVA, bisnis B-3/tegangan menengah (TM) daya di atas 200 kVA, industri I-3/TM daya di atas 200 kVA, dan industri I-4/tegangan tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas.

Golongan lainnya adalah kantor pemerintah P-1/TR daya 6.600 VA sampai 200 kVA, kantor pemerintah P-2/TM daya di atas 200 kVA, penerangan jalan umum P-3/TR, dan ayanan khusus TR/TM/TT.

Bambang juga mengatakan, pada Desember 2015, tarif 10 golongan pelanggan yang sudah diberlakukan “tariff adjustment” per Januari 2015 mengalami penurunan dibanding November 2015.

Golongan tarif rumah tangga sedang (R-2) daya 3.500 VA sampai 5.500 VA dan rumah tangga besar (R-3) daya 6.600 VA ke atas turun dari Rp1.533 per kilo Watt hour (kWh) pada November 2015 menjadi Rp1.509 per kWh pada Desember 2015.

Untuk golongan tarif bisnis sedang, industri besar, kantor pemerintah, PJU dan layanan khusus juga mengalami penurunan tipis dibanding bulan sebelumnya.

“Penurunan itu dipengaruhi tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang menguat beberapa waktu terakhir,” katanya.

Sementara untuk pelanggan rumah tangga kecil daya 450 dan 900 VA, bisnis dan industri kecil serta pelanggan sosial tarifnya tetap dan tidak diberlakukan “tariff adjustment”.

“Pelanggan golongan ini masih diberikan subsidi oleh pemerintah,” kata Bambang. (Antara)